Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Pancasila. Tampilkan semua postingan

Kamis, 09 April 2020

Inspirasi Pancasila untuk Dunia Arab



Oleh: Zuhairi Misrawi



SAYA berkesempatan mengikuti dan menjadi narasumber dalam konferensi ulama dan pemikir Muslim sedunia Islam di Teheran, Iran, 7-9 Januari.



Dalam dua dekade terakhir, Iran punya kepedulian sangat besar untuk membangun titik temu, kerja sama, dan harmoni di antara dunia Arab/Islam. Namun, pertanyaan yang muncul: mengapa dunia Islam justru dirundung konflik sektarian dan polarisasi politik yang semakin runyam?



Dunia Islam, khususnya dunia Arab, sedang memasuki era paling sulit. Palestina masih dijajah Israel. Gaza dan Tepi Barat terus dibombardir. Upaya Palestina mengusulkan kemerdekaan di PBB selalu dikandaskan oleh veto Amerika Serikat. Israel terus melakukan pendudukan, pencaplokan, dan pembunuhan tanpa sanksi yang setimpal dari dunia internasional. Palestina menghadapi nasib mereka sendiri minus perhatian dunia Arab akibat revolusi yang melanda sebagian negara Arab. Ironisnya, justru negara-negara Eropa memberikan perhatian serius terhadap kemerdekaan Palestina.



Revolusi yang bergelayut dari Tunisia, lalu merambah ke Mesir, Libiya, Yaman, Bahrain, dan Suriah menghasilkan situasi yang semakin tak menentu. Konflik sektarian, maraknya gerakan ekstremis, dan instabilitas politik menjadi tantangan tersendiri bagi dunia Arab. Bahkan, tesis lama bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan kultur Arab kembali mengemuka. Tunisia menjadi satu-satunya negara yang memberikan harapan bagi masa depan demokrasi di dunia Arab.



Jika tidak ada Tunisia, demokrasi hanya akan menjadi mimpi, tak pernah ada wujudnya di dalam realitas sosial politik Arab. Saat ini, dunia Arab menghadapi musuh serius, yaitu kelompok yang menebarkan ajaran pengafiran/penyesatan sebagai dalih berdirinya negara Islam. Kelompok paling gencar mengampanyekan hal tersebut adalah Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Lalu, ada Front Al-Nusra yang juga memproklamasikan pengafiran. Mereka dikenal dengan al-takfiriyyun.



Dulu, fenomena pengafiran/penyesatan disemburkan kelompok Wahabi untuk memvonis seluruh paham yang berbeda dengan paham mereka. Misalnya, tradisi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, seperti ziarah kubur, tahlil, dan perayaan Maulid Nabi, sudah lama dikafirkan/disesatkan oleh Wahabi. Namun, upaya mereka sia-sia.



Kini, pengafiran digunakan oleh NIIS untuk menebarkan fitnah dan kekacauan di dunia Arab. Mereka menjadikan kelompok Syiah sebagai salah satu target. Mereka akan menumpas siapa pun yang menentang ideologi negara Islam. Kelompok minoritas, seperti umat Kristiani dan suku Kurdi, juga menjadi salah satu target mereka. Intinya, mereka ingin agar konflik sektarian meluas sehingga dengan mudah memanfaatkan instabilitas politik.



Pancasila



Dalam konferensi yang digelar di Iran, saya menyampaikan makalah "Pancasila dan Pengalaman Toleransi di Indonesia". Hemat saya, dunia Arab butuh sebuah ideologi dan pemikiran yang konstruktif untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan persatuan. Apa yang dihadapi dunia Arab adalah terburuk dalam sejarah karena absennya ideologi yang mampu jadi pilar kebangsaan dan kenegaraan.



Pada tahun 1960-an, saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Aal-Azhar Kairo, Bung Karno menyampaikan pidato di depan Presiden Gamal Abdul Nasser dan para ulama perihal pentingnya menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan common platform yang akan memperkuat sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan, khususnya di tengah pluralitas agama, suku, bangsa, dan bahasa.



Menurut saya, saat ini dunia Arab mesti mentransformasikan pemikiran politik dari nostalgia "Negara Islam" (al-dawlah al-islamiyyah), baik ala Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, maupun Iran menuju "Negara Pancasila" yang menjamin pluralitas agama dan suku serta bisa hidup berdampingan dengan damai. Memaksakan formalisasi syariat Islam sebagai satu-satunya model bagi dunia Arab akan membawa pada kebuntuan. Apalagi formalisasi syariat Islam yang diterapkan sejak awal abad ke-18 di Arab Saudi dan dipopulerkan kembali oleh Ikhwanul Muslimin pada awal abad ke-20 di Mesir dan dunia Arab lainnya sudah terbukti gagal. Faktanya, dalam dua abad terakhir, formalisasi syariat Islam lebih sebagai isu politik yang menguntungkan kalangan elite daripada warga Arab pada umumnya.



