Tampilkan postingan dengan label Terorisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Terorisme. Tampilkan semua postingan

Rabu, 15 April 2020

NU dan Terorisme Berkedok Islam


Oleh: KH. Abdurrahman Wahid


Dalam sebuah konfrensi internasional, penulis diminta memaparkan pandangannya mengenai terorisme yang tengah terjadi, seperti peledakan bom di Bali dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa. Penulis jadi teringat pada penggunaan nama Islam dalam kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Poso, serta peristiwa terbunuhnya para ulama dalam jumlah besar dalam kasus "santet di Banyuwangi". Tentu saja penulis menjadi terpengarah oleh banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama Islam di atas.


Tentu saja kita tidak dapat menerima hal itu, seperti halnya kita tolak tindak kekerasan di Irlandia Utara sebagai pertentangan agama protestan melawan Katolikisme. Begitu juga perusakan masjid Babri sebagai pertentangan orang-orang beragama Hindu melawan kaum muslimin di negeri India, walaupun yang bermusuhan memang jelas orang-orang beragama Islam di berbagai negeri tidak terlibat dalam pertikaian dengan tindakan kekerasan  seperti di negeri-negeri tersebut.


Dalam jenis-jeinis tindakan teroristik itu, para pemuda muslim jelas-jelas terlibat dalam terorisme  yang dipersiapkan . mereka mendapatkan bantuan keuangan dan latihan-latihan guna melakukan tindakan-tindakan tersebut. Belasan bulan persiapan teknis dan finansial dilakukan, sehingga tidak dapat ia disebut sebagai sesuatu yang bersifat spontanitas  belaka. Jika tidak terjadi secara spontan, sudah pasti hal itu merupakan tindakan terror yang memerlukan waktu lama untuk direncanakan dan dilaksanakan. Para pelaksana kegiatan teror itu menganggap diri mereka bertindak atas nama Islam. Dengan demikian, menjadi jelaslah arti hukum Islam bagi kehidupan mereka, yang terkadang hanya dianggap sebagai kegiatan ilmiah guna membahas kecilnya deskripsi yang dilakukan.


Suatu hal yang harus selaludiperhatikan, yaitu gerakan Islam apapun dan di manapun senantiasa terkait dengan pilihan berikut: gerakan mereka sebagai kultur atau sebagai lembaga  atau institusi. Yang mementingkan kultur, tidak begitu memperhatikan lembaga yang mereka dukung. Ambil contoh NU (Nahdlatul Ulama) dengan para anggota  atau pengikutnya. Perhatikan dengan seksama  "budaya NU" seperti tahlil, halal bi halal, dan mengikuti rukyah (melihat bulan) untuk menetapkan permulaan hari raya. Mereka tidak peduli dengan keadaan lembaga-organisasi yang mereka dukung, dipimpin oleh orang yang tepatkah atau tidak.


Karena itulah, ketika para aktivis muda Islam yang belakangan dikenal sebagai  "muslim radikal", dan kemudian lagi dikenal sebagai para teroris yang memulai konflik di Ambon dan Poso, dan sebagian lagi meledakkan bom di Bali, mereka pun menghadapi pilihan yang sama, mementingkan budaya atau lembaga (institusi). Sebagian dari mereka melupakan  "warisan Islam" berupa proses penafsiran kembali "reinterpretasi"-yang sudah dipakai kaum muslmin ratusan tahun lamanya, guna memasukan perkembangan zaman ke dalam ajaran agama mereka. Sebagai akibat, mereka mengembangkan "cara hidup Islam" serba keras dan memusuhi cara-cara hidup lain, dan dengan demikian membuat Islam berbeda dari yang lain. Ini tampak ketika penulis suatu ketika memberikan ceramah kepada para calon dokter di si sebuah fakultas kedokteran. Para calon dokter lelaki dipisah tempat duduk mereka dari para calon dokter perempuan, dan pemisahan mereka itu 'dijaga" oleh seorang bertubuh kekar yang lalu lalang di tengahnya. pertemuan NU pun tidak sampai sedemikian keadaannya, karena di tengah-tengah tidak ada 'penjaga" yang bertubuh kekar dan bersifat galak  terhadap pelanggaran halangan yang mereka lakukan.


