Minggu, 16 Desember 2018

Adab Terhadap Anak Kyai atau Habib

Oleh : Ust. Abdi Kurnia Djohan

Telah menjadi bagian dari adab di pesantren, jika ada anak kyai yang nakal, para ustadz dan santri yang ada di pesantren, tidak akan menegur atau bahkan menghardik anak kyai tadi, karena menghormati orang tuanya. Ditambah lagi ada keyakinan, biasanya anak kyai yang nakal itu, apabila telah sampai kepadanya futuh, dia akan menjadi ulama besar yang sangat disegani. Dan itu sudah terbukti. Kalaupun para ustadz atau para santri ingin menyampaikan keluh kesah tentang kenakalan anak kyai tadi, mereka akan menyampaikannya kepada keluarga atau kerabat kyai yang dekat hubungannya dengan para ustadz atau santri tadi. 


Demikian pula keadaannya dengan para habaib atau alawiyyin. Jika ada seorang sayyid yang perilakunya tidak berkenan di mata umat, biasanya itu diadukan kepada habib yang dekat hubungannya dengan sayyid yang bersangkutan. Jamaah tidak berani menegur sang sayyid, karena menaruh hormat kepada garis keturunannya. Kesungkanan itu bukan tanpa dasar. Ada semacam keyakinan, jika seorang sayyid berperilaku kurang berkenan, dikhawatirkan ia mengalami kondisi jadzab yang hanya bisa dipahami di kalangan mereka. 


Dua kondisi di atas tidak ada yang berbeda. Karena tradisi di kalangan habaib dan kyai, pada asalnya sama dan berasal dari satu jalur. Cara pandang sekuler yang kemudian mencoba memisahkan tradisi dua kelompok yang asalnya satu ini. Sehingga kini bisa dilihat habib diadu dengan kyai. Seolah-olah para habib adalah saingan para kyai, yang notabene mewakili pribumi. 


Jika terhadap anak kyai yang nakal saja bisa berlaku sungkan, kenapa tidak kepada anak habib? Seandainya memang mempunyai niat menjunjung akhlak, semestinya kekecewaan terhadap seorang habib itu, disampaikan kepada habib yang lebih sepuh dan bijak bukan mengumbarnya di media sosial. Sebab, jika dianggap penting untuk diumbar di media sosial, itu artinya niat menjunjung tinggi akhlak hanyalah dusta belaka. Sebab, tidaklah membenci seorang sayyid kecuali keturunan Abdullah bin Ubay bin Salul....na'udzu billah (FM)

Politik Kardus


Oleh : Hendradjit

Ibarat gemuruh pesawat tempur yang melesat jauh, gaungnya tertinggal seperti masih di depan mata. Itulah analogi model politik di negeri ini. 


Pesawatnya entah kemana --- namun publik malah sibuk mendiskusikan gaduh suara yang ditinggalkan. Mungkin itulah "Politik Kardus". Terlihat gebyar di permukaan, namun rapuh seperti kardus dan tidak menyentuh ke kepentingan nasional. Miskin substansi. 


Bahwa antara pokok  permasalahan bangsa dengan isu-isu yang dihebohkan ora nyambung blas. 


Misalnya, masalah utama bangsa ini adalah utang yang kian membengkak, impor lebih besar dibanding ekspor, rupiah melemah, lapangan kerja sempit dll, tetapi yang digaduhkan para elit politik dan publik justru masalah radikalisme, anti-kebhinekaan, intoleransi dst. (FM)

Memahami Islam Tadarus Warna-Warni Pemikiran Islam Nusantara

Ilustrasi Islam Nusantara

Oleh: M. Rikza Chamami, MSI

Mencari Islam original hari ini sama halnya mencari intan berlian di dasar lautan. Islam yang ada hari ini adalah ijtihad Islam original yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Namun demikian, bukan berarti Islam yang ada hari ini bukan original. Islam tetap original sebagai sebuah ajaran suci dan agama yang memberikan pengayoman dunia dan akhirat. Sedang umatnya melakukan ijtihad mencari originalitas agamanya.
Yang perlu dibahas dalam paper singkat ini adalah sebuah definisi makro tentang Islam. 

Penulis merasa memiliki tanggung jawab untuk ikut memberikan penjelasan akademik terhadap respon pemikiran Islam. Pendapat "Islam ya Islam" tidak ada embel-embel, bukanlah salah. Definisi itu adalah sunnatullah. Sebab itu pendapat yang didasari atas argumentasi yang kuat menurut keyakinannya.

Di sisi lain, pendapat yang menyebutkan bahwa Islam masih butuh embel-embel. Seperti Islam Nusantara, Islam Jawa, Islam rahmatan lil 'alamin, Islam toleran dan lain-lain. Pendapat demikian juga punya dasar argumentasi, bahwa embel-embel itu sebagai pelengkap dan penjelas atas luasnya makna Islam. Sama dengan istilah kopi. Ada kopi tubruk, kopi item, kopi susu dan kopi-kopi lainnya.

Dalam kajian Islamic studies (dirasah islamiyyah) selalu dibahas Islam normatif dan Islam historis. Perbedaan pandangan antara dua pendapat di atas merupakan aplikasi dari pemahaman dua model kajian Islam itu. Islam normatif hadir memberi jawaban Islam original, sesuai aturan dan sangat syar'i sehingga Islam ya Islam (tidak butuh embel-embel). Sedangkan Islam historis adalah realitas Islam yang melalui perjalanan sejarah, maka lahir istilah Islam Nusantara, Islam Jawa, Islam rahmatan lil 'alamin dan lainnya.

Penulis masih ingat betul ketika mengambil mata kuliah Metodologi Studi Islam di Program Doktor UIN Walisongo. Mata kuliah yang fantastis ini diajar oleh Prof Dr H Mujiyono MA, seorang guru besar fiqh lingkungan dan aktivis Muhammadiyah. Begitu luasnya pemahaman yang membuat penulis tercengang dalam memahami Islam. Walau pun organisasi Muhammadiyah yang dianutnya, ia tak segan membuka wawasan terhadap semua ajaran dan keanekaragaman Islam. Sebab itu adalah realitas Islam di Indonesia.
Satu buku tebal 571 halaman karya Abuddin Nata berjudul Studi Islam Komprehensif tak boleh lepas untuk dibaca. Abuddin Nata (2011) menyebutkan ada dinamika pemikiran Islam yang sangat dinamis muncul. Sehingga Islam yang lahir dalam dataran empiris ada 31 warna-warni, antara lain: Islam normatif, Islam ideologis, Islam politik, Islam formalistis, Islam dogmatis, Islam ekslusif, Islam tekstualis-literalis, Islam radikal, Islam fundamentalis, Islam tradisionalis, Islam historis dan kultural, Islam rasional dan intelektual.

Warna-warni lainnya adalah: Islam substantif, Islam moderat, Islam humanis, Islam transformatif, Islam nusantara, Islam dinamis, Islam aktual, Islam reformis, Islam alternatif, Islam interpretatif, Islam inklusif-pluralis, Islam modernis, Islam kosmopolitan, Islam esoteris, Islam liberal, Islam warna-warni, Islamku Islam Anda dan Islam kita, Islam mazhab HMI dan Islam rahmatan lil alamin.

Dengan demikian, cukup tegas bahwa Islam dengan embel-embel bukan "agama" baru dan bukan "ijtihad baru, melainkan dinamika pemikiran yang berkembang dalam merespon keberislaman. Alhasil, jika ini yang dimaksudkan, maka melihat Islam sebagai agama dengan Islam sebagai pemikiran juga terjadi perbedaan.
Islam sebagai agama selalu dilihat dengan kacamata doktrin ketuhanan. Doktrin ketuhanan ini yang melahirkan kebenaran mutlak. Saking yakinnya dengan kemutlakan kebenaran dimaksud, semua orang terkadang berubah wujud menjadi "tuhan-tuhan" kecil yang menyebut ini kebenaran dan itu kesalahan. Kebenaran manusia (yang disebut kebenaran Tuhan) tadi itu yang membuat awal dari pintu masuk perbedaan. Oleh sebab itu, Islam normatif ternyata juga melahirnya persepsi beda dalam sisi agama.
Oleh sebab itu, Nabi Muhammad telah memberikan orientasi matang di dalam melihat agama. Bahwa agama adalah keyakinan yang harus didialogkan. Keyakinan orang terhadap Islam, Allah, Nabi dan Al Qur'an sebagai kitab suci merupakan tanggung jawab individu.
Dan isi dari ajaran Islam itu kemudian menjadi tanggung jawab sosial yang perlu didialogkan. Dalam dialog (sebut saja dialog teologi) inilah lahir fanatisme. Tinggal siapa yang mengajarkan fanatisme ini. Jika yang melatih fanatis adalah anti dialog, maka lahir ilmu itu. Tapi jika belajar fanatisme dengan cara dialogis, maka lahir dialog teologi (bukan tukar menukar teologi/keimanan).

Sebagai pemikiran, Islam tentu saja lahir dengan beragam pola pikir. Jelas saja, namanya juga pemikiran. Jadi pikiran satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Untuk membuat identitas pemikiran itu, maka muncul penamaan-penamaan yang ada setelah kata Islam. Apapun namanya, itulah identitas (entah disebut identitas ideologi, budaya, kelompok atau apapun) yang jelas untuk membuat orang semakin bermana.

Sebab nama itu sangat penting. Sama halnya, santri ketika belajar Alfiyyah Ibnu Malik bab 'alam: Ismun yu'ayyinul musamma muthlaqa, 'alamuhu kaja'farin wa hirniqa. Bahwa nama itu hal yang sangat mutlak disandarkan pada yang diberi nama. Memang agak kaget, ketika Islam yang sebegitu suci kok kemudian disempitkan dengan identitas sosiologis. Namun akan tidak jadi aneh kalau kita mau melihat Islam itu adalah Islam empirik, Islam bumi dan Islam nyata di dunia.

