Tampilkan postingan dengan label Radikalisme. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Radikalisme. Tampilkan semua postingan

Jumat, 26 Juli 2019

Akar Radikalisme

Ilustrasi Radikalisme
Oleh: Moh Mahfud MD

Pekan lalu, sebagai anggota pengurus Yayasan Wahid Institute(WI), saya hadirdi kantor institut yang bergerak di bidang penguatan kebangsaan melalui toleransi dan kedamaian antaragama itu.

Di kantor yang terletak di kawasan Taman Amir Hamzah itu kami berdiskusi tentang banyak hal, dipimpin oleh direktur eksekutifnya, Yenny Wahid. Kami senang karena dalam keserbaterbatasannya, yayasan yang ingin melanjutkan ide-ide perjuangan Gus Dur dalammerawatNKRI itumasihbisa terus berkiprah, bahkan mampu membentuk jejaring kerja sama dengan berbagai negara lain.

Tagline The Wahid Intitute sebagai pernyataan kebulatan ide dan perjuangan Gus Dur adalahSeeding Plural and Peaceful Islam. Di antara hal-hal yang didiskusikan saat itu adalah fakta lapangan yang berhasil digali dan dianalisis WI tentang radikalisme dan terorisme. Ada temuan, bibit radikalisme dan terorisme sangat potensial tumbuh dan berkembang di lingkungan yang intoleran terhadap perbedaan, terutama dalam urusan agama dan keyakinan.

Secara sekilas temuan ini terasa biasa, tetapi sesungguhnya ia teramat penting sebagai bahan untuk menangani radikalisme dan terorisme yang selama ini sering menghantui kita. Soalnya, selama ini kita lebih meributkan radikalisme dan terorisme sebagai fakta yang harus diperangi secara represif tanpa secara serius memotong akarnya, yakni intoleransi terhadap perbedaan.

Padahal kalau akan serius menangkal dan memerangi radikalisme dan atau terorisme, kita harus menggunting akar-akarnya dan sikap intoleran terhadap perbedaan ini merupakan salah satu akar tunjang yang harus dibereskan di negara kita. Tak akan banyak gunanya perang langsung atau represi terhadap radikalisme dan terorisme kalau tidak disertai, bahkan didahului, penyelesaian terhadap tumbuhnya sikap intoleransi terhadap perbedaan, terutama perbedaan atas keyakinan.

Sesungguhnya pula bibitbibit radikalisme dan terorisme itu ada pada setiap agama, bukan hanya pada agama tertentu. Ekspresinya memang bergantung pada lingkungan sosial dan politik, misalnya seberapa besar pengikut (mayoritas dan minoritas) di setiap negara. Upaya memberi pengertian kepada umat dari sudut Islam bahwa perbedaan adalah fitrah (melekat pada manusia dan masyarakatnya serta tak bisa dihindari) telah dilakukan secara mati-matianolehGusDuryangkinidilanjutkan, antara lain, oleh WI.

Kami selalu menjelaskan bahwa menurut kitab suci Alquran sebagaimana tercantum di dalam Surat Al-Maidah ayat 48, perbedaan itu sengaja diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu tak boleh ada kekerasan karena perbedaan, apalagi mengatasnamakan perintah Tuhan atau membela agama.

Kalau Allah menghendaki manusia di dunia hanya sejenis, misalnya hanya mau satu ras dan satu agama, Allah pasti bisa melakukannya. Kalau tidak bisa melakukan itu berarti Dia bukan Tuhan. Yang beriman kepada Allah dan kemahakuasaannya harus yakin pula bahwa perbedaan itu diciptakan oleh Allah sendiri.

Untuk apa? Untuk ujian bagi yang memperjuangkan kebenaran dan agar manusia bisa berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Pemuka agama apa pun perlu menyampaikan hal yang sama kepada umat masing-masing. Lisa Wahid, putri sulung Gus Dur, yang juga hadir pada pertemuan itu memberi pandangan yang menarik. Katanya, di lapangan ada problem pendekatan dalam mengatasi tindak kekerasan sehingga tampak ambigu dan mengawang.

Secara hukum dan konstitusi ada dua hal yang sekilas tampak berbeda dalam menyikapi intoleransi dengan tindak kekerasan. Pada satu sisi ada ketentuan tentang hak asasi manusia yang menurut konstitusi melekat pada setiap orang dan harus dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk beragama dan berkeyakinan.

Pada sisi lain aparat penegak hukum seperti Polri diarahkan oleh konstitusi kita untuk menjaga ketertiban, mengayomi masyarakat, dan menyelesaikan masalah secara damai dan harmonis. Dilapangan, kecuali dalam dugaan dan pendugaan terorisme, dalam menghadapi kasus konkret tindakan intoleran dan tindak kekerasan kerap kali aparat penegak hukum lebih memilih menyelesaikan secara kompromi, tidak melakukan tindakan tegas, bahkan terasa sering mengalah, terhadap pelaku kekerasan; misalnya membubarkan forum dialog atau ritual yang seharusnya dilindungi.

