Tampilkan postingan dengan label Intelijen. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Intelijen. Tampilkan semua postingan

Minggu, 25 Maret 2018

Ghost Fleet, Armada Siluman, Bukan Novel Biasa

Pengantar Ghost Fleet
GHOST FLEET, BUKAN NOVEL BIASA
(Intelijen Selalu Menggunakan Prediksi Paling Pesimis untuk Menganalisa Tindakan Antisipatif)
=================
•••••••

Sabtu, 24 Maret 2018, acara Apa Kabar Indonesia (AKI) Pagi di TV One mengupas masalah novel Ghost Fleet yang sedang ramai dibincangkan di media sosial.
Acara itu menghadirkan 2 orang  nara sumber, keduanya pengamat intelijen. Narsum pertama pengamat senior masalah intelijen Pak Prayitno Ramelan, menyebut bahwa Ghost Fleet memang bentuknya novel, namun itu sebuah novel serius yang dijadikan rujukan dan bahan diskusi. Para pengamat intelijen di luar negeri biasa menjadikan novel/bacaan semacam itu sebagai bahan diskusi.
Adapun apa yang dikatakan Pak Prabowo, beliau hanya sekedar menyampaikan bahwa di luar sana orang sudah membuat prediksi bahwa di tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi. Sebenarnya hal ini sesuatu yang biasa saja. Hanya saja karena Pak Prabowo menyampaikannya di tahun politik, tahun depan adalah tahun pilpres, maka pernyataan tersebut dibuat menjadi "rame".

Nara sumber kedua seorang pengamat intelijen juga, masih muda, saya lupa mencatat namanya. Dia lebih banyak membahas tentang buku Ghost Fleet itu sendiri, tentang apa dan bagaimana novel itu ditulis.
Menurutnya itu bukanlah novel seperti pada umumnya. Buku setebal lebih dari 300an halaman itu ditulis oleh seorang pakar masalah intelijen. Dalam penyusunannya, novel itu dibuat dengan melalui proses riset, interview, rapat-rapat dengan kalangan militer dan intelijen. Karenanya, novel tersebut kemudian banyak dijadikan bahan diskusi oleh para pemerhati intelijen. Jadi seharusnya tidak ada yang aneh jika prediksi mengenai "perang" antara Amerika dan China itu disampaikan.

Pak Prayitno Ramelan menambahkan, bahwa di dunia intelijen biasanya yang dipakai justru prediksi pesimistis. Prediksi tentang kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal ini agar dalam menganalisis dan membuat tindakan antisipasinya bisa lebih tepat. 

*** *** ***

Saya mencoba mengambil point dari apa yang disampaikan Pak Prayitno. Benar juga, jika seorang intelijen hanya mengambil prakiraan optimistis, maka ia tak akan mampu melakukan analisa dan tindakan antisipatif jika kondisi terburuk yang terjadi.
Berapa banyak kejadian yang "runyam" hanya karena orang-orang yang terlibat terlalu optimis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan sebaliknya. Entah itu menyangkut masalah intelijen atau tidak.

Sekedar contoh, kapal Titanic tenggelam secara tragis pada pelayaran perdananya justru karena sang pemilik kapal terlampau optimis kapalnya tak akan mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tak akan mampu menenggelamkan kapal raksasa itu, ucapnya dalam pidato sebelum kapal diberangkatkan. Optimisme pulalah yang membuat mereka tak menyiapkan sekoci yang memadai untuk jumlah penumpang yang banyak.
Bahkan, tabrakan dengan gunung es yang akhirnya mengakibatkan lambung kapal sobek, juga karena crew mengabaikan peringatan radio yang masuk. Mereka merasa itu annoying, radio justru dimatikan, sehingga tak ada lagi peringatan yang masuk hingga akhirnya kapal membentur gunung es.

Tak usah jauh-jauh ke masa silam jaman kapal Titanic, saya masih ingat pada November 2016 lalu, banyak pengamat politik menyesalkan gagalnya prediksi intelijen terkait peserta Aksi 411 yang melakukan longmarch dari masjid Istiqlal menuju istana negara. Karena prediksi awal yang terlalu mengecilkan asumsi jumlah peserta aksi, maka Presiden terlanjur menjanjikan dirinya akan menemui para pendemo. Bahkan dihadapan sejumlah awak media yang menyiarkan langsung pernyataan Presiden, beliau menjanjikan "saya besok tidak akan kemana-mana".

Saya masih ingat, dalam sebuah talk show tv, pengamat M. Qodari sangat menyesalkan prediksi intelijen yang dianggapnya tidak mampu memberikan informasi yang benar kepada Presiden. Menurut Qodari, saat  itu diprediksi peserta Aksi 411  hanya sekitar 35 ribuan orang saja. Coba kalau prediksinya agak akurat, tentu akan lebih bisa diantisipasi. Membludaknya massa peserta aksi baru diketahui menjelang tiba masa sholat Jumat, sehingga sudah sulit untuk membuat antisipasi.

Dalam diskusi di ILC, 4 hari pasca Aksi 411, Kapolri pun mengakui bahwa pihaknya hanya memprediksi jumlah peserta maksimal sekitar 60 ribuan orang, tidak akan sampai 100 ribu.

Wajar saja jika aparat keamanan kemudian tidak sanggup membuat skenario antisipatif yang memadai, karena tak ada yang memprediksi peserta Aksi akan lebih dari 1 juta bahkan 2 juta orang. Padahal, jika saja mau menyimak ramainya perbincangan di sosial media, seharusnya "aroma" membludaknya jumlah peserta sudah tercium. 
Memang, media mainstream hampir tak ada yang memberitakan atau meliput kondisi masjid Istiqlal pada hari-hari menjelang 411. Media sosial-lah yang mengambil alih peran itu. Ocehan nettizen plus unggahan foto menunjukkan ramainya Istiqlal dipenuhi jamaah dari luar kota sejak H-3 sebelum 411.
Sayangnya pada saat itu justru ada himbauan dari Kapolri agar jangan mempercayai sosial media.

Lebih tragis lagi, sosial media yang dioperasikan kubu yang anti Aksi 411, justru makin mencoba mengecilkan gaung Aksi 411 dengan mengunggah kabar dan foto hoax tentang suasana sepinya masjid Istiqlal. Ini makin menyesatkan lagi.
Padahal sejak Kamis petang hingga Jumat subuh, kondisi Istiqlal sudah penuh dan tentunya sudah melebihi 200 ribu orang jika sesuai daya tampung masjid.