Batasan Islam sebagai pemikiran ini nampaknya tidak bisa dibendung. Akan lahir ribuan istilah yang tentang Islam. Termasuk ada Islam negeri dan Islam swasta—sebagai simbolisasi Islam versi negara dan Islam versi sipil. Maka, dapat diambil benang merah, bahwa keanekaragaman Islam Nusantara (Indonesia) adalah rahmat Tuhan. Dan ini menjadi bukti, bahwa kajian keislaman masih sangat menarik untuk didialogkan.

Yang paling penting dipegang adalah, jika mendialogkan Islam sebagai pemikiran perlu pikiran yang jernih dan tidak boleh emosi. Sebab ini adalah bagian dari kajian pemikiran yang menggunakan akal—bukan menggonakan okol (kekuatan emosi dengan pukulan). Akan lebih menarik jika kajian-kajian semacam ini menghadirkan khazanah-khazanah khas pesantren yang cukup unik dengan siraman Kiai-Kiai. [FM]

Dosen FITK, Mahasiswa Program Doktor Islamic Studies UIN Walisongo dan Mantan Pjs Ketua Umum PP IPNU

Sabtu, 15 Desember 2018

Hukum Tumbal Untuk Tolak Gangguan Makhluk Halus

Ilustrasi Tumbal - File Blogspot
Forum Muslim - Seringkali kita mendapati gejala yang ditimbulkan oleh makhluk ghaib. Kalau tidak menakutkan, aktivitas mereka tidak jarang mengganggu hingga sesekali bahkan membunuh manusia. Manusia pun memiliki rupa-rupa cara dalam menanggapi gangguan ini mulai dari doa, ritual tertentu, hingga mengorbankan makhluk hidup lainnya (tumbal).

Islam sendiri tidak menutup mata atas kehadiran juga gangguan makhluk halus baik inisiatif sendiri atau dikendalikan oleh orang-orang yang dengki. Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu’in mengatakan sebagai berikut.

من ذبح تقربا لله تعالى لدفع شر الجن عنه لم يحرم، أو بقصدهم حرم

Siapa saja yang memotong (hewan) karena taqarrub kepada Allah dengan maksud menolak gangguan jin, maka dagingnya halal dimakan. Tetapi kalau jin-jin itu yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram.

Perihal keterangan di atas, Syekh Sayid Bakri bin Sayid M Syatho Dimyathi dalam I‘anatut Tholibin menerangkan,

)من ذبح ( أي شيأ من الإبل أو البقر أو الغنم ) تقربا لله تعالى ( أي بقصد التقرب والعبادة لله تعالى وحده ) لدفع شر الجن عنه ( علة الذبح أي الذبح تقربا لأجل أن الله سبحانه وتعالى يكفي الذابح شر الجن عنه ) لم يحرم ( أي ذبحه، وصارت ذبيحته مذكاة، لأن ذبحه لله لا لغيره ) أو بقصدهم حرم ( أي أو ذبح بقصد الجن لا تقربا إلى الله، حرم ذبحه، وصارت ذبيحته ميتة. بل إن قصد التقرب والعبادة للجن كفرـ كما مر فيما يذبح عند لقاء السلطان أو زيارة نحو ولي ـ.

(Siapa saja yang memotong [hewan]) seperti unta, sapi, atau kambing (karena taqarrub kepada Allah) yang diniatkan taqarrub dan ibadah kepada-Nya semata (dengan maksud menolak gangguan jin) sebagai dasar tindakan pemotongan hewan. Taqarrub dengan yakin bahwa Allah dapat melindungi pemotongnya dari gangguan jin, (maka daging) hewan sembelihan-(nya halal dimakan) hewan sembelihannya menjadi hewan qurban karena ditujukan kepada Allah, bukan selain-Nya.

(Tetapi kalau jin-jin itu) bukan Allah (yang ditaqarrubkan, maka daging sembelihannya haram) karena tergolong daging bangkai. Bahkan, jika seseorang berniat taqarrub dan mengabdi pada jin, maka tindakannya terbilang kufur. Persis seperti yang sudah dibahas perihal penyembelihan hewan ketika berjumpa dengan penguasa atau berziarah menuju makam wali.

Nilai sebuah tindakan penumbalan dapat diukur dari niat pelakunya. Sementara hanya Allah SWT yang mengetahui niat-niat hamba-Nya. Perihal dicampuri dengan upacara-upacara atau tempat khusus yang menyertai penumbalan sejauh tidak mengandung maksiat seperti minum kandungan khamar atau perzinaan, hingga kini tidak ada keterangan syara’ yang melarang itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu A‘lam. [FM]

Sumber: NU Online

Salahkah Jika Dipribumikan?

KH Abdurrahman Wahid
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Islam mengalami perubahan-perubahan besar dalam sejarahnya. Bukan ajarannya, melainkan penampilan kesejarahan itu sendiri, meliputi kelembagaannya. Mula-mula seorang nabi membawa risalah (pesan agama, bertumpu pada tauhid) bernama Muhammad, memimpin masyarakat muslim pertama. Lalu empat pengganti khalifah meneruskan kepemimpinannya berturut-turut. Pergolakan hebat akhirnya berujung pada sistem pemerintahan monarki.

Begitu banyak perkembangan terjadi. Sekarang ada sekian republik dan sekian kerajaan mengajukan klaim sebagai ‘negara Islam’. Ironisnya dengan ideologi politik yang bukan saja saling berbeda melainkan saling bertentangan dan masing-masing menyatakan diri sebagai ‘ideologi Islam’. Kalau di bidang politik terjadi ‘pemekaran’ serba beragam, walau sangat sporadis, seperti itu, apalagi di bidang-bidang lain.

Hukum agama masa awal Islam kemudian berkembang menjadi fiqh, yurisprudensi karya korps ulama pejabat pemerintah (qadi, mufti, dan hakim) dan ulama ‘non-korpri’. Kekayaan sangat beragam itu lalu disistematisasikan ke dalam beberapa buah mazhab fiqh, masing-masing dengan metodologi dan pemikiran hukum (legal theory) tersendiri.

Terkemudian lagi muncul pula deretan pembaharuan yang radikal, setengah radikal, dan sama sekali tidak radikal. Pembaharuan demi pembaharuan dilancarkan, semuanya mengajukan klaim memperbaiki fiqh dan menegakkan ‘hukum agama yang sebenarnya’, dinamakan Syari’ah. Padahal kaum pengikut fiqh dari berbagai mazhab itu juga menamai anutan mereka sebagai syari’ah.

Kalau di bidang politik - termasuk doktrin kenegaraan - dan hukum saja sudah begitu balau keadaannya, apalagi dibidang-bidang lain, pendidikan, budaya kemasyarakatan, dan seterusnya. Tampak sepintas lalu bahwa kaum muslimin terlibat dalam sengketa di semua aspek kehidupan, tanpa terputus-putus. Dan ini lalu dijadikan kambing hitam atas melemahnya posisi dan kekuatan masyarakat Islam.

Dengan sendirinya lalu muncul kedambaan akan pemulihan posisi dan kekuatan melalui pencarian paham yang menyatu dalam Islam, mengenai seluruh aspek kehidupan. Dibantu oleh komunikasi semakin lancar antara bangsa-bangsa muslim semenjak abad yang lalu, dan kekuatan petrodollar negara-negara Arab kaya minyak, kebutuhan akan ‘penyatuan’ pandangan itu akhirnya menampilkan diri dalam kecenderungan sangat kuat untuk menyeragamkan pandangan. Tampillah dengan demikian sosok tubuh baru: formalisme Islam. Masjid beratap genteng, yang sarat dengan simbolisasi lokalnya sendiri negeri kita, dituntut untuk ‘dikubahkan’. Budaya Wali Songo yang serba ‘Jawa’, Saudati Aceh,Tabut Pariaman, didesak ke pinggiran oleh kasidah berbahasa Arab dan juga MTQ yang berbahasa Arab: bahkan ikat kepala lokal (udeng atau iket di Jawa ) harus mengalah kepada sorban ‘merah putih’ model Yasser Arafat.

Begitu juga hukum agama, harus diseragamkan dan diformalkan: harus ada sumber pengambilan formalnya, Al-Qur’an dan Hadist, padahal dahulu cukup dengan apa kata kiai. Pandangan kenegaraan dan ideologi politik tidak kalah dituntut harus ‘universal’; yang benar hanyalah paham Sayyid Qutb, Abul A’la al-Maududi atau Khomeini. Pendapat lain, yang sarat dengan latar belakang lokal masing-masing, mutlak dinyatakn salah.

Lalu, dalam keadaan demikian, tidakkah kehidupan kaum muslimin tercabut dari akar-akar budaya lokalnya? Tidakkah ia terlepas dari kerangka kesejarahan masing-masing tempat? Di Mesir, Suriah, Irak, dan Aljazair, Islam ‘dibuat’ menentang nasionalisme Arab - yang juga masing-masing bersimpang siur warna ideologinya.

Di India ia menolak wewenang mayoritas penduduk yang beragama Hindu, untuk menentukan bentuk kenegaraan yang diambil. Di Arab Saudi bahkan menumpas keinginan membaca buku-buku filsafat dan melarang penyimakan literatur tentang sosialisme. Di negeri kita sayup-sayup suara terdengar untuk menghadapkan Islam dengan Pancasila secara konfrontatif - yang sama bodohnya dengan upaya sementara pihak untuk menghadapkan Pancasila dengan Islam.

