Karma Sejarah

Oleh: Ariful Hakim

Dalam debat, Jokowi bilang tidak sepeserpun mengeluarkan duit waktu nyalon Gubernur Jakarta. Prabowo tersenyum sambil menunjuk adiknya, Hashim Djojohadikusumo. Timses Jokowi saat di pilbub membenarkan, Hashim yang menggelontorkan duit ratusan milyar untuk Jokowi. Pada saya,termasuk beberapa pimpinan media massa Jakarta di Mid Plaza, Hashim mengaku dulu sering ditipu karena masih lugu.

Dalam politik,siapa memanfaatkan apa memang sering terjadi. Saya menduga,Hashim berprasangka baik pada Jokowi,karena tahun 2009, ketika Prabowo jadi cawapres Mega,ada perjanjian Istana Batu Tulis, Bogor. Perjanjian itu berisi PDI P akan mendukung Prabowo nyapres di 2014. Tapi namanya politik,siapa yang lugu akan dilindas. Hashim nampaknya terlalu percaya.

Dalam pandangan Prabowo,Jokowi tidak akan maju di 2014 karena sudah dibiayai Hashim nyagub. Sama seperti Ahok, yang ditarik dari anggota DPR dari Golkar kemudian ditampung di Gerindra. Belakangan Ahok keluar begitu saja dari Gerindra,yang telah mendukungnya mati-matian menduduki kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Banyak kasus serupa terjadi. Emil Dardak didukung PDIP jadi Bupati Trenggalek. Tapi ia memilih keluar dari PDIP dan gabung Demokrat,untuk meraih kursi Wakil Gubernur Jawa Timur. Ridwan Kamil juga disupport Prabowo dan PKS saat akan meraih kursi Wali Kota Bandung. Tapi ia kini mendukung Jokowi, setelah kursi Gubenur Jawa Barat diraihnya.

Mungkin yang paling menarik adalah Anies Baswedan. Sama seperti Jokowi,Ahok dan Ridwan Kamil, Anies juga mengaku tidak punya dana. Tapi berkat sokongan Prabowo, Anies jadi gubernur. Cuma di sini, Anies menunjukan kelasnya yang berbeda. Ia tidak mau mendukung Jokowi,termasuk enggan dilibatkan dalam kontestasi pilpres saat namanya sering disebut,karena tidak mau mengkhianati Prabowo.

Saya justru salut dengan sikap Prabowo. Dikhianati bolak balik ia tidak pernah marah. Coba bayangkan kasus yang terjadi pada hubungan Mega dan SBY. Tahun 2004, Mega menuduh SBY mencuri start kampanye pilpres, dan mengucilkannya. Mega menganggap SBY mengkhianatinya. SBY bentuk Demokrat, dan ia mengalahkan Mega dua kali dalam pilpres. Sampai sekarang, tak ada pintu terbuka untuk SBY.

Anies dan Prabowo adalah tipikal politisi yang tidak mudah menusuk kawan seiring. Prabowo mungkin ditempa oleh kawah candradimuka pasukan kopassus,yang punya jiwa korsa setinggi pohon kelapa. Jiwa korsa itu perasaan setiakawan di lapangan,hingga apapun yang terjadi pada teman,terluka atau mati,harus tetap diselamatkan sekuat daya. Anies barangkali belajar soal fatsoen politik ini dari kakeknya yang pahlawan nasional.

Kita sudah lelah disodori praktik politik Machiavelli, dari zaman orde lama dan orde baru. Lewat politik menghalalkan segala cara itulah,ada produk MPRS yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Di zaman orde baru, sering terjadi operasi kontra intelijen,untuk menghitamkan pihak lain. Maka sikap Anies dan Prabowo,mungkin jadi semacam oase,bahwa berpolitik pun ada etikanya. Karena semua ujung-ujungnya akan terkena karma.