Sebaliknya, Pancasila yang diterapkan di Indonesia sudah terbukti mampu membangun solidaritas kebangsaan dan kenegaraan di tengah pluralitas agama, suku, dan bahasa. Sebab, esensi Pancasila adalah menebarkan gotong royong di tengah kebinekaan. Perbedaan dan keragaman merupakan pemberian Tuhan yang harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan.



Karena itu, Pancasila menegaskan pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam setiap agama. Namun, nilai-nilai tersebut harus memperkokoh persatuan, persaudaraan, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Puncaknya, nilai-nilai ketuhanan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga.



Sayangnya, dunia Arab saat ini hanya terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama pahit. Pertama, dunia Arab disuguhi dengan janji Islamisme: negara Islam ala Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin. Model ini relatif gagal dalam membangun demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan berserikat/berpendapat. Islamisme tidak mampu melindungi minoritas dan menjaga pluralitas.



Kedua, dunia Arab disuguhi model sekularisme ala Turki. Hubungan masa lalu yang buruk dengan Turki dan trauma sekularisme yang identik dengan kolonialisme membuat sekularisme selalu jadi target empuk untuk ditolak, terutama dengan menggunakan dalil keagamaan dan politik imperialisme. Hubungan antara kelompok sekuler dan Islamis cenderung memanas.



Inisiatif



Salah satu alternatif yang mungkin diadopsi oleh dunia Arab, bahkan dunia Islam yang lain, adalah model negara Pancasila. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia mesti jadi contoh bagi negara-negara Arab/Muslim lain dalam membangun negara yang menjamin kesetaraan dan kebebasan berserikat/berpendapat.



Keberhasilan Pancasila sebagai falsafah dan dasar bernegara di Tanah Air karena dukungan yang besar dari umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas ini sejak awal menganggap Pancasila sebagai ideologi final untuk menjaga serta merawat keragaman agama, suku, dan bahasa. Berdasarkan sebuah diktum, "mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman". Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersepakat mendahulukan kepentingan bersama daripada ego sektarian.



Eksperimentasi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang mampu membangun negara untuk semua warga, apa pun agama dan sukunya, membuktikan Islamisme bukan satu-satunya alternatif ideologi dalam bernegara. Negara Islam atau sistem khilafah bukanlah sebuah kewajiban bagi umat Islam dan karena itu dunia Arab perlu mencari model lain yang lebih kompatibel dengan realitas sosiokultural.



Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mesti mulai memikirkan mengenalkan model negara Pancasila ke dunia Arab/Islam. Hal ini penting agar Indonesia memberikan sumbangsih kepada dunia Arab/Islam dalam rangka merekonstruksi ideologi bernegara. Perlu jalan alternatif sehingga mereka tidak terjerumus dalam kubangan kehancuran dan kegagalan yang semakin nyata.



Kita pun mesti bangga dan percaya diri, Pancasila adalah karya terbaik para pendiri bangsa. Mereka sangat visioner dalam memikirkan masa depan bangsa dan negaranya. Karena itu, sangat tak pantas jika masih muncul kelompok yang berusaha mengimpor ideologi ekstremis dari Timur Tengah, apalagi bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang belum teruji atau sudah terbukti gagal.



Pancasila dapat dijadikan pilot project untuk Palestina yang sedang merintis jalan kemerdekaan. Jikadapat dilakukan, ini akan menjadi sumbangsih sangat besar dalam konteks diplomasi luar negeri, terutama bagi kemerdekaan Palestina. Model negara Pancasila di Palestina akan menutup beragam konspirasi yang dibuat Israel bahwa masa depan Palestina adalah terorisme. Palestina adalah negara berdaulat yang mendorong perdamaian dan persatuan. Saatnya Pancasila dijadikan sumber inspirasi bagi dunia Arab. [FM]



Sumber : Kompas, 24 Januari 2015

Zuhairi Misrawi, Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah The Middle East Institute

Sabtu, 02 Februari 2019

Mental Pancasila

Yudi Latif
Oleh: Yudi Latif



Setelah 70 tahun Pancasila hadir sebagai dasar dan haluan kenegaraan, langit kejiwaan bangsa ini lebih diliputi awan tebal pesimisme, ketimbang cahaya optimisme. Suasana kemurungan itu amat melumpuhkan.