Sikap mementingkan lembaga (institusi) inilah, setidak-tidaknya lebih mementingkan institusi dari kultur- seperti diperlihatkan contoh di atas, menurut pendapat penulis adalah sumber dari terorisme yang berkedok Islam, jika Institusi atau lembaga ke –Islaman ditentang oleh sebuah cara hidup, seperti halnya sekarang cara hidup orang Islam ditantang oleh cara hidup "barat", maka mereka pun merasa terancam dan bersikap ketakutan. Perasaan dan sikap itu ditutupi oleh tindakan garang kepada "sang penentang", dan menganggap "budaya sendiri" sebagai lebih dari segala-galanya dari "sang penantang".


Karena tidak dapat membuktikannya  secara pasti dan masuk akal, maka lalu diambil sikap keras, yang kemudian berujung pada terorisme, seperti meledakkan bom (di Bali) dan menculik para turis (seperti dilakukan kelompok Abu Sayyaf di Filipina  Selatan). Mereka lalu menggunakan kekerasan, sesuatu yang tidak diminta atau diperintahkan oleh Islam. Agama mereka menentukan hanya kalau diusir dari rumah-rumah mereka, baru diperkenankan melakukan tindaka kekerasan untuk membela diri (idza ukhriju min diyarihim).


Karena pendekatan institusional yang mereka pergunakan, maka mereka merasa "dikalahkan" oleh peradaban-budaya lain, yaitu "kebudayaan Barat modern". Dilupakan umpamanya saja, bagaimana Saladin sebagai Sultan Mamalik "mengalahkan" Richard Berhati Singa (The Lion Heart) dengan mengirimkan dokter pribadinya untuk menyembuhkan anak raja Inggris  itu dalam perang salib. Dokter tersebut disertai anak Saladin yang dapat saja dibunuh, kalau dokter pribadi itu tidak dapat menyembuhkan anak Richard. Raja Inggris tersebut dengan demikian  mengetahui betapa luhur budi Saladin. Dari upaya itu akhirnya ia pulang ke negaranya dan menghentikan Perang Salib.


Demikian pula hubungan antara budaya Islam dan budaya-budaya lain, harus dikembangkan dalam pola menghargai mereka, dengan demikian akan tampak keluhuran Islam yang dipeluk saat ini paling tidak oleh 1/6 jumlah umat manusia. Karena itu, sejak dahulu penulis menolak penggunaan teroris untuk 'mempertahankan Islam'. Tindakan seperti itu justru merendahkan Islam di mata budaya-budaya lain, termasuk budaya modern  di Barat yang telah membawakan keunggulan organisasi, pengetahuan, dan teknologi. Islam hanya dapat "mengejar ketertinggalan' itu, jika ia menggunakan rasionalitas  dan sikap ilmiyah. Memang, rasionalitas Islam sangat jauh berbeda dari rasionalitas  lain, karena kuatnya unsur identitas  Islam itu. Rasionalitas Islam yang harus dibuktikan dalam kehidupan bersama tersebut, berintikan penggunaan unsur-unsur manusiawi, dengan segala pertimbangannya ditunjukkan kepada 'sumber-sumber tertulis' (adillah naqliyyah) dari Allah, seperti ungkapan-ungkapan Tuhan dalam al-Qur'an dan ucapan Nabi (al-Hadits). Karena itu, pengenalan tersebut tidak memerlukan tindak kekerasan  apa pun, yang hanya akan membuktikan  "kelemahan" Islam saja.karena itulah, kita harus memiliki sikap jelas mengutuk terorisme, siapa pun yang melakukannya. Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti perkembangan Islam yang sebenarnya.