Anehkah kalau terbetik di hati adanya keinginan sederhana: bagaimana melestarikan akar budaya-budaya lokal yang telah memiliki Islam di negeri ini? Ketika orang-orang Kristen meninggalkan pola gereja kota kecil katedral ‘serba Gothik’ di kota-kota besar dan gereja kota kecil model Eropa, dan mencoba menggali Aritektur asli kita sebagai pola baru bangunan gereja, layakkah kaum muslimin lalu ‘berkubah’ model Timur Tengah dan India? Ketika Ekspresi kerohanian umat Hindu menemukan vitalitasnya pada gending tradisional Bali, dapatkah kaum muslimin ‘berkasidahan Arab’ dan melupakan ‘pujian’ berbahasa lokal tiap akan melakukan sembahyang?

Juga mengapa harus menggunakan kata ‘shalat’, kalau kata ‘sembahyang’ juga tidak kalah benarnya? Mengapakah harus ‘dimushalakan’, padahal dahulu toh cukup langgar atau surau? Belum lagi ulang tahun, yang baru terasa ‘sreg’ kalau dijadikan ‘milad’. Dahulu tuan guru atau kiai sekarang harus ustadz dan syekh, baru terasa berwibawa. Bukankah ini pertanda Islam tercabut dari lokalitas yang semula mendukung kehadirannya di belahan bumi ini?

Kesemua kenyataan di atas membawakan tuntutan untuk membalik arus perjalanan Islam di negeri kita, dari formalisme berbentuk ‘Arabisasi total’ menjadi kesadaran akan perlunya dipupuk kembali akar-akar budaya lokal dan kerangka kesejarahan kita sendiri, dalam mengembangkan kehidupan beragama Islam di negeri ini. Penulis menggunakan istilah ‘pribumisasi Islam’, karena kesulian mencari kata lain. ‘Domestikasi Islam terasa berbau politik, yaitu penjinakan sikap dan pengebirian pendirian.

Yang ‘dipribumikan’ adalah manifestasi kehidupan Islam belaka. Bukan ajaran yang menyangkut inti keimanan dan peribadatan formalnya. Tidak diperlukan ‘Qur’an Batak’ dan Hadis Jawa’. Islam tetap Islam, di mana saja berada. Namun tidak berarti semua harus disamakan ‘bentuk-luar’nya. Salahkah kalau Islam ‘dipribumikan’ sebagai manifestasi kehidupan? []

*) Tulisan ini pernah dimuat Tempo, 16 Juli 1983

Islam Indonesia Berkelanjutan

 Prof. Azyumardi Azra

Oleh: Azyumardi Azra

Bahwa Islam Indonesia dipandang kian banyak kalangan mancanegara lebih memberikan harapan agaknya semakin sulit terbantahkan. Berbeda dengan Islam Arab atau Islam Asia Selatan yang terus bergolak dalam konflik, kekerasan dan perang, Islam Indonesia tetap damai. Ekstremisme dan radikalisme yang terus meruyak di berbagai kawasan dunia Muslim lain tidak menjadi gejala signifikan di Indonesia.

Oleh karena itu, tidak heran jika hal ini menjadi pemikiran Perdana Menteri Inggris David Cameron. Dalam kunjungan ke Jakarta, berdialog dengan lima figur Islam Indonesia (Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, tokoh NU Alwi Shihab, Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid, Ketua Pengurus Masjid Sunda Kelapa Aksa Mahmud, dan penulis artikel ini), Cameron menyatakan ingin mempelajari kenapa Islam Indonesia menolak ekstremisme dan radikalisme.

PM Cameron menyebut, dari 255 juta penduduk Indonesia, ada sekitar 500 orang yang ikut Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). ”Sementara Inggris yang memiliki hanya sekitar 2,5 juta Muslim, lebih dari 1.000 orang bergabung dengan NIIS. Apa kunci keberhasilan Indonesia mengatasi paham (dan gerakan) radikalisme; meredammeluasnya pengaruh dan keterlibatan warga Indonesia dengan paham NIIS?” (Kompas, 29/7/2015).

Islam Nusantara, Islam Indonesia

Tak ragu lagi, salah satu kunci utama keberhasilan itu adalah eksistensi dan hegemoni ormas-ormas Islam wasathiyah (”jalan tengah”) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dua ormas Islam Indonesia terbesar, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, kini sedang melaksanakan hajatan besar; NU dengan muktamar ke-33 di Jombang, Jawa Timur (1/8/2015), dan Muhammadiyah dengan muktamar ke-47 di Makassar (3/8/2015). Muktamar NU dan Muhammadiyah tak lain merupakan momentum penguatan Islam wasathiyah untuk Islam berkemajuan dengan peradaban Islam rahmatan lil ’alamin—rahmat bagi alam semesta.

Islam wasathiyah yang jadi paradigma dan praksis pokok Muhammadiyah dan NU telah menjadi tradisi panjang Islam Nusantara. Istilah ”Islam Nusantara” dalam dunia akademis mengacu kepada ”Southeast Asian Islam” yang terdapat di wilayah Muslim Indonesia, Malaysia, Brunei, Patani (Thailand selatan), dan Mindanau (Filipina selatan).

Wilayah Islam Nusantara dalam literatur prakolonial disebut ”negeri bawah angin” (lands below the wind). Lebih spesifik dalam literatur Arab sejak akhir abad ke-16, kawasan Islam Nusantara disebut ”bilad al-Jawi”, negeri ”Muslim Jawi”—yaitu Asia Tenggara. Umat Muslimin Nusantara biasa disebut sebagai ”ashab al-Jawiyyin” atau ”jama’ah al-Jawiyyin”.

Wilayah Islam Nusantara atau bilad al-Jawiyyin adalah salah satu dari delapan ranah religio-cultural Islam. Tujuh ranah agama-budaya Islam lain adalah Arab, Persia/Iran, Turki, Anak Benua India, Sino-Islamic, Afrika Hitam, dan Dunia Barat. Meski memegangi prinsip pokok dan ajaran yang sama dalam akidah dan ibadah, setiap ranah memiliki karakter keagamaan dan budayanya sendiri.

Validitas Islam Nusantara tidak hanya secara geografis-kultural. Keabsahannya juga pada ortodoksi Islam Nusantara yang terdiri atas teologi Asy’ariyah, fikih Syafi’i, dan tasawuf Al-Ghazali. Kepaduan ketiga unsur ortodoksi ini membuat Islam Nusantara jadi wasathiyah; teologi Asy’ariyah menekankan sikap moderasi antara wahyu dan akal, fikih Syafi’i bergandengan dengan tasawuf amali/akhlaqi membuat ekspresi Islam jadi inklusif dan toleran.

Ortodoksi Islam Nusantara dengan kepaduan ketiga unsur tersebut terbentuk menjadi tradisi yang terkonsolidasi, mapan dan dominan sejak abad ke-17, yang kemudian lebih dikenal dengan istilah ahlus sunnah wal-jamaah (Sunni). Meski praktis hampir seluruh Muslim Indonesia adalah pengikut ahlus sunnah wal-jamaah, terdapat perbedaan tekanan. NU dengan penekanan pada tradisi ulama menyebut diri pengikut ”Aswaja”; istilah ini kemudian jadi brand name NU. Sementara Muhammadiyah sebagai pengikut ahlus sunnah wal-jamaah lebih menekankan pada aspek modernisme-reformisme dan ijtihad.

Pasca Perang Dunia II, baik secara istilah maupun substansi, Islam Nusantara agaknya hanya valid untuk Indonesia. Islam Nusantara kini harus dipahami sebagai Islam Indonesia. Perbedaan posisi dan hubungan Islam dengan negara dan politik membuat ekspresi Islam di negara-negara Asia Tenggara menjadi berbeda; apakah tetap inklusif atau malah menjadieksklusif, misalnya.

Dalam konteks itu, Islam tidak menjadi agama resmi atau agama negara di Indonesia. Oleh karena itu, Islam Indonesia bukan menjadi bagian dari politik dan kekuasaan. Sementara di Malaysia, Islam menjadi agama resmi negara dan karena itu ia menjadi bagian integral kekuasaan.

Karena itu, di Malaysia, hanya Islam yang boleh disiarkan di ranah publik dan bahkan nama ”Allah” hanya boleh digunakan kaum Muslim. Sementara di Indonesia semua agama dapat tampil di ranah publik dan, selain kaum Muslimin, umat Kristiani juga memakai ”Allah” untuk menyebut Tuhan.

Berkemajuan bagi peradaban

Islam Indonesia, seperti diwakili antara lain oleh NU dan Muhammadiyah, memiliki hampir seluruh potensi untuk berkemajuan guna mewujudkan peradaban rahmatan lil alamin. Modal terbesar untuk berkemajuan adalah sifat dan karakter ormas-ormas Islam yang independen vis-a-vis negara dan kekuasaan. Mereka punya tradisi tak tergantung pada—apalagi menjadi—alat kekuasaan dengan membiayai dan mengatur diri sendiri.

Modal besar lain adalah kekayaan dan keragaman lembaga yang dimiliki NU dan Muhammadiyah mulai dari masjid dan mushala, sekolah, madrasah, pesantren, perguruantinggi, rumah sakit dan klinik, panti penyantunan sosial, koperasi, hingga usaha ekonomi lain. Tak ada bagian dunia Muslim lain yang memiliki ormas dengan karakter dan kekayaan lembaga seperti Muhammadiyah dan NU.

Banyak kalangan asing sejak akhir 1980-an, semisal Fazlur Rahman, Guru Besar Universitas Chicago, AS, melihat potensi besar Islam Indonesia untuk berdiri terdepan memajukan peradaban Islam global. Dengan peradaban Islam wasathiyah, Islam Indonesia dapat memberikan kontribusi bagi peradaban dunia lebih damai danharmonis.

Harapan semacam itu pada Islam Indonesia kian meningkat di tengah berlanjutnya konflik di negara-negara Muslim di dunia Arab, Asia Selatan, Asia Barat, dan Afrika. Untuk itu, NU dan Muhammadiyah beserta ormas-omas Islam wasathiyah lain tidak hanya perlu meningkatkan pemikiran dan amal usaha di dalam negeri, tetapi juga mesti lebih ekspansif menyebarkan Islam wasathiyah ke mancanegara. Dengan begitu, Islam Indonesia dapat berdiri paling depan dalam mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. [FM]

Sumber : KOMPAS, 3 Agustus 2015
Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Asian Muslim Action Network (AMAN), Bangkok, Thailand

Profil Syekh KH Ali Akbar Marbun, Medan

Syekh KH Ali Akbar Marbun, Medan
Forum Muslim - Syech KH Ali Akbar Marbun adalah Pendiri sekaligus Pengasuh Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Jl Pelajar No 264 Medan, Sumatera Utara. Syech KH Ali Akbar Marbun lahir di desa Siniang, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Medan.

Syekh KH Ali Akbar Marbun adalah anak ke 7 dari 8 bersaudara, ayahnya Buyung Marbun (Alm) dengan ibunya Hj Chadijah bt Nainggolan (meninggal pada usia 105 tahun) adalah petani dan orang yang taat beragama Islam.

Syekh Ali belajar di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tapanuli Selatan, salah satu pesantren tertua dan terbesar di Sumatera Utara yang didirikan oleh Syech Musthafa Husain Nasution yang pada waktu itu dipimpin oleh H Abdullah Musthafa Nasution dan guru besarnya Syech Abdul Halim Lubis.

Setelah belajar di Pesantren Musthafiyah selama 4 tahun, pada tahun 1969 Syech Ali Akbar Marbun menunaikan ibadah Haji ke Mekkah. Setelah menunaikan ibadah haji, Syekh Ali tinggal di Mekkah untuk belajar. Syekh Ali banyak belajar dari ulama-ulama Sunni di Mekkah, salah satunya kepada Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Al Hasani.

Usai belajar di Mekkah, pada tahun 1978 Syech Ali Akbar Marbun pulang ke Medan dan mendirikan Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar.

Syekh KH Ali Akbar Marbun terpilih menjadi salah satu anggota Ahlul Halli wal Aqdi (Ahwa) di Muktamar Ke-33 NU Jombang yang dipilih oleh para Muktamirin. Setelah diadakan tabulasi, Syekh Ali mendapat suara sebanyak 246 suara. Anggota Ahwa bertugas memilih Rais Aam PBNU yang akan menahkodai NU di periode 2015-2020. (Fathoni)

Profil KH Dimyati Rois Kendal


Forum Muslim - KH Dimyati Rois merupakan salah satu mustasyar PBNU. Ia merupakan pengasuh pesantren Al-Fadlu wal Fadilah yang ia dirikan di Kp. Djagalan, Kutoharjo, Kaliwungu pada 1985. Sebagaimana tradisi santri pada zaman dahulu, ia menjadi santri kenala dengan nyantri di berbagai pesantren seperti pesantren Lirboyo dan APIK Kaliwungu. Atas prestasi yang dimilikinya, ia diambil menantu oleh KH. Ibadullah Irfan, sesepuh dan tokoh masyarakat Kaliwungu. Kiai Dimyati sendiri dilahirkan di daerah Brebes Jawa Tengah. Akhirnya ia menetap di daerah tersebut. 

Sebagaimana tradisi kiai besar di lingkungan NU, ia merupakan orator ulung yang mampu membius massa. Ia dengan setia selalu memenuhi undangan dari masyarakat untuk memberi nasehat dalam berbagai ceramah agama. 

Karena pengaruhnya yang besar, rumahnya selalu menjadi jujukan tokoh nasional, namun demikian ia tidak mau terjun langsung menjadi politisi. Ia dikenal dekat dengan Matori Abdul Djalil, ketua umum pertama Partai Kebangkita Bangsa (PKB). 

Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, ia memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. 

Ia juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Hal ini menambah kewibawaannya di kalangan masyarakat. (Mukafi Niam)

Gus Dur : Pribumisasi Islam

KH Abdurrahman Wahid
Oleh: KH. Abdurrahman Wahid

Islam, Budaya dan Pribumisasi Agama (Islam) dan budaya mempunyai independensi masing-masing, tetapi keduanya mempunyai wilayah tumpang tindih. Bisa dibandingkan dengan independensi antara filsafat dan ilmu pengetahuan. Orang tidak bisa berfilsafat tanpa ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah filsafat. Di antara keduanya terjadi tumpang tindih dan sekaligus perbedaan-perbedaan.

Agama (Islam) bersumberkan wahyu dan memiliki norma-normanya sendiri. Karena bersifat normatif, maka ia cenderung menjadi permanen. Sedangkan budaya adalah buatan manusia, karenanya ia berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan cenderung untuk selalu berubah. Perbedaan ini tidak menghalangi kemungkinan manifestasi kehidupan beragama dalam bentuk budaya. Maka muncullah tari 'seudati', cara hidup santri, budaya menghormati kyai dan sebagainya, dengan wawasan budaya dari agama secara langsung diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat tanpa mempersoalkan dalilnya. Umat Islam abangan yang menjauhi 'ma lima' (mabuk, berjudi, mencuri, berbuat amoral, mengisap ganja) belum tentu dengan alasan keagamaan tetapi sangat boleh jadi karena alasan-alasan budaya, misalnya ketaatan kepada kyai atau orang tua.

Tumpang tindih antara agama dan budaya akan terjadi terus-menerus sebagai suatu proses yang akan memperkaya kehidupan dan membuatnya tidak gersang. Kekayaan variasi budaya akan memungkinkan adanya persambungan antara berbagai kelompok atas dasar persamaan-persamaan, baik persamaan agama maupun budaya. Upaya rekonsiliasi antara budaya dan agama bukan karena kekhawatiran terjadinya ketegangan antara keduanya, sebab kalau manusia dibiarkan pada fitrah rasionalnya, ketegangan seperti itu akan reda dengan sendirinya.

Sebagai contoh adalah redanya semangat ulama dalam mempersoalkan rambut gondrong. Jika sebuah stadion sebaiknya mempunyai mushalla, meskipun kecil, bukan berarti untuk mencegah tabrakan antara shalat dengan sepak bola, akan tetapi karena pada kenyataannya pertandingan sepak bola hampir selalu diadakan ketika waktu shalat Asar masuk. Jadi akomodasi ini bukan dilakukan karena terpaksa akan tetapi adalah sesuatu yang timbul secara alami, menandai terjadinya proses pribumisasi.

Masjid Demak adalah sebuah contoh yang konkret dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atau atap yang berlapis pada masjid tersebut diambilkan dari konsep 'Meru' dari masa pra-Islam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijaga memotongnya menjadi tiga susun saja, melambangkan tiga tahap keberagamaan seorang muslim, iman, islam dan ihsan. Pada mulanya orang baru beriman saja, kemudian ia melaksanakan islam ketika telah menyadari pentingnya syari'at. Barulah ia mamasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) dengan mendalami tasawuf, hakekat dan ma'rifat.

Pada tingkat ini mulai disadari bahwa keyakinan tauhid dan ketaatan kepada syari'at mesti berwujud kecintaan kepada sesama manusia. Mengasihi diri sendiri dengan melepaskan kecintaan kepada materi dan menggantinya dengan kecintaan kepada Allah adalah bentuk rasa kasih yang tertinggi. Pada tahap berikutnya, datanglah bentuk masjid ala Timur Tengah, dengan bentuk kubah dan segala ornamennya. Terjadilah kemudian proses arabisasi, meskipun pada mulanya bentuk masjid baru ini ditolak oleh Masjid Ngampel dan Pakojan. Bentuk kubah lambat laun menjadi sesuatu yang normatif dan harus. Sedangkan semangat pribumisasi menganggap kedua model ini sama saja.

Bahaya dari proses Arabisasi atau proses mengidentifikasikan diri dengan budaya Timur Tengah adalah tercabutnya kita dari akar budaya kita sendiri. Lebih dari itu, arabisasi belum tentu cocok dengan kebutuhan. Pribumisasi bukan upaya menghindarkan timbulnya perlawanan dari kekuatan-kekuatan budaya setempat, akan tetapi justru agar budaya ini tidak hilang. Inti pribumisasi Islam adalah kebutuhan, bukan untuk menghindari polarisasi antara agama dengan budaya, sebab polarisasi demikian memang tak terhindarkan.

Sebagai titik tolak dari upaya rekonsiliasi ini adalah meminta agar wahyu difahami dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual, termasuk kesadaran hukum dan rasa keadilannya. Dalam proses ini pembauran Islam dengan budaya tidak boleh terjadi, sebab berbaur berarti hilangnya sifat-sifat asli. Islam harus tetap pada sifat Islamnya. Al-Qur'an adalah harus tetap dalam bahasa Arab, terutama dalam shalat, sebab hal ini telah merupakan norma. Sedang terjemahan al-Qur'an hanyalah dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman, bukan menggantikan al-Qur'an sendiri.

Pribumisasi Islam bukanlah 'jawanisasi' atau sinkretisme, sebab pribumisasi Islam hanya mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan lokal di dalam merumuskan hukum-hukum agama, tanpa menambah hukum itu sendiri. Juga bukannya upaya meninggalkan norma demi budaya, tetapi agar norma-norma itu menampung kebutuhan-kebutuhan dari budaya dengan mempergunakan peluang yang disediakan oleh variasi pemahaman nash, dengan tetap memberikan peranan kepada Ushul Fiqh dan Qaidah Fiqh. Sedangkan sinkretisme adalah usaha memadukan teologia atau sistem kepercayaan lama tentang sekian banyak hal yang diyakini sebagai kekuatan gaib berikut dimensi eskatologisnya dengan Islam, yang lalu membuat bentuk panteisme. Sinkretisme hal ini bisa dicontohkan dengan kuil 1000 dewa di India, Iran dan Timur Tengah zaman dahulu. Setiap penjajah yang masuk menambahkan tuhan yang baru untuk disembah bersama-sama dengan tuhan-tuhan yang lama. Pada suatu tahap akhirnya manusia pun dipertuhan dan bahkan pula malaikat (seperti pada agama Kong Hu cu). Malaikat bisa didekati agar melakukan intervensi terhadap kekuasaan tuhan, sehingga ia pun lebih berkuasa dari tuhan sendiri.

Pribumisasi Islam adalah bagian dari sejarah Islam, baik di negeri asalnya maupun di negeri lain, termasuk Indonesia. Kedua sejarah ini membentuk sebuah sungai besar yang terus mengalir dan kemudian dimasuki lagi oleh kali cabangan sehingga sungai ini semakin membesar. Bergabungnya kali baru, berarti masuknya air baru yang menambah warna air yang telah ada. Bahkan pada tahap berikutnya, aliran sungai ini mungkin terkena 'limbah industri' yang sangat kotor. Tapi toh, tetap merupakan sungai yang sama dan air yang lama. Maksud dari perumpamaan ini adalah bahwa proses pergulatan dengan kenyataan sejarah tidaklah merubah Islam, melainkan hanya merubah manifestasi dari kehidupan agama Islam.

Sebagai contoh, pada mulanya ditetapkan haramnya berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Ketentuan ini merupakan bagian dari keseluruhan perilaku atau akhlak orang Islam. Ketika ketentuan ini masuk ke Indonesia, masyarakatnya telah memiliki berbagai kebudayaan. Misalnya, adat Sunda mempunyai jabatan tangan 'ujung jari'. Setelah berjalan sekian abad, masuk pula budaya Barat dengan jabatan tangannya yang tegas dan tak pilih-pilih. Hasilnya di masyarakat Islam saat ini adalah  sebagian mereka, termasuk para birokrat dalam bidang agama dan para pemimpin organisasi, melakukan jabatan tangan dengan lawan jenis, sedang para Kyai yang hidup dengan fiqh secara tuntas tetap bertahan untuk tidak melakukannya.

Lalu apakah dengan demikian bisa disimpulkan bahwa Islam telah mengalami erosi di Indonesia? Jawabnya adalah 'tidak', sebab Islam sebagai sebuah totalitas tetap berjalan seperti sedia kala. Karena para pemeluknya tetap melakukan shalat, pergi ke masjid, membayar zakat, pergi ke madrasah dan sebagainya. Dengan kata lain, secara kultural kita melihat adanya perubahan pada partikel-partikel dan tidak pada aliran besarnya. Umat Islam tetap melihat berpacaran bebas model Barat sebagai tidak Islami dan berusaha agar anak-anak mereka tidak melakukannya.

Fiqh dan Adat

Di dalam Ilmu Ushul Fiqh dikenal kaidah al 'adah muhakkamah (adat istiadat bisa menjadi hukum). Di Indonesia telah lama terjadi bahwa pembagian waris antara suami-istri mendapatkan masukan berupa dua model yang berasal dari adat, yaitu adat perpantangan di Banjarmasin dan gono gini di Yogyakarta-Solo yang pada perkembangannya juga menyebar di Jawa Timur. Keduanya adalah respon masyarakat adat yang berada di luar lingkup pengaruh kyai terhadap ketentuan nash dengan pemahaman lama yang merupakan pegangan para kyai itu. Harta rumah tangga dianggap sebagai perolehan suami-istri secara bersama-sama, yang karenanya mesti dipisahkan dulu sebelum diwariskan, ketika salah satu suami/istri meninggal.

Separoh dari harta itulah yang dibagi kepada para ahli waris menurut hukum waris Islam, sedang separoh lainnya adalah milik dari suami/istri yang masih hidup. Teknik demikian adalah perubahan mendasar terhadap hukum waris, dan bentuk-bentuk penyesuaian seperti ini berjalan sementara para ulama merestuinya, walaupun (seraya) tidak menganggapnya sebagai cara pemecahan utama. Sebab pemecahan utama justru adalah yang seperti ditentukan oleh syara' secara apa adanya. Letak kemajuannya adalah bahwa penyesuaian-penyesuaian seperti ini bukan hanya tidak diharamkan tetapi bahkan dianggap sebagai adnal qaulaini (pendapat dengan mutu nomor dua) dan tidak dipersoalkan sebagai sesuatu yang mengganggu prinsip.

Dalam kaitannya dengan pernikahan misalnya, sebenarnya rukun bagi sahnya hubungan suami istri sangat sedikit, yaitu ijab, qabul, saksi dan wali. Sedang selebihnya diserahkan kepada adat, misalnya tentang pelaksanaan upacara peresmiannya. Di sini adat berperan sebagai penghubung pola-pola perilaku baru dengan tetap berpijak kepada aturah normatif dari agama. Pola hubungan agama dan adat seperti ini sehat sekali. Bahwa pakaian pengantin Jawa menampakkan bagian bahu mempelai wanita, orang Islam tidak memandang hal itu sama rusaknya dengan zina, durhaka kepada orang tua dan kejahatan-kejahatan berat lainnya. Kekurangan seperti itu umumnya bisa dimaklumi sebagai bagian dari adat, selama syarat-syarat keagamaan dari nikah dan pengaturan hubungan selanjutnya, seperti soal nafkah dan kewajiban-kewajiban rumah tangga; masih datur secara Islam Sedangkan manifestasi kulturalnya diserahkan kepada adat. Hal ini sudah berjalan beberapa abad dan memang selalu ada perubahan-perubahan tanpa banyak menimbulkan reaksi karena berjalan secara sendiri-sendiri, Pola hubungan ini ditampung dalam al 'adah muhakkamah, sehingga adat istiadat bisa disantuni tanpa mengurangi sahnya perkawinan.

Akan tetapi harus disadari bahwa penyesuaian ajaran Islam dengan kenyataan hidup hanya diperkenankan sepanjang menyangkut sisi budaya. Dalam soal wali nikah, ayah angkat tetap bukan wali nikah untuk anak angkatnya Ketentuan ini adalah norma agama, bukan kebiasaan. Ini jelas berbeda dengan cara penempatan siswa di sekolah-sekolah Timur Tengah. Di sana, siswa laki-laki dan perempuan tingkat SD, SMP dan SMA ditempatkan di ruangan terpisah dan baru boleh disatukan di tingkat perguruan tinggi. Keputusan ini didasarkan atas anggapan bahwa para remaja umumnya kurang memiliki pertimbangan dan sangat dipengaruhi nafsu. Kelemahan-kelemahan ini telah bisa diatasi oleh mereka yang telah mengalami kedewasaan dan kematangan, yaitu pada usia memasuki perguruan tinggi.

Cara ini bukanlah ketentuan agama, tapi logika agama, yaitu campuran hukum agama dan logika. Dari sini bisa muncul adat istiadat, dan adat pengaturan penempatan siswa seperti itu memang lalu mengeras di Timur Tengah. Sebaliknya di Indohesia, ulama melihat dari sudut Iain, yaitu bahwa tidak ada tempat yang lebih aman daripada sekolah, meskipun belum sama sekali memadai. Sehingga para ulama memperbolehkan dimasukinya sekolah, meskipun siswa dan siswi duduk dalam satu kelas (ko edukasi).

Mengembangkan Aplikasi Nash

Karena adanya prinsip-prinsip yang keras dari Hukum Islam, maka adat tidak bisa merubah nash itu sendiri melainkan hanya merubah atau mengembangkan aplikasinya saja, dan memang aplikasi itu akan berubah dengan sendirinya. Misalnya, Nabi tidak pernah menetapkan beras sebagai benda zakat, melainkan gandum. Lalu ulama yang mendefinisikan gandum sebagai qutul balad, makanan pokok. Dan karena definisi itulah, gandum berubah menjadi beras untuk Indonesia.

Kasus lain yang kontemporer dari pengembangan aplikasi nash ini adalah pemahaman ayaf al-Qur'an tentang bolehnya menikah dengan maksimal empat wanita dan kalau tidak bisa menegakkan keadilan, wajib hanya menikah dengan seorang wanita saja (Q.S. 4:3). Pada mulanya keadilan ini diukur dengan keseimbangan jatah giliran menginap dan nafkah. yang berarti hak menambah jumlah istri adalah mutlak di tangan suami. Akan tetapi sekarang sudah terasa perlunya mempertanyakan "mengapa begitu simplistiknya konsep keadilan itu, bagaikan Islam menghargai wanita hanya dengan ukuran-ukuran biologis. Semakin terdengar kebutuhan untuk mengembangkan pemahaman terhadap nash itu menjadi keadilan yang dirasakan oleh obyek dari tindakan poligini (permaduan) itu, di mana laki-laki dan wanita sama-sama didudukkan sebagai subyek hukum. Sebab pelaksanaan poligini saat ini selalu dirasakan oleh kaum wanita sebagai tidak adil, kecuali dalam keadaan yang ekstrim dan langka.