Berbeda dengan pemikiran konvensional yang memandang kesuksesan sebagai pendorong optimisme, bukti menunjukkan sebaliknya. Seperti diungkap oleh psikolog Martin Seligman, optimismelah yang mendorong kesuksesan.  Impian kemajuan suatu bangsa tak bisa dibangun dengan pesimisme. Tentu saja yang kita perlukan bukanlah suatu optimisme yang buta, melainkan suatu optimisme dengan mata terbuka. Suatu harapan yang berjejak pada visi yang diperjuangkan menjadi kenyataan. Harapan tanpa visi bisa membawa kesesatan. Upaya menyemai politik harapan harus memperkuat kembali visi yang mempertimbangkan warisan baik masa lalu, peluang masa kini, dan keampuhannya mengantisipasi masa depan.



Pancasila sesungguhnya bisa memberikan landasan visi transformasi sosial yang holistik dan antisipatif.  Berdasarkan pandangan hidup Pancasila, perubahan sistem  sosial merupakan fungsi dari perubahan pada ranah mental-kultural (sila ke-1,2,3),  ranah politikal (sila ke-4), dan ranah material (sila ke-5).



Tiga ranah revolusi



Untuk mengatasi krisis multidimensional yang melanda bangsa ini, imperatif Pancasila menghendaki adanya perubahan mendasar secara akseleratif, yang melibatkan revolusi material, mental-kultural, dan politikal.  Revolusi (basis) material diarahkan untuk menciptakan perekonomian merdeka yang berkeadilan dan berkemakmuran; berlandaskan usaha tolong-menolong (gotong royong) dan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting-yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya; seraya memberi peluang bagi hak milik pribadi dengan fungsi sosial.



Revolusi (superstruktur) mental-kultural  diarahkan untuk menciptakan masyarakat religius yang berperikemanusiaan, yang egaliter, mandiri, amanah, dan terbebas dari berhala materialisme-hedonisme; serta sanggup menjalin persatuan (gotong royong) dengan semangat pelayanan (pengorbanan).



Revolusi (agensi) politikal diarahkan untuk menciptakan agen perubahan dalam bentuk integrasi kekuatan nasional melalui demokrasi permusyawaratan yang berorientasi persatuan (negara kekeluargaan) dan keadilan (negara kesejahteraan); dengan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan.



Ketiga ranah revolusi itu bisa dibedakan, tetapi tak dapat dipisahkan. Satu sama lain saling memerlukan pertautan secara sinergis. Selaras dengan gagasan Trisakti Bung Karno, revolusi material diusahakan agar bangsa Indonesia bisa berdikari (mandiri) dalam perekonomian; revolusi mental agar bangsa Indonesia bisa berkepribadian dalam kebudayaan; revolusi politik, agar bangsa Indonesia bisa berdaulat dalam politik. Secara sendiri-sendiri dan secara simultan ketiga ranah revolusi itu diarahkan untuk mencapai tujuan Revolusi Pancasila: mewujudkan perikehidupan kebangsaan dan kewargaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (material dan spiritual).



Revolusi mental



Revolusi mental merupakan salah satu unsur dari Revolusi Pancasila. Revolusi mental ini diorientasikan agar mental Pancasila bisa menjiwai dan mendorong perubahan di bidang material dan politik yang sejalan dengan idealitas Pancasila.



Istilah mental berasal dari kata Latin mens(mentis) yang berarti jiwa, nyawa, sukma, roh, semangat. Mental dapat diartikan sebagai suasana kejiwaan dan  pola pikir (mindset) seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan pengertian itu, inti dari Revolusi Mental adalah perubahan mendasar pada pola pikir dan sikap kejiwaan bangsa Indonesia, sebagai prasyarat bagi perwujudan karakter yang bisa membuat bangsa berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam kebudayaan.



Gerakan Revolusi Mental ini berangkat dari asumsi bahwa dengan mengubah mentalitas akan menimbulkan perubahan perilaku; perilaku yang terus diulang akan menjadi kebiasaan (adat istiadat/moralitas); sedangkan kebiasaan yang terus dipertahankan akan membentuk karakter. Dengan demikian, yang dikehendaki dari gerakan "Revolusi Mental" tidak berhenti pada perubahan pola pikir dan sikap kejiwaan saja, tetapi juga konsekuensi turunannya dalam bentuk perubahan kebiasaan serta pembentukan karakter yang menyatukan antara pikiran, sikap, dan tindakan sebagai suatu integritas.