Padahal kaum muslimin sejak dahulu terbagi dua, yaitu yang menjadi warga berbagai gerakan Islam (al-munadzamah al-Islamiyyah) dan orang-orang Islam  kebanyakan ('awam atau laymen). Kalau mayoritas warga berbagai  gerakan Islam saja tidak menyetujui penggunaan kekerasan (terorisme), apalagi kaum muslimin awam. Inilah yang sering dilupakan para teroris  itu dan harus diingat  oleh mereka yang ingin melakukan tindak kekerasan, apalagi terorisme, di kalangan para aktivis muslimin. Kalau hal ini tidak diingat , maka tentu saja mereka akan lambat laun berhadapan dengan "kaum awam" tersebut. Para terorisme  peledak bom di Bali  pada akhirnya berhadapan dengan Undang-Undang Anti terorisme, yang merupakan produk mayoritas kaum muslimin awam di negeri ini. Dari semula, NU bersikap tidak menyetujui tindak terorisme.


Dalam Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, ada pertanyaan  dalam "bathsul masail"; wajibkah kaum muslimin di kawasan Hindia Belanda mempertahankan kawasan itu, sedangkan mereka diperintah oleh kaum non-muslimin (para kolonialis Belanda)? Jawab Muktamar; wajib, karena kawasan itu  dahulunya memiliki kerajaan-kerajaan Islam, dan kini kaum muslimin dapat menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan bebas. Dictum pertama (mengenai kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini) diambil dari sebuah teks kuno, Bughyah al-Mustarsyidin, sedangkan dictum kedua hasil pemikiran (reinterpretasi) para ulama Indonesia sendiri, tetapi sebenarnya diungkapkan sarjana muslim kenamaan Ibn Taimiyyah, yang di negeri ini kemudian dikenal karena menjadi subjek disertasi doctor Nurcholis Madjid.


Keputusan Muktamar NU sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan itu, meratakan jalan bagi pencabutan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 oleh para wakil organisasi-organisai Islam di negeri kita, seperti Muhammadiyah dan NU kalau pemimpin dari gerakan-gerakan Islam tidak mewajibkan, berarti negara yang didirikan itu tidaklah harus menjadi negara Islam. Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaan dan institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama "budaya" Islam masih ada di negeri ini, maka Islam tidak mengalami kekalahan dan tidak harus  "dipertahankan" dengan tindak kekerasan, seperti terorisme.


Islam memiliki cara hidupnya sendiri, yang tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, karena cukup dikembangkan dalam bentuk budaya. Dan inilah yang terjadi, seperti adanya MTQ, penerbitan-penerbitan Islam yang berjumlah sangat banyak, dan berbagai manifestasi ke-Islaman lain. Bahkan sekarang, wajah "kesenian Islam" sudah menonjol demikian rupa sehingga layar televise  pun menampung sekian banyak dari berbagai wajah seni Islam  yang kita miliki. Karena itu, Islam tidak perlu dipertahankan dari ancaman siapa pun karena ia memiliki dinamika tersendiri. Sebagai response atas "tekanan-tekanan" modernisasi, terutama dari "proses pem-Barata-an" yang terjadi, kaum muslimin di negeri inidapat mengambil atau menolak pilihan-pilihan mereka sendiri dari proses tersebut, mana yang mereka anut dan mana yang mereka buang. Karena itu, hasilnya juga akan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain. Penerimaan beragam  atas proses itu akan membuat variasi sangat tinggi dari response tersebut, yang sesuai dengan firman Allah; "dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk dapat saling mengenal (wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila li ta'arafu)" (QS al-Hujurat [49]:13). Ayat itu jelas memerintahkan  adanya kebhinnekaan dan melarang eksklusivisme dari kalngan kaum muslimin manapun.


Sebenarnya diantara "kalangan terorisme" itu, terdapat juga mereka yang melakukan tindak kekerasan atas perintah-pesenan dari meraka yang tadinya memegang kekuasaan. Karena mereka masih ingin berkuasa, mereka menggunakan orang-orang itu atas nama Islam, untuk menghalangi proses-proses munculnya rakyat ke jenjang kekuasaan. Dengan demikian, kalangan-kalangan itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi dan untuk itu sebuah kelompok kaum muslimin digunakan untuk membela kepentingan orang-orang tersebut atas nama Islam . sungguh sayang jika maksud itu berhasil dilakukan. Rasa-rasanya, NU berkewajiban menggagalkan rencana tersebut, dan karenanyabersikap konsisten untuk menolak tindak kekerasan dalam memperjuangkan "kepentingan Islam".


