Tampilkan postingan dengan label Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub. Tampilkan semua postingan

Jumat, 30 Agustus 2019

NIIS, Khawarij, dan Terorisme

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub

Oleh: 
Ali Mustafa Yaqub 

Berita hilangnya 16 warga negara Indonesia di Turki, yang diduga bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah, kembali mengentakkan perhatian dunia.

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), yang konon dibentuk pada 2013, ternyata tidak padam kendati dunia mengutuk mereka. Hal ini memperkuat dugaan bahwa NIIS memang tidak berdiri sendiri, tetapi ada pihak yang sengaja mendirikan dan memeliharanya untuk kepentingan tertentu.

Dalam sejarah Islam, paham-paham radikal telah muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya pada dekade ke-4 Hijriah, dalam pemerintahan Amirulmukminin Ali bin Abi Thalib RA, telah muncul paham Khawarij.

Secara kebahasaan, Khawarij adalah bentuk plural dari kharijah, yang berarti kelompok yang keluar. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Khawarij adalah kelompok yang tidak lagi loyal terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

Dalam konteks masa kini, Khawarij adalah kelompok yang berpaham anti pemerintah yang sah. Mereka berpendapat, ketika kepala negara sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ia dinilai telah melakukan dosa besar dan karena itu ia tidak wajib ditaati lantaran telah keluar dari agama Islam. Ronde berikutnya, kelompok ini berpendapat bahwa kepala negara yang telah melakukan perbuatan seperti itu wajib diperangi dan halal dibunuh. Inilah paham kelompok Khawarij.

Pada akhir abad pertama atau paling tidak awal abad ke-4 Hijriah, muncul juga kelompok radikal yang lain dalam sejarah Islam, yaitu kelompok Muktazilah. Berbeda dari kelompok Khawarij yang berawal dari pemikiran politik kemudian merambah ke wilayah teologis, kelompok Muktazilah justru sebaliknya: ia muncul dari pemikiran teologis, kemudian merambah ke wilayah politik.

Paham Muktazilah yang dimotori Washil bin Atha ini pendapatnya berseberangan dengan gurunya, Imam al-Hasan al-Bashri (ulama generasi Tabi’in atau murid sahabat Nabi SAW), yang pada masa-masa berikutnya merambah ke pemikiran politik yang radikal. Menurut Muktazilah, yang dimaksud dengan amar makruf nahi mungkar (menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran) adalah memerangi para pemimpin bangsa. Maka, dua kelompok ini—Khawarij dan Muktazilah—menyatu dalam pemikiran dan perilaku radikalisme.

Tak terkait agama

Sekurang-kurangnya awal abad ke-3 Hijriah kedua paham ini telah hilang ditelan sejarah. Hanya sempat disebut-sebut saja dalam buku bahwa ada kelompok Ibadhiah yang konon masih eksis, meskipun kecil, di bagian selatan Aljazair dan Kesultanan Oman. Kelompok ini disebut-sebut berafiliasi kepada paham Khawarij. Namun, tiba-tiba—setelah Perang Teluk 1991—dua paham tadi, khususnya Khawarij, muncul kembali ke permukaan dan menyebar di berbagai belahan dunia.

Kelompok-kelompok yang mengusung radikalisme dan terorisme itu banyak mengacu pada paham Khawarij. Mereka tidak lagi loyal terhadap pemerintah yang sah, bahkan justru memeranginya dengan berbagai cara.

Tersebutlah kelompok-kelompok itu baik skala nasional maupun internasional, seperti (untuk sekadar menyebut beberapa contoh) Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, dan NIIS. Kendati kelompok-kelompok itu mengibarkan bendera agama, sejatinya terorisme tak ada kaitannya dengan agama mana pun karena terorisme memang tidak memiliki agama dan kebangsaan. Sebab, terorisme dapat datang dari pemeluk agama mana saja dan dari bangsa apa saja.

Ketika kami menerima empat senator Amerika Serikat di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan mereka menanyakan pendapat tentang NIIS, kami menjawab bahwa NIIS bukanlah gerakan Islam dan tidak pernah terlahir dari rahim umat Islam. Hal itu karena karakter dan perilaku NIIS sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, mengaitkan NIIS dengan agama Islam akan melahirkan kesimpulan yang salah karena Islam adalah ajaran yang tertulis dalam Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, bukan yang dilakukan oleh oknum-oknum Muslim yang justru sangat menyimpang dari ajaran Islam.