Kepentingan untuk menjaga ketertiban ”bersama” dan tidak melanjutkan keributan kerap kali didahulukan dari perintah konstitusi untuk melindungi hak asasi ”orang” dalam berkeyakinan dan berdiskusi untuk bertukar pikiran. Kata Lisa, dilema dan ambiguitas pendekatan seperti itu harus dikaji secara cermat untuk menemukan format yang tepat agar perintah konstitusi terpenuhi.

Yang juga mempermudah provokasi bagi radikalisme dan terorisme adalah kemiskinan dan ketidakadilan. Saya pernah mendapat beberapa SMS aneh dari nomor yang tak saya kenal pemiliknya dan mungkin dia hanya iseng. Pengirim SMS meminta dicarikan channel ke pimpinan ISIS karena dia akan mendaftar masuk ISIS. Alasannya, kata dia, kalau masuk ISIS bisa mendapat 20 juta rupiah sebulan, sedangkan di Indonesia hidupnya sangat susah karena miskin.

Terlepas dari kemungkinan dikirim karena iseng, SMS itu mengonfirmasi bahwa ”hidup fakir dan miskin bisa mendorong orang melakukan kejahatan, termasuk terorisme”. Kata Nabi Muhammad, ”Kaada al faqru an yakuuna kufran,” kemiskinan (kefakiran) itu mendorong orang menjadi kafir (melanggar, bertindak nekat). Begitu pun ketidakadilan sering kali dijadikan umpan oleh para radikalis untuk mengajak orang melakukan tindak kekerasan. []

Koran SINDO, 25 April 2015
Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Konstitusi

Minggu, 30 Desember 2018

Radikalisme Muncul Karena Lemahnya Pemahaman Agama


Radikalisme Muncul Karena Lemahnya Pemahaman Agama
Halaqoh Kebangsaan

Forum MuslimGerakan radikalisme sesungguhnya telah berlangsung sejak lama dan  bukan sebuah gerakan yang muncul begitu saja, akan tetapi memiliki latar belakang yang sekaligus menjadi faktor pendorong. Radikalisme di kalangan masyarakat bisa muncul karena banyak hal. Salah satunya adalah karena lemahnya pemahaman agama. 

Demikian disampaikan oleh KH Dian Nafi, Pengasuh Pondok Pesantren Windan Surakarta dalam kegiatan Halaqoh Kebangsaan bagi Mubaligh dan Pengasuh Pondok Pesantren di Ponpes Darul Falah, Jekulo Kudus Jateng, Selasa (7/7) yang digagas oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Jateng dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Umat yang lemah dari segi pemahaman agama biasanya mudah tergiur dengan bujukan material untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran agama,” jelasnya di hadapan 265 peserta halaqoh dari wilayah eks Karsidenan Pati.

Disinilah, tambah Kiai Nafi, peran mubaligh dan pondok pesantren sangat strategis dalam pencegahan merebaknya ajaran radikal di kalangan masyarakat.

Lebih lanjut, Dian Nafi menjelaskan pondok pesantren memiliki daya dukung kesejarahan untuk mengamalkan dan mengembangkan visi moderatisme Islam di Indonesia. Pola sikap toleran menjadi nafas pondok pesantren sehari-hari. Visi moderatisme dan toleransi itu terutama berteladankan pada Walisongo di dalam menyebarkan dakwah di kalangan masyarakat Nusantara. Visi moderatisme dan toleransi pondok pesantren juga didorong oleh mandatnya untuk menyiapkan para santri agar dapat hidup bermartabat di ruang publik tempat hidup masyarakat majemuk. 

Untuk itu menurut Dian Nafi pondok pesantren sejak awal berbagi ranah dengan masyarakat adat, masyarakat pekerja, dan masyarakat yang mengelola urusan publik untuk bersama-sama memajukan kehidupan rakyat. Dalam pilihan itu peran-peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan, keilmuan, kepelatihan, pemberdayaan masyarakat, bimbingan keagamaan dan simpul budaya memberinya kekuatan untuk membantu masyarakat agar mudah menyerap prinsip Islam rahmatan li al-‘âlamîn. 

“Krisis pendidikan di dunia sekarang ini sebagian besar berakar pada cara kita mengajar anak-anak. Dengan potensi yang sangat besar ini, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang tersebar merata dan luas di seluruh pelosok tanah air memiliki peran yang amat penting dan strategis dalam pencegahan terorisme. Fakta sejarah yang tidak terbantahkan dalam perjalanan bangsa ini, pesantren memiliki fungsi tidak hanya sebagai lembaga pendidikan tetapi juga sebagai lembaga pencerahan yang menjaga kedamaian dan kerukunan umat,” ungkapnya.