Islam tiak perlu dibela sebagaimana juga halnya Allah. Kedua-duanya dapat mempertahankan diri terhadap gangguan siapa pun. Inilah yang dimaksudkan firman Allah; "Hari ini Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku, dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama (al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa radlitu lakum al-Islama dinan)' (QS al_Maidah [5]:3) menunjuk dengan tepat mengapa Islam tidak perlu dipertahankan dengan tindakan apa pun, kecuali dengan melaksanakan cara hidup Islam itu sendiri. Sangat indah untuk diucapkan, namun sulit dilaksanakan, bukan? [FM]


*) Tulisan ini pernah dimuat di Duta Masyarakat, 12 April 2003

Jumat, 30 Agustus 2019

NIIS, Khawarij, dan Terorisme

Prof. Dr. KH. Ali Mustafa Ya’qub

Oleh: 
Ali Mustafa Yaqub 

Berita hilangnya 16 warga negara Indonesia di Turki, yang diduga bergabung dengan Negara Islam di Irak dan Suriah, kembali mengentakkan perhatian dunia.

Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS), yang konon dibentuk pada 2013, ternyata tidak padam kendati dunia mengutuk mereka. Hal ini memperkuat dugaan bahwa NIIS memang tidak berdiri sendiri, tetapi ada pihak yang sengaja mendirikan dan memeliharanya untuk kepentingan tertentu.

Dalam sejarah Islam, paham-paham radikal telah muncul sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Sekurang-kurangnya pada dekade ke-4 Hijriah, dalam pemerintahan Amirulmukminin Ali bin Abi Thalib RA, telah muncul paham Khawarij.

Secara kebahasaan, Khawarij adalah bentuk plural dari kharijah, yang berarti kelompok yang keluar. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, Khawarij adalah kelompok yang tidak lagi loyal terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib.

Dalam konteks masa kini, Khawarij adalah kelompok yang berpaham anti pemerintah yang sah. Mereka berpendapat, ketika kepala negara sudah melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, maka ia dinilai telah melakukan dosa besar dan karena itu ia tidak wajib ditaati lantaran telah keluar dari agama Islam. Ronde berikutnya, kelompok ini berpendapat bahwa kepala negara yang telah melakukan perbuatan seperti itu wajib diperangi dan halal dibunuh. Inilah paham kelompok Khawarij.

Pada akhir abad pertama atau paling tidak awal abad ke-4 Hijriah, muncul juga kelompok radikal yang lain dalam sejarah Islam, yaitu kelompok Muktazilah. Berbeda dari kelompok Khawarij yang berawal dari pemikiran politik kemudian merambah ke wilayah teologis, kelompok Muktazilah justru sebaliknya: ia muncul dari pemikiran teologis, kemudian merambah ke wilayah politik.

Paham Muktazilah yang dimotori Washil bin Atha ini pendapatnya berseberangan dengan gurunya, Imam al-Hasan al-Bashri (ulama generasi Tabi’in atau murid sahabat Nabi SAW), yang pada masa-masa berikutnya merambah ke pemikiran politik yang radikal. Menurut Muktazilah, yang dimaksud dengan amar makruf nahi mungkar (menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran) adalah memerangi para pemimpin bangsa. Maka, dua kelompok ini—Khawarij dan Muktazilah—menyatu dalam pemikiran dan perilaku radikalisme.

Tak terkait agama

Sekurang-kurangnya awal abad ke-3 Hijriah kedua paham ini telah hilang ditelan sejarah. Hanya sempat disebut-sebut saja dalam buku bahwa ada kelompok Ibadhiah yang konon masih eksis, meskipun kecil, di bagian selatan Aljazair dan Kesultanan Oman. Kelompok ini disebut-sebut berafiliasi kepada paham Khawarij. Namun, tiba-tiba—setelah Perang Teluk 1991—dua paham tadi, khususnya Khawarij, muncul kembali ke permukaan dan menyebar di berbagai belahan dunia.