Soekarno terjungkal. Soeharto terjungkal. Ahok terjungkal. Apa pelajaran yang bisa dipetik? Hashim Djojohadikusumo kemudian melanjutkan. Setelah pengalaman pahit berkali-kali,sekarang mereka lebih waspada. Apalagi ada kasus Ratna Sarumpaet, yang tidak disangka bisa berbohong. Padahal jejaknya sebagai aktivis begitu sempurna.

"Kalau artis A ngomong kemudian kita tidak percaya,okelah. Ini Bu Ratna. Seorang aktivis yang punya rekam jejak puluhan tahun dan dikenal berintegritas. Tapi itulah. Dulu kita terlalu lugu. Sekarang tidak. Ini pelajaran berharga,"ujar Hashim.

Kematangan dalam berpolitik lahir dari pengalaman dan karakter. Ada yang sedikit-sedikit pamer hasil kerja, sementara ia tidak pernah memamerkan orang yang telah berbaik hati mengangkatnya dari bawah meja. Sebaliknya,ada yang jarang memamerkan hasil kerja, tapi ia tidak pernah lupa memamerkan siapa orang yang telah mendukungnya. Semuanya akan menanggung karma sejarahnya: entah kapan karma itu tiba….the end.

Sumber : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10215010892800502&id=1075112792

Selengkapnya »

Tidak bolehkah Warga NU mentaati fatwa KH Ma’ruf Amin sebelum dipinang Jokowi

Tampaknya sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat harus dikembalikan ke UUD 1945 sebelum reformasi yakni melalui permusyawaratan/perwakilan sesuai amanat Pancasila sila ke 4 karena kita dapat melihat salah satu efek negatifnya adalah dapat meruntuhkan Ukhuwah Islamiyah 

Contohnya terjadi diskusi "memanas" di status Facebook seorang "guru" sehingga muridnya muak kepadanya karena "ocehan" gurunya seperti, 

"Pendukung Jokowi tahun 2014 hingga kini masih solid, sedangkan pendukung Prabowo sudah terpecah belah"

Sebaiknya janganlah menyebarluaskan hoax karena apakah benar pendukung Jokowi di tahun 2014 tetap solid?

Bagaimana dengan SEBAGIAN RAKYAT yang mendukung dan memilih Jokowi di 2014 karena terpincut janji-janji Jokowi misalnya program mobil nasional namun tampaknya Jokowi mengingkari janji itu dan berkelit bahwa pemerintah hanya mendorong dan membebankannya kepada pihak swasta tanpa menerbitkan keppres "peta jalan" (roadmap) program mobil nasional.

Apakah TIDAK BOLEH Warga NU PATUH MENTAATI fatwa KH Ma'ruf Amin sebelum "dipinang" oleh Jokowi ketika menjabat sebagai wakil ketua umum MUI bahwa tidak boleh memilih kembali pemimpin yang ingkar janji atau tidak melaksanakan janji kampanyenya sebagaimana contoh berita pada http://news.detik.com/berita/2940855/ini-fatwa-mui-soal-pemimpin-ingkar-janji-dan-yang-boleh-tak-ditaati

***** awal kutipan *****

9.Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.

***** akhir kutipan ******

Wakil Ketua Umum MUI saat itu KH Ma'ruf Amin mengatakan fatwa tersebut merupakan salah satu poin dari pembahasan tentang hukum kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya. Secara umum, kata Ma'ruf, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tingkat nasional V di Tegal itu membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan sebagaimana contoh berita pada http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/fatwa/15/06/10/npq5ry-pemimpin-ingkar-janji-fatwa-mui-jangan-ditaati 

Begitupula kami prihatin dengan para elite atau petinggi ormas NU mengatasnamakan warga NU dan "menggunakan" ormas NU untuk mengancam "meninggalkan" Jokowi.

Prof Mahfud MD mempertanyakan, "Apa juga haknya, NU itu mengancam-ancam, kalau bukan kader NU, NU akan tidur, NU akan meninggalkan pemerintah.