Belajar dari kejadian riil di tanah air sendiri, belum berhadapan dengan pihak asing/musuh dari luar, aparat keamanan kita bisa "kecolongan" terkait banyaknya peserta aksi, hanya karena tidak akuratnya prediksi intelijen. 
Prediksi yang terlalu optimistik, mengecilkan peran media sosial sebagai pemberi informasi alternatif yang tidak kalah akurat dibanding liputan media mainstream, mengakibatkan semua jadi "kaget" dan tercengang ketika ternyata massa Aksi 411 berpuluh-puluh kali lipat dari dugaan.
Untung saja Aksi 411 berlangsung damai. Untung saja peserta Aksi patuh pada seruan ulama, sehingga meskipun kecewa berat karena Presiden tak ada di tempat mereka tak berbuat kerusakan.

*** *** ***

Nah, sekarang kembali ke realitas kondisi bangsa kita saat ini. Ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa "diluar sana" orang-orang telah membuat prediksi tahun 2030 negara kita sudah dianggap bubar, sesungguhnya beliau tidak hanya melontarkan itu saja, namun juga menyampaikan keresahannya tentang beberapa hal. Ketimpangan sosial yang menyolok, penguasaan sebagian besar tanah negeri ini oleh sekelompok kecil golongan saja, diangkutnya kekayaan alam negeri ini keluar dan tidak lagi berada di Indonesia, dan untuk semua kejadian itu kita masih bersikap biasa saja.

Kalau saya boleh menambahkan, belum lagi maraknya serbuan TKA yang bukan hanya di level tenaga berkeahlian khusus saja, namun sudah merambah ke tenaga kerja kasar pada umumnya sehingga merebut kesempatan kerja anak bangsa sendiri, dan kita masih bersikap biasa saja. Bahkan pintu untuk itu dibuka lebar dengan meniadakan syarat harus bisa berbahasa Indonesia. Bahkan karpet merah bagi pekerja asing siap digelar dengan perintah agar mempermudah perijinan tenaga kerja asing. 

Belum lagi serbuan bubuk sabu dalam jumlah berton-ton, dan kita masih bersikap biasa saja. Ketika bulan Oktober lalu ditangkap 1 ton sabu yang masuk dari Tiongkok lewat Anyer, seharusnya itu sudah warning keras. Tidak bisa lagi dihadapi dengan cara business as usual.
Namun ternyata, jumlah 1 ton belumlah apa-apa karena ternyata ada lagi sabu yang masuk dengan jumlah lebih fantastis, hingga ratusan ton.
Dan ini belum jadi "alert" bagi kita??
Jika untuk membuat seorang pemuda kecanduan narkoba saja cukup dengan 100 gram sabu yang di konsumsi setiap hari 1 gram hingga selama 3 bulan terus menerus sudah cukup membuatnya ketagihan, maka 1 kg sabu bisa membuat 10 pemuda menderita ketergantungan pada narkotika jenis sabu.
Maka 1 ton sabu bisa membuat 10 ribu pemuda jadi pecandu. Dan 100 ton sabu akan membuat 1.000.000 pemuda jadi generasi yang "hilang". Cobalah tanya pada BNN dan dokter ahli penanggulangan masalah narkoba, apakah menyembuhkan ketergantungan pada narkoba bisa dengan mudah? Tidak!
Nah, bayangkan jika pasokannya bukan hanya 1 ton, bukan hanya 100 ton, apalagi kalau bukan hanya sekali.
Apakah salah jika ada yang mengatakan "kalau begini caranya, 10 tahun ke depan kita akan kehilangan generasi muda" ?!

Merusak sebuah bangsa tidak perlu harus menyerangnya lewat aksi militer. Jika pengerahan kekuatan militer butuh biaya besar,  berdarah-darah dan menimbulkan kecaman pelanggaran HAM, maka ada cara "damai" sekaligus mendatangkan uang banyak. Yaitu melumpuhkan generasi mudanya dengan "mimpi" palsu. Mencekoki mereka dengan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi. Semuanya bisnis menggiurkan yang berdampak tak kalah dahsyat dengan peperangan berdarah. Mematikan satu generasi tanpa perlu membuat jasadnya mati, cukup hanya dengan mematikan pikiran mereka. 

Jadi, sekali lagi, prediksi intelijen asing yang dituangkan dalam bentuk novel itu hanyalah sebuah peringatan. Kita bisa saja menyebutnya fiksi belaka. Tapi seyogyanya kita menengok ke dalam, adakah tanda-tanda atau sebab-sebab yang memungkinkan hal itu terjadi? Jika ada, sudahkah kita mengantisipasinya? Sudahkah kita menyalakan red alert atas berbagai hal yang memungkinkan negeri ini hancur atau dihancurkan dari luar?!

Jika prediksi dalam novel Ghost Fleet didasarkan pada riset, interview dan meeting dengan pihak-pihak yang berkompeten, masih dianggap fiksi dan yang mengutip ya dikatakan "ngawur", maka bagaimana pula dengan mereka yang beberapa waktu lalu berteriak "Indonesia akan jadi seperti Suriah!"
Tidakkah itu juga ngawur dan menebarkan pesimisme?!
Come on, jangan double standar begitu, dong!

=IO=

note : foto berikut adalah lembar kata pengantar dari buku Ghost Fleet

Ghost Fleet, Armada Siluman, Bukan Novel Biasa

Pengantar Ghost Fleet
GHOST FLEET, BUKAN NOVEL BIASA
(Intelijen Selalu Menggunakan Prediksi Paling Pesimis untuk Menganalisa Tindakan Antisipatif)
=================
•••••••

Sabtu, 24 Maret 2018, acara Apa Kabar Indonesia (AKI) Pagi di TV One mengupas masalah novel Ghost Fleet yang sedang ramai dibincangkan di media sosial.
Acara itu menghadirkan 2 orang  nara sumber, keduanya pengamat intelijen. Narsum pertama pengamat senior masalah intelijen Pak Prayitno Ramelan, menyebut bahwa Ghost Fleet memang bentuknya novel, namun itu sebuah novel serius yang dijadikan rujukan dan bahan diskusi. Para pengamat intelijen di luar negeri biasa menjadikan novel/bacaan semacam itu sebagai bahan diskusi.
Adapun apa yang dikatakan Pak Prabowo, beliau hanya sekedar menyampaikan bahwa di luar sana orang sudah membuat prediksi bahwa di tahun 2030 Indonesia sudah tidak ada lagi. Sebenarnya hal ini sesuatu yang biasa saja. Hanya saja karena Pak Prabowo menyampaikannya di tahun politik, tahun depan adalah tahun pilpres, maka pernyataan tersebut dibuat menjadi "rame".