Kelompok-kelompok yang mengusung radikalisme dan terorisme itu banyak mengacu pada paham Khawarij. Mereka tidak lagi loyal terhadap pemerintah yang sah, bahkan justru memeranginya dengan berbagai cara.

Tersebutlah kelompok-kelompok itu baik skala nasional maupun internasional, seperti (untuk sekadar menyebut beberapa contoh) Al Qaeda, Jemaah Islamiyah, dan NIIS. Kendati kelompok-kelompok itu mengibarkan bendera agama, sejatinya terorisme tak ada kaitannya dengan agama mana pun karena terorisme memang tidak memiliki agama dan kebangsaan. Sebab, terorisme dapat datang dari pemeluk agama mana saja dan dari bangsa apa saja.

Ketika kami menerima empat senator Amerika Serikat di Masjid Istiqlal, Jakarta, dan mereka menanyakan pendapat tentang NIIS, kami menjawab bahwa NIIS bukanlah gerakan Islam dan tidak pernah terlahir dari rahim umat Islam. Hal itu karena karakter dan perilaku NIIS sangat jauh bertentangan dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, mengaitkan NIIS dengan agama Islam akan melahirkan kesimpulan yang salah karena Islam adalah ajaran yang tertulis dalam Al Quran dan Hadis Nabi Muhammad SAW, bukan yang dilakukan oleh oknum-oknum Muslim yang justru sangat menyimpang dari ajaran Islam.

Setiap perbuatan terorisme dan radikalisme haruslah dipahami sebagai sebuah kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang yang boleh jadi menganut agama tertentu. Kendati demikian, terorisme dan radikalisme bukanlah ajaran agama yang dianut karena ajaran agama yang dianut sangat mengutuk dan tidak membenarkan perilaku yang dilakukan.

Oleh karena itu, tentu sangat disayangkan ketika terjadi penyerangan kantor majalah Charlie Hebdo di Perancis, Januari 2015, ada yang mengaitkan dengan agama para penyerang. Yang bagus adalah seperti yang terjadi di AS pada Februari 2015, ketika tiga mahasiswa Muslim ditembak mati seseorang. Peristiwa penembakan tersebut tidak dikait-kaitkan dengan agama pelakunya.

Terorisme dapat lahir dari ketidakadilan, didesain, dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Terorisme juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama. Kendati demikian, terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu. []

KOMPAS, 14 Maret 2015
Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal dan Advisor Darul Uloom, New York, Amerika Serikat



Jumat, 23 Agustus 2019

Peran Ulama dan Terorisme

KH. Ali Mustafa Yaqub
Oleh: Ali Mustafa Yaqub

Sejak gencarnya pemberitaan tentang Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) belakangan ini, banyak orang mempertanyakan peran ulama dalam menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Tampaknya selama ini penanggulangan terorisme masih banyak dilakukan melalui pendekatan keamanan dan pemidanaan.

Sementara, penanggulangan terorisme melalui pendekatan persuasif preventif dinilai belum dilakukan secara maksimal. Untuk menanggulangi anarkisme, radikalisme, dan terorisme, kita perlu mengetahui sebab-sebab yang menimbulkan perilaku tersebut.

Sekurang-kurangnya ada tiga sebab besar yang menimbulkan perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme. Pertama adalah ketidakadilan dalam skala global maupun lokal. Ketika ada pihak yang melakukan tindakan yang melanggar hukum, sementara ia tidak dipidanakan dengan hukum yang berlaku, maka yang timbul adalah masyarakat mencari keadilan dengan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Oleh karena itu, untuk menanggulangi terorisme yang disebabkan oleh faktor ketidakadilan maka tugas kita semuanya dan khususnya aparat penegak hukum adalah menegakkan supremasi hukum. Jangan sekali-kali ada perilaku pelanggaran hukum di negeri ini, tetapi tidak dikenai hukuman. Perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme yang terjadi di negeri kita banyak disebabkan oleh faktor ini.