"NU akan "meninggalkan" Jokowi kalau yang diangkat bukan kader NU sebagai cawapres" sebagaimana contoh berita pada http://bogor.tribunnews.com/2018/08/15/ancaman-maruf-amin-bila-cawapres-jokowi-bukan-kader-nu-mahfud-md-beberkan-bukti-dirinya-kader-nu

Prof Mahfud MD menyampaikan bahwa Muhaimin yang bilang yang menyuruh membuat pernyataan "Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin akan meninggalkan Jokowi" adalah KH Ma'ruf Amin dalam video pada

http://www.youtube.com/watch?v=W4Dbd3b9GSo

Berikut pernyataan Ketua PBNU Robikin Emhas sebagaimana contoh berita http://news.detik.com/berita/4156600/nu-bicara-opsi-tinggalkan-jokowi-jika-mahfud-md-jadi-cawapres

***** awal kutipan *****

Elite-elite PBNU plus Ketum PKB Muhaimin Iskandar bertemu di kantor PBNU. Ada pesan terkait dukungan kader NU ke Jokowi.

"Kalau cawapres nanti bukan dari kader NU, maka warga Nahdliyin merasa tidak memiliki tanggung jawab moral untuk ikut menyukseskannya. Itu pesannya," kata Ketua PBNU Robikin Emhas mengungkap isi pertemuan di PBNU, Kramat Jati, Jakpus, Rabu (8/8/2018).

***** akhir kutipan *****

Apakah ormas NU kembali berpolitik praktis dan melanggar keputusan Muktamar NU di Situbondo 1984 untuk 'Kembali ke Khittah 1926'. ?

"Khittah 26" adalah garis, nilai-nilai, dan model perjuangan NU yang dipondasikan pada tahun 1926 ketika NU didirikan.

Pondasi perjuangan NU tahun 1926 adalah sebagai gerakan sosial-keagamaan.

Sebelumnya calon Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin tampaknya berupaya "memenuhi" janji Jokowi dengan menyampaikan bahwa mobil Esemka yang pernah dirintis Joko Widodo atau Jokowi akan diluncurkan pada Oktober mendatang. "Bulan Oktober nanti akan diluncurkan mobil nasional bernama Esemka, yang dulu pernah dirintis oleh Pak Jokowi. Akan diproduksi besar-besaran," kata Ma'ruf Amin di Pondok Pesantren Nurul Islam (Nuris), Jember, Kamis, 27 September 2018 sebagaimana contoh berita pada http://otomotif.tempo.co/read/1131299/maruf-amin-sebut-mobil-esemka-akan-diluncurkan-oktober

Namun kemudian hari Calon wakil presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengatakan Proyek Mobil Esemka merupakan urusan swasta. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) nonaktif itu menekankan tak ada unsur pemerintah dalam proyek tersebut sebagaimana contoh berita pada http://www.cnnindonesia.com/nasional/20181109043952-32-345151/maruf-amin-tegaskan-mobil-esemka-urusan-swasta

***** awal kutipan ******

"Ya itu bukan pemerintah, itu swasta, pengusaha yang ingin membangun dari mobil bengkel menjadi mobil pabrikan," ujar Ma'ruf saat ditemui di Hotel JW Marriott, Jakarta Selatan, Kamis (8/11).

Ma'ruf berpendapat ide produksi Esemka memang perlu didorong. Namun ia enggan menjelaskan hal apa yang perlu difasilitasi untuk mendorong proyek tersebut.

"Itu kan swasta, enggak ada urusannya, mau jadi apa enggak kan urusan dia," ucapnya

***** akhir kutipan *******

Presiden Jokowi mengaku dirinya hanya sebatas mendorong program mobil Esemka selagi menjabat sebagai Wali Kota Solo sebagaimana contoh berita pada http://finance.detik.com/industri/d-4271058/soal-produksi-mobil-esemka-jokowi-jangan-dipikir-saya-yang-bikin

***** awal kutipan *****

"Mobil Esemka itu kan dulu itu produk uji coba dari prototipe dari anak-anak SMK yang dibantu oleh beberapa teknisi dari perusahaan-perusahaan besar. Kemudian jadi yang namanya mobil Esemka," kata Jokowi di ICE BSD, Banten, Rabu (24/10/2018).

