Sabtu, 15 Desember 2018

Sukarno, Muhammadiyah, dan NU


Presiden Soekarno

Oleh: Bandung Mawardi

DI Semarang, 26 Juli 2015, KH Maemun Zubair (Mbah Mun) berkata,''…soal kebangsaan, NU selalu terdepan.'' Sejak berdiri, NU memang menjawab persoalan keumatan dan kebangsaan (SM, 27/7/15). Penjelasan itu dia sampaikan menjelang Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jatim. Pengakuan dan aksi pembuktian itu sudah ada sejak dulu, tak usah diragukan.

Ekspresi bercap kebangsaan berlanjut dengan acara haul akbar di Blitar, Jatim, 29 Juli 2015. Panitia muktamar mengadakan haul akbar dua tokoh nasional: Sukarno dan KH Hasyim Asyari. Ribuan orang berdoa dan berseru nasionalisme. Mereka menguatkan kaitan Islam dan arus sejarah nasionalisme, sejak awal abad XX sekarang. Kita perlahan mengingat relasi Sukarno dan NU.

Pemikiran para tokoh NU bercorak kebangsaan sudah diejawantahkan dalam partai politik, jihad, pendidikan pesantren, seni, dan aksi sosial. Kita menempatkan tokoh NU dalam daftar penentu dan penggerak kebangsaan.

Dulu, mereka bersama Sukarno lantang bersuara Indonesia meski memiliki perbedaan siasat dan kerawanan saling bersinggungan. Hubungan tak selalu harmonis jika mengikutkan politik. Pada 22 Juni 1945, Wahid Hasyim bersama Sukarno dan para tokoh bangsa menggodok dasar dan konstitusi negara.

Misi kebangsaan pun menguat. NU tampil sebagai penjelas dan penggerak. Episode berlanjut ke kemerdekaan. Pembentukan kabinet pun dipengaruhi oleh ketokohan dan pemikiran NU. Sejak 1945, kita memiliki menteri agama bernama Wahid Hasyim. Harmoni Islam dan negara bergerak meski memuat konsekuensi-konsekuensi besar.

Kita sengaja mengajukan Wahid Hasyim sebagai tokoh berkaitan NU dan kebangsaan. Semula, Wahid Hasyim agak berputus asa mengamati gerak organisasi kaum tradisionalis bernama NU. Pada 1938, ia memutuskan berpolitik dan bergerak dalam kancah kebangsaan.

Keputusan itu mengubah protes menjadi pembuktian. Dulu, Wahid Hasyim pernah menuduh NU adalah sekumpulan orang tua: lambat bertindak dan tidak revolusioner. Protes itu berubah optimisme bahwa NU memiliki jaringan akar rumput luas sebagai potensi membesarkan agenda-agenda agama dan kebangsaan (Greg Barton; 2003).

Kita pun mengingat dan mencatat kontribusi Wahid Hasyim dan para tokoh NU telah membuktikan semaian kebangsaan. Kontribusi itu berbarengan dengan relasi pasang-surut antara NU dan Sukarno.

Situasi itu berbeda dari relasi antara Bung Karno dan Muhammadiyah. Sejak remaja, Sukarno memilih menempatkan diri bersama Muhammadiyah. Gagasan kemodernan, kemajuan, dan kebangsaan digerakkan bersama melalui partai dan keanggotaan di Muhammadiyah.

Di Jakarta, 25 November 1962, Sukarno berpidato dan memberi pengakuan,''Tatkala umur 15 tahun, saja simpati kepada Kiai Ahmad Dhalan sehingga mengintil kepadanja; tahun 1938 saja resmi mendjadi anggauta Muhammadijah; tahun 1962 ini saja berkata, moga-moga saja diberi umur pandjang oleh Allah, dan djikalau saja meninggal dunia supaja saja dikubur dengan membawa nama Muhammadijah atas kain kafan saja."
Menagih Hasil

Pidato itu juga berisi seruan supaya Muhammadiyah "menjumbangkan kita punja tenaga, kita punja minat, kita punja usaha, kita punja kehendak mengabdi Tuhan, mengabdi kepada tanah air, mengabdi kepada bangsa." Pemikiran dan aksi kebangsaan mesti terus dibuktikan secara konsisten. Pengakuan atas KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan penggerak kebangsaan diwujudkan dalam Keppres Nomor 657 Tahun 1961.

Sukarno meneken pengangkatan Kiai Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Ahmad Dahlan diakui sebagai pemimpin "jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta tanah air dan bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia" (Solichin Salam; 1963). Jejak-jejak relasi Sukarno dan Muhammadiyah dalam gerakan kebangsaan diwariskan sampai sekarang.

Muhammadiyah pun berkeinginan ada di depan dalam urusan kebangsaan. Kini, Muhammadiyah dan NU memiliki hajatan besar bernama muktamar. Pemilihan tempat dan tema makin menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU konsisten menggerakkan etos kebangsaan dan memiliki kaitan ke Sukarno.

Dua muktamar diselenggarakan menjelang peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita tentu tak menginginkan etos dan janji kebangsaan dua organisasi besar itu cuma tercantum di lembar kertas atau pidato 30 menit. Kita berhak menagih hasil muktamar di Jombang dan Makassar makin menggamblangkan kemauan berbarengan menguatkan nasionalisme. [FM]
Sumber : SUARA MERDEKA, 3 Agustus 2015
Bandung Mawardi, pengelola Jagat Abjad Solo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini