Selasa, 13 Agustus 2019

Dakwah untuk Kaum Dlu'afa

KH. MA. Sahal Mahfudh

Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

Dalam mengatasi kemiskinan, dakwah setidaknya bisa ditempuh melalui dua jalan. Pertama, memberi motivasi kepada kaum muslimin yang mampu untuk menumbuhkan solidaritas sosial. Akhir-akhir ini, di kalangan umat Islam, ada kecenderungan solidaritas sosial menurun. Kedua, yang paling mendasar dan mendesak adalah dakwah dalam bentuk aksi-aksi nyata dan program-program yang langsung menyentuh kebutuhan. Ini sering disebut orang dengan dakwah bil hal.

Dakwah dalam bentuk yang kedua ini, sebenarnya sudah banyak dilaksanakan kelompok-kelompok Islam, namun masih sporadis dan tidak dilembagakan, sehingga menimbulkan efek kurang baik, misalnya dalam mengumpulkan dan membagikan zakat. Akibatnya lalu, fakir miskin yang menerima zakat cenderung menjadi orang yang thama' (dependen). Itu hanya karena teknis pembagian zakat yang tidak dikelola dengan baik. Dalam hal ini ada beberapa pesantren yang sudah mencoba melembagakan atau mengatasi masalah itu.

Pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini seperti disebutkan di atas adalah pendekatan basic need approach (pendekatan kebutuhan dasar). Tentu saja dalam hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan menggeneralisasi. Kita harus membagi masyarakat miskin menjadi beberapa kelompok dengan melihat kenyataan yang berkembang dalam lingkungan masyarakat miskin itu sendiri. Apa kekurangan mereka? Apa yang menyebabkan mereka miskin? Bisa jadi mereka miskin karena kebodohan atau keterbelakangan. Dalam hal ini kita harus berusaha agar mereka dapat maju, tidak bodoh lagi. Bisa juga karena kurangnya sarana, sehingga mereka menjadi miskin atau bodoh. Untuk mengatasinya, adalah dengan cara melengkapi sarana tersebut.

Karena gerakan yang sporadis dan tidak dikelola dengan baik, akhirnya fakir miskin cenderung menjadi orang thama’. Maksud saya, pengembangan masyarakat miskin tidak begitu caranya. Kita jangan memberi ‘ikan’ terus menerus, tapi harus memberi kailnya. Tetapi dengan memberi kail saja tentu tidak cukup, karena mereka juga harus diberitahu, cara mengail yang baik, lahan yang baik dan bagaimana ia dapat menggunakan kail untuk mendapatkan ikan.

Berarti mereka tidak hanya cukup dengan diberi modal, tetapi mereka juga harus diberi keterampilan. Inilah yang saya maksudkan dengan pendekatan itu. Masalah yang dihadapinya, keterbelakangan atau kebodohan harus diatasi dengan memberikan keterampilan, dan baru kemudian modal. Ini juga belum bisa meyakinkan sepenuhnya, sepanjang belum ada uji coba.
Kadang-kadang, masyarakat miskin di kampung lebih menyukai hal yang paling praktis, maunya mencukupi tapi juga mudah dan praktis. Untuk itu di samping kita memberi keterampilan dan modal, kita harus meyakinkan atau memberikan motivasi hingga fakir miskin itu memiliki kemauan berusaha dan tidak hanya menanti dan boros.

***

Menurut pandangan Islam, secara formal zakat yang diberikan langsung oleh muzakki (pembayar zakat), idak melalui imam yang dalam hal ini adalah pemerintah, harus dibayarkan dalam bentuk harta zakat itu, tidak boleh ditukar dengan bentuk yang lain. Zakat langsung harus dalam bentuk mal. Dan harta itu bisa dijadikan modal.

Sebaliknya menurut apa yang saya ketahui dari petunjuk-petunjuk dalam fiqih, zakat yang dikelola pemerintah justru dibayarkan bukan dalam bentuk uang. Kalau si mustahiq (orang yang berhak menerima zakat) punya keterampilan menjahit, maka berilah mesin jahit. Kalau keterampilannya hanya mampu mengemudikan becak, berilah becak. Tetapi itu sebenarnya bisa diatur. Saya sudah mencobanya.

Ada tiga desa yang saya coba dengan memberikan motivasi kepada masyarakat desa itu. Kemudian, zakat di desa itu dilembagakan. Salah satu di antaranya dilembagakan dalam bentuk koperasi. Panitia (bukan amil) bertugas hanya sekadar mengumpulkan zakat dan mengatur pembagiannya. Hasilnya tidak langsung dibagikan dalam bentuk uang, tetapi diatur demikian rupa supaya tidak bertentangan dengan agama. Mustahiq diserahi zakat berupa uang, tetapi kemudian ditarik kembali sebagai tabungannya untuk keperluan pengumpulan modal.

Dengan cara ini, mereka menciptakan pekerjaan dengan modal yang dikumpulkan dari harta zakat. Ternyata berhasil. Meskipun kita tidak bisa melenyapkan atau menghapuskan kemiskinan sama sekali, paling tidak kita telah berhasil menguranginya.

Pernah suatu kali, saya mencobanya terhadap seorang pengemudi becak di kota Pati. Saya lihat dia memang tekun mangkal di pasar untuk bekerja sebagai tukang becak. Pada saat kesempatan pembagian zakat tiba, saya zakati dia. Hasil zakat bulan Syawal itu, berupa zakat mal, zakat fitrah dan infaq, dikumpulkan dan saya salurkan dengan membelikan untuknya, sebuah becak. Sebelumnya dia hanya pengemudi becak milik orang non-pribumi. Namun sekarang dia telah memiliki dua buah becak.

Usahanya ini berkembang, dan sehari-harinya ia tidak harus mengemudikan becak dengan mengejar target setoran. Dengan mengemudikan becak hingga jam tiga sore, hasilnya sudah cukup untuk makan dan menjaga kesehatan. Setelah itu ia bisa kumpul-kumpul mengikuti pengajian. Dengan cara ini, meskipun dia tidak menjadi kaya, tetapi jelas ada perubahan sosial.

Untuk lebih jelasnya, apa yang saya kembangkan di tiga desa itu adalah sebagai berikut. Zakat dari pihak muzakki diberikan kepada panitia, yang kebetulan salah seorang atau beberapa di antaranya memang ada yang pantas menerima zakat (mustahiq). Pembagiannya diatur sedemikian rupa, sehingga apa yang diterimanya itu dijadikan modal. Kepentingan-kepentingan sosial lainnya, seperti keperluan lembaga, tentu saja juga diberikan bagiannya.

Untuk lebih menyebar luaskan gagasan seperti itu, tentu saja lembaga-lembaga sosial keagamann dapat mengambil peran. Kalau kita berbicara mengenai peran para ulama dalam hal pembangunan dan khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan ini, mereka dapat berperan sebagai inisiator, bisa pula sebagai motivator dan sekaligus bisa menjadi fasilitator, tergantung kemampuan dan kenyataan lingkungan di daerahnya masing-masing.

Dalam hal ini saya tidak membicarakan peranan Majelis Ulama, tetapi ulama. Sedangkan bagi MUI sendiri, menurut hasil Munas ketiga, masalah itu sudah dibicarakan. Keputusan Majelis Ulama menyinggung masalah-masalah yang berkenaan dengan kemiskinan, kebodahan dan sebagainya. Lalu tugas majelis adalah koordinasi di antara ormas-ormas Islam yang mempunyai lapangan dan basis.

Kini, masalahnya adalah bagaimana Majelis Ulama mampu dengan kredibilitas yang dimiliki, mengatasi perbedaan-perbedaan yang berkembang di masing-masing ormas Islam. Tentu saja hal itu tidak sulit dilakukan. Namun, apa yang sebenarnya menjadi masalah, saya sendiri tidak tahu, karena tidak terlibat dalam Majelis Ulama Pusat.

***

Sudah jelas, bahwa ajaran Islam tidak menghendaki kemiskinan. Berbagai macam komponen ajaran Islam sendiri menunjang pernyataan itu. Namun harus diakui, hingga sekarang masalah itu belum mendapat perhatian serius dari kaum muslimin. Menurut ajaran Islam, memberi nafkah kepada golongan fakir miskin adalah kewajiban kaum muslimin yang mempunyai kemampuan, dan itu memang relatif. Ajaran seperti itu belum pernah disinggung, apalagi dijabarkan, dan bahkan hal itu kurang disadari.

Berkenaan dengan infaq, kalau ada keinginan untuk melembangakannya, kita harus mampu menginventarisasi, paling tidak menyensus ekonomi kaum muslimin. Sehingga, kita mempunyai data, siapa yang disebut mampu dan siapa pula yang tidak mampu. Terhadap yang mampu, dikenakan kewajiban memberikan nafkah bagi orang yang tidak mampu, sesuai dengan ajaran fiqih. Tetapi hingga sekarang kita tidak mempunyai bait al-mal yang teratur. Bait al-mal-nya saja belum ada, apalagi teratur. Jadi di luar zakat dan sedekah, masih ada kewajiban umat Islam yang mampu, hukumnya wajib bagi orang-orang muslim yang mampu untuk memberi rafkah kepada fakir miskin, dalam keadaan tidak adanya bait al-mal al-muntadhim (yang teratur). Inilah jalan Islam.

Kewajiban zakat itu, persuasif atau tidak, ini juga masalah, karena kecenderungan turunnya solidaritas sosial (takaful al-ijtima'i) di kalangan umat Islam. Tetapi menurut pandangan saya, gagasan yang terakhir ini sangat mungkin dilakukan. Sekarang organisasi-organisasi Islam banyak memiliki ahli dalam bidang penelitian. Kita tinggal menambah dengan baberapa spesialis lainnya yang juga banyak dimiliki umat Islam, bagaimana mengadakan sensus ekonomi dan bagaimana desain ekonomi untuk menentukan si Polan ini miskin dan si Polan itu mampu. Apakah yang mampu sudah memenuhi kewajiban? Apakah dibayarkan langsung atau tiidak? Sekarang sudah saatnya kita membicarkan masalah konsep tersebut.

Kalau kita tetap menginginkan pola ekonomi itu, ini tidak terlepas dari. Undang-undang Dasar dan Pancasila, di mana pasal 33 menyebutkan bahwa ekonomi (melalui koperasi) adalah usaha bersama dan kekeluargaan. Tentu saja perlu dijabarkan dalam bentuk peraturan-peraturan koperasi. Bahwa koperasi harus berkembang, tidak bisa ditolak. Nah sekarang, sebenarnya kita harus terpanggil untuk mempertanyakan konsepnya bagaimana? Bagaimana koperasi menurut Islam?

Belum seorang pun membicarakan konsep koperasi menurut Islam. tetapi sudah 'keburu', lembaga-lembaga Islam mendirikan koperasi, sesuai dengan aturan dari luar. Mereka menggunakan anggaran dasar sedemmian rupa. Tetapi praktek-praktek koperasi yang dijalankan kelompok-kelompok Islam, tidak pernah dipersoalakan apakah sesuai dengan mu'amalah yang harus kita patuhi? Sesuaikah dengan ajaran Islam? Ini belum pernah dijabarkan.

Masalahnya adalah karena kita belum membuat konsep. Saya sendiri belum mempunyai suatu konsep tertulis dan matang, tetapi pikiran-pikiran seperti di atas sudah lama muncul dan saya lontarkan di forum-forum tertentu, terutama di kalangan NU, setelah muktamar (1984). Terkadang dengan terlalu berani saya munculkan di forum-forum Syuriyah NU; Sekarang ini kita perlu mengurangi pembicaraan tentang masalah-masalah yang hanya menjawab halal dan haram! Ini bukan berarti kita tidak menyetujuinya.

Kalau kita sudah menyetujuinya sebagai yang halal, kita juga harus membicarkan pendekatan konseptualnya untuk umat. Kalau haram, kita diharuskan membicarakan bagaimana pemecahannya agar umat tidak menyimpang dari nilai-nilai Islam. Untuk itu perlu konsep. Konsep seperti apa? Kalau kansep itu bersifat individual tentu tidak mungkin diterapkan secara massal, sebelum diterima umum.

Uji coba yang sedang saya kembangkan belum sepenuhnya berupa koperasi. Saya masih membatasinya pada usaha bersama (UB). Sebab, saya telah mencoba membuat proposal untuk mengadakan diskusi mengenai pembangunan koperasi dalam bentuk qiradl. Tetapi hingga sekarang proposal itu belum ada yang setuju, sehingga dengan demikian saya belum bisa menerapkan koperasi sesuai dengan konsep yang sudah matang.

Keinginan saya, kalau ini bisa, hasil diskusi itu bisa dibukukan dan akan bermanfaat bagi anggota masyarakat yang membutuhkannya. Sekarang kita harus dapat menyusun konsep-konsep aktual. Masyarakat memang menerima bentuk koperasi. Namun apakah itu syirkah atau qiradl, itu soal lain. Tetapi akan ngawur saja, kalau bekerja tanpa memiliki konsep yang jelas. Kelompok-kelompok cendekiawan muslim dari berbagai sangat dibutuhkan keterlibatannya, karena itu tentu saja tidak bisa dengan biaya dan upaya individual.

Meskinya, gagasan itu tumbuh dari ormas-ormas Islam. Mengharapkan terjadinya pertumbuhan secara alami, akan sulit terjadi. Barangkali dalam hal ini, MUI bekepentingan berperan sebagai inisiator, untuk menumbuhkan gagasan itu dan melemparkannya kepada ormas Islam yang ada. Kalau perlu, bahkan mengeormas tersebut hingga mempunyai gagasan serupa. Kumpulkan cendekiawan-cendekiawan berdasarkan kelompok tertentu. Tetapi pertemuan itu tentu saja tidak berakhir begitu saja. Pertemuan itu harus diakhiri dengan perumusan suatu keputusan yang konseptual dan utuh.

Hasil seminar yang pernah kita lakukan, selalu tidak diikuti dengan implementasi. Hal itu bisa jadi karena konsep seminar berorientasi pada ilmu pengetahuan bukan beroritentasi pada strategi. Kita harus membedakan antara konsep yang berorientasi pada ilmu dan konsep yang berorientasi pada strategi. Namun konsep apapun harus dirumuskan dan implementabel.

Berkenaan dengan gagasan mewujudkan lembaga bait al-mal al-muntadhim, saya berpendapat, lembaga itu adalah wewenang pemerintah. Dalam hal ini dana yang dapat dijadikan sumber adalah infaq dan shadaqah bisa pula ghanimah (harta rampasan perang). Namun masalah yang akan muncul kemudian adalah masaIah manajemen.

Yang terpenting adalah, soal kesamaan wawasan. Potensi umat Islam secara kuantitatif dan kualitatif dapat mendukung dan mengatasi masalah di atas. Saya melihat kenyataan itu. Di Jawa Tengah, kelompok pengusaha menengah muslim sangat banyak, bahkan ada di antaranya yang dapat dikategorikan sebagai kelompok atas. Jelas mereka mampu, tetapi wawasan dan kecenderungan belum ada titik singgung di antara kita. Titik temu itu perlu diusahakan. Tetapi siapa yang harus memprakarsai?

***

Masalah kemiskinan sangat terkait dengan masalah lingkungan. Sebelum berbicara soal lingkungan menurut konsepsi Islam, lebih dahulu harus diklasifikasi masalah lingkungan dari segi fisik dan non-fisik. Dari segi non-fisik, ajaran Islam memang tidak menghendaki terjadinya kerusakan. Katakanlah kerusakan moral, tidak dikehendaki Islam.

Saya melihat, kaum muslimin sekarang ini sedang dihadapkan pada tantangan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi telah mengiring masyarakat dari orientasi pada nilai-nilai Islam kepada orientasi pada nilai-nilai ekonomi. Ini berbahaya. Dewasa ini setiap kegiatan akan diperhitungkan sesuai dengan untung-rugi berdasarkan nilai ekonomi. Perbuatan apa pun dilakukan, tanpa memperhitungkan resikonya terhadap moral masyarakat, tapi didasarkan pada pertimbangan untung rugi secara ekonomi.

Berkenaan dengan lingkungan fisik, kita harus kembali kepada manusia untuk menggunakan dan memanfaatkan apa yang ada di alam ini, disertai upaya melestarikan lingkungan hidup. Sudah baran tentu, kalau manusia tidak memanfaatkannya, itu adalah mubazir dan bisa mencelakakan. Intinya bahwa penggunaan alam harus harus didasarkan pada manfaat dan maslahat.

Menurut ajaran Islam, kebutuhan dapat dibagi menjadi; pertama yang bersifat dlaruri (primer) atau sifat haji (mendasar) dan kedua yang bersifat sekunder. Manfaat dan maslahat memang sulit diukur, tetapi itu bisa dirasakan dan dilihat. Semuanya harus diarahkan pada kepentingan hidup, kepentingan bersama, kepentingan agama dan lain-lain. Tidak perlu membagi-baginya menurut kepentingan ukhrawi, kepentingan moral atau akhlak, kepentingan dunia dan lain sebagainya, karena tentu saja kepentingan ukhrawi tidak mungkin tanpa adanya kepentingan-kepentingan duniawi.

Selama ini majelis-majelis taklim, nampaknya belum menyentuh masalah-masalah seperti itu, belum menyentuh masalah-masalah riil dalam masyarakat. Masih berkisar pada masalah moral atau akhlak. Namun para ulama, saya kira tidak bisa disalahkan, karena antara ulama dan umara yang berwenang masih sering terjadi miskomunikasi. Masalah yang timbul seharusnya diinformasikan kepada para ulama. Kalau dalam masalah lingkungan, ulama masih bersikap statis, itu 1ebih disebabkan karena ketidaktahuan.

Belum adanya partisipasi mereka dalam hal ini, karena mereka tidak banyak mengelola masalah lingkungan. Itu sebabnya mereka masih terbatas pada masalah-masalah moral. Kalau mereka tahu, tanpa perlu diimbau, mereka akan berpartisipasi. Untuk itu komunikasi dan informasi masalah ini perlu digalakkan, karena masalahnya memang terletak di sana.

***

Sudah jelas, Islam mendorong orang untuk bekerja. Ada hadits yang mengatakan, "Asyaddu al-naas 'azaban yauma al-qiyamah al-maghfiy al-bathil" (Siksaan paling berat pada hari kiamat, adalah bagi orang yang hanya mau dicukupi orang lain dan hidup menganggur). Al-Qur'an juga menyebutkan, "Apabila kamu telah selesai menunaikan shalat Jum'at, menyebarlah untuk mencari rezki Tuhanmu”.

Ada banyak hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. Faktor pendidikan yang rendah, keterampilan kurang memadai, di samping kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja terbatas. Anak-anak sekarang hanya menunggu pekerjaan, bukan mencari dan menciptakan pekerjaan. Yang saya maksudkan menunggu pekerjaan, adalah mencari pekerjaan pada lapangan kerja yang sudah mapan dan jelas. Sedangkan mencari kerja, adalah orang tidak hanya terfokus pada satu sasaran pekerjaan, namun berusaha secara kreatif menciptakan lapangan kerja.

Dalam mengatasi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, imbauan saya kepada kelompok muda adalah, jangan cepat putus asa. Sebab dengan putus asa, kreativitas mandeg. Bagaimana kecilnya kreativitas itu, ia akan selalu tumbuh dan berkembang. [FM]


Tulisan ini pernah dimuat dalam majalah Mimbar Ulama. Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS), dengan judul yang sudah diubah, “Dakwah untuk Kaum Dlu’afa”.



Dasar Hukum KB

Keluarga Berencana

Pertanyaan:

Assalamualaikum,sebelumnya saya ucapkan terimakasih, saya ingin menanyakan bagaimanakah hukumnya ikut KB? Wa’alaikum salam wr. wb.

Muhammad Masruhin, Jl S. Parman 150 Kabupaten Jember

Jawaban:

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmati Allah swt. bahwa KB merupakan salah satu program pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan kata lain program KB merupakan program perencanaan jumlah keluarga yang bisa dilakukan dengan alat-alat kontrasepsi seperti kondom dan spiral. 

Secara fiqhiyah, pada dasarnya KB diqiyaskan dengan apa yang dinamakan ‘azl yaitu mengeluarkan air mani di luar vagina. Pada zaman dulu, ‘azl dijadikan sarana untuk mencegah kehamilan. 

Sedangkan KB juga sama-sama untuk mencegah kehamilan, bedanya ‘azl tanpa alat sedangkan KB dengan alat bantu seperti kondom dan spiral. Dan keduanya dipertemukan karena sama-sama untuk mencegah kehamilan, dan sama sekali tidak memutuskan kehamilan. 

Berangkat dari penjelasan ini, maka ketika membahas KB terlebih dahulu yang harus diketahui adalah bagaimana hukumnya ‘azl. Dan jika sudah diketahui kedudukan hukum ‘azl maka kita tinggal menyamakan hukumnya saja.

Terdapat hadits yang memperbolehkan ‘azl, diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir ra:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَنْهَنَا--رواه مسلم

“Dari Jabir ia berkata, kita melakukan ‘azl pada masa Rasulullah saw kemudian hal itu sampai kepada Nabi saw tetapi beliau tidak melarang kami” (H.R. Muslim)

Namun ada juga hadits yang melarang ‘azl, di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan Judamah binti Wahb:

عَنْ جُدَامَةَ بِنْتِ وَهْبٍ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنْ الْغِيلَةِ فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ الْعَزْلِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ --رواه مسلم

“Dari Judamah bin Wahb saudara perempuan ‘Ukkasyah ia berkata, saya hadir pada saat Rasulullah saw bersama orang-orang, beliau berkata, sungguh aku ingin melarang ghilah (menggauli istri pada masa menyusui)kemudian aku memperhatikan orang-orang romawi dan parsi ternyata mereka melakukan ghilah tetapi sama sekali tidak membahayakan anak-anak mereka. Kemudian mereka bertanya tentang ‘azl, lantas Rasulullah saw berkata, itu adalah pembunuhan yang terselubung”. (HR. Muslim)

Menanggapi dua hadits yang seakan saling bertentangan tersebut, maka Imam Nawawi mengajukan jalan tengah dengan cara mengkompromikan keduanya. Menurutnya, hadits yang melarang ‘azl harus dipahami bahwa larangan tersebut adalah sebatas makruh tanzih atau diperbolehkan, sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl menunjukkan ketidakharamannya ‘azl. Tetapi ketidak haraman ini tidak menafikan kemakruhan ‘azl.

ثُمَّ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَعَ غَيْرِهَا يُجْمَعُ بَيْنَهَا بِأَنَّ مَا وَرَدَ فِي النَّهْيِ مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ وَمَا وَرَدَ فِي الْإِذْنِ فِي ذَلِكَ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَيْسَ مَعْنَاهُ نَفْيُ الْكَرَاهَةِ

“Kemudian hadits-hadits ini yang saling bertetangan harus dikompromikan dengan pemahaman bahwa hadits yang melarang ‘azl itu menunjukkan makruh tanzih. Sedang hadits yang memperbolehkan ‘azl itu menunjukkan bahwa ‘azl tidaklah haram. Dan pemahaman ini tidak serta-merta menafikan kemakruhan ‘azl”. (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, h. 9)

Karena itulah maka Imam Nawawi dengan tegas menyatakan bahwa hukum ‘azl adalah makruh (diperbolehkan walau tidak disarankan) meskipun pihak istri menyetujuinya. Alasannya adalah ‘azl merupakan salah satu sarana untuk menghindari kehamilan.
      اَلْعَزْلُ هُوَ أَنْ يُجَامِعَ فَإِذَا قَارَبَ الْإِنْزَالُ نَزَعَ وَأَنْزَلَ خَارِجَ الْفَرْجِ وَهُوَ مَكْرُوهٌ عِنْدَنَا فِي كُلِّ حَالٍ وَكُلِّ امْرَأَةٍ سَوَاءٌ رَضِيَتْ أَمْ لَا لِأَنَّهُ طَرِيقٌ إِلَى قَطْعِ النَّسْلِ

“’Azl adalah menggaulinya suami terhadap istri kemudian ketika suami mau keluar mani ia melepaskan dzakarnya dan mengeluarkannya di luar farji. Hukum ‘azl menurut kami adalah makruh dalam kondisi apa saja dan pada setiap perempuan baik ia rela maupun tidak, karena ‘azl adalah sarana untuk memutuskan keturunan”. (Muhyiddin Syaraf an-Nawawi, al-Minhaj Syarh Shahih Muslim bin al-Hajjaj, Bairut-Dar Ihya` at-Turats, cet ke-2, 1329 H, juz, 10, h. 9).

Penjelasan singkat di atas setidaknya bisa dijadikan sebagai rujukan mengenai kebolehan KB. Bahkan NU pada tepatnya tanggal 21-25 Syawal 1379 H/ 18-22 April 1960 dalam Konbes Pengurus Besar Syuriyah NU ke-1 telah membahas mengenai Family Planing (Perencanaan Keluarga). Dan pada Muktamar ke-28 di Pon-pes Al-Munawwir Krapyak 26-28 Rabiul Akhir 1410 H/ 25-28 Nopember 1989 M juga telah memutuskan kebolehan menggunakan spiral sama dengan ‘azl¸ atau alat kontrasepsi yang lain. (Lihat, Ahkamul Fuqaha, Surabaya-Khalista bekerjasama dengan LTN PBNU, cet ke-1, 2011, h, 302 dan 450-452)
 
Demikian jawaban yang dapat kami sampaikan, semoga bisa menambah wawasan kita semua dan bermanfaat. [FM]

Mahbub Ma’afi Ramdlan
Tim Bahtsul Masail NU

Ketika Sakralitas Diganti Teror

Prof. Azyumardi Azra,
Oleh : Azyumardi Azra
Sakralitas kelihatan kian lenyap di kawasan Timur Tengah. Teror demi teror mengahancurkan manusia, masjid, bangunan, pasar, jalan raya, dan seterusnya. Sakralitas seolah tidak lagi tersisa berganti dengan teror yang menjadi order of the day --acara wajib hari demi hari. Inilah wilayah tempat di mana banyak para nabi dan rasul diutus, dan juga di mana banyak kitab suci diturunkan.

Lihatlah apa ang terjadi, misalnya, Jumat pekan lalu (20/3). Dua masjid, tempat menyembah Allah SWT yang sakral menjadi sasaran teror di Yaman. Pembawa bom pasti tahu, Jumat adalah sayyid al-ayyam. Bom bunuh diri bukan hanya meluluhlantakkan bangunan masjid, tetapi lebih fatal lagi menewaskan sedikitnya 142 jamaah. Bangunan masjid bisa dibangun kembali, tetapi nyawa yang melayang tidak pernah bisa direhab, direnovasi atau dibangun kembali.

Inilah salah satu bentuk kebiadaban sempurna --kebiadaban bukan hanya terhadap kemanusiaan, tetapi juga kepada ketuhanan. Apakah yang ada di dalam benak pembawa bom bunuh diri; apakah yang ada di kalbunya. Tak perlu akal canggih atau diskusi panjang; tindakan semacam ini hanya bisa dilakukan orang tidak beriman, meski ketika membawa dan memicu bom di dalam masjid sembari meneriakkan nama Tuhan.

Kekerasan dan teror terus merajalela dengan kecenderungan meningkat dari hari ke hari di Timur Tengah atau khususnya di berbagai wilayah dunia Arab. Puncak kekerasan dan teror biasanya pada akhir pekan, yang bermula dengan Kamis sore, Jumat, dan Sabtu yang merupakan hari libur di dunia Arab.

Meminjam ungkapan di Amerika atau Eropa, thanks God it’s Friday [TGIF], di dunia Arab orang-orang lazim berucap al-yaum, yaum al-Khamis, alhamdulillah --ujung pekan yang disusul dengan libur Jumat-Sabtu.

Tapi akhir pekan di banyak tempat di dunia Arab tampaknya tidak lagi merupakan hari kedamaian --pada Jumat sekalipun, yang merupakan waktu menjalankan ibadah Jumat. Sebaliknya, akhir pekan yang mencakup hari sakral --sakralitas diganti teror. Jumat justru digunakan sebagai waktu memobilisasi orang dan kelompok melakukan kekerasan dan teror, khususnya dengan bom bunuh diri.

Bom ditujukan bukan kepada siapa-siapa. Lazimnya tidak lain ditujukan kepada sesama Muslim baik yang berasal dari aliran dan mazhab berbeda atau yang sama, baik dari kalangan aparat negara maupun rakyat biasa.

Bom bunuh diri secara sengaja guna menghancurkan musuh --dan pembawa bom itu sendiri-- sejak dasawarsa 1980-an menjadi cara paling populer di berbagai tempat di dunia. Dari tahun terus cara ini terus meningkat.

Di antara 1981-2006 terjadi sekitar 1.200 bom bunuh diri di seluruh dunia. Sekitar 90 persen serangan bom bunuh diri terjadi di Irak, Israel, dan wilayah-wilayah Palestina. Sampai 2008, di Irak, misalnya, pelaku bom bunuh diri mencapai 1.121 orang dengan jumlah korban tewas yang masif.

Meski angka pasti jumlah bom bunuh diri beserta korbannya yang tewas setiap tahun sulit dikompilasikan, yang pasti pengeboman bunuh diri kian meningkat sejak 2008 tersebut. Pada 2014 di seluruh dunia terjadi 592 serangan bunuh diri --meningkat 94 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada 2014 korban tewas karena serangan bunuh diri mencapai sekitar 4.400 orang, meningkat dibandingkan 2013 yang mencapai 3.200-an.

Peningkatan terutama terjadi di negara-negara Arab. Pada 2014 terjadi sekitar 370 serangan bunuh diri di dunia Arab dengan jumlah korban tewas sekitar 2.750 orang. Jumlah ini meningkat dibanding 2013 dengan 163 serangan bunuh diri dan jumlah korban tewas sekitar 1.950. Peningkatan terjadi di Irak (271 pada 2014 berbanding 98 pada 2013); Yaman (29 berbanding 10); Lebanon (13 berbanding 3); Libya (11 berbanding 1); Mesir (4 berbanding 6, menurun).

Eskalasi kekerasan bunuh diri juga terjadi di Suriah karena faktor ISIS. Sepanjang 2014 terjadi serangan bom bunuh diri dilakukan 382 pelaku dengan jumlah korban tewas sekitar 420 jiwa.

Peningkatan bom bunuh diri terjadi pula di Afghanistan (124 pada 2014 berbanding 65 pada 2013); Pakistan (2014 dan 2013 angkanya nyaris sama 36 berbanding 35); Nigeria (32 berbanding 3); Somalia (19 berbanding 14).