Dasar dan haluan pembangunan mental-karakter ini adalah nilai Pancasila, terutama sila ke-1, 2 dan 3. Menurut pandangan hidup Pancasila, keberadaan manusia merupakan ada yang diciptakan oleh cinta kasih Sang Maha Pencipta sebagai ada pertama. Di hadapan Sang Maha Kasih, semua manusia sederajat, yang melahirkan semangat-mental egalitarisme. Setiap pribadi dimuliakan Sang Pencipta dengan bawaan hak asasi yang tak bisa dirampas, seperti hak hidup, hak milik dan kehormatan-kemerdekaan (dignitas), dengan kedudukan sama di depan hukum.



Penghormatan terhadap eksistensi individu dan hak asasinya tidak berarti harus mengarah pada individualisme. Individualisme memandang bahwa manusia secara perseorangan merupakan unit dasar dari seluruh pengalaman manusia. Postulat dasar dari individualisme adalah otonomi independen dari setiap pribadi. Ungkapan yang sangat terkenal dari individualisme menyatakan: "Kamu datang ke dunia seorang diri dan meninggalkan dunia seorang diri."  Meski kenyataannya tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia secara sendirian. Selalu ada ibu dan budaya komunitas yang menyertainya, bahkan mengantarnya hingga ke "tempat peristirahatan yang terakhir".



Apa yang menjadi karakteristik dari individualisme adalah keyakinan implisit bahwa relasi sosial bukanlah pembentuk perseorangan dalam pengalamannya yang paling fundamental. Dengan kata lain, perseorangan tak dipandang sebagai produk relasi-relasi sosial. Relasi sosial adalah sesuatu yang terjadi pada individu ketimbang sesuatu yang mendefinisikan identitas dan mengoordinasikan eksistensi individu. Individu tidaklah dibentuk dan diubah secara fundamental oleh relasi sosial. Karena itu, tetap sebagai pribadi yang otonom-independen (Gilbert, 2014: 29-34).



Berbeda dengan individualisme, Pancasila memandang bahwa dengan segala kemuliaan eksistensi dan hak asasinya, setiap pribadi manusia tidaklah bisa berdiri sendiri terkucil dari keberadaan yang lain. Setiap pribadi membentuk dan dibentuk oleh jaringan relasi sosial. Semua manusia, kecuali mereka yang hidup di bawah keadaan yang sangat luar biasa, bergantung pada bentuk-bentuk kerja sama dan kolaborasi dengan sesama yang memungkinkan manusia dapat mengembangkan potensi kemanusiaannya dan dalam mengamankan kondisi-kondisi material dasar untuk melanjutkan kehidupan dan keturunannya.



Tanpa kehadiran yang lain, manusia tidak akan pernah menjadi manusia sepenuhnya. Kebajikan individu hanya mencapai pertumbuhannya yang optimum dalam kolektivitas yang baik. Oleh karena itu, selain menjadi manusia yang baik, manusia harus membentuk kolektivitas yang baik.  Dalam kaitan ini, pengembangan mental-karakter harus berorientasi ganda: ke dalam dan ke luar. Ke dalam, pengembangan mental-karakter harus memberi wahana kepada setiap individu untuk mengenali siapa dirinya sebagai "perwujudan khusus" ("diferensiasi") dari alam. Sebagai perwujudan khusus dari alam, setiap orang memiliki keistimewaan-kecerdasannya masing-masing. Proses pengembangan mental-karakter harus membantu manusia menemukenali kekhasan potensi diri tersebut sekaligus kemampuan untuk menempatkan keistimewaan diri itu dalam konteks keseimbangan dan keberlangsungan jagat besar.



Sementara keluar, pengembangan mental-karakter harus memberikan wahana setiap orang untuk mengenali dan mengembangkan kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku bersama, melalui olah pikir, olah rasa, olah karsa, dan olah raga. Kebudayaan sebagai sistem nilai, sistem pengetahuan, dan sistem perilaku ini secara keseluruhan membentuk lingkungan sosial yang dapat menentukan apakah disposisi karakter seseorang berkembang menjadi lebih baik atau lebih buruk. 



Dalam menghadirkan kolektivitas yang baik, setiap pribadi memiliki kewajiban sosial (bahkan dituntut untuk mendahulukan kewajiban di atas hak). Seturut dengan itu, selain ada hak individu ada pula hak kolektif (ekonomi, sosial, budaya) yang-dalam banyak sejarah sosial-mendahuluinya. Sebagai padanan dari semangat egaliterianisme pada lever pribadi, bangsa Indonesia sebagai suatu kolektivitas juga harus memperoleh, bahkan harus terlebih dahulu memperoleh, hak kemerdekaannya. Inilah pesan moral dari alinea pertama UUD 1945, "Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa".



Sikap mental yang harus ditumbuhkan sebagai ekspresi kemerdekaan bangsa ini adalah mental kemandirian. Kemandirian tidaklah sama dengan kesendirian. Kemandirian adalah sikap mental yang bisa dan berani berpikir, bersikap, dan bertindak secara berdaulat, bebas dari intervensi dan paksaan pihak-pihak lain. Menumbuhkan mental mandiri, selain mensyaratkan mental egaliter, juga meniscayakan adanya kecerdasan, kreativitas, dan produktivitas berbasis sains dan teknologi. Kemandirian kolektif bangsa Indonesia juga bisa tumbuh secara ajek jika warga Indonesia bisa menunaikan kewajiban publiknya secara amanah, jujur, dan bersih. Kolektivitas yang tidak disertai mentalitas kejujuran akan merobohkan kemandirian bangsa. Dalam suatu bangsa di mana korupsi merajalela, kedaulatan bangsa tersebut mudah jatuh ke dalam dikte-dikte bangsa lain.



Selain semangat-mental egaliter, mandiri dan amanah, manusia sebagai makhluk religius yang berperikemanusiaan juga harus membebaskan dirinya dari berhala materialisme dan hedonisme. Kegagalan proyek emansipasi Revolusi Perancis yang melahirkan tirani kapitalis dan Revolusi Rusia yang melahirkan tirani  "nomenklatura" terjadi karena keduanya sama- sama terpenjara dalam pemujaan terhadap materialisme. Menurut pandangan hidup Pancasila, materi itu penting, tetapi tak boleh diberhalakan. Di hadapan Yang Maha Kuasa, materi itu bersifat relatif yang tak dapat dimutlakkan.



Dengan semangat ketuhanan yang berperikemanusiaan,  materi sebagai hak milik itu memiliki fungsi sosial yang harus digunakan dengan semangat altruis  (murah hati).  Dengan mental altruis, manusia Indonesia sebagai makhluk sosial dapat mengembangkan pergaulan hidup kebangsaan yang ditandai oleh segala kemajemukannya dengan mentalitas gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika (persatuan dalam keragaman). Dengan semangat gotong royong, persatuan warga Indonesia bisa dikembangkan dengan menghargai adanya perbedaan; sedangkan dalam perbedaan bisa merawat persatuan.



Untuk bisa menumbuhkan mentalitas persatuan dalam keragaman itu diperlukan semangat-mental pengorbanan dan pelayanan. Ujung dari semangat persamaan, kemandirian, kejujuran, alturisme dan persatuan adalah pelayanan kemanusiaan.  Makna pelayanan di sini bukan hanya dalam bentuk kesiapan mental untuk menunaikan kewajiban sosial sesuai dengan tugas dan fungsi, tetapi juga dalam bentuk kerja keras dan kerja profesional dalam mengaktualisasikan potensi diri hingga meraih prestasi tertinggi di bidang masing-masing, yang dengan itu memberikan yang terbaik bagi kemuliaan bangsa dan umat manusia.



Demikianlah pandangan hidup Pancasila sudah mengandung bawaan mentalitasnya tersendiri. Oleh karena itu, gerakan Revolusi Mental tidak perlu memungut  jenis-jenis mentalitas itu dari udara. Yang diperlukan tinggal menentukan mentalitas inti sebagai prioritas perubahan. Logika revolusi menghendaki, "sekali revolusi dicetuskan, ia harus diselesaikan; tidak boleh ditinggalkan di tengah jalan sebelum tujuan revolusi itu tercapai, setidaknya hingga taraf minimum". Oleh karena itu, kita menunggu realisasi  gerakan Revolusi Mental yang dicanangkan pemerintahan ini secara konsisten. []



KOMPAS, 28 Mei 2015

Yudi Latif, Pemikir Kenegaraan dan Kebangsaan

Kamis, 24 Januari 2019

Syaifullah Yusuf : Pancasila dan Perspektif Islam Nusantara

Syaifullah Yusuf



Oleh: Syaifullah Yusuf

DALAM diskusi kecil bersuasana akrab akhir pekan lalu, Dekan Ilmu Keislaman untuk Mahasiswa Internasional Al Azhar Kairo, Mesir, Prof Dr Abdel Moneem Fouad mengeja Bansyasila tanpa kesulitan. Yang dia maksudkan adalah Pancasila. Moneem menyebut Pancasila sebagai benang utama yang menyulam kehidupan Islam di Indonesia. Islam Nusantara, menurut dia, tak akan terwujud tanpa deretan kata-kata magis itu.