Setiap perbuatan terorisme dan radikalisme haruslah dipahami sebagai sebuah kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang yang boleh jadi menganut agama tertentu. Kendati demikian, terorisme dan radikalisme bukanlah ajaran agama yang dianut karena ajaran agama yang dianut sangat mengutuk dan tidak membenarkan perilaku yang dilakukan.

Oleh karena itu, tentu sangat disayangkan ketika terjadi penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo di Perancis, Januari 2015, ada yang mengaitkan dengan agama para penyerang. Yang bagus adalah seperti yang terjadi di AS pada Februari 2015, ketika tiga mahasiswa Muslim ditembak mati seseorang. Peristiwa penembakan tersebut tidak dikait-kaitkan dengan agama pelakunya.

Terorisme dapat lahir dari ketidakadilan, didesain, dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Terorisme juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama. Kendati demikian, terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. []

KOMPAS, 14 Maret 2015
Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal dan Advisor Darul Uloom, New York, Amerika Serikat



Jumat, 23 Agustus 2019

Peran Ulama dan Terorisme

KH. Ali Mustafa Yaqub
Oleh: Ali Mustafa Yaqub

Sejak gencarnya pemberitaan tentang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belakangan ini, banyak orang mempertanyakan peran ulama dalam menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Tampaknya selama ini penanggulangan terorisme masih banyak dilakukan melalui pendekatan keamanan dan pemidanaan.

Sementara, penanggulangan terorisme melalui pendekatan persuasif preventif dinilai belum dilakukan secara maksimal. Untuk menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme, kita perlu mengetahui sebab-sebab yang menimbulkan perilaku tersebut.

Sekurang-kurangnya ada tiga sebab besar yang menimbulkan perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Pertama adalah ketidakadilan dalam skala global maupun lokal. Ketika ada pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, sementara ia tidak dipidanakan dengan hukum yang berlaku, maka yang timbul adalah masyarakat mencari keadilan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi terorisme yang disebabkan oleh faktor ketidakadilan maka tugas kita semuanya dan khususnya aparat penegak hukum adalah menegakkan supremasi hukum. Jangan sekali-kali ada perilaku pelanggaran hukum di negeri ini, tetapi tidak dikenai hukuman. Perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme yang terjadi di negeri kita banyak disebabkan oleh faktor ini.

Sebab kedua, anarkisme, radikalisme, dan terorisme memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Hal ini dengan catatan apabila pernyataan tokoh-tokoh seperti Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat yang sekarang membelot ke Rusia; dan Hillary Clinton, mantan menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu benar.

Kedua tokoh ini diberitakan membuat pernyataan bahwa ISIS diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan, Hillary Clinton menuliskan hal itu dalam buku terbarunya The Hard Choices. Untuk menanggulangi terorisme yang ditimbulkan oleh sebab kedua ini, tentulah tidak ada cara lain kecuali menghilangkan sebab itu sendiri, yaitu tidak ada lagi pihak yang menciptakan anarkisme, radikalisme, dan terorisme.

Sebab ketiga, seperti dikatakan banyak ulama bahwa terorisme juga disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dalam memahami ajaran agama. Apabila yang dimaksud dengan agama ini adalah agama Islam, maka di sinilah sebenarnya ulama dapat memainkan perannya, berpartisipasi dalam aksi penanggulangan terorisme.

Namun, tampaknya dalam menghadapi terorisme, di kalangan ulama minimal terdapat dua kategori. Kategori pertama, mereka yang melihat terorisme sebagai sebuah kemungkaran yang harus diberantas. Maka, memberantas kemungkaran adalah bagian dari ajaran amar makruf nahi mungkar.

Para ulama yang masuk kategori pertama ini, mereka giat melakukan penyuluhan dan pencerahan dengan menunjukkan kepada umat bahwa perilaku radikal itu adalah sebuah kemungkaran dan menasihati agar mereka tidak melakukannya. Dan itulah tugas ulama dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar.