Nara sumber kedua seorang pengamat intelijen juga, masih muda, saya lupa mencatat namanya. Dia lebih banyak membahas tentang buku Ghost Fleet itu sendiri, tentang apa dan bagaimana novel itu ditulis.
Menurutnya itu bukanlah novel seperti pada umumnya. Buku setebal lebih dari 300an halaman itu ditulis oleh seorang pakar masalah intelijen. Dalam penyusunannya, novel itu dibuat dengan melalui proses riset, interview, rapat-rapat dengan kalangan militer dan intelijen. Karenanya, novel tersebut kemudian banyak dijadikan bahan diskusi oleh para pemerhati intelijen. Jadi seharusnya tidak ada yang aneh jika prediksi mengenai "perang" antara Amerika dan China itu disampaikan.

Pak Prayitno Ramelan menambahkan, bahwa di dunia intelijen biasanya yang dipakai justru prediksi pesimistis. Prediksi tentang kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Hal ini agar dalam menganalisis dan membuat tindakan antisipasinya bisa lebih tepat. 

*** *** ***

Saya mencoba mengambil point dari apa yang disampaikan Pak Prayitno. Benar juga, jika seorang intelijen hanya mengambil prakiraan optimistis, maka ia tak akan mampu melakukan analisa dan tindakan antisipatif jika kondisi terburuk yang terjadi.
Berapa banyak kejadian yang "runyam" hanya karena orang-orang yang terlibat terlalu optimis dan sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan sebaliknya. Entah itu menyangkut masalah intelijen atau tidak.

Sekedar contoh, kapal Titanic tenggelam secara tragis pada pelayaran perdananya justru karena sang pemilik kapal terlampau optimis kapalnya tak akan mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan pun tak akan mampu menenggelamkan kapal raksasa itu, ucapnya dalam pidato sebelum kapal diberangkatkan. Optimisme pulalah yang membuat mereka tak menyiapkan sekoci yang memadai untuk jumlah penumpang yang banyak.
Bahkan, tabrakan dengan gunung es yang akhirnya mengakibatkan lambung kapal sobek, juga karena crew mengabaikan peringatan radio yang masuk. Mereka merasa itu annoying, radio justru dimatikan, sehingga tak ada lagi peringatan yang masuk hingga akhirnya kapal membentur gunung es.

Tak usah jauh-jauh ke masa silam jaman kapal Titanic, saya masih ingat pada November 2016 lalu, banyak pengamat politik menyesalkan gagalnya prediksi intelijen terkait peserta Aksi 411 yang melakukan longmarch dari masjid Istiqlal menuju istana negara. Karena prediksi awal yang terlalu mengecilkan asumsi jumlah peserta aksi, maka Presiden terlanjur menjanjikan dirinya akan menemui para pendemo. Bahkan dihadapan sejumlah awak media yang menyiarkan langsung pernyataan Presiden, beliau menjanjikan "saya besok tidak akan kemana-mana".

Saya masih ingat, dalam sebuah talk show tv, pengamat M. Qodari sangat menyesalkan prediksi intelijen yang dianggapnya tidak mampu memberikan informasi yang benar kepada Presiden. Menurut Qodari, saat  itu diprediksi peserta Aksi 411  hanya sekitar 35 ribuan orang saja. Coba kalau prediksinya agak akurat, tentu akan lebih bisa diantisipasi. Membludaknya massa peserta aksi baru diketahui menjelang tiba masa sholat Jumat, sehingga sudah sulit untuk membuat antisipasi.

Dalam diskusi di ILC, 4 hari pasca Aksi 411, Kapolri pun mengakui bahwa pihaknya hanya memprediksi jumlah peserta maksimal sekitar 60 ribuan orang, tidak akan sampai 100 ribu.

Wajar saja jika aparat keamanan kemudian tidak sanggup membuat skenario antisipatif yang memadai, karena tak ada yang memprediksi peserta Aksi akan lebih dari 1 juta bahkan 2 juta orang. Padahal, jika saja mau menyimak ramainya perbincangan di sosial media, seharusnya "aroma" membludaknya jumlah peserta sudah tercium. 
Memang, media mainstream hampir tak ada yang memberitakan atau meliput kondisi masjid Istiqlal pada hari-hari menjelang 411. Media sosial-lah yang mengambil alih peran itu. Ocehan nettizen plus unggahan foto menunjukkan ramainya Istiqlal dipenuhi jamaah dari luar kota sejak H-3 sebelum 411.
Sayangnya pada saat itu justru ada himbauan dari Kapolri agar jangan mempercayai sosial media.

Lebih tragis lagi, sosial media yang dioperasikan kubu yang anti Aksi 411, justru makin mencoba mengecilkan gaung Aksi 411 dengan mengunggah kabar dan foto hoax tentang suasana sepinya masjid Istiqlal. Ini makin menyesatkan lagi.
Padahal sejak Kamis petang hingga Jumat subuh, kondisi Istiqlal sudah penuh dan tentunya sudah melebihi 200 ribu orang jika sesuai daya tampung masjid.

Belajar dari kejadian riil di tanah air sendiri, belum berhadapan dengan pihak asing/musuh dari luar, aparat keamanan kita bisa "kecolongan" terkait banyaknya peserta aksi, hanya karena tidak akuratnya prediksi intelijen. 
Prediksi yang terlalu optimistik, mengecilkan peran media sosial sebagai pemberi informasi alternatif yang tidak kalah akurat dibanding liputan media mainstream, mengakibatkan semua jadi "kaget" dan tercengang ketika ternyata massa Aksi 411 berpuluh-puluh kali lipat dari dugaan.
Untung saja Aksi 411 berlangsung damai. Untung saja peserta Aksi patuh pada seruan ulama, sehingga meskipun kecewa berat karena Presiden tak ada di tempat mereka tak berbuat kerusakan.

*** *** ***

Nah, sekarang kembali ke realitas kondisi bangsa kita saat ini. Ketika Pak Prabowo menyampaikan bahwa "diluar sana" orang-orang telah membuat prediksi tahun 2030 negara kita sudah dianggap bubar, sesungguhnya beliau tidak hanya melontarkan itu saja, namun juga menyampaikan keresahannya tentang beberapa hal. Ketimpangan sosial yang menyolok, penguasaan sebagian besar tanah negeri ini oleh sekelompok kecil golongan saja, diangkutnya kekayaan alam negeri ini keluar dan tidak lagi berada di Indonesia, dan untuk semua kejadian itu kita masih bersikap biasa saja.