Melihat kecenderungan perkembangan yang masih tidak kondusif di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim tersebut, kekerasan dan teror bom bunuh diri bakal berlanjut secara signifikan pada 2015. Sangat sulit memprediksi kapan kekerasan dengan bom bunuh berkurang jika tidak bisa dihilangkan sama sekali.

Yang pasti, sakralitas jiwa manusia, masjid, dan rumah ibadah lain atau pandam pekuburan kian digantikan kekerasan dan teror. Masjid di negara-negara tersebut tadi bukan lagi tempat berlindung yang aman. Tetapi kian menjadi target empuk khususnya pada Jumatan ketika jamaah berkumpul dalam jumlah besar.

Indonesia, alhamdulillah, tidak mengalami nasib tragis seperti itu. Semua kita berdoa, janganlah kejadian serupa --sakralitas digantikan kekerasan dan teror juga menyebar ke tanah air ini. Menjadi kewajiban setiap dan seluruh bagian umat untuk tidak tergoda melakukan kekerasan; dan sebaliknya tetap menghormati sakralitas dalam kehidupan keislaman dan keindonesiaan.

Karena itu, adanya orang-orang Indonesia yang bergabung dengan ISIS perlu diwaspadai dan diberikan sanksi hukum yang tegas. Sebab, ketika mereka kembali ke tanah air kelak, bisa diduga mereka dengan segera bakal mengganti sakralitas dan kedamaian dengan kekerasan dan teror. [FM]

Sumber : REPUBLIKA, 26 Maret 2015
Azyumardi Azra  ;  Direktur Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Ketua Teman Serikat Kemitraan untuk Pembaruan Tata Pemerintahan

Senin, 12 Agustus 2019

Luar Biasa, Mafia Bawang Putih Impor dari Cina Raup Untung Rp 19 T per Tahun

Bawang Putih - File Pixnio

Forum Muslim
 - Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan keuntungan mafia bawang putih bisa mencapai angka Rp 19 triliun selama satu tahun. Keuntungan tersebut, kata dia, didapatkan dengan memainkan harga bawang putih.
"Ini setahun mereka bisa mendapat untung mencapai Rp 19 triliun. Keuntungan ini kan fantastis, namun merugikan konsumen dan petani," kata Amran saat ditemui setelah menggelar upacara bendera memperingati Hari Lahir Pancasila di kantor Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat, 1 Juni 2018.
Menurut Amran, harga impor dari Cina mencapai Rp 5.600 per kilogram, dan harga ketika masuk ke Indonesia mencapai Rp 8.000 sampai Rp 10 ribu per kilogram. Tapi harga di konsumen mencapai Rp 45 ribu sampai Rp 50 ribu per kilogram.
Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI telah mengungkap kasus penyalahgunaan impor bawang putih. Wakil Direktur Tindak Pidana Khusus Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga mengatakan penyalahgunaan izin impor melibatkan empat perusahaan, yakni PT Pertani (Persero), PT CGM, PT FMT, dan PT ASJ, sebagai perusahaan importir. Selain itu, satu perusahaan bernama PT TSR ikut terlibat karena menjual bawang putih impor ilegal.
Selain itu, menurut Amran, para mafia memainkan pelaksanaan wajib tanam yang tidak dilakukan dan melakukan impor tidak sesuai dengan peruntukan. Perilaku ini, kata Amran, terkonfirmasi oleh laporan dari stafnya yang berada di lapangan.
"Kami disuap agar lolos untuk tidak melakukan wajib tanam. Uang sogok atau gratifikasi yang diberikan melalui staf Kementerian sudah kami laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi," ujar Amran.
Karena itu, Amran akan terus memerangi para mafia ini. Ia juga memastikan akan mengevaluasi terus 26 importir yang kini telah mendapat izin dari Kementerian pada 2018.
Amran menyebutkan, saat ini, kementeriannya telah memberlakukan daftar hitam atau blacklist beberapa perusahaan yang terbukti terlibat dalam praktik mafia bawang putih. Terutama kepada importir yang kini telah terbukti terlibat dan para pemiliknya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. [FM]
Sumber : Tempo

Penyebab Hancurnya Petani Bawang Putih Di Indonesia

Bawang Putih - File hpixnio





Membaca soal OTT KPK karena suap impor bawang putih, membuat saya terhenyak dalam diam yg lama. Maklum saya mengikuti sejarah panjang soal bawang putih. 20 tahun lebih saya mengikuti pergulatan bawang putih dan jadi pengamat bawang putih utk saya catat dalam benak saya.

Alhamdulillan saya sedikit -banyak tau bagaimana petani bawang putik kita "dibunuh " oleh kartel. Sampai sekitar tahun 1990-an, kebutuhan bawang putih hampir semua dari dalam negeri, yaitu dari Petani Malang, Magetan, dan beberapa wilayah luar Jawa. Saat itu harga bawang putih hasil petani kita sekitar Rp 7000-10.000/ Kg.

Tahun 1995-an, Indonesia mulai diserbu bawang putih impor dari Tiongkok dengan harga hanya Rp 3000-4000/Kg. Kontan semua orang gak ada yg mau beli bawang yg ditanam petani kita dan memilih mengkonsumsi bawang impor karena harganya jauh lebih murah. 
Tiongkok mendumping harga bawah putih itu sampai dengan awal tahun 2000-an. 15 tahun banjir bawang putih murah dari Tiongkok, membuat petani bawang putih kita benar -benar "mati", dan kapok bahkan lupa menanam bawang putih.

Nah pada saat tidak ada lagi petani kita yg menanam bawang putih, bahkan sdh lupa bagaimana cara menanam, maka secara perlahan bawang putih dinaikkan harganya. Misalnya dari Rp 4000/ Kg jadi Rp 5000 per Kg, lalu naik ke 6000 dst. Karena naiknya pelan, konsumen kita sudah lupa bahwa bawang yg kita konsumsi itu adalah impor. Dan pada saat kita benar2 tergantung pada impor itulah, maka pada tahun 2010-an harga bawang putih digas menjadi belasan ribu, dan puncaknya tahun ini sempat menyentuh 100 ribu per Kg dan sekarang anteng di posisi 30-40 ribu perk Kg.