Dengan demikian, jika tadinya wanita hanya menjadi obyek pasif yang tidak ikut menentukan, sehingga secara umum dihukumi menerima permaduan, maka dengan tampilnya wanita sebagai subyek, secara umum mereka dihukun menolak. Dengan rumusan singkat, pemahaman nash itu menjadi "kawini' seorang wanita saja, dan perkawinan kedua dan seterusnya hanya bisa dilaksanakan jika ada keperluan yang bisa disetujui oleh istri". Dan inilah yang telah dirumuskan di dalam Undang-undang Perkawinan Indonesia No. 1 tahun 1974. Tampaklah dalam kasus ini, perubahan pemahaman menjadi sesuatu yang tak terelakkan, dengan melihat bahwa para ulama menerima penyantuman pemahaman seperti itu di dalam Undang-undang.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana mempercepat pengembangan pemahaman nash seperti itu dan agar berjalan lebih sistematik lagi, dengan cakupan yang lebih luas dan argumentasi yang lebih matang. Kalau keinginan ini terlaksana, maka inilah yang dimaksudkan dengan pribumisasi Islam, yaitu pemahaman terhadap nash dikaitkan dengan masalah-masalah di negeri kita.

Sebuah kasus di Mesir pada tahun 1930-an, ketika Dewan Ulama Tertinggi al- Azhar memutuskan bahwa guna menghilangkan selisih yang banyak antara bagian ahli waris wanita dan pria akibat adanya ketentuan ‘’bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian wanita’’, maka digunakan apa yang dinamakan ‘washiyah wajibah’. Konsep washiyah wajibah (wasiat wajib) ini menganggap seakan-akan almarhum telah berwasiat. Jumlah maksimal wasiat yang diperkenankan (sepertiga dari harta peninggalan) diambil terlebih dahulu untuk dibagikan secara merata kepada ahli waris. Barulah sisanya, dua pertiga, dibagi menurut ketentuan nash, yaitu dua berbanding satu untuk laki-laki. Kenyataan bahwa modifikasi-modifikasi seperti itu ditolerir oleh para ulama dan sampai saat ini tetap berlaku menunjukkan vitalitas Islam, artinya adanya kelenturan yang tidak sampai meninggalkan pegangan dasar. Cara aplikasi semacam ini bisa banyak dilakukan dalam fiqh.

Sebagai contoh di dalam  sebuah musyawarah ulama terbatas muncul soal sterilisasi. Pertanyaan mendasar pun muncul tentang pemilik hak menciptakan anak, Tuhankah atau manusia Jawaban yang diberikan adalah bahwa hak menciptakan anak dan meniupkan ruh dalam rahim adalah milik Tuhan, sebagai tanda kekuasaan-Nya. Karena itu semua bentuk intervensi terhadap hak ini, yaitu dalam bentuk menghilangkan kemampuan seorang ibu untuk melahirkan, berarti melanggar wewenang Tuhan. Dengan demikian mafhum mukhalafah (implikasi kebalikannya) adalah diperbolehkanya pembatasan kelahiran dengan cara membuat sterilisasi yang tidak permanen. Dengan demikian pula, melaksanakan vasektomi yang oleh dokter dijamin akan bisa dipulihkan kembali, tanpa mempersoalkan prosentase jaminan itu, hukumnya diperbolehkan. Misalnya dengan pemakaian Cincin Jung yang bisa dilepas kembali. Kepada seoarang ulama sepuh diterangkan bahwa menurut kalangan medis, kemungkinan kepulihan itu baru sekiatar 30 persen.  Ulama itu menjawab bahwa asal pada prinsipnya bisa pulih, maka besar kecilnya kemungkinan itu tidak menjadi soal, terserah kepada kehendak Allah.

Sebuah hadis Nabi memerintahkan umat beliau agar memperbanyak pernikahan dan kelahiran, karena di hari kiamat beliau akan membanggakan mereka di hadapan Nabi-nabi yang lain. Pada mulanya, kata “banyak” dipahami sebagai jumlah, karena itu memang zaman penuh kesulitan dalam memelihara anak. Dengan tingginya angka kematian anak, maka ada kekhawatiran bahwa jumlah umat Islam akan dikalahkan oleh jumlah umat yang lain. Akan tetapi alasan demikian pada saat ini tidak bisa dipertahankan lagi, ketika penonjolan kuantitas sudah tidak dibutuhkan. Jumalah anak yang terlalu banyak justru akan menimbulkan bahaya, ketika kemampuan masyarakat untuk menampung mereka ternyata tidak memadahi. Maka terjadilah perubahan, ukuran-ukuran itu dititik beratkan pada kualitas. Perubahan pemahaman seperti ini membawa kepada rumusan pemahaman nash yang baru, "Kawinlah akan tetapi jangan terlalu banyak anak dan aturlah jumlah keluarga anda".

Konsekuensi lebih jauh dari perubahan pemahaman ini dapat menyangkut soal usia perkawinan. Perintah memperbanyak anak tentulah bermakna pula perintah untuk segera menikah. Apalagi ternyata ada hadis yang memerintahkan para pemuda untuk segera melangsungkan perkawinan agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan amoral. Akan tetapi tinjauan lalu dikembalikan kepada konteks semula, bahwa hadis itu disabdakan pada waktu tingkat kematian bayi sangat tinggi dan angka harapan hidup sangat rendah. Dengan kawin muda, maka kesempatan untuk membesarkan anak lebih lama. Jadi hadis ini sesuai dengan tanggung jawab berkeluarga pada waktu itu. Situasi telah berubah.

Pada saat ini pemuda yang berusia 15 tahun tentu belum mampu memenuhi kebutuhan bagi sebuah perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Situasi lapangan pekerjaan sudah tidak sesederhana dulu, karena saat ini untuk memasuki pasaran kerja memerlukan persyaratan yang kompleks. Dengan demikian, tuntutan kualitas sebagai hasil dari perubahan pemahaman nash menghendaki pula perubahan batas terendah usia perkawinan. Maka Undang-undang Perkawinan pun menetapkan umur 18 tahun untuk laki-laki dan 16 tahuh untuk wanita, sambil tidak menutup kemungkinan bahwa batas usia terendah ini bisa dinaikkan, menurut keperluan. Batas ini ternyata tidak ditentang ulama.

Sejumlah kaidah fiqh pun ikut terlibat. Dalam kasus tersebut jelas telah dipergunakan kaidah dar’ul mafasid muqaddam 'ala jalbil-mashalih (menutup kemungkinan bahaya harus didahulukan sebelum upaya memperoleh kemaslahatan). Memang lebih baik seorang pemuda segera menikah daripada terjerumus kepada perbuatan a-moral. Perkawinan akan membuat dirinya sadar tentang arti hidup. Akan tetapi perkawinan pada usia ini juga mengandung bahaya yang besar, karena penanggung jawab anak hasil perkawinan akan tidak jelas, di saat lingkup tanggung jawab keluarga modern akan semakin kecil. Misalnya tak ada lagi kepala suku atau kepala klan yang mengurusi soal-soal bersama. Bahaya inilah yang harus dicegah terlebih dahulu sebelum upaya menuju kebaikan, yaitu maslahat berkeluarga.

Lebih jauh lagi adalah dalil al-hajah tanzilu manzilah al-dlarurah (ke-butuhan setara dengan keadaan darurat), sedangkan dalil lain berbunyi adl-dlarurah tubihul-mahdhurah (keadaan darurat memungkinkan dihalalkannya dilarang). Dengan demikian, gabungan dari dua dalil ini akan membentuk kesimpulan bahwa hajah (keadaan membutuhkan) bisa menghalalkan yang haram; karena faktor kebutuhan setara dengan keadaan darurat. Musyawarah ulama terbatas tadi menyimpulkan adanya kebutuhan meningkatkan batas usia terendah bagi perkawinan, mencegah kelahiran dini dan secara makro mengatur keseimbangan antara penduduk dengan sumberdaya alam. Yang dibutuhkan bukanlah asal kelangsungan hidup masyarakaf terjamin tapi dengan mengorbankan banyak hal, termasuk soal pendidikan, ketika misalnya semua biaya dicurahkan untuk penyediaan lapangan kerja.

Dengan kata lain, ledakan penduduk menimbulkan hajah. Kalau demikian timbullah pertanyaan tentang wewenang merumuskan hajah tersebut ketika menyangkut soal-soal makro. Ternyata musyawarah terbatas tersebut memutuskan bahwa kebolehan sterilisasi yang bisa dipulihkan kembali bisa diputuskan oleh tim yang terdiri dari para ahli dari berbagai bidang: ahli demografi, ekonomi, fiqh, psikologi dan dokter medis. Rumusan ini jelaslah merupakan perubahan besar dalam konsep-konsep dasar fiqh. Hal-hal seperti ini harus disadari sebagai proses budaya menuju pengembangan implikasi atau konotasi hukum dan nash untuk membentuk hukum baru, suatu kebutuhan untuk menghadapi kemungkinan munculnya pertimbangan-pertimbangan terbaru yang tampak menggugat pemahaman lama.

Dalam soal bank misalnya, tidak kurang dari seorang alim semacam Dr Yusuf Al Qardlawi menempatkan bahwa larangan terhadap riba disebabkan oleh berlebihannya pengembalian hutang (adl'afan mudla'afah) dalam jumlah yang merugikan peminjam. Kerugian ini sampai menutup kemungkinan produktivitas akibat  beban bunga hutang, sebagaimana praktek rentenir. Adapun bunga bank (interest) yang dimaksudkan sebagai biaya administrasi dan sekedar untuk pengembalian modal kepada penanam uang bisa ditolerir selama tidak mengganggu produksi. Dengan kata lain, keuntungan yang diperkirakan dari pengusahaan uang pinjaman itu lebih besar daripada tingkat suku bunga yang harus dibayarkan, sehingga tidak ada unsur eksploitasi.