Kalau saya boleh menambahkan, belum lagi maraknya serbuan TKA yang bukan hanya di level tenaga berkeahlian khusus saja, namun sudah merambah ke tenaga kerja kasar pada umumnya sehingga merebut kesempatan kerja anak bangsa sendiri, dan kita masih bersikap biasa saja. Bahkan pintu untuk itu dibuka lebar dengan meniadakan syarat harus bisa berbahasa Indonesia. Bahkan karpet merah bagi pekerja asing siap digelar dengan perintah agar mempermudah perijinan tenaga kerja asing. 

Belum lagi serbuan bubuk sabu dalam jumlah berton-ton, dan kita masih bersikap biasa saja. Ketika bulan Oktober lalu ditangkap 1 ton sabu yang masuk dari Tiongkok lewat Anyer, seharusnya itu sudah warning keras. Tidak bisa lagi dihadapi dengan cara business as usual.
Namun ternyata, jumlah 1 ton belumlah apa-apa karena ternyata ada lagi sabu yang masuk dengan jumlah lebih fantastis, hingga ratusan ton.
Dan ini belum jadi "alert" bagi kita??
Jika untuk membuat seorang pemuda kecanduan narkoba saja cukup dengan 100 gram sabu yang di konsumsi setiap hari 1 gram hingga selama 3 bulan terus menerus sudah cukup membuatnya ketagihan, maka 1 kg sabu bisa membuat 10 pemuda menderita ketergantungan pada narkotika jenis sabu.
Maka 1 ton sabu bisa membuat 10 ribu pemuda jadi pecandu. Dan 100 ton sabu akan membuat 1.000.000 pemuda jadi generasi yang "hilang". Cobalah tanya pada BNN dan dokter ahli penanggulangan masalah narkoba, apakah menyembuhkan ketergantungan pada narkoba bisa dengan mudah? Tidak!
Nah, bayangkan jika pasokannya bukan hanya 1 ton, bukan hanya 100 ton, apalagi kalau bukan hanya sekali.
Apakah salah jika ada yang mengatakan "kalau begini caranya, 10 tahun ke depan kita akan kehilangan generasi muda" ?!

Merusak sebuah bangsa tidak perlu harus menyerangnya lewat aksi militer. Jika pengerahan kekuatan militer butuh biaya besar,  berdarah-darah dan menimbulkan kecaman pelanggaran HAM, maka ada cara "damai" sekaligus mendatangkan uang banyak. Yaitu melumpuhkan generasi mudanya dengan "mimpi" palsu. Mencekoki mereka dengan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi. Semuanya bisnis menggiurkan yang berdampak tak kalah dahsyat dengan peperangan berdarah. Mematikan satu generasi tanpa perlu membuat jasadnya mati, cukup hanya dengan mematikan pikiran mereka. 

Jadi, sekali lagi, prediksi intelijen asing yang dituangkan dalam bentuk novel itu hanyalah sebuah peringatan. Kita bisa saja menyebutnya fiksi belaka. Tapi seyogyanya kita menengok ke dalam, adakah tanda-tanda atau sebab-sebab yang memungkinkan hal itu terjadi? Jika ada, sudahkah kita mengantisipasinya? Sudahkah kita menyalakan red alert atas berbagai hal yang memungkinkan negeri ini hancur atau dihancurkan dari luar?!

Jika prediksi dalam novel Ghost Fleet didasarkan pada riset, interview dan meeting dengan pihak-pihak yang berkompeten, masih dianggap fiksi dan yang mengutip ya dikatakan "ngawur", maka bagaimana pula dengan mereka yang beberapa waktu lalu berteriak "Indonesia akan jadi seperti Suriah!"
Tidakkah itu juga ngawur dan menebarkan pesimisme?!
Come on, jangan double standar begitu, dong!

=IO=

note : foto berikut adalah lembar kata pengantar dari buku Ghost Fleet

Senin, 09 Oktober 2017

Sejarah Ali Moertopo, Tokoh Intelijen Nasional

Ali Moertopo
Forum Muslim - Ali Moertopo, arsitek pemberangus Gerakan Islam pada masa Orde Baru. Sosoknya dikenal sebagai tangan kanan Soeharto. Ia menggunakan siasat 'Pancing dan Jaring' untuk memberangus gerakan Islam. Umat Islam disusupi dan dipancing untuk bertindak ekstrem, setelah itu dijaring untuk diberangus atau dikendalikan!

Namanya Ali Moertopo. Meski Muslim, dalam karir intelijen dan militernya ia dikenal sebagai arsitek pemberangus gerakan Islam pada masa Orde Baru.

Ia menjadikan umat Islam sebagai lawan, bukan kawan. Untuk memuluskan misinya, ia berkolaborasi dengan kelompok anti-Islam, di antaranya kelompok Serikat Jesuit, Kebatinan, dan para pengusaha naga yang menjadi pilar kekuatan Orde Baru.

Mereka tak hanya mengebiri kekuatan Islam secara politik, tetapi juga memarjinalkan perekonomian umat Islam.

Ali Moertopo dilahirkan di Blora, Jawa Tengah, 23 September 1924. Sebagai tangan kanan penguasa Orede Baru, Soeharto, beberapa jabatan mentereng di dunia militer, intelijen, dan pemerintahan pernah dipegangnya, yaitu; Deputi Kepala Operasi Khusus (1969-1974), Wakil Kepala Bidang Intelijen Negara (1974-1978), Penasihat Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Golkar, dan Menteri Penerangan RI (1978-1983).

Hampir semua posisi dan karir yang didudukinya, berkaitan dengan upaya menyingkirkan peranan umat Islam dan memberangus gerakan Islam.

Pada pemilu tahun 1971, Moertopo memobilisasi kekuatan militer untuk menekan para mantan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk memilih Golkar. Sedangkan saat menjabat sebagai Kepala Operasi Khusus (Opsus), lembaga yang dikenal angker pada saat itu, Ali Moertopo banyak melakukan upaya-upaya penyusupan (desepsi, penggalangan dan pemberangusan gerakan Islam).

Siasat 'Pancing dan Jaring' digunakan oleh Moertopo untuk menyusup ke kalangan Islam, melakukan pembusukan dengan berbagai upaya provokasi, kemudian memberangusnya. 