"Ya kan bagus dan saya saat itu menjadi Wali Kota hanya mendorong. Jangan dipikir saya yang membuat mobil Esemka," tambah dia.

Jokowi melanjutkan, keberlanjutan produksi mobil Esemka pun bukan tanggung jawab pemerintah, tugas dari pemerintah adalah hanya mendorong agar ada pihak swasta yang bantu menggarap.

"Tugas pemerintah hanya itu, setelah jadi ya diserahkan kepada industri mau diproduksi atau tidak produksi ya bukan urusan kita lagi," papar dia.

"Masa presiden mau buat pabrik sendiri bikin mobil Esemka sendiri, yang bener aja kamu itu gimana sih itu," sambung dia.

***** akhir kutipan *****

Jadi pada akhirnya KH Ma'ruf Amin sebagai cawapres "terpaksa" harus mengikuti "kebijakan" presiden Jokowi.

Tugas Wakil Presiden adalah "membantu" Presiden sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 4 ayat 2

"Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden"

Oleh karenanya kami prihatin pak Kyai mau menerima "pinangan" Jokowi karena kalau Beliau tetap sebagai ulama yakni fuqaha (ahli fiqih) maka Beliau bebas dan independen memberikan nasehat, arahan atau pendapat agar kebijakan penguasa sipapun yang terpilih tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits.

Kami prihatin kalau ulama sebagai "pembantu" umara (penguasa negeri) karena takut disalahgunakan sebagai "stempel" pembenaran kebijakan umara (penguasa negeri).

Tidak terlarang ulama (para fuqaha) "mendatangi" atau "dikunjungi" oleh umara (penguasa negeri) bekerjasama bagi kepentingan masyarakat.

Rasulullah melarang ulama khususnya para fuqaha (ahli fiqih) "mendatangi pintu penguasa" adalah larangan dalam kalimat majaz (makna kiasan) yang artinya larangan bagi para ulama (para fuqaha atau ahli fiqih) untuk "membenarkan" tindakan atau kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Al Qur'an, Hadits, Ijma dan Qiyas . Pembenaran ini ada kaitannya dengan materi atau kepentingan duniawi.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda "barangsiapa mendatangi pintu penguasa maka ia akan terfitnah" ( HR Abu Dawud [2859]).

Diriwayatkan dari Abu Anwar as-Sulami r.a, ia berkata, "Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Jauhilah pintu-pintu penguasa, karena akan menyebabkan kesulitan dan kehinaan',

Rasulullah membolehkan umat Islam untuk mengingkari kebijakan penguasa negeri (umara) yang menurut pendapat para fuqaha (ahli fiqih) bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits namun dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan.

Dari Ummu Salamah radliallahu 'anha berkata, telah bersabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, "akan terjadi sesudahku para penguasa yang kalian mengenalinya dan kalian mengingkarinya. Barangsiapa yang mengingkarinya maka sungguh ia telah berlepas diri. Akan tetapi siapa saja yang ridha dan terus mengikutinya (dialah yang berdosa, pent.)." Maka para sahabat berkata : "Apakah tidak kita perangi saja mereka dengan pedang?" Beliau menjawab : "Jangan, selama mereka menegakkan shalat bersama kalian." (HR. Muslim dalam Shahih-nya).

An-Nawawi rahimahullah mengatakan, "Di dalam hadits ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa orang yang tidak mampu melenyapkan kemungkaran tidak berdosa semata-mata karena dia tinggal diam, akan tetapi yang berdosa adalah apabila dia meridhai kemungkaran itu atau tidak membencinya dengan hatinya, atau dia justru mengikuti kemungkarannya." (Syarh Muslim [6/485])

Sedangkan bagi yang mampu melenyapkan kemungkaran atau ingin mengganti penguasa negeri yang diingkari maka lakukanlah dengan cara-cara yang baik mengikuti hukum konstitusi yang berlaku dan tidak menimbulkan kerusakan di muka bumi.