Melalui pandangan objektif Moneem itu, agaknya kita bisa makin menyadari betapa istimewanya Pancasila bagi keindonesiaan kita. Dan merenungkan Pancasila hari ini, 70 tahun setelah hari lahirnya, mau tak mau ingatan kita akan dipaksa untuk kembali ke momen penting pidato Bung Karno pada 1 Juni 1945, hari penutupan sidang pertama BPUPKI, yang menjadi tumpuan bagi para bapak bangsa kita untuk menyepakatinya sebagai hari kelahiran Pancasila.

Bagi Bung Karno, Pancasila soal hidup mati. Bahkan, dia tidak sertamerta menjadikannya wacana resmi dalam proses membentuk republik. Dia bersabar untuk sesuatu yang mulia. Berpuluh-puluh tahun lamanya, untaian filosofis itu menyita waktu-waktu perjuangannya. Bung Karno merenung tiada henti sampai akhirnya angka-angka kalender Masehi menunjukkan 1 Juni 1945. Jumat pagi, pada hari yang mulia itu, matahari belum jauh mengedar.

Para anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) mengambil tempat masing-masing. Sidang dibuka! Agendanya membahas Pancasila. Bung Karno berusaha menghindari celah terjadinya debat semantik. "Jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan 'gotong royong'. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Alangkah hebatnya! Negara gotong royong," kata Bung Karno saat itu.

"Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua," sambung Bung Karno. 

Banyak hal yang bisa dipelajari dari Bung Karno. Keterbukaan sikapnya, kegigihan memperjuangkan filosofi hidup, ketulusan menerima masukan, kepekaan menyelami gemuruh perbedaan perspektif, hatta hal-hal kecil seperti beda semantik.

Bung Karno menggali, merenungkan, dan memperkaya pandangannya tentang negara dari beragam perspektif hingga mengadu wawasan dengan the founding fathers lainnya. Yang membuat kita kian kagum adalah sense of belonging- nya yang tinggi terhadap kata Indonesia tulen: gotong royong. Dalam keseharian, amaliah gotong royong diyakini Bung Karno akan berujung pada tegaknya keadilan. Keadilan akan bermuara pada kebahagiaan bersama.

Kalau keringat diperas, ujungnya harus kebahagiaan bersama. Sikap saling bantu diamalkan hanya untuk kebahagiaan bersama. Inilah Pancasila, yang lalu menjadi Trisila dan berujung Ekasila. Gotong royong dan berkeadilan dalam tradisi NU termasuk qath'iyyat, yang pamali dibatalkan dengan nalar apa pun. Ia berkedudukan sejajar dengan sikap tawassuth (moderat), tawaazun (berimbang), i'tidaal (tegak lurus dalam prinsip), dan tasaamuh (toleransi).

Karena qath'iyyat, sikap berlaku gotong royong dan hidup berkeadilan bersifat universal, borderless, dan mesti shalih likulli zamaanin wa makaan (sesuai pada setiap waktu dan di semua tempat). Gotong royong dan hidup berkeadilan harus diamalkan oleh semua orang kapan saja dan di mana saja. Meminjam istilah Abd. Moqsith Ghazali, prinsip-prinsip ajaran inti itu bersifat transhistoris, transideologis, bahkan trans keyakinan agama.

Pada faktor transideologi dan trans keyakinan agama itu, cendekiawan muslim Azyumardi Azra menemukan, sikap gotong royong telah menjadi amalan harian pada kehidupan umat Islam Indonesia. Di hampir semua daerah rural yang menjadi tempat tinggal umat Islam (istilah lain Islam moderat), sikap dermawan dan saling bantu selalu dijaga. Jangan heran, papar Azra, jika umat Islam Indonesia dikenal sebagai umat Islam yang paling dermawan.

Hal itu dapat dilihat dari rentetan upacara keagamaan yang selalu beriringan dengan upacara tradisi. Seorang yang akan meminang calon istri/suami dikukuhkan dengan acara walimahan –membaca wirid, zikir, dan ibadah lain, lalu diakhiri dengan acara makan-makan. Selain karena memang gemar bersilaturahmi, para undangan akan pulang dengan membawa berkat (makanan yang bisa dibawa pulang). Itulah berkah kebersamaan.

Kegiatan keagamaan berbaju tradisi akan mengiringi semua tahap kehidupan setiap orang Islam Indonesia, sejak dia dikandung, dilahirkan, dikhitankan, dinikahkan, pindah rumah, naik haji, hingga masuk ke kubur. Belum lagi acara-acara yang murni keagamaan seperti mauludan, muharaman, Isra Mikraj, khataman, rajaban, syakbanan, hingga kegiatan ibadah sepanjang Ramadan seperti takjilan. Nyaris semuanya dengan makan.