Sebab kedua, anarkisme, radikalisme, dan terorisme memang sengaja dibuat oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu. Hal ini dengan catatan apabila pernyataan tokoh-tokoh seperti Edward Snowden, mantan intelijen Amerika Serikat yang sekarang membelot ke Rusia; dan Hillary Clinton, mantan menteri Luar Negeri Amerika Serikat itu benar.

Kedua tokoh ini diberitakan membuat pernyataan bahwa ISIS diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bahkan, Hillary Clinton menuliskan hal itu dalam buku terbarunya The Hard Choices. Untuk menanggulangi terorisme yang ditimbulkan oleh sebab kedua ini, tentulah tidak ada cara lain kecuali menghilangkan sebab itu sendiri, yaitu tidak ada lagi pihak yang menciptakan anarkisme, radikalisme, dan terorisme.

Sebab ketiga, seperti dikatakan banyak ulama bahwa terorisme juga disebabkan oleh faktor ketidaktahuan dalam memahami ajaran agama. Apabila yang dimaksud dengan agama ini adalah agama Islam, maka di sinilah sebenarnya ulama dapat memainkan perannya, berpartisipasi dalam aksi penanggulangan terorisme.

Namun, tampaknya dalam menghadapi terorisme, di kalangan ulama minimal terdapat dua kategori. Kategori pertama, mereka yang melihat terorisme sebagai sebuah kemungkaran yang harus diberantas. Maka, memberantas kemungkaran adalah bagian dari ajaran amar makruf nahi mungkar.

Para ulama yang masuk kategori pertama ini, mereka giat melakukan penyuluhan dan pencerahan dengan menunjukkan kepada umat bahwa perilaku radikal itu adalah sebuah kemungkaran dan menasihati agar mereka tidak melakukannya. Dan itulah tugas ulama dalam menjalankan amar makruf nahi mungkar.

Seperti kata para ulama semisal Imam al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulum al-Din, Imam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu al-Fatawa, dan Prof Dr Abdul Karim Zaidan dalam kitabnya Ushul al-Da’wah bahwa ketika ada pihak pemerintah, maka tugas ulama dalam menegakkan amar makruf nahi mungkar itu hanya terbatas dalam dua level saja, yaitu memberitahukan dan menasihati.

Adapun level-level selanjutnya seperti menangkap, menahan, menendang, memukul, menghukum, bahkan memerangi teroris, hal itu merupakan wilayah penuh pemerintah. Ulama tidak diperkenankan melakukan langkah-langkah seperti itu.

Kategori kedua, para ulama yang masih memiliki trauma tentang fenomena anarkisme, radikalisme, dan terorisme belakangan ini. Trauma dini disebabkan oleh peristiwa masa lalu yang sampai sekarang masih dipertanyakan kebenarannya. Sebut saja, misalnya, kemunculan gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII), Komado Jihad, diproklamirkannya negara Islam di Lampung, dan lain-lain.

Kejadian-kejadian itu sampai hari ini tidak jelas siapa yang melakukan dan apa motivasinya. Para ulama mempertanyakan hal itu karena mayoritas umat Islam Indonesia mengikuti paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sementara dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak dikenal adanya pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah, pelengseran presiden, impeachment, dan lain sebagainya sepanjang kepala negara atau presiden itu masih mau menjalankan shalat bersama umat dan tidak menjalankan perbuatan kekafiran yang nyata (kufrun bawwah).

Maka, ketika perilaku-perilaku anarkisme, radikalisme, dan terorisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu itu dikaitkan dengan Islam di Indonesia, maka di situlah timbul pertanyaan, apakah perilaku itu memang lahir dari lubuk hati umat Islam atau memang ada yang merekayasa untuk kepentingan tertentu? Ulama yang masuk kategori kedua itu akhirnya tidak dapat berpartisipasi secara maksimal dalam menanggulangi terorisme khususnya di Indonesia.

Karenanya, agar para ulama dapat memainkan perannya yang lebih maksimal dalam menanggulangi terorisme, maka mereka perlu segera disembuhkan dari trauma-trauma itu. Di sisi lain, kita juga tidak boleh menambah trauma lagi, misalnya, dengan mengaitkan terorisme itu dengan agama tertentu bahkan dengan lembaga pendidikan tertentu seperti pesantren.