Firman Allah Ta'ala yang artinya "Dan bila dikatakan kepada mereka:"Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi". Mereka menjawab: "Sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan." (QS Al Baqarah [2]:11)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda "Barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaknya ia merubah dengan tangannya, jika tidak mampu, maka hendaknya merubah dengan lisannya, jika tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan yang demikian itulah selemah-lemahnya iman". (HR. Muslim)

Asy‐Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar al‐Bantani Rahimahullah Ta'ala, di dalam kitabnya, Nasha‐ihul Ibad fi bayani al‐Faadzi al‐Munabbihaat 'alal Isti'daadi Li Yaumil Ma'adi membawakan sepotong hadits yang memperingatkan akibat meninggalkan atau tidak mentaati ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akan datang satu zaman atas umatku dimana mereka lari (menjauhkan diri) dari (ajaran dan nasihat) ulama' dan fuqaha', maka Allah Taala menimpakan tiga macam musibah atas mereka, iaitu

1.Allah mengangkat (menghilangkan) keberkahan dari rizki (usaha) mereka,

2. Allah menjadikan penguasa yang zalim untuk mereka dan

3.Allah mengeluarkan mereka dari dunia ini tanpa membawa iman.

Bagi umat Islam, jika berbeda pendapat maka kembalikanlah kepada Allah Ta'ala (Al Qur'an) dan RasulNya (Hadits) dengan mengikuti "ulil amri di antara kamu" yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Firman Allah Ta'ala yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu". (QS An Nisaa [4]:59)

Siapakah ulil amri yang harus ditaati oleh kaum muslim ?

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah sosok ulama dan umara sekaligus. Begitu juga para khulafaur Rasyidin seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ustman dan Sayyidina Ali radhiyallahuanhum, begitu juga beberapa khalifah dari bani Umayah dan bani Abbas.

Namun dalam perkembangan sejarah Islam selanjutnya, sangat jarang kita dapatkan seorang pemimpin negara yang benar-benar paham terhadap Islam. Dari sini, mulailah terpisah antara ulama dan umara.

Oleh karenanyalah penguasa negeri yang seharusnya mengakui ketidak mampuannya dalam pemahaman terhadap Al Qur'an dan As Sunnah dalam memimpin negara seharusnya dibawah nasehat dan pembinaan para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam) sehingga warga negara mentaati ulil amri yang sudah dibina dan dibimbing oleh para ulama yang menguasai fiqih (hukum-hukum dalam Islam)

Ibnu Abbas ra sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Thobari dalam tafsirnya telah menyampaikan bahwa ulil amri yang ditaati adalah para pakar fiqih atau para ulama yang menguasai hukum-hukum Allah sehingga negara dapat membuat hukum buatan manusia yang tidak bertentangan dengan hukum Allah atau tidak bertentangan dengan Al Qur'an da As Sunnah.

Begitupula dalam tafsir Ibnu Katsir QS An Nisa [4]:59 Juz 5 hal 271-272 Penerbit Sinar Baru Algensindo , Ali ibnu Abu Talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan makna ulil amri adalah ahli fiqih dan ahli agama. Hal yang sama telah dikatakan oleh Mujahid, Ata, Al-Hasan Al-Basri dan Abul Aliyah, bahwa makna ulil amri adalah para ulama.

Ketaatan umat Islam kepada ulil amri setempat yakni para fuqaha (mufti) yang dipimpin oleh mufti agung lebih didahulukan dari pada ketaatan kepada pemimpin ormas maupun penguasa negeri (umaro) dalam rangka menyunjung persatuan dan kesatuan kaum muslim sesuai semangat piagam Madinah yang memuat keharusan mentaati Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang ketika itu sebagai ulil amri dalam jama'atul muslimin

***** awal kutipan *****

Pasal 1

Sesungguhnya mereka satu bangsa negara (ummat), bebas dari (pengaruh dan kekuasaan) manusia.