Konsumen sekarang tidak berdaya, sehingga berapapun harha bawang putih memang harus dibeli, karena memang tidak ada pilihan lain ( bawanh putih dalam negeri tdk ada, karena petani sdh kapok dan takut nanam bawang putih). Singkat cerita 99 persen bawang putih kita itu tergantung impor dari Tiongkok.

Kisah yg mirip dengan komoditas bawang putih ini juga terjadi pada komoditas kedelai. Petani akhirnya ogah dan kapok nanam karena bertahun -tahun dihajar harga dumping ( murah ) kedelai dari Amerika, dan akhirnya kita pun sekarang tergantung impor kedelai Amerika, setelah tidak ada petani yg menanam kedelai.

Saya rasa pada akhirnya berbagai komoditas akan dimainkan seperti ini , hingga kita tergantung dari impor, dan begitu tergantung impor, nanti harga suka2 saja dimainkan oleh KARTEL IMPORTIR yg kongkalikong dengan negara asal impor suatu komoditas.
Saya itu sebetulnya mangkel, kesel , kecewa, sudah pokoknya pengin muntah, karena di pemerintahan siapapun kok gak ada yg bisa mengatasi Kartel ini. Kenapa gak bisa mengatasi? Karena Kartel ini menyogok semua lini. Mulai DPR , partai politik, menteri terkait hingga lingkar2 atas.

Coba gimana nggak sakit hati dan bahkan frustasi, lha kita ini negara yg tanahnya mau buat nanam apa saja hidup lho.Bahkan tanaman-tanaman yg dulu katanya hanya bisa tumbuh di Eropa ternyata bisa tumbuh juga kok di Indonesia. Kita ini punya sekolah atau fakultas pertanian terbanyak di dunia ( termasuk punya Ir Pertanian terbanyak) kok komoditas pertanian kita sampai yg ecek -ecek seperti singkong pun harus impor. 

Lha orang-orang dari luar ( gak nyebut asal negaranya nanti dibilang Rasis) aja ngiler abis pengin menyerbu jadi petani di Indonesia, setelah mereka ngerti tanah hutan kita ternyata bisa diubah jadi tanah pertanian...

Pak Presiden Jokowi, ayo Pak hancurkan Kartel yg dibuat oleh para konglomerat yg sepanjang Indonesia merdeka terus bercokol bak lintah menghisap darah rakyat ini. Pilih Menteri Pertanian, Perdagangan dan Kabulog orang2 yg profesional dan takut masuk neraka Pak, sehingga tidak mempan disogok. Tempatkan KPK di tiga pos tersebut.

Ambil tindakan tegas dan berani utk benar2 menutup kran impor komoditas pertanian, dan paksa Departemen Pertanian mendidik para petani kembali utk menanam berbagai komoditas pertanian yg selama ini kita tergantung pada impor.

Pasti awalnya rakyat akan jejeritan karena harga komoditas pertanian sedikit mahal, lantaran pasokan dari pertani kita masih sedikit, namun dalam jangka menengah dan panjang rakyat akan tersenyum karena produksi kita melimpah dan bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan tentu harganya akan stabil. 

Kalau penghancuran Kartel ini bisa dilakukan, maka Indonesia akan jadi negara agraris terbesar di dunia. Percayalah Pak Presiden ini bisa kita lakukan, dan kita gak butuh utang LN lagi ...

Sumber : Nanik S Deyang

Sabtu, 10 Agustus 2019

In Memoriam KH Sahal Mahfudz, Sosok Ulama yang Peduli Kesehatan Ibu dan Anak

KH Sahal Mahfudz

Oleh: Khofifah Indar Parawansa
Inna lillahi wainna ilaihi rojun. Salah satu putra terbaik NU, KH Ahmad Sahal Mahfudz, wafat pada 24 Januari 2014. Kabar berpulangnya kiai kharismatik yang santun tersebut hingga kini masih menyisakan duka mendalam, terutama bagi nahdliyin.

Selain menjabat sebagai ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kiai Sahal juga rais aam Pengurus Besar NU sejak 1999. Pengasuh pondok pesantren Al- Hikam Maslakul Huda, Kajen, Pati, itu hingga ajal menjemput masih menjabat sebagai pemimpin tertinggi di NU itu. Selama menjabat sebagai rais aam, saya juga kerap datang ke Pati, Jawa Tengah, untuk melaporkan setiap program kerja Muslimat NU. Dari situlah, saya tahu banyak tentang pemikiran Kiai Sahal. Selama pertemuan itu, saya terlibat diskusi panjang hingga berjam-jam dengan Kiai Sahal.

Mungkin tak banyak yang tahu, Kiai Sahal mengawali pengabdiannya di Pengurus Besar NU melalui Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU). Sebuah lembaga di NU yang pada 1970-an cukup intens menggarap layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk KB. Padahal, saat itu sangat banyak kiai NU yang mengharamkan Keluarga Berencana (KB). Dengan keikhlasan hatinya, Kiai Sahal keliling daerah se-Indonesia untuk mengajak dan mendorong masyarakat memperhatikan kesehatan ibu dan anak, termasuk soal program KB.

Kampanye itu memang lazimnya dilakukan aktivis LSM. Tetapi, peraih gelar Doctor Honoris Causa bidang fikih sosial dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta itu mantap masuk wilayah itu. Aktivitas itu dilakukan Kiai Sahal lantaran kepeduliannya yang sangat kuat terhadap kesehatan ibu dan anak (KIA), termasuk untuk mengurangi kematian ibu dan anak. Tugas mulia Kiai Sahal itu harus dilanjutkan generasi NU saat ini. Apalagi kini capaian MDG’s ternyata meleset jauh dari target. Ini bukan pekerjaan yang mudah.

Karena kuatnya komitmen Kiai Sahal dalam layanan kesehatan ibu dan anak, Yayasan Kesejahteraan Muslimat NU (YKM NU) yang bergerak dalam bidang kesehatan mendirikan Rumah Sakit Islam (RSI) di Pati. Rumah sakit yang akrab disebut RSI Pati itu kini telah berkembang cukup membanggakan. Lokasi RSI Pati berada didepanmasukPesantren Al-Hikam Maslakul Huda yang dipimpin Kiai Sahal. Di situ juga berdiri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) agar masyarakat sekitar pesantren tidak terjerat rentenir.