Terorisme adalah sebuah kriminalitas yang tidak memiliki agama dan kebangsaan. Terorisme dapat datang dari siapa saja dan dari mana saja. Karenanya, mengaitkan terorisme dengan agama tertentu dan atau lembaga pendidikan tertentu justru akan menambah masalah dan tidak menyelesaikannya. (FM)

Sumber : REPUBLIKA, 24 Maret 2015
Ali Mustafa Yaqub, Imam Besar Masjid Istiqlal

Selasa, 02 Januari 2018

Teroris, atau musuh teroris?

Ilustrasi Teroris

Forum Muslim - Ketika Daesh dan al-Qaeda menyerbu Syria dan Iraq, ada kengerian tak terkatakan yang memaksa jutaan penduduk untuk mengungsi.

Skala eksodus ini begitu besar, serupa dengan apa yang menimpa warga Palestina pada 1947, yang kembali mengingatkan kita pada ekstrimisme atas nama agama, hampir pasti membabi-buta.

7 tahun setelahnya, Syria dan Iraq, kini sebagian besar terbebas oleh teroris. Kantong-kantong kecil di berbagai penjuru negeri masih ada, namun kondisinya kontras apalagi jika kita ingat bahwa Daesh pernah menduduki 30% teritorial Syria.

Hezbollah, organisasi paramiliter dan politik resmi di Lebanon, adalah salah satu pihak yang sangat berjasa dalam menumpas gelombang takfir yang mematikan ini.

Pengorbanan yang mereka lakukan, praktis menghentikan momentum akselerasi penyebaran ideologi keji ini, yang terasa efeknya hingga ke nusantara.

Hezbollah, telah berperang untuk saya, kamu dan anak-cucu kita.

Bagi mereka yang enggan mencari tahu atau sengaja menutupi fakta, tentu Hezbollah akan digambarkan sebagai organisasi sektarian yang tertutup dan otoriter - untuk lalu kemudian disamakan dengan Hamas karena sama menganggap israel sebagai musuh, dan akhirnya dicap sebagai teroris.

Namun dimana akan kita dapati organisasi yang begitu mandiri, egaliter, terbuka bagi semua kalangan (suku, agama dan mazhab) dimana putra sang pemimpin malah ikut berperang di garis depan - dan syahid karenanya?

Dengan kekuatan militer dan politiknya, Hezbollah bisa menyapu Lebanon dengan mudah dan menjadikannya negara Islam. Namun apakah itu yang mereka lakukan?

Seperti biasa, elang gundul dan segenap aparatusnya sudah sejak lama berupaya menyematkan label teroris pada Hezbollah secara unilateral. Sak karepe dewe. Modal, 'pokoknya'.

Yang menyedihkan, banyak yang mengaku anti terhadap Daesh dan al-Qaeda di tanah air, ikut-ikutan menyebarkan propaganda elang gundul bahwa pembasmi mereka, Hezbollah, sebagai teroris - dan di saat yang sama, mengagungkan israel sebagai entitas bermoral karena mengobati jihadis al-Qaeda.

Paradoks ini membuat saya ingin bertanya: bisakah kita mengaku anti dengan terorisme dan di saat yang sama menyebut mereka yang berdarah-darah membasminya sebagai teroris?

Know your enemy.

Jumat, 14 Juli 2017

Kepala BIN: Indonesia Menjadi Target 27 Kartel Narkoba Dunia

Barang bukti sabu-sabu
Forum Muslim - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Pol) Budi Gunawan mengatakan, narkoba menjadi salah satu bagian dari ancaman negara. Dia menyebut Indonesia kini menjadi target kartel narkoba dunia.
"Ada 27 kartel (narkoba) dunia yang ingin menjadikan Indonesia target. Sehingga ada organisasi internasionalnya masuk ke Indonesia untuk membesarkan jaringannya," ucap Budi di Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia Kamis 13 Juli 2017.