Pasal 17

Perdamaian dari orang-orang beriman adalah satu

Tidak diperkenankan segolongan orang-orang yang beriman membuat perjanjian tanpa ikut sertanya segolongan lainnya di dalam suatu peperangan di jalan Tuhan, kecuali atas dasar persamaan dan adil di antara mereka

Pasal 36 ayat 1

Tidak seorang pun diperbolehkan bertindak keluar, tanpa ijinnya Muhammad Shallallahu alaihi wasallam

***** akhir kutipan *****

Dalam sejarah negara kita, dahulu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh mereka yang menyebut dirinya Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia (yang biasa disingkat DI/TII) di bawah pimpinan SM. Kartosuwiryo.

Dia mempunyai latar belakang pendidikan Barat bukan seorang santri dari sebuah pesantren. Bahkan diceritakan orang bahwa ia tidak pernah mempunyai pengetahuan yang benar tentang bahasa Arab dan agama Islam.

Pemberontakan DI / TII ini bukan hanya membahayakan kesatuan negara dan ancaman yang serius terhadap negara yang sedang belajar mengisi kemerdekaan, tetapi juga membahayakan masa depan Islam di negara Republik Indonesia yang justru karena mengatasnamakan agama Islam.

Apalagi karena Kartosuwiryo mengangkat dirinya sebagai Kepala Negara Islam Indonesia, maka kedudukan Presiden Sukarno bisa goyah di mata umat Islam.

Hal itu mendorong K.H. Masjkur, Menteri Agama ketika itu "mengundang para ulama dari seluruh Indonesia untuk memberi kata putus tentang kedudukan Presiden Sukarno dalam pandangan keagamaan (Islam)."

Hal itu dirasakan sebagai sesuatu yang penting oleh karena beberapa hal.

Antara lain oleh karena untuk daerah-daerah tertentu ummat Islam harus melakukan pilihan terhadap adanya "Kepala Negara" selain Presiden Soekarno. Misalnya S.M. Kartosuwiryo yang di daerah Jawa Barat menyebut dirinya sebagai Kepala Negara dari Negara Islam Indonesia.

Juga oleh karena sebagai Presiden Republik Indonesia, Soekarno harus mengangkat pegawai-pegawai yang menangani urusan-urusan yang langsung berkaitan dengan masalah—keagamaan seperti wakaf, waris, pernikahan dan lain-lain.

Sedang dalam pandangan ulama di Indonesia urusan-urusan itu harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang diangkat oleh kekuasaan yang sah dilihat dari hukum Islam.

Pertemuan ulama yang diprakarsai oleh K.H. Masjkur itu berlangsung di Cipanas Jawa Barat pada akhir tahun 1953 (awal tahun 1954).

Pertemuan — yang disebut oleh Choirul Anam sebagai Muktamar Alim Ulama Se-Indonesia itu memutuskan memberi gelar kepada Presiden Sukarno sebagai Waliyul Amri Dharuri Bis Syaukati, "pemerintah yang sekarang ini sedang berkuasa (dan harus dipatuhi berdasarkan (QS An Nisaa [4]:59)

Menarik untuk disimak penjelasan A. Yusuf Ali mengenai istilah ini dalam komentarnya tentang (QS An Nisaa [4]:59), Ulu-l-amr adalah orang-orang yang melaksanakan kekuasaan atau tanggung jawab atau keputusan atau penyelesaian urusan.

Kekuasaan yang mutlak ada pada Allah. Umat Allah menerima kekuasaan dari Dia. Karena Islam tidak mengenal perbedaan yang tajam antara urusan yang sakral dan sekuler, maka diharapkan pemerintahan-pemerintahan biasa akan melakukan kebenaran, berlaku sebagai imam yang benar, dan kita harus menghormati dan mematuhi keluasaan itu; jika tidak demikian tidak akan ada ketertiban dan kepatuhan.