Semua kegiatan itu merupakan amaliah dari Ekasila, yang tak lain adalah gotong royong ajaran Bung Karno. Karena banyak pikirannya yang berkesesuaian dengan amaliah keseharian umat Islam, ada yang menyebut Bung Karno sebagai seorang mujadid (pembaru kehidupan keagamaan). Karakter Islam Nusantara yang guyub akan menjadi penyangga utama tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Giora Eliraz (2004) dalam Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism, and the Middle East Dimension menyebut, "…watak kebangkitan Islam di Indonesia adalah unik, ditandai dengan peningkatan toleransi dan penerimaan gagasan dasar tentang pluralitas keagamaan. Berbeda dengan Timur Tengah yang ditandai dengan peningkatan konservatisme berbarengan dengan penguatan Islam politik dengan ideologi fundamentalis –dan bahkan militansi dan radikalisme."

Sikap toleran dan penuh penerimaan umat Islam terhadap gagasan kebinekaan sudah muncul sejak awal-awal proses mendirikan republik. Figur seperti KH A. Wahid Hasyim, KH A. Wahab Hasbullah, KH Masjkoer, KH Ahmad Dahlan, KH Mas Mansoer, dan Ki Bagus Hadikusumo mengambil peran penting menjaga keutuhan untaian mutu manikam Nusantara. Dengan gotong royong demi keadilan, keutuhan bangsa jadi taruhan. Dirgahayu Pancasila! [FM]

JAWA POS, 02 Juni 2015

Syaifullah Yusuf  ;   Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU)

Senin, 07 Januari 2019

Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila


Tirakat KH Hasyim Asy'ari saat Mentashih Rumusan Pancasila
KH Hasyim Asy'ari
Forum Muslim - Bangsa Indonesia yang berupaya membangun negara nasional (nation state) menyadari identitasnya yang plural (majemuk). Hal ini diwujudkan oleh pada founding fathers (pendiri bangsa) agar rumusan dasar negara mengakomodasi kepentingan bersama. Kepentingan bersama ini menjadi prinsip terdepan untuk membangun persatuan sehingga lahirlah Pancasila.

Proses merumuskan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan yang sengkarut terjadi ketika kelompok Islam tertentu ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH Wahid Hasyim merupakan prinsip tauhid dalam Islam.

Tetapi, kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar persoalan yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadlratussyekh KH Hasyim Asy'ari untuk menilai dan mencermati serta memeriksa kebenaran (mentashih) apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy'ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan.

Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy'ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinspinya, Kiai Hasyim Asy'ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua.
Untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan tirakat.

Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur'an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana' budu waiya kanasta'in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy'ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfijuga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy'ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. (Sumber: KH Ahmad Muwafiq)

Paginya, Kiai Hasyim Asy'ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar'i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy'ari tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini.

Sejarah Lahirnya Pancasila 1 Juni 1945

Sejarah mencatat, ketika Jepang semakin terdesak dalam Perang Dunia II, Pemerintah Pendudukan Bala Tentara Jepang di Jawa melalui Saiko Syikikan Kumakici Harada mengumumkan secara resmi berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 1 Maret 1945 yang berjumlah 69 anggota. KRT Radjiman Wedyodiningrat (seorang tokoh Budi Utomo) ditunjuk sebagai Ketua. Walaupun badan ini dibentuk oleh Jepang, bagi para pemimpin perjuangan yang duduk di dalamnya, badan ini diarahkan untuk kepentingan kehidupan bangsa.

BPUPKI menggelar dua kali sidang. Sidang pertama dibuka pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 di gedung Cuo Sangi In dan 10-16 Juli 1945. Sidang pertama menetapkan Dasar Negara Pancasila dan sidang kedua menetapkan rancangan UUD 1945. Dalam sidang pertama, tepatnya pada tanggal 29 Mei 1945, Mohamad Yamin mengucapkan pidato yang berisi tentang asas-asas yang diperlukan sebagai dasar negara.

Pada sidang tanggal 31 Mei, Soepomo juga mengungkapkan uraian tentang dasar-dasar negara. Akhirnya pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno secara gagah menyodorkan 5 poin yang diusulkan menjadi dasar negara. Pada saat itu, ia jugalah yang pertama kali menyebut "Pancasila" untuk 5 dasar yang diajukannya itu.