Operasi intelijen tersebut pada saat ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Densus 88, sebuah detasemen yang juga dikendalikan oleh musuh-musuh Islam, dengan tujuan yang sama.

Beberapa peristiwa seperti Komando Jihad, tragedi Haur Koneng, penyerangan Polsekta Cicendo, Jama'ah Imran, dan Tragedi pembajakan pesawat Woyla, tak lepas dari siasat licik Moertopo.

Stigma 'ekstrem kanan' yang ditujukan kepada umat Islam dan 'ekstrem kiri' yang ditujukan kepada anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI), juga hasil dari kerja intelijen Moertopo.

Umat Islam dipancing, kemudian dijaring dan diberangus. Sebagian yang tak kuat iman, dikendalikan kemudian digalang untuk bekerjasama dengan penguasa.

Pada peristiwa Komando Jihad misalnya, simpatisan Darul Islam (DI) dan Tentara Islam Indonesia (TII), dipropaganda dan dimobilisasi oleh Ali Moertopo untuk melakukan perlawanan terhadap ancaman Komunis dari Utara (Vietnam).

Ali Moertopo kemudian mendekati beberapa orang tokoh DI, yaitu Haji Ismail Pranoto, Haji Danu Muhammad Hassan, Adah Djaelani, dan Warman untuk menggalang kekuatan umat Islam, yang memang sangat memendam luka sejarah terhadap komunisme.

Setelah ribuan umat Islam termobilisasi di Jawa dan Sumatera, dengan siasat liciknya, Moertopo kemudian menuduh umat Islam akan melakukan tindakan subversif dengan mendirikan Dewan Revolusi Islam lewat sebuah organisasi 'Komando Jihad' (KOMJI). 

Mereka kemudian digulung dan dicap sebagai 'ekstrem kanan'. Istilah 'Komando Jihad' muncul pada tahun 1976 sampai 1982. Selain KOMJI, rekayasa intelijen juga terlihat jelas dalam kasus Jamaah Imran, Cicendo, dan pembajakan pesawat DC-9 Woyla.

Jamaah Imran adalah kumpulan anak-anak muda yang dipimpin oleh Imran bin Muhammad Zein, pria asal Medan. Aktivitas kelompok yang didirikan pada 7 Desember 1975 ini berpusat di Bandung, Jawa Barat.

Kelompok ini berobsesi ingin membangun sebuah komunitas Muslim yang melaksanakan syariat Islam secara murni. Untuk menjalankan misinya, menurut laporan intelijen, mereka mendirikan Dewan Revolusi Islam Indonesia (DRII).

Istilah Jama'ah Imran juga diberikan oleh aparat, bukan penamaan yang dibuat kelompok anak muda tersebut. Kasus Jamaah Imran mencuat ke publik saat terjadi penyerangan Polsek Cicendo, Bandung, pada 11 Maret 1981.

Peristiwa itu bermula ketika polisi menahan anggota jamaah tersebut karena kasus kecelakaan. Kemudian mereka berusaha membebaskan anggotanya dengan melakukan penyerangan bersenjata. Peristiwa berdarah itu menjadi legitimasi aparat untuk melakukan penangkapan anggota Jamaah tersebut.

Peristiwa Cicendo berlanjut dengan aksi pembajakan pesawat terbang DC 9 Woyla GA 208 dengan rute Jakarta-Palembang pada Sabtu, 28 Maret 1981. Pembajakan tersebut dilakukan oleh lima orang anggota Jamaah Imran dengan membelokkan pesawat menuju Bandara Don Muang, Thailand.

Drama pembajakan ini berhasil ditumpas oleh Pasukan Khusus TNI di bawah pimpinan LB Moerdani dan Sintong Pandjaitan. Mengapa sekelompok anak muda itu begitu radikal dan berani melakukan perlawanan terhadap pemerintah? Setelah diusut, sikap radikal kelompok itu ternyata diciptakan oleh seorang intel ABRI yang bernama Johny alias Najamuddin yang menyusup dalam Jamaah Imran.

Johny yang sudah diterima oleh jamaah tersebut kemudian melakukan beragam provokasi dengan menebar kebencian kepada ABRI. Johny kemudian 'membeberkan rahasia' ABRI yang dikatakan akan melakukan de-islamisasi di Indonesia.

Untuk itu, Johny merencanakan agenda besar: melakukan perlawanan terhadap ABRI. Di tengah sikap ABRI yang memang telah membuka "front" terhadap umat Islam, para anggota Jamaah Imran kemudian terbujuk dengan gagasan Johny.

Tanpa sepengetahuan para anggota jamaah lainnya, Johny membuat dokumentasi setiap aktivitas yang dilakukan jamaah tersebut. Dengan skenario licik, Johny kemudian membuat rencana untuk melakukan operasi pencurian senjata api di Pusat Pendidikan Perhubungan TNI AD pada 18 November 1980.

Senjata curian itulah yang kemudian dilakukan untuk menyerang Polsek Cicendo. Anehnya, Johny yang telah menghasut anggota Jamaah Imran untuk menyerang markas polisi tersebut, ternyata tak menampakkan batang hidungnya saat peristiwa terjadi. Bahkan saat polisi melakukan aksi besar-besaran untuk menangkap Jamaah Imran, Johny 'lolos' dari penangkapan.

Johny akhirnya tewas dieksekusi anggota Jamaah ini di suatu tempat. Saat persidangan kasus ini digelar di pengadilan, majelis hakim menolak untuk membuka identitas Johny. Selain itu, Jaksa penuntut umum juga selalu mementahkan usaha untuk mengorek identitas pria itu lebih dalam.

Jenderal Soemitro, seniornya Ali Moertopo di lingkungan militer, dalam biografinya menyebut kasus Jamaah Imran, peristiwa penyerangan terhadap Golkar di Lapangan Banteng, dan pembajakan Pesawat Woyla sebagai rekayasa Opsus (Operasi Khusus) Ali Moertopo yang menerapkan teori 'Pancing dan Jaring'.

Dalam kasus Jamaah Imran, kata Seomitro, Opsus memakai tokoh Imran yang bernama asli Amran. Selama lima tahun Imran dibiayai oleh Ali Moertopo belajar di Libya untuk mempelajari Islam dan ilmu terorisme. Imran Kemudian dimunculkan sebagai sosok yang ingin mendirikan Negara Islam Indonesia kembali.

Soemitro juga menceritakan, laporan intelijen menyebut tujuan operasi Woyla untuk menggulingkan pemerintahan Soeharto dan mendiskreditkan umat Islam. Operasi ini ingin memunculkan kesan bahwa kelompok Islam cenderung radikal dan masih memiliki keinginan untuk mendirikan negara Islam seperti halnya DI/TII.