Dia menuturkan, banyak yang sudah ditangkap aparat penegak hukum. Ia pun mengapresiasi kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Namun begitu, jumlah tersebut masih jauh dari yang diharapkan.
"Banyak yang ditangkap, tapi belum sebanding dengan jumlah yang masuk," ujar Budi.
Dia meminta semua pihak terus waspada. Karena selain sebagai pasar, Indonesia juga sudah menjadi tempat transit dan produsen narkoba.
"Indonesia bukan hanya sebagai pasar saja. Juga sudah berubah menjadi (tempat) transit dan produsen narkoba. Ini membahayakan," Budi memungkasi.(Liputan6)

Selasa, 11 Juli 2017

Jaga Diri dan Keluarga Anda Dari Ancaman Radikalisme ISIS

Teroris ISIS - File hk.on.cc
Forum Muslim - Kelompok radikal ISIS hingga saat ini masih terus eksis dan berusaha menggandakan kuantitasnya dengan mendoktrin hingga merusak pikiran akan-anak untuk kemudian dijadikan generasi perusak seperti mereka dan pendahulunya.
Sebuah potongan video yang sudah lama viral di media sosial menunjukkan bagaimana ISIS memberikan pelatihan militer menggunakan alat senjata berat yang tidak layak pada usianya. ISIS terus bergerak untuk mempersiapkan generasi pelanjut teoris masa depan.
Sebagaiman diketahui, ISIS memang kerap melakukan propaganda melalui jaringan internet dengan memposting foto dan video aktivitas militer mereka, dan proses pendidikan doktrinasi kepada pengikutnya dan simpatisannya di seluruh dunia yang bisa sangat bebas mengaksesnya.
Bahkan yang terbaru, kasus penusukan kepada personil kepolisian di masjid Falatehan diakui oleh pelakunya bukan merupakan jaringan dari kelompok teroris itu akan tetapi mendapatkan inspirasi dari dokumentasi yang ada di internet yang dipublikasikan oleh kelompok Islam radikal itu.
Video berikut menunjukkan bagaimana anak-anak diajarkan untuk membunuh dan dipersiapkan untuk menjadi generasi pelanjut teroris di masa depan. Kita semua harus mewaspadai dan menghalau perkembangan ISIS dan sejumlah kelompok radikal keagamaan dan membantu dunia hidup dalam keadaan damai. (SD)

Sabtu, 08 Juli 2017

72% Rakyat Indonesia Bersikap Anti Radikalisme

Ilustrasi Radikalisme - File Twitter
Forum Muslim - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis hasil penelitian bahwa 72 persen rakyat Indonesia antiradikalisme yang meresahkan masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Okezone, direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli mengatakan 7,7 persen mau radikalisme dan 0,4 persen sudah melakukan radikalisme. "Data tersebut bersumber dari hasil penelitian ilmiah kerja sama BNPT dengan sejumlah lembaga peleliti terpercaya. Semua elemen patut mawas diri terhadap radikalisme," kata Hamli di Kendari, Sabtu (8/7/2017).
Upaya pihak-pihak menyebarkan teror di Tanah Air sudah merambah seluruh aspek dan dimensi kehidupan tanpa memandang status sosial, agama, ras, suku dan jenjang lembaga pendidikan.
"Jangankan lembaga pendidikan tinggi, SMU, SMP sedangkan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) sudah disasar ajaran kebencian sebagai cikal bakal pelaku teror," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, BNPT senantiasa mengimbau institusi Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan di daerah-daerah untuk memastikan lembaga penyelenggara pendidikan tidak disusupi ajaran radikalisme.
Kepala Dinas Pendidikan Sultra Damsid menyambut baik sinergi dengan pihak lain dalam rangka mencegah upaya organisasi yang mengajarkan radikalisme.
"Dinas Pendidikan bukan pihak yang memiliki kompetensi menyatakan seseorang atau lembaga penyelenggara pendidikan tertentu berafiliasi dengan kelompok radikal," ujar Damsid.
Namun, Dinas Pendidikan mengapresasi sinergitas dengan pihak lain, baik BNPT, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, TNI, Polri dan lain lain untuk mencegah dan melenyapkan paham radikalisme. (FM/MS)