Kekerasan yang radikal adalah kekerasan yang memperturutkan hawa nafsu sehingga menzhalimi orang lain karena salah memahami Al Qur'an dan Hadits

Kekerasan yang tidak radikal adalah kekerasan yang dilakukan berdasarkan perintah ulil amri sebenarnya yakni para fuqaha (ahli fiqih)

Mantan mufti agung Mesir Syeikh Ali Jum'ah telah mengajukan untuk menyatukan lembaga fatwa di seluruh dunia untuk membentuk majelis permusyawaratan ulama tingkat dunia yang terdiri dari para fuqaha (ahli fiqih).

Pihak yang dapat mengeluarkan fatwa sebuah peperangan adalah JIHAD (mujahidin) atau JAHAT (teroris) sehingga dapat diketahui apakah MATI SYAHID atau MATI SANGIT adalah "ulil amri di antara kamu" yakni para fuqaha (ahli fiqih) di negara setempat karena ulama di luar negara tidak terbebas dari fitnah.

Kesimpulannya rakyat mentaati umaro (penguasa negeri) dan penguasa negeri mentaati para fuqaha (ahli fiqih).

Jadi cara mengawal syariat Islam dalam sistem pemerintahan di negara kita dengan cara mengembalikan wewenang para fuqaha (ahli fiqih) untuk menasehati dan membimbing penguasa negeri (umaro) sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits sehingga tidak ada keraguan lagi bagi kaum muslim untuk mentaati penguasa negeri.

Wassalam

Zon di Jonggol, Kabupaten Bogor 16830

Sumber : https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10157028724649846&id=667484845&set=a.10150360084379846

Selengkapnya »

Shalat Tarawih 4 Rakaat 1 Kali Salam Pertanyaan: Assalamualaikum wr.wb. Mau tanya pak ustadz bagaimana hukumnya sholat tarawih 4 rakaat 1 salam tanpa menggunakan tasyahud awal begitu juga dengan witirnya 3 rakaat 1 salam bablas. Itu cara shalat tarawih di daerah kontrakan baru saya, pada tarawih pertama saya ke masjid tapi setelah saya tahu cara shalatnya begitu, saya tarawih sendiri di rumah, saya tidak yakin dan ragu dengan shalatnya, tapi di sisi lain saya juga sungkan dan malu jika diajak tetangga ke masjid. Mohon penjelasannya pak ustadz, terimakasih. Wassalamualaikum wr.wb. Nanin, Solo Jawaban: Wa’alaikum salam wr. wb. Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmti Allah swt. Shalat tarawih hanya ada di bulan Ramadlan, dan hukumnya adalah sunnah. Di kalangan NU shalat tarwih yang biasa dijalankan adalah dua puluh rakaat ditambah shalat witir tiga rakaat. Shalat tarawih dilaksanakan dengan satu salam setiap dua rakaat. Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama menge

 

Pertanyaan:

 

Assalamualaikum wr.wb.

 

Mau tanya pak ustadz bagaimana hukumnya sholat tarawih 4 rakaat 1 salam tanpa menggunakan tasyahud awal begitu juga dengan witirnya 3 rakaat 1 salam bablas. Itu cara shalat tarawih di daerah kontrakan baru saya, pada tarawih pertama saya ke masjid tapi setelah saya tahu cara shalatnya begitu, saya tarawih sendiri di rumah, saya tidak yakin dan ragu dengan shalatnya, tapi di sisi lain saya juga sungkan dan malu jika diajak tetangga ke masjid. Mohon penjelasannya pak ustadz, terimakasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Nanin, Solo

 

Jawaban:

 

Wa'alaikum salam wr. wb.