Seperti kata para ulama semisal Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu al-Fatawa, dan Prof Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Ushul al-Da’wah bahwa ketika ada pihak pemerintah, maka tugas ulama dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar itu hanya terbatas dalam dua level saja, yaitu memberitahukan dan menasihati.

Adapun level-level selanjutnya seperti menangkap, menahan, menendang, memukul, menghukum, bahkan memerangi teroris, hal itu merupakan wilayah penuh pemerintah. Ulama tidak diperkenankan melakukan langkah-langkah seperti itu.

Kategori kedua, para ulama yang masih memiliki trauma tentang fenomena anarkisme, radikalisme, dan terorisme belakangan ini. Trauma dini disebabkan oleh peristiwa masa lalu yang sampai sekarang masih dipertanyakan kebenarannya. Sebut saja, misalnya, kemunculan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Komado Jihad, diproklamirkannya negara Islam di Lampung, dan lain-lain.

Kejadian-kejadian itu sampai hari ini tidak jelas siapa yang melakukan dan apa motivasinya. Para ulama mempertanyakan hal itu karena mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal adanya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, pelengseran presiden, impeachment, dan lain sebagainya sepanjang kepala negara atau presiden itu masih mau menjalankan shalat bersama umat dan tidak menjalankan perbuatan kekafiran yang nyata (kufrun bawwah).

Maka, ketika perilaku-perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu dikaitkan dengan Islam di Indonesia, maka di situlah timbul pertanyaan, apakah perilaku itu memang lahir dari lubuk hati umat Islam atau memang ada yang merekayasa untuk kepentingan tertentu? Ulama yang masuk kategori kedua itu akhirnya tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menanggulangi terorisme khususnya di Indonesia.

Karenanya, agar para ulama dapat memainkan perannya yang lebih maksimal dalam menanggulangi terorisme, maka mereka perlu segera disembuhkan dari trauma-trauma itu. Di sisi lain, kita juga tidak boleh menambah trauma lagi, misalnya, dengan mengaitkan terorisme itu dengan agama tertentu bahkan dengan lembaga pendidikan tertentu seperti pesantren.

Terorisme adalah sebuah kriminalitas yang tidak memiliki agama dan kebangsaan. Terorisme dapat datang dari siapa saja dan dari mana saja. Karenanya, mengaitkan terorisme dengan agama tertentu dan atau lembaga pendidikan tertentu justru akan menambah masalah dan tidak menyelesaikannya. (FM)

Sumber : REPUBLIKA, 24 Maret 2015
Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal

Kamis, 25 Juli 2019

Keteladanan KH AR Fachruddin

KH AR Fachruddin
Oleh: Ali Mustafa Ya'qub

Pemimpin kita ini nama lengkapnya adalah KH Abdul Razaq Fachruddin, dan akrab disapa Pak AR. Beliau wafat di Yogyakarta pada 1995 dalam usia 79 tahun. Semasa hidupnya yang diisi dengan khidmah kepada Islam dan Indonesia penuh dengan keteladanan yang patut ditiru generasi masa kini.

Kendati kami pernah bertemu, tapi kami tidak banyak merekam perilaku dan keteladanannya kecuali melalui putra-putra beliau, khususnya Mas Luthfi Purnomo, salah seorang putra beliau yang sangat akrab dengan kami sejak mengenalnya tahun 1970-an sampai sekarang.

Mas Luthfi, begitu ia akrab disapa, pernah bercerita kepada kami. Suatu saat ia berkata kepada ayahandanya apakah beliau berkenan apabila ia suatu saat nanti berkiprah di luar Muhammadiyah. Maklum, Pak AR adalah ketua umum PP Muhammadiyah sehingga Mas Luthfi mungkin menyangka ayahandanya tidak berkenan kalau anak-anaknya berkiprah di luar Muhammadiyah.

Ternyata jawaban beliau luar biasa, "Yo ora opo-opo. Kowe ora kudu nang Muhammadiyah (Ya tidak apa-apa, kamu tidak harus di Muhammadiyah)." Kami langsung teringat sikap KH Hasyim Asy’ari, pendiri Nahdlatul Ulama (wafat 1947) yang tidak pernah mengharuskan putra-putrinya menjadi orang NU. Alangkah indahnya perilaku para pemimpin kita itu dalam menyikapi perbedaan.