Inilah yang kata Soemitro disebut sebagai teori 'Pancing dan Jaring', di mana umat Islam dirangkul (dibina, pen) terlebih dahulu, lalu dikipasi untuk memberontak, baru kemudian ditumpas sendiri oleh Opsus.

Jenderal Soemitro menceritakan, "Kecurigaan saya terhadap kasus Woyla, mulai muncul, ketika ada laporan bahwa sebetulnya Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Jenderal TNI M Jusuf akan membawa Awaloedin Djamin—yang notabene memiliki pasukan anti-teror untuk menyelasaikan kasus pembajakan tersebut.

Namun, rencana itu tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan Jusuf, tidak tahu siapa yang mengubahnya. Akhirnya yang berangkat bukan lagi pasukan Awaloedin Djamin, melainkan pasukan RPKAD yang dipimpin Sintong Panjaitan.

Ini yang menjadi pertanyaan sampai sekarang, mengapa RPKAD yang berangkat, bukannya polisi. Dari situ saya bisa menganalisis bahwa ada dua komando, yakni yang langsung ke jalur Pangab, dan satunya lagi: Jalur invisible hand!" (Lihat, biografi Jenderal Soemitro yang ditulis oleh Ramadhan KH, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994 dan buku Heru Cahyono, Pangkopkamtib Jenderal Soemitro dan Peristiwa 15 Januari '74, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998, Cetakan Ketiga).

Untuk memuluskan langkah-langkah politik Islamophobia, kelompok militer anti-Islam yang dikomandoi oleh Ali Moertopo, oknum pengusaha etnik Cina, Serikat Jesuit, dan pejabat sekular-kejawen, mendirikan sebuah lembaga think tank bernama Centre for Strategic and International Studies (CSIS Indonesia) pada 1 September 1971, bermarkas di Tanah Abang III, Jakarta Pusat.

Ali Moertopo dan Soedjono Hoemardani (penasihat kebatinan Soeharto) menjadi sosok yang berada di belakang CSIS. Lembaga ini kemudian membuat masterplan pembangunan Orde Baru yang sangat menguntungkan pemerintah, pengusaha etnik Cina dan kelompok Kristen.

Sementara umat Islam dianggap sebagai bahaya yang mengancam, yang bercita-cita mendirikan negara Islam. Mereka masih menjadikan isu 'Darul Islam' sebagai jualan untuk memberangus gerakan Islam. Selain pula mewaspadai kebangkitan Islam politik yang pada masa lalu direpresentasikan melalui kekuatan Partai Masyumi.

Kelompok Kristen dan oknum pengusaha etnik Cina yang merapat ke militer, meyakinkan pemerintah dan tentara, bahwa jika umat Islam berkuasa, maka akan terjadi diktator mayoritas, dimana penegakan syariat Islam akan diberlakukan.

Pemerintah yang ketika itu mabuk kekuasaan dan tentara yang diindoktrinasi untuk mewaspadai ancaman terhadap kebhinekaan Pancasila, kemudian termakan isu tersebut, sehingga memposisikan umat Islam sebagai bahaya.

Agenda politik kelompok anti Islam ini berhasil menciptakan konglomerasi dan gurita bisnis antara penguasa dan pengusaha. Di antara jaringan bisnis tersebut adalah Pan Group milik Panlaykim dan Mochtar Riady, PT Tri Usaha Bakti milik Soedjono Hoemardani, Pakarti Grup milik Jusuf Wanandi dan Panlaykim, dan Berkat Grup milik Yap Swie Kie. 

Masuknya kekuatan konglomerat dalam lingkaran Orde Baru membuat rezim tersebut semakin kuat. Karena itu, ada yang mengatakan bahwa Orde Baru dibangun oleh empat pilar kekuatan, yaitu ABRI, Birokrat, Golkar dan konglomerat.

Keempat pilar tersebut memainkan peran penting dalam memarjinalkan peran politik umat Islam saat itu. Kolaborasi rezim Orba dengan pengusaha Cina/Katolik Indonesia di antaranya dengan membuat kebijakan yang memotong urat nadi ekonomi umat Islam dan menghidupkan kelompok kecil Cina keturunan.

Sentra-sentra ekonomi umat Islam seperti di Pekalongan, Solo, Pekajangan, Majalaya, dan lain-lain, dengan aneka kebijakan pemerintah dapat dikerdilkan.

Jaringan perbankan dan sektor keuangan lainnya juga berhasil mereka kuasai. Karena itu, ketika Orba berkuasa, gurita bisnis kelompok ini begitu perkasa dan dapat memengaruhi kebijakan pemerintah.

Siapa Ali Moertopo sesungguhnya?

Mantan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro mengatakan asal usul Ali Moertopo sangat gelap, sehingga banyak rumor yang beredar tentang sosoknya.

Kasman Singodimedjo, tokoh Islam yang pada zaman Soekarno aktif di militer mengatakan, Ali Moertopo adalah bekas intel tentara Angkatan Laut Belanda (Netherland Information Service) yang ditangkap Hizbullah di daerah Tegal, Jawa Tengah. Saat ditangkap, Ali Moertopo nyaris dibunuh. Ia kemudian dijadikan double agent oleh Hizbullah.

Versi lain, seperti diceritakan Adam Malik, Ali Moertopo adalah pendiri AKOMA (Angkatan Komunis Muda) yang berafiliasi pada partai Murba Alimin, yang berhaluan Sneevliet. Meski tidak percaya bahwa Moertopo bekas pentolan salah satu organisasi Komunis, Soemitro menceritakan kisah yang dikait-kaitkan dengan sosok Komunis Moertopo.

Saat ada seorang staf Moertopo ingin membuat tulisan tentang "Peristiwa Tiga Daerah" yang menyebutkan Komunis sebagai dalang dari peristwa itu, Moertopo membentaknya. "Mau Apa? Mau mendiskreditkan saya?"

Moertopo juga dikenal dekat dengan Kolonel Marsudi, salah seorang anggota PKI yang pernah menjadi Direktur Opsus. Selama di Opsus, Marsudi selalu berada di belakang layar dan sangat tertutup.

Marsudi pun disebut-sebut sebagai pendiri Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI), organisasi mahasiswa underbouw PKI. Cerita mengenai ini diungkap dalam buku biografi Jenderal Soemitro, senior Ali Moertopo di lingkungan militer, yang ditulis oleh Ramadhan KH.