Semua tidak lepas dari kontribusi Kiai Sahal. Ada tiga kiai yang kerap didatangi Muslimat NU terkait program kerja yang sedang dijalankan yaitu Kiai Sahal Mahfudz, Kiai Dimyati Rois Kaliwungu Kendal, dan Kiai Muchith Muzadi. Saat bertemu tiga kiai tersebut, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 2-3 jam. Khusus kepada Kiai Sahal, saya sowan lebih sering atas nama ketua umum Muslimat NU. Kiai Sahal yang belakangan kurang sehat menerima kedatangan saya dengan senang hati.

Kiai Sahal sangat betah mendengarkan setiap uraian program Muslimat. Kiai Sahal bahkan biasanya sangat antusias mendengar cerita program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mulai dari program life skill, koperasi Muslimat, program pembibitan dan penanaman pohon, program ekonomi pesisir, dan program-program lain. Ketika beberapa teman yang saya ajak sowan sudah tampak mulai jenuh, Kiai Sahal tetap sangat saja antusias mendengarkan.

Dalam setiap pertemuan, Kiai Sahal selalu dawuh (meminta) agar program-program tersebut terus dilanjutkan dan dikembangkan. Pada 2003, ketika hendak digelar pemilihan Dewan Perwakilan Daerah berdasarkan amendemen UUD 1945, saya mengajak rombongan PP Muslimat sowanKiai Sahal. Saat itu agenda utamanya memohon restu agar Ibu Nyai Nafisah Sahal diizinkan untuk dicalonkan sebagai anggota DPD mewakili Jawa Tengah.

Ternyata Kiai Sahal memberikan kesempatan kepada Ibu Nyai Nafisah yang saat itu menjabat sebagai ketua PW Muslimat Jawa Tengah untuk dicalonkan sebagai anggota DPD. Namun, Kiai Sahal memberi catatan. Jika melakukan kunjungan kerja, harus ada orang yang mendampinginya. Akhirnya Ibu Nyai Nafisah mendapatkan suara lebih dari 1.800.000. Perolehan suara itu yang tertinggi pada Pileg DPD 2004.

Selama memimpin NU, Kiai Sahal satu di antara sedikit kiai NU yang sangat tertib menyampaikan pidato dan ceramahnya dalam keadaan terkonsep dan terketik. Umumnya, kiai NU memang berpidato tanpa naskah. Tapi, tidak dengan Kiai Sahal. Beliau disiplin menyampaikan pikiran-pikiran genuinenya melalui naskah. Dengan demikian, di mana pun Kiai Sahal ceramah, panitia dapat menggandakan isi pidatonya. Masyarakat yang hadir pun dapat membaca naskah yang disampaikannya dan dibawa pulang.

Sebagai pemimpin NU, Kiai Sahal sangat menaruh perhatian terhadap masalah korupsi yang membuat bangsa Indonesia terpuruk. Menurutnya, moralitas para elite politik telah rusak karena korupsi yang terjadi di semua lini kehidupan berbangsa. Korupsi yang merupakan pelanggaran nilai-nilai agama, kata Kiai Sahal, tidak boleh dianggap sebagai kewajaran. Sebagai negarawan, konsep pemikiran Kiai Sahal sangat jelas. Keislaman dan keindonesiaan merupakan dua hal yang tak terpisahkan satu sama lain. Begitu pula ke-NU-an merupakan bagian tak terpisahkan dari keislaman dan keindonesiaan.

Jika Indonesia dalam bahaya, NU juga ikut terancam. Sebaliknya, apabila Indonesia aman dan tenteram, NU juga merasa aman dan tenteram. Sejak zaman perjuangan, kata Kiai Sahal, bersama elemen bangsa yang lain, NU turut aktif memperjuangkan kemerdekaan, bahkan ikut merumuskan Pancasila dan UUD 1945. Demikian pula saat peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, NU juga tampil di depan.

Begitu pula, saat peralihan dari Orde Baru ke Era Reformasi, NU juga mengambil langkah-langkah penting yang ikut menentukan perjalanan bangsa. Dalam pandangan Kiai Sahal, reformasi yang dimulai dengan amendemen UUD 1945 itu telah terbukti membawa kemajuan yang berarti. Kehidupan bangsa semakin demokratis. Berbagai tindakan represi semakin berkurang. Kebebasan berorganisasi, menyalurkan aspirasi politik, mengembangkan pendidikan, dan dakwah, semakin dirasakan rakyat.

Tetapi, semua pihak tak boleh menutup mata terhadap kenyataan-kenyataan yang memprihatinkan sebagai akibat buruk dari reformasi. Ketika amendemen UUD 1945 dilakukan dengan tergesa-gesa dan kurang cermat akibatnya antara lain lahir aturan perundang- undangan yang merugikan rakyat, bangsa, dan negara. Kiai Sahal juga sempat mengingatkan negeri-negeri Islam di kawasan Arab yang sedang bergolak. Beberapa negara itu diguncang aksi demonstrasi, revolusi, pemberontakan, bahkan perpecahan.

Atas nama demokrasi, ada pihak yang melakukan intervensi maupun agresi, ataupun mengundang keterlibatan pihak luar negeri. Demokrasi, menurut Kiai Sahal, masih satu-satunya sistem yang paling logis untuk mengelola negara. Tetapi, demokrasi harus digunakan dengan nilai-nilai luhur. Bukan prosedural yang menegasikan substansi. Tidak boleh pula dimaknai secara salah sebagai kebebasan tanpa batas.

Demokrasi, bagi Kiai Sahal, adalah alat. Bukan tujuan. Negeri Islam dan umat muslim boleh dan baik menerapkan demokrasi. Namun, harus dengan nilai-nilai luhur yang mengedepankan akhlak. Bukan prosedural kenegaraan. Kini Kiai Sahal telah tiada. Bangsa Indonesia dan NU kehilangan pemimpin besarnya. Adalah tugas generasi muda NU meneruskan perjuangannya! Selamat jalan Kiai Sahal. [FM]

Sumber : KORAN SINDO, 28 Januari 2014
Khofifah Indar Parawansa ; Ketua Umum PP Muslimat NU, Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Kepala BKKBN