Sementara itu Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah KH Ubaidillah Sodaqoh yang juga menjadi narasumber mengingatkan pentingnya memahami sejarah masuknya Islam di tanah air. Termasuk memahami cara Walisongo dalam mengislamkan masyarakat Jawa. Walisongo menyampaikan ajaran Islam melakukannya dengan beragam cara bagaimana supaya ajaran Islam di terima di tengah-tengah  masyarakat. 

“Walisongo  dalam berdakwah  banyak banyak melakukan kompromi-kompromi. Tentu dengan model temporer, bukan paten, dan bisa di sesuaikan dengan kondisi masyarakat pada saat itu. Sehingga tujuan mengajarkan dan mengamalkan Islam yang yang rahmatan lil alamin dapat tercapai,” ujarnya.

Halaqoh yang mengambil tema Reaktualisasi Dakwah Walisongo Menuju Islam yang Rahmatan Lil ‘Alamain juga menghadirkan narasumber lain yakni Dr H Muhayya akademisi UIN Walisongo, Ustadz Abdurrahman Ayyub, mantan anggota Jamaah Islamiyah dan Kepala Kemenag Provinsi Jateng Drs H Ahmadi. (Muslihudin/Fathoni/NU-Online)


Selasa, 11 Juli 2017

Jaga Diri dan Keluarga Anda Dari Ancaman Radikalisme ISIS

Teroris ISIS - File hk.on.cc
Forum Muslim - Kelompok radikal ISIS hingga saat ini masih terus eksis dan berusaha menggandakan kuantitasnya dengan mendoktrin hingga merusak pikiran akan-anak untuk kemudian dijadikan generasi perusak seperti mereka dan pendahulunya.
Sebuah potongan video yang sudah lama viral di media sosial menunjukkan bagaimana ISIS memberikan pelatihan militer menggunakan alat senjata berat yang tidak layak pada usianya. ISIS terus bergerak untuk mempersiapkan generasi pelanjut teoris masa depan.
Sebagaiman diketahui, ISIS memang kerap melakukan propaganda melalui jaringan internet dengan memposting foto dan video aktivitas militer mereka, dan proses pendidikan doktrinasi kepada pengikutnya dan simpatisannya di seluruh dunia yang bisa sangat bebas mengaksesnya.
Bahkan yang terbaru, kasus penusukan kepada personil kepolisian di masjid Falatehan diakui oleh pelakunya bukan merupakan jaringan dari kelompok teroris itu akan tetapi mendapatkan inspirasi dari dokumentasi yang ada di internet yang dipublikasikan oleh kelompok Islam radikal itu.
Video berikut menunjukkan bagaimana anak-anak diajarkan untuk membunuh dan dipersiapkan untuk menjadi generasi pelanjut teroris di masa depan. Kita semua harus mewaspadai dan menghalau perkembangan ISIS dan sejumlah kelompok radikal keagamaan dan membantu dunia hidup dalam keadaan damai. (SD)

Sabtu, 08 Juli 2017

72% Rakyat Indonesia Bersikap Anti Radikalisme

Ilustrasi Radikalisme - File Twitter
Forum Muslim - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merilis hasil penelitian bahwa 72 persen rakyat Indonesia antiradikalisme yang meresahkan masyarakat.

Sebagaimana dikutip dari Okezone, direktur Pencegahan BNPT Brigjen Hamli mengatakan 7,7 persen mau radikalisme dan 0,4 persen sudah melakukan radikalisme. "Data tersebut bersumber dari hasil penelitian ilmiah kerja sama BNPT dengan sejumlah lembaga peleliti terpercaya. Semua elemen patut mawas diri terhadap radikalisme," kata Hamli di Kendari, Sabtu (8/7/2017).
Upaya pihak-pihak menyebarkan teror di Tanah Air sudah merambah seluruh aspek dan dimensi kehidupan tanpa memandang status sosial, agama, ras, suku dan jenjang lembaga pendidikan.
"Jangankan lembaga pendidikan tinggi, SMU, SMP sedangkan lembaga pendidikan anak usia dini (PAUD) sudah disasar ajaran kebencian sebagai cikal bakal pelaku teror," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, BNPT senantiasa mengimbau institusi Kementerian Pendidikan maupun Dinas Pendidikan di daerah-daerah untuk memastikan lembaga penyelenggara pendidikan tidak disusupi ajaran radikalisme.
Kepala Dinas Pendidikan Sultra Damsid menyambut baik sinergi dengan pihak lain dalam rangka mencegah upaya organisasi yang mengajarkan radikalisme.
"Dinas Pendidikan bukan pihak yang memiliki kompetensi menyatakan seseorang atau lembaga penyelenggara pendidikan tertentu berafiliasi dengan kelompok radikal," ujar Damsid.
Namun, Dinas Pendidikan mengapresasi sinergitas dengan pihak lain, baik BNPT, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, TNI, Polri dan lain lain untuk mencegah dan melenyapkan paham radikalisme. (FM/MS)