Dalam catatan Jenderal Soemitro, jauh-jauh hari Ali Moertopo sudah merencanakan CSIS dan Opsus sebagai alat untuk memperkuat dan mengamankan rezim Orba.

Ali Moertopo yang melihat kekuatan Islam sebagai gerakan yang bisa mengancam 'gerak laju pembangunan', mencari partner yang bisa diajak untuk sama-sama menjegal gerakan Islam. Dan partner tersebut adalah kelompok Katolik yang tergabung dalam Ordo Jesuit.

Ali Moertopo didekati kelompok ini karena posisinya sebagai orang dekat Soeharto dan mempunyai pengaruh di ABRI. Kabarnya, Ali Moertopo sudah didekati kelompok ini sejak tahun 1960-an.

Ali Moertopo sendiri sudah mengetahui bahaya dari kelompok Orde Jesuit ini, yang ia sebut lebih berbahaya dari komunisme karena terdiri dari para intelektual adventurir. Namun, kata Ali, kedekatannya dengan kelompok itu adalah untuk meredam gerakan mereka, atau dalam bahasanya 'untuk mengandangkannya ketimbang bergerak liar'.

Apakah dalam rangka 'mengandangkan' Orde Jesuit ini juga, kemudian Ali Moertopo menjadikan rumah Pater Joop Beek (tokoh Jesuit Indonesia) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, sebagai markas Opsus?

Saat peristiwa 15 Januari 1974, Ali Moertopo diduga terlibat penunggangan aksi apel mahasiswa yang menolak kedatangan PM Jepang yang berujung pada kerusuhan di Jakarta.

Tujuan manuver politik Moertopo adalah untuk menyingkirkan orang-orang yang mencoba mendekati Soeharto dan menjadi rival politiknya. Untuk menggambarkan bahwa dia orang yang bisa mengendalikan kebijakan politik Orde Baru, Leonardus Benjamin Moerdani, kadernya Moertopo, pernah mengatakan, "Kuda boleh berganti, tapi saisnya tetap satu".

Artinya, siapapun bisa menggantikan Soeharto, asalkan tetap bisa dikendalikan oleh Moertopo dan kelompoknya.

Setelah peristiwa 15 Januari 1974, Ali Moertopo melakukan lobi politik kepada Presiden Soeharto untuk memanggil Benny ke Jakarta agar ditempatkan dalam jajaran penting di militer.

Keseriusan Ali Moertopo untuk menempatkan kadernya dalam posisi strategis di elit militer terlihat dengan menelepon langsung Benny yang saat itu berada di Korea Selatan.

Kemudian, dengan diantar sendiri oleh Ali Moertopo, Benny menghadap langsung ke Soeharto. Oleh penguasa Orde Baru itu Benny diserahi jabatan sebagai Ketua G-I Asisten Intelijen Hankam yang bertugas mengendalikan seluruh intelijen di Angkatan Darat dan Polri.

Selain itu, Benny juga ditugaskan untuk membantu Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN).

Sebagai kader Ali Moertopo, beberapa posisi penting itu tentu saja sudah direncanakan dengan matang. Apalagi kemudian Benny ikut pula menangani intelijen Kopkamtib dan menjadi Ketua Satuan Tugas Intelijen, serta kemudian menjabat sebagai Kepala Pusat Intelijen Strategis Hankam.

Karir intelijen Benny Moerdani terus melejit dan menjadi sorotan penting dalam hubungannya dengan umat Islam saat ia menggantikan Jenderal M Yusuf sebagaiPanglima ABRI pada tahun 1983.

Setelah Ali Moertopo, tongkat estafet permusuhan militer terhadap umat Islam dilanjutkan oleh Benny Moerdani, kader Jesuit yang juga kader Moertopo. Bagaimana kiprah Benny Moerdani dalam memberangus gerakan Islam?

LB Moerdani, Kader Jesuit yang Memusuhi Islam

Jika 'Mengenal Sosok Intelijen Anti-Islam' di bagian sebelumnya mengungkap sosok Ali Moertopo, di bagian ketiga ini menyingkap kader atau penerusnya Ali Moertopo, yaitu Benny Moerdani yang juga dikenal sangat memusuhi umat Islam.

Benny diduga berada di balik tragedi berdarah Tanjung Priok, 1984. Pada masanya, militer Indonesia pernah dilatih di Israel.

Raut wajahnya keras dan kaku. Terkesan angker dan tak bersahabat. Itulah Benny Moerdani, sosok jenderal militer pada masa Orde Baru yang dikenal sangat benci Islam dan kaum Muslimin.

Benny Moerdani adalah orang kepercayaan Ali Moertopo. Benny sudah dipersiapkan jauh-jauh hari oleh Moertopo untuk menggantikannya dalam menjalankan tugas mengawasi bahaya 'ekstrem kanan', yang tak lain adalah gerakan Islam.

Benny Moerdani lahir di Cepu, 2 Oktober 1932. Di kalangan Katolik, jenderal yang dikenal ahli intelijen ini sangat dibangga-banggakan. Benny bisa dibilang sebagai representasi kelompok Katolik yang mempunyai posisi penting dalam lingkaran militer dan kekuasaan Orde Baru pada masa lalu.

Sebagai kader Moertopo, Benny pernah diangkat menjadi wakilnya ketika terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia.

Ia juga termasuk sosok yang terlibat dalam pembentukan CSIS, sebuah lembaga think-tank yang sangat dekat dengan Orde Baru, didukung oleh para birokrat Kejawen dan pengusaha etnik Cina yang saat itu membangun gurita dalam lingkar elit kekuasaan Orde Baru.

Di kalangan tentara Muslim, Benny Moerdani dikenal sangat tidak aspiratif terhadap kelompok Islam. Almarhum mantan Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (Ka-BAKIN), Letjend TNI ZA Maulani pernah mengatakan, pada masa Benny Moerdani menjadi panglima ABRI, sangat sulit mendapatkan masjid atau mushalla di komplek dan barak-barak militer.

Keberadaan tempat ibadah umat Islam tersebut dikontrol begitu ketat. Bahkan, pada masa itu banyak tentara Muslim yang tidak berani mengucapkan "Asssalamu'alaikum" ketika berada di lingkungan militer.

Benny pernah melontarkan pernyataan kontroversial yang melarang umat Islam mengucapkan salam. Dalam sebuah rapat kabinet bidang Polkam, Jaksa Agung Ali Said pernah dibentak oleh Benny karena mengucapkan 'salam' dalam rapat tersebut. "Indonesia bukan negara Islam, tak perlu ucapkan salam," bentaknya saat itu. 