Bagi KH Hasyim Asy’ari, Islam itu bukan hanya NU. Demikian pula bagi Pak AR, Islam itu bukan hanya Muhammadiyah. Bagi mereka, kebenaran adalah ajaran yang mengacu kepada Alquran dan hadis, dan itu ada di mana-mana. Surga juga sangat luas. Setiap Muslim akan masuk ke dalam surga. Dan jalan ke surga juga banyak, bukan hanya Muhammadiyah dan NU.

Bandingkan misalnya dengan para aktivis bawahan yang menjadikan surga yang luas itu sempit karena tidak ada yang dapat masuk surga kecuali kelompoknya saja. Sementara, jalan menuju surga hanya ada satu, yaitu lorong sempit kelompoknya saja. Sehingga mereka memvonis Muslim yang bukan kelompoknya sebagai kafir.

Karenanya muncul ungkapan ada dua macam wali, wali songo atau wali sembilan dan wali sempalan. Wali sembilan kerjanya mengislamkan orang-orang kafir, sedangkan wali sempalan kerjanya mengafirkan orang-orang Islam.

Sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pak AR pernah ditawari jabatan menteri agama, tapi beliau tidak menerimanya. Ketika ditanya alasannya, Pak AR menjawab bahwa jabatan menteri agama itu tanggung jawabnya berat di akhirat dan beliau tidak sanggup mengemban amanah itu.

Tampaknya Pak AR dibimbing oleh hadis Nabi SAW yang menyatakan jabatan itu akan menjadi penyesalan di akhirat sehingga apabila memang dirasa berat tanggung jawabnya lebih baik tidak menerimanya. Ketika hal ini kami ceritakan kepada seorang kawan, dia berkomentar, "Pada masa sekarang mungkin tidak ada orang yang seperti Pak AR itu."

Pada masa Orde Baru, terkadang ada kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pas menurut Pak AR. Namun, beliau memiliki cara sendiri untuk mengkritisi dan menasihati pemerintah. Beliau tidak mengumpulkan wartawan kemudian menggebuki pemerintah melalui media massa. Beliau justru menghadap Pak Harto dan memberikan nasihat atas kebijakan pemerintah.

Cara beliau ini tampaknya dipandu oleh hadis Nabi riwayat Imam al-Hakim, "Apabila kamu mau menasihati penguasa, maka janganlah kamu menasihatinya secara terbuka, tetapi ajaklah ia ke tempat sepi kemudian nasihatilah. Apabila nasihat itu diterima, maka itu yang diharapkan dan apabila tidak diterima, maka kamu telah bebas dari tanggung jawab."

Ketika negeri ini masih memiliki lembaga yang disebut Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Pak AR pernah menduduki jabatan sebagai anggota DPA. Beliau pun mendapatkan jatah mobil. Namun, belakangan mobil tersebut diserahkan kepada Muhammadiyah, padahal beliau berhak memilikinya.

Ketika ditanya tentang hal itu, beliau menjawab bahwa beliau diangkat sebagai anggota DPA itu karena kapasitasnya sebagai tokoh Muhammadiyah, bukan karena pribadinya. Karenanya, mobil yang diterima karena menjadi anggota DPA menjadi hak Muhammadiyah, bukan haknya sendiri.

Tampaknya Pak AR dipandu oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim di mana seorang sahabat yang bernama Ibnu al-Lutbiyyah RA ketika diutus Nabi SAW untuk menghimpun zakat dan jizyah dari warga Bahrain, setelah pulang ke Madinah dan menghadap Nabi SAW, ia mengatakan, "Ini untuk Nabi dan ini adalah hadiah untuk saya dari warga Bahrain."

Nabi kemudian berpidato di hadapan para sahabat, "Ada orang yang saya utus untuk memungut zakat dan jizyah di Bahrain. Setelah pulang, dia mengatakan, 'Ini untuk engkau wahai Rasul, dan ini untuk saya, hadiah dari warga Bahrain'." Nabi kemudian mengatakan, "Sekiranya dia akan mendapatkan hadiah, mengapa dia tidak duduk saja di rumahnya. Nanti hadiah itu akan datang sendiri ke rumahnya."

