Tampilkan postingan dengan label Mahkamah Konstitusi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Mahkamah Konstitusi. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 November 2017

Pakar Ahli Sidang MK: Presidential Treshold Tak Ada Dalam Pemilu Serentak

Gedung Mahkamah Konstitusi - File netz.id
Forum Muslim – Pakar ilmu politik sekaligus Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Djayadi Hanan menegaskan pemilu serentak berpotensi menghilangkan ketentuan ambang batas pencalonan presiden.
“Ketika pilpres dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif, maka potensi untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres melalui ambang batas pencalonan presiden sebetulnya menjadi tidak ada,” ujar Djayadi di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, Selasa (14/11).
Djayadi mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku ahli yang dihadirkan oleh Pemohon dalam uji materi Pasal 222 UU Pemilu tentang ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden. 
Dalam keterangannya, Djayadi mengatakan potensi hilangnya ketentuan ambang batas disebabkan karena pemilu legislatif untuk masa pemilu berjalan belum dilaksanakan sehingga hasilnya belum ada.
“Tidak ada jalan untuk menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat, maka dalam konteks tersebut ada dua kesalahan dalam ketentuan mengenai ambang batas pencalonan presiden yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,” kata Djayadi.
Kesalahan pertama dikatakan Djayadi adalah kembali menjadikan pemilu legislatif sebagai prasyarat pilpres.
Sedangkan kesalahan kedua adalah pemilu legislatif yang dijadikan sebagai prasyarat adalah pemilu legislatif yang sudah terjadi pada masa pemilu sebelumnya. 
“Yang dari segi konfigurasi politiknya sangat mungkin tidak lagi sama dengan pemilu yang akan atau sedang berjalan,” kata Djayadi.
Djayadi kemudian memaparkan masalah lain yang timbul dari adanya ambang batas pencalonan presiden dalam pemilu serentak adalah ketentuan yang memiliki potensi bertentangan Pasal 6A ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Adapun Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. 
Konsekuensi dari adanya ambang batas pencalonan presiden dikatakan Djayadi adalah sejumlah partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di DPR, atau yang baru ikut pemilu pada masa pemilu berjalan, tidak dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden.
“Atau mereka terpaksa ikut mendukung pasangan capres dan cawapres yang tersedia tanpa memiliki kekuatan politik untuk menyampaikan kehendak atau aspirasi akibat posisi mereka yang tidak mengganjilkan dan tidak menggenapkan,” pungkas Djayadi. (Sumber : aktual)

Kamis, 09 Maret 2017

MK: KY tidak dapat mengawasi MK

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat (ANTARA/M Agung Rajasa)

Forummuslim.org - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat mengatakan mekanisme pengawasan hakim konstitusi tidak termasuk di dalam ranah Komisi Yudisial (KY) terutama setelah adanya putusan atas perkara pengujian Undang Undang Komisi Yudisial beberapa waktu lalu.

"MK tidak dapat diawasi oleh KY, dengan kata lain KY didesain untuk mengawasi hakim pada lingkungan Mahkamah Agung dan tidak didesain untuk mengawasi MK," kata Arief ketika memberikan ceramah kunci dalam diskusi publik di Jakarta, Kamis.

Arief menyebutkan adanya desakan supaya pengawasan terhadap hakim konstitusi bisa dilakukan kembali melalui KY.

"Tapi di sisi lain ada salah kaprah mengenai kata pengawasan yang dikaitkan dengan lembaga peradilan," kata Arief.

Menurut Arief dalam UUD 1945 tidak dijumpai terminologi pengawasan terhadap hakim, namun sebagai gantinya adalah konsep menjaga.

Lebih lanjut Arief mengatakan dua terminologi tersebut memiliki implikasi yang berbeda.

Kata menjaga dikatakan Arief mengandung persepsi pencegahan dan koordinasi, sementara kata mengawasi memuat persepsi penindakan dan subordinasi.

"Dalam hal ini hakim konstitusi haruslah dijaga kehormatannya, keluhuran martabatnya, serta perilakunya, bukan diawasi," kata Arief.

Dalam kesempatan yang sama Ketua Komisi Yudisial Aidul Fitriciada Azhari membenarkan bahwa berdasarkan putusan uji materi UU KY, KY tidak dapat mengawasi MK.

"Tapi tetap harus ada upaya untuk menjaga para penjaga konstitusi ini, karena tujuan akhirnya adalah bagaimana profesionalisme dan integritas menjadi modal terpenting bagi hakim," pungkas Aidul. (antara)