Pendekatan Sosio-Kultural

Ada sebuah soal yang sangat penting setelah pembicaraan seputar soal pemahaman nash di atas, yaitu pendekatan sosio-kultural. Sosial-budaya adalah perkembangan budaya dalam konteks kemasyarakatan. Saat ini masyarakat Indonesia sedang mengalami transisi dari masyarakat feodal/agraris menuju masyarakat modern. Perkembangan yang terjadi ternyata bersifat dualistik; di satu pihak telah tercapai modernitas, termasuk upaya menciptakan infra-struktur ekonomi, dan perilaku di segaia bidang telah lebih rasional, sampai terkadang dengan mengorbankan norma-norma agama, tetapi di pihak lain perilaku feodal masih dipergunakan sebagai alat untuk mencari akar ke masa lampau. Dalam situasi perkembangan dualistik menuju modernitas (keadaan sarwa-modern) ini, maka hukum Islam akan berfungsi dengan baik apabila ia dikaitkan dengan  perubahan pada struktur masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, sasaran perubahan itu bukanlah pada sistem pemerintahan atau sistem politik, akan tetapi pada sub-sub sistemnya. Misalnya, tanpa mempersoalkan 'sistem' ekonomi Indonesia yang tak jelas bentuknya ini, diambillah langkah-langkah untuk mencari model-model ideal dari pengorganisasian koperasi, suatu bentuk usaha yang ide dasarnya dipercayai bisa menjembatani  antara sistem kapitalis dan sistem sosialis. Misalnya dengan mencobakan bentuk-bentuk usaha bersama yang pada masa lalu sebenarnya-banyak dilakukan. Sementara itu, perubahan politik memang suatu keharusan, tetapi untuk keperluan itu sistem kepartaian yang ada—termasuk hadirnya fraksi ABRI—masih tetap bisa dipergunakan. Persoalannya kemudian bagaimana sub-sub sistem yang ada bisa menjadi demokratis, mandiri dan sebagainya. Misalnya mengusahakan kemandirian Golkar mesti dimulai dengan menyadari kenyataan bahwa ketidak mandirian itu terletak pada dominasi orang-orang birokrasi pemerintahan di dalamnya. Di sini pendekatan sosio-kultural mengambil peranan penting dalam merubah perilaku tanpa merubah bentuk-bentuk lahiriah Iembaga  pemerintahan itu sendiri.

Di antara contoh konkret yang bisa disebut adalah apa yang terjadi dalam tubuh Nahdlatul Ulama (NU). NU yang ada sekarang adalah NU tahun 1926 dengan perangkatnya: Tanfidziyah dan Syuriyah, bahkan lebih keras lagi dengan adanya sistem Mustasyar Akan tetapi sekaligus NU sekarang bukanlah NU yang dulu. Karena di dalam tubuhnya telah berkembang pemikiran-pemikiran makro, cakrawala pandang yang lebih luas, pemikiran yang jauh ke depan dan cara kerja yang lebih administrates. Perubahan-perubahan dalam kultur ini masih dalam konteks kelembagaannya semula. Karena terjadi perubahan pada segi budaya, maka berubah pulalah konteks masyarakatnya. Dengan demikian, untuk konteks Indonesia secara umum, tantangan umat Islam sebenarnya adalah bagaimana mengisi Pancasila. Negara Kesatuan RI dan sistem politiknya dengan wawasan Islam yang secara kultural bisa merubah wawasan hidup orang banyak dengan memperhatikan konteks kelembagaan masyarakat tadi.

Pendekatan sosio-kultural terkadang disalah pahami sebagai hanya bersudut pandang budaya atau politik saja, suatu pandangan yang menyesatkan. Pendekatan politik selalu mempersoalkan segi kelembagaan, Sedangkan pendekatan kultural berbicara tentang perilaku masyarakat dan usaha pencerahan. Kemudian persoalannya mengaitkan lembaga dengan perilaku masyarakat adalah  persoalan mempengaruhi perilaku lembaga. Di sinilah letak peranan dari pendekatan sosio-kultural. Sementara itu kalangan yang tampak menggebu-gebu dengan pendekatan struktural sering terjerumus dalam pembicaraan tentang perilaku budaya suatu lembaga, bukan bagaimana merombaknya. Apalagi perincian yang dikemukakan dalam rangka pendekatan struktural itu ternyata adalah cara-cara sosial budaya. Dus, sebenarnya telah terjadi kerancuan semantik.

Pendekatan sosio-kultural menyangkut kemampuan orang Islam untuk memahami masalah-masalah dasar yang dihadapi bangsa, dan bukan berusaha memaksakan agendanya sendiri. Kalau yang terakhir ini terjadi, maka yang berlangsung sebenarnya hanyalah proses pelarian (eskapisme). Umat Islam menuntut syarat-syarat yang terlalu idealistik untuk menjadi muslim yang baik. Lalu tidak diakuilah kemusliman orang yang tidak mampu memenuhi syarat-syarat itu, seperti orang-orang yang baru bisa melaksanakan ibadah haji dan zakat sementara belum mampu melaksanakan shalat dan puasa dengan baik. Kecenderungan  formalisasi ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat dan Islamisasi dalam bentuk manifestasi simbolik ini jelas tidak menguntungkan karena hanya akan menimbulkan kekeringan substitusi. Karena itu patut diusulkan agar terlebih dahulu Islam menekankan pembicaraan tentaing keadilan, demokrasi dan persamaan. Dengan demikian, peran umat Islam dalam kehidupan berbangsa ini akan lebih efektif dan perilaku mereka akan lebih demokratis.

Weltanschauung Islam

Ajaran Islam bisa dibedakan antara yang merupakan nilai dasar dan kerangka operasionalisasinya. Nilai dasar adalah nilai-nilai yang mendasari kehidupan masyarakat, yang intinya adalah (menurut Dr. Muhammad Abu Zahrah dan diperkuat oleh ahli-ahli lain) keadilan, persamaan dan demokrasi (syura). Prinsip operasionalisasi nilai-nilai dasar ini sudah dirumuskan dalam kaidah fiqh 'tasharruful imam 'ala ra 'iyyatihi manuthun bil mashlahah' (tindakan pemegang kekuasaan rakyat ditentukan oleh kemaslahatan dan kesejahteraan mereka). Dengan bahasa sekarang, harus dijunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, keadilan sosial dan persamaan di muka undang-undang. Jadi Weltanschauung Islam sudah jelas, yaitu bahwa Islam mengakomodasi kenyataan-kenyataan yang ada sepanjang membantu atau mendukung kemaslahatan rakyat. Prinsip ini harus mewarnai segala wujud, baik bentuk kelembagaan maupun produk  hukum.

Andaikan telah terjadi kesepakatan (sekurang-kurangnya oleh mayoritas) tentang Weltanschauung Islam, niscaya pekerjaan telah selesai. Sayangnya, kesepakatan ini belum pernah terjadi, sebab orang Islam baru pada tahap membuat komponen-komponen Weltanschauungs Islam sendiri. Proses yang terbalik ini menyebabkan kesalahan dalam penyusunan skala prioritas kepedulian. Pada ujungnya, muncullah keruwetan-keruwetan seperti dalam soal ada tidaknya negara Islam, masyarakat bersyariat ataupun masyarakat berhukum sekular, bahkan masih ditambah lagi dengan soal-soal kecil seperti apakah sebuah Undang- undang Pendidikan Nasional harus menyebutkan pendidikan agama dalam pasal-pasalnya ataukah tidak. Upaya sejumlah intelektual muslim, seperti Syaikh Muhammad Abu Zahrah, Syaikh Yusuf Qardlawi dan intelektual lainnya untuk menyusun prioritas yang benar, ternyata tidak mendapatkan sambutan, karena kaum muslimin sedang mengalami krisis identitas yang ditandai oleh kegairahan mempersoalkan manifestasi simbolik dari Islam. Identitas diri mesti tampil secara visual. Inilah yang mempakan sebab mengapa umat Islam sibuk dengan masalah-masalah semu atau hanya bersifat pinggiran (periferal). 

Apa yang disebut dengan islamisasi pada umumnya barulah pada arabisasi budaya, yaitu semakin banyaknya dipakai terminologi Arab yang berasal dari nash. Sebutan 'saudara-saudara', 'kelompok' atau 'kolega' diganti dengan 'ikhwan'. Istilah 'sembahyang' yang telah berabad-abad dipakai di negeri ini yang sebenarnya telah berkonotasi Islam, walaupun kata itu sendiri berasal dari 'nyembah Sang Hyang', diganti dengan 'shalat', sambil berpendirian bahwa sembahyang bukanlah shalat. Dan 'langgar' pun dirubah menjadi 'mushalla'. Hal-hal yang bersifat 'embel-embel’ malahan menjadi perhatian pokok. Kecenderungan ini akan berlanjut terus selama proses identifikasi diri kaum muslimin belum terselesaikan dengan baik.

Di hadapan itu semua tampak ada semacam quasi weltanschauung (syibh nadha-riyyah ‘anil haryah), yang lalu menjadi ideologi semu. Misalnya munculnya ideologi tertentu. Padahal ujung dari ungkapan ‘Islam sebagai alternatif’ yang seakan merupakan manifestasi dari suatu ideologi tertentu. Padahal ujung dari ungkapan ini juga masih mempersilahkan masing-masing negara untuk menentukan corak ideologinya sendiri. 