Dari hadis ini para ulama berpendapat, hadiah seseorang yang diperoleh karena jabatannya adalah milik lembaga di mana ia menjabat, bukan miliknya pribadi. Dan itulah yang dilakukan Pak AR Fachruddin. Bandingkan misalnya dengan oknum-okum tokoh masa kini yang semula termasuk berkantong kempes, tetapi dengan menggunakan lembaga atau organisasinya, ia menggendutkan rekeningnya.

Perilaku Pak AR ini memang dibimbing oleh agama karena beliau mendalami agama dulu sebelum menjadi pemimpin, seperti disebutkan dalam hadis Ibnu Umar RA, "Dalamilah agama sebelum kamu menjadi pemimpin." Sementara banyak orang sekarang menjadi pemimpin tanpa pernah mendalami agama lebih dulu sehingga perilakunya tidak dipandu oleh agama tetapi dipandu emosi dan hawa nafsu.

Tampaknya perilaku Pak AR inilah yang menyebabkan tokoh NU KH M Yusuf Hasyim yang akrab disapa Pak Ud, ketika dalam perjalanan darat dari Tebuireng ke Jakarta dan sampai di Brebes, beliau mendengar dari radio mobilnya bahwa Pak AR wafat, maka Pak Ud tidak melanjutkan perjalanannya ke Jakarta, melainkan kembali berputar menuju Yogyakarta untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Pak AR.

Semoga keteladanan Pak AR ini dapat menjadi seteguk air yang menghilangkan kedahagaan umat Islam akan keteladanan seorang pemimpin. Semoga Allah SWT menerima ibadahnya dan mengampuni dosanya. Aamiin. []

Republika, 08 May 2015
Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal

Rabu, 30 Januari 2019

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub : Aneh Wahabi Menggugat Soal Tawasul

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub
Forum Muslim - Imam Besar Masjid Istiqlal yang juga Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan maraknya konflik antara Wahabi dan NU di kalangan masyarakat bawah. Ia menilai hal itu adalah sesuatu yang aneh karena sebenarnya baik NU maupun Wahabi sepakat akan kebolehan bertawasul.

Hal demikian ini diungkapkan oleh Kiai Ali Mustafa Ya'qub ketika dirinya menjadi salah satu pembicara pada acara seminar nasional yang bertemakan: "Hadlratus Syaikh Hasyim Asy'ari, Pemikiran dan Metodologinya" yang diselenggarakan oleh Unisma bekerjasama dengan etase kementerian agama Saudi Arabia. Pada hari Sabtu, 30 Mei 2015.

Menurutnya, baik NU maupun Wahabi sepakat akan kebolehan tawasul. Ia membuktikan hal itu dengan mengutip apa yang terdapat dalam kitab KH Hasyim Asy'ari yang menjelaskan tentang sudut pandang yang sama antara KH Hasyim dan Ibnu Taimiyah dalam masalah tawasul.

"Aneh saya rasa jika ada eker-ekeran antara NU dan Wahabi soal tawasul. Dalam salah satu kitabnya "At-Tambihat al-Wajibat" karya Mbah Hasyim dikatakan bahwasanya sama dengan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang kebolehan Tawasul," katanya dihadapan sekitar 200-an mahasiswa.

"Saya heran, mengapa Wahabi yang ada di Indonesia ini mengugat NU yang bertawasul," tambahnya.

Selanjutnya, ia menegaskan bahwa konflik yang sering terjadi antara kaum Wahabi dan NU lebih didasari kesalahpahaman dan tiadanya saling pengertian. Dan juga karena pengaruh-pengaruh dari luar.

Dalam Kesempatan ini, Kiai Ali Mustafa Ya'qub menjadi salah satu dari 4 (empat) pembicara lainnya dalam seminar tersebut. Pembicara yang lain adalah KH M Tolchah Hasan, Mustasyar PBNU yang juga Ketua Dewan Pembina Yayasan Unisma, KH Syukran Makmun, Pengasuh Pesantren Darur Rohman Jakarta dan Syaikh Ibrahim Sulaiman An-Naghaimsyi mewakili Atase Keagamaan Saudi Arabia. (ahmad nur kholis/mukafi niam) (NU Online)