Persiapan yang dilakukan oleh para tokoh bangsa termasuk salah satu perumus Pancasila KH Abdul Wahid Hasyim dari kalangan tokoh agama tidak lantas membuat mereka optimis dalam menyiapkan kemerdekaan. Hal ini diungkapkan oleh KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dalam salah satu kolomnya berjudul Kemerdekaan: Suatu Refleksi (Aula, 1991: 41).

Dalam tulisan tersebut, Gus Dur menjelaskan dalam konteks usaha susah payah para tokoh bangsa dalam menyiapkan kemerdekaan. Mantan Presiden ke-4 RI ini mengatakan bahwa pada sidang lanjutan tanggal 1 Juni 1945 para pemimpin rakyat peserta sidang kebanyakan masih menyangsikan kemampuan bangsa Indonesia untuk merdeka.

Meskipun demikian, dalam kesangsian sikap itu, justru dimanfaatkan oleh para tokoh bangsa sebagai energi positif untuk dapat merumuskan dasar negara. Artinya, kesangsian yang timbul bukan semata dari semangat perjuangan, tetapi dari pergolakan politik yang masih berkecamuk saat itu.

Namun demikian, Gus Dur menegaskan akhirnya para pemimpin rakyat itu melalui perjuangan jiwa, raga, dan pikiran berhasil memerdekakan Indonesia dua bulan kemudian (17 Agustus 1945). Dalam konteks ini, Gus Dur ingin menyampaikan bahwa esensi kemerdekaan bukan hanya lepas dari penjajahan, tetapi juga terbangun persamaan hak (equality) di antara seluruh bangsa Indonesia yang majemuk. Secara tegas, Gus Dur mengatakan bahwa musuh kemerdekaan bukanlah terutama kekuasaan masyarakat dan negara, melainkan kesewenang-wenangan dalam penggunaan kekuasaan itu.

Peran Strategis KH Wahid Hasyim

Jika balik lagi memperhatikan proses penyusunan dasar negara berupa Pancasila dan UUD 1945, apa yang dijelaskan oleh Gus Dur, itulah misi yang dibawa oleh para pemimpin rakyat agar dasar negara merupakan pondasi kokoh yang mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. 

Seperti diketahui bahwa Tim 9 (sembilan) perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin, merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta yaitu: "Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya".

Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan, pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin "Ketuhanan" tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH Wahid Hasyim, ulama muda NU putra KH Hasyim Asy'ari yang juga tak lain ayah Gus Dur. Menurut Gus Wahid saat itu, "Ketuhanan Yang Esa" merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. 

Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan (Einar Martahan Sitompul, NU dan Pancasila, 2010: 91). Jika saat ini ada sebagian kelompok Islam yang menolak Pancasila, bisa dikatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ikut berjuang merumuskan berdirinya pondasi dan dasar negara ini. 

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia. 

Menurut salah satu Sejarawan NU, Abdul Mun'im DZ (2016), tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jama'ah (Aswaja). Di titik inilah menurut Mun'im, NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamankan Pancasila. (Fathoni/NU Online)

Sabtu, 06 Mei 2017

Upaya Mengubah Pancasila Sebagai Dasar Negara Harus Dilarang

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin File nujateng.com
Forum Muslim - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak boleh menebarkan ajaran yang bertentangan dengan dasar negara. Upaya-upaya itu juga harus dilarang. 

Sebagaimana dikutip dari situs Detik, "Saya pikir kita adalah negara hukum yang dasarnya adalah Pancasila. Maka organisasi apa pun, nama apa pun, bergerak di bidang mana pun, apalagi organisasi kemasyarakatan tentu tidak boleh menebarkan ajaran yang bertentangan dengan dasar-dasar kita berbangsa dan bernegara," kata Lukman di gedung Nusantara V, kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (6/5/2017).

Lukman menegaskan Indonesia sudah bersepakat Pancasila sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, upaya mengubah dasar negara harus tegas dilarang.

"Upaya mengubah dasar kita berbangsa dan bernegara, mengubah Pancasila, adalah sesuatu yang harus kita tentang dan kita larang hidup di tengah-tengah masyarakat kita," ucapnya. 

"Kita sejak dulu kala sudah bersepakat bulat bahwa dalam berbangsa dan bernegara, kita diikat dengan suatu dasar yang bernama Pancasila," sambung Lukman. 

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat mengikuti aturan yang berlaku dalam berorganisasi. Dia tak ingin ada gerakan-gerakan yang mengganggu kepentingan umum.

"Jadi, kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa," tutur Jokowi di Ponpes Luhur Al-Tsaqafah, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (5/5/2017).