Dengan sikap  demikian, sebenarnya yang ditawarkan bukanlah alternatif, karena toh tetap berpendirian bahwa tidak ada alternatif yang universal. Terus terang satu-satunya penulis yang secara konsisten tetap mendambakan Islam sebagai alternatif adalah Abul A’la al Maududi. Semua ahli lain, bahkan Abul Hasan An Nadawi apalagi Sayyid Quthb, telah merubah pendirian mereka. Terlihat jelas pula bahwa jawaban-jawaban yang diberikan, baik oleh Khomeini maupun Ziaul-Haq, masih bersifat semu. Idealisme mereka begitu tinggi, sehingga tidak bisa mendarat dalam kehidupan; gagal menemukan prinsip-prinsip operasional dari nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat. Seringakali percobaan-percobaan untuk keperluan itu berujung pada bentuk-bentuk kekuasaan Imam. Padahal prinsip-prinsip operasional itu semestinya senafas dengan yang telah disebutkan, yaitu ‘tasharruful-imam ‘ala raiyatih manuthun bil-mashlahah’, ‘laa dlarara wa laa dlirar’ (tidak dibenarkan terjadinya segala bentuk perbuatan yang merugikan)  dan sebagainya.

Selama problem krisis identitas kaum muslimin belum terpecahkan, maka langkah-langkah belum bisa diambil untuk membentuk Weltanschauung Islam.  Dan selama masih dalam keadaan demikian, yang ada barulah weltanschauung Islam yang semu dan baru pada tahap semangat keislaman saja atau sekadar slogan-slogan islami kosong. Jalan yang terbaik adalah melakukan upaya rekonstruksi hukum agama secara parsial sesuai dengan kebutuhan atau bersifat ad-hock sejalan dengan situasi ad-hock yang tengah berlangsung. Tentu saja tawaran ini datang dari cara pandang sarwa-fiqh. Fiqh adalah alat yang paling efektif untuk mengatur kultur umat Islam dan bisa dikatakan sebagai kunci kemajuan atau kemunduran mereka.

Tiga pilar dasar; keadilan, persamaan, dan demokrasi (weltanschauung) itu diejawantahkan kedalam sikap hidup yang mengutamakan Islam, kebangsaan dan kemanusiaan. Prinsip operasional ‘tasharruful imam ‘ala ra’iyyatihi manuthun bil-mashlahah’ dirinci dalam sub-sub prinsip hingga menjadi kerangka operasioanal dari Weltanschauung Islam tersebut. Di sinilah kultur Islam hendaknya diisikan.

Agenda Prioritas

Apa yang harus dikerjakan pertama kali adalah menciptakan kesadaran masyarakat tentang apa yang harus dilakukan oleh Islam. Dari sini kemudian tersedia lahan bagi masuknya pendekatan sosiokultural yang sifatnya mampu menampung kebutuhan-kebutuhan pengembangan dan perubahan. Tapi kerja ini tidak bisa begitu saja dilakukan. Dengan kata lain, betapapun pentingnya perubahan-perubahan formalistik hukum fiqh, ternyata masyarakat tidak menunggu rumusan-rumusan formal itu dalam menentukan apa yang hendak mereka lakukan. Jika demikian, seharusnya masyarakat dirangsang untuk tidak terlalu memikirkan manifestasi simbolik dari Islam dalam kehidupan, akan tetapi lebih mementingkan esensinya. 

Hal ini berarti penciptaan Weltanschauung dengan pembinaan atau pembentukan tiga nilai dasar tadi, lalu mencari prinsip operasionalisasinya dan penjabaran prinsip itu ke dalam kerangka operasionalisasi, dan baru sesudah itu prioritas lainnya akan muncul dengan sendirinya. Inti persoalannya adalah membangun etika masyarakat yang baru. Hubungan yang lebih egaliter, kebebasan berpendapat dan ketundukan kepada hukum adalah inti keadilan, yang akan membentuk perilaku masyarakat secara berangsur-angsur menuju budaya baru. Prioritas ini dibarengi dengan prioritas transformasi budaya-budaya yang ada, seperti penertiban kehidupan koperasi dan budaya politik. Budaya politik orang Jawa yang pasif (menunggu dawuh dari atas) harus diubah menjadi budaya kreatif yang serba berinisiatif. Ini penting sekali, karena Pancasila sendiri masih dalam taraf mencari bentuk atau  masukan, untuk mengoperasionalkan nilai-nilai dasar bangsa. Di sini Islam bisa masuk tanpa perlu formalisasi, tetapi lebih dengan membawa Weltanschauung yang khas dari dirinya.

Tidak perlu ada kekhawatiran bahwa dengan kesediaan meninggalkan formalitas itu Islam akan larut dan kalah. Karena, meskipun nilai-nilai keadilan, persamaan dan demokrasi sebenarnya bukan hanya milik Islam tetapi juga adalah milik dari ke-manusiaan, tetapi wawasan, lingkup, watak, sasaran dan tujuannya tetap berbeda. Perbedaan ini segera bisa dikenali manakala rincian dan nilai-nilai dasar itu diungkap kembali dari perbendaharaan keilmuan Islam yang sangat kaya itu. 

Dalam soal keadilan misalnya, Islam mengenal apa yang dinamakan al-kulliyyat al-khams (lima jaminan dasar); jaminan atas keselamatan fisik/pribadi, jaminan atas keselamatan keyakinan agama, jaminan atas kesucian keluarga, jaminan atas keselamatan hak milik dan jaminan atas keselamatan profesi. Di luar Islam tentu saja terdapat juga konsep tentang jaminan-jaminan dasar seperti ini, akan tetapi kuantitas dan kualitasnya pasti berbeda. Dalam bidang ekonomi akan terlihat perbedaan nyata antara Islam dengan Kristen. Seorang muslim yang baik dengan sendirinya adalah anti kapitalisme karena salah satu kewajiban yang harus ditunaikannya yaitu zakat pada hakekatnya memang bersifat anti-kapitalistik. Prinsip zakat adalah bahwa di dalam harta yang dimiliki seseorang, terdapat sebagian yang bukan miliknya sendiri. Terlepas dan soal besar dan kecilnya, tetapi zakat mengisyaratkan prinsip membersihkan harta dan anti penumpukan harta serta kebebasan individu yang berlebihan.

Begitu pun dalam bidang-bidang lain, Islam tetap memiliki kekhasannya. Bahwa ia bisa dikembangkan menjadi sistem alternatif adalah soal lain. Dengan  melihat kenyataan bahwa Islam tidak sistemik, maka agaknya kemungkinan Itu tak ada. Sebab Islam 'hanya' mengandung wawasan-wawasan yang bisa diterapkan pada sistem apa pun, kecuali sistem thaghut (tiranik), yaitu sistem yang bertentangan dengan unsur-unsur utama Weltanschauung Islam sendiri yaitu persamaan, keadilan dan demokrasi.

Jembatan Baru

Salah satu persoalan yang sangat perlu pemecahan adalah keterpisahan antara dua komponen dalam sistem keyakinan Islam yaitu keyakinan akan keimanan yang sangat pribadi, sebagaimana yang tercantum dalam Rukum Iman dan dimensi sosialnya sebagaimana tercantum dalam Rukun Islam. Pada dimensi individu ukuran keimanan bersifat sangat pribadi dan merupakan urusan seseorang dengan Allah sendiri (hablun minallah). Sedang pada dimensi sosialnya  syahadat yang tampak bersifat sangat pribadi itu ternyata berwawasan sosial, arena pengucapannya harus dilakukan di muka orang banyak, seperti dalam persaksian perkawinan. Apalagi tentang Rukun Islam yang lain. Shalat, apalagi berjamaah, berfungsi mencegah perbuatan keji dan munkar, yang berarti berorientasi menjaga ketertiban masyarakat. Sementara zakat telah jelas sebagai ibadah sosial, puasa adalah keprihatinan sosial dan ibadah haji adalah saat berkumpulnya kaum muslimin dari segala penjuru dengan berbaju ihram yang sama tanpa memandang pangkat dan kedudukan.

Persoalannya kini adalah bagaimana dimensi pribadi ini bisa diterjemahkan secara sosial. Karena di dalam Islam ternyata mungkin untuk menjadi mukmin yang baik dan sekaligus menjadi makhluk asosial dan sebaliknya bisa terbentuk pula sikap hidup yang begitu sosial tetapi tanpa keimanan. Usaha menjembatani kedua bentuk keberagamaan yang ekstrem ini adalah sebuah keharusan, sedangkan al-Qur'an telah memberikan petunjuknya (Q.S. 2:177). Ayat ini menerangkan bahwa struktur masyarakat yang adil harus ditandai dengan perhatian yang cukup terhadap kesejahteraan orang-orang yang menderita dan pengerahan dana untuk membela kaum lemah. Secara epistemologis, konsep ini belum pernah dirumuskan dan disepakati sebagai soal teologi, melainkan dianggap sebagai soal politik.

Dengan demikian yang masih diperlukan adalah, pengembangan akidah Islamiyyah yang mempunyai komponen rukun iman dan sekaligus rukun islam dalam bentuk yang terjembatani. Usaha menjembatani ini mempakan pekerjaan besar yang harus ditempuh melalui dialog dengan semua pihak. Apa yang ada tetap dipertahankan tetapi mesti ditambah dan diperjelas dengan wawasan-wawasan baru. Dengan kata lain semua kelompok masyarakat bertanggung jawab terhadap proses pribumisasi Islam dalam arti mengokohkan kembali akar budaya kita, dengan tetap berusaha menciptakan masyarakat yang taat beragama. [FM]

Tulisan ini disusun dari wawancara lisan Abdul Mun’im Saleh dengan Gus Dur, dimuat di Islam Indonesia Menatap Masa Depan, (Jakarta: P3M, 1989). Bisa juga dibaca di Buku Pergulatan Negara, Agama dan Kebudayaan, Depok: Desantara, 2001.