Peristiwa pembajakan pesawat yang disebut-sebut sebagai bagian dari operasi kelompok jihad, juga digagalkan atas peran Moerdani. Ia terlibat dalam aksi pembebasan para sandera dan penangkapan orang-orang yang dianggap sebagai "teroris" atau "ekstrem kanan" ketika itu.

Pasca Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari) yang diduga kuat melibatkan operasi intelijen Ali Moertopo, Presiden Soeharto memanggil Moerdani yang ketika itu sedang bertugas sebagai konsulat di KBRI Korea Selatan untuk datang menghadap.

Belakangan diketahui, pemanggilan Moerdani ke Jakarta oleh Presiden Soeharto adalah hasil lobi-lobi Ali Moertopo untuk menempatkan kader pentingnya di lingkaran presiden.

Dengan diantar oleh Moertopo, Moerdani kemudian bertemu Pak Harto. Setelah pertemuan, Moerdani kemudian diangkat oleh Soeharto sebagai Ketua G-1 Intelijen Hankam yang bertugas mengendalikan seluruh intelijen di Angkatan Darat dan kepolisian. Selain itu Moerdani juga diperbantukan untuk BAKIN.

Karir militer Benny Moerdani terus melesat, meskipun ketika itu umat Islam mulai mencurigai sepak terjangnya yang sangat antipati terhadap aspirasi Islam.

Benny Moerdani dilibatkan dalam menangani intelijen Kopkambtib dan diangkat menjadi Ketua Satuan Tugas Intelijen, sebuah lembaga yang dikenal sangat angker dan ditakuti pada masa Orde Baru.

Para ulama, khatib, mubaligh dan aktivis Islam pernah merasakan bagaimana bengisnya lembaga ini dalam memosisikan Islam sebagai ancaman dan lawan. Moerdani bahkan diduga berada di balik perpecahan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), sehingga terbentuklah dua HMI: HMI Dipo dan HMI MPO.

Tahun 1983, ketika Benny Moerdani diangkat sebagai Panglima ABRI menggantikan Jenderal M. Yusuf, umat Islam makin khawatir dengan sepak terjangnya.

Moerdani kemudian melakukan berbagai upaya restrukturisasi secara drastis, dengan menempatkan tentara-tentara yang Nasrani dalam jajaran penting di militer.

Benny Moerdani juga dicurigai dalam menjegal karir para perwira ABRI Muslim. Tak heran, jika ada yang menyebut telah terjadi kristenisasi di tubuh ABRI di bawah kepemimpinan Benny Moerdani.

Dalam persepsi Benny Moerdani, semua gerakan Islam adalah ancaman, sebagaimana DI/TII pada masa lalu yang kemudian ditumpas.

Benny Moerdani yang pernah terlibat dalam operasi menumpas DI/TII dan PRRI/Permesta tidak bisa membuang persepsi negatif terhadap gerakan Islam, sehingga menjadikan Islam sebagai ancaman yang membahayakan keutuhan NKRI.

Berbeda dengan Ali Moertopo yang kerap pamer kekuasaan, Benny justru dikenal sebagai sosok yang misterius dan penuh rahasia. Meski sama-sama haus kekuasaan, Bennyi bermain 'cantik' untuk menjalankan obesesinya tersebut.

Sebagai orang yang malang melintang di dunia intelijen, segala tindakan ia perhitungkan dengan matang dan sangat tertutup. Bahkan ihwal tentara yang sering kali di latih di Israel pun, pada masa Benny Moerdani tidak terungkap, tertutup rapat.

Di kalangan tentara Muslim, isu tentang militer yang dilatih di Israel pada masa Benny Moerdani sudah santer terdengar.

Benny menyadari posisinya sebagai bagian dari kelompok minoritas di Indonesia. Itu membuanya sulit untuk menggapai puncak kekuasaan di republik ini.

Karena itu, dengan kelihaiannya ia berperan sebagai king maker, orang yang mempengaruhi pihak yang berkuasa. Kepada perwira kopassus di akhir tahun 1980-an Benny pernah berseloroh, "Buat apa jadi orang yang berkuasa, jika bisa dengan tanpa risiko kita mengontrol orang yang berkuasa."

Karena itu, Benny membuat strategi agar orang yang berkuasa nanti, meskipun berasal dari kalangan Islam, namun bisa dengan leluasa ia atur.

Itulah yang menyebabkan ia menjegal habis-habisan langkah Soedharmono untuk menjadi wakil presiden, karena Sudharmono bukan sosok yang bisa ia atur, di samping, menurutnya, Soedharmono dekat dengan kalangan santri. Benny kemudian menjadikan Naro sebagai calon wakil presiden yang ia gadang.

Benny juga dikenal lihai dalam mendekati kelompok Islam yang pernah memendam kekecewaan dengan Masyumi. Ia melakukan politik belah bambu dengan mendekati kiai dari kelompok Nahdlatul Ulama (NU), dan menginjak kelompok lain yang berseberangan dengan NU.

Pertentangan antara NU sebagai kelompok tradisionalis Islam dengan kelompok Masyumi sebagai santri modernis ia pertajam. Karenanya, Benny kerap bersafari dari pesantren ke pesantren NU dengan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur untuk melakukan politik pecah belah tersebut.

Safari bersama dilakukan Benny dan Gus Dur di tengah kecaman umat Islam yang menuntut Benny bertanggung jawab dalam tragedy pembantaian umat Islam Tanjung Priok, di Jakarta pada 12 September 1984.

Saat peristiwa Priok, Benny sedang berada di Jakarta. Bahkan pada tengah malam usai tragedi pembantantaian, Benny sudah berada di lokasi kejadian.

Pada dini harinya ia langsung meluncur ke rumah sakit dan sempat menghitung jumlah mayat yang tergeletak di rumah sakit. Anehnya, sampai akhir hayatnya, Benny Moerdani sama sekali tidak tersentuh hukum dalam tragedi berdarah ini.

Leonardus Benny Moerdani meninggal di Jakarta, pada 29 Agustus 2004 dalam usia 72 tahun, karena menderita stroke. Kepergiannya mendapatkan penghormatan yang luar biasa di kalangan militer.

Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Bendera setengah tiang selama tujuh hari dikibarkan di lingkungan militer.

Setelah Moerdani tiada, siapakah sosok intelijen anti Islam yang menggantikannya? 

[Sumber : Artawijaya/Salam-online.com]