 

Penanya yang budiman, semoga selalu dirahmti Allah swt. Shalat tarawih hanya ada di bulan Ramadlan, dan hukumnya adalah sunnah. Di kalangan NU shalat tarwih yang biasa dijalankan adalah dua puluh rakaat ditambah shalat witir tiga rakaat. Shalat tarawih dilaksanakan dengan satu salam setiap dua rakaat.

 

Memang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai jumlah rakaat shalat tarawih. Tetapi menurut madzhab syafii yang dianut oleh kaum nahdliyin, jumlah rakaatnya itu ada dua puluh. Waktu pelaksanaan shalat tarawih dimulai setelah shalat isya—sebagaimana dikemukakan al-Baghawi dan ulama lainnya—sampai terbitnya fajar. Sedang cara palaksannya adalah setiap dua rakaat salam satu kali.

 

يَدْخُلُ وَقْتُ التَّرَاوِيحِ بِالْفَرَاغِ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ذَكَرَهُ الْبَغَوِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَبْقَى إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ وَلْيُصَلِّهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ كَمَا هُوَ الْعَادَةُ

 

"Masuknya waktu shalat tarawih itu selesai shalat isya—sebagaimana dikemukakan al-Baghawi dan ulama lainnya—sampai terbitny fajar. Dan hendaknya shalat tarwihlah dua rakat dua rakaat (dua rakaat dengan sekali salam) sebagaimana kebiasaan yang berlaku"(Lihat Muhyidin Syarf an-Nawawi, al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 4, h. 32)

 

Lantas bagaimana jika pelaksanaan shalat tarawih adalah empat rakaat dengan sekali salam? Qadli Husain, salah seorang ulama dari kalangan madzhab syafii menyatakan bahwa pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat dengan sekali salam tidak sah. Kami cenderung mengikuti pendapat ini. Alasan yang dikemukakan beliau adalah bertentangan dengan ketentuan yang telah disyariatkan (khilaf al-masyru').

 

فَلَوْ صَلَّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ يَصِحَّ ذَكَرَهُ الْقَاضِى حُسَيْنٌ فِي فَتَاوِيهِ لِاَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ

 

"Apabila menjalankan shalat tarawih empat rakaat dengan sekali salam tidaklah sah sebagaimana dikemukakan oleh Qadli Husain dalam fatwanya karena menyalahi ketentuan yang telah disyariatkan" (al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Bairut-Dar al-Fikr, juz, 4, h. 32).

 

Lantas bagaimana dengan orang-orang yang menjalankan shalat tarawih delapan rakaat, dimana mereka menjalankan shalat tarawih empat rakaat dengan sekali salam? Hemat kami hal ini tidak perlu dipersoalkan dengan tajam. Kami menghargai orang yang berpendapat kesahan shalat tarawih dengan cara empat rakaat dengan sekali salam, meskipun dalam pandangan kami jumlah rakaat shalat tarawih adalah dua puluh rakaat dan cara pelaksanannya adalah tiap dua rakaat salam satu kali.

 

Demikian jawaban singkat yang dapat kami kemukakan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sikapilah perbedaan dengan bijak. Dan kami selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik dari para pembaca.

 

Wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,

Wassalamu'alaikum wr. Wb

 

Mahbub Ma'afi Ramdlan

Tim Bahtsul Masail NU

Selengkapnya »

Perguruan Tinggi di Pesantren

Oleh: KH. MA. Sahal Mahfudh

Pada tahap 25 tahun mendatang, saat bangsa Indonesia memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II), akan tiba suatu masa yang penuh tantangan. Masa itu juga merupakan masa yang menjanjikan harapan-harapan, namun belum dapat dipastikan karena perkembangan segala aspek kehidupan yang sulit diprediksi dan saling mempengaruhi. Tantangan-tantangan itu antara lain masalah tenaga kerja, kemiskinan, dampak globalisasi ekonomi dan kultur, dampak kemajuan iptek, partisipasi pendidikan, perubahan etika sosial dan moral keagamaan, masih menonjolnya dualisme sektor modern dan tradisional meskipun proses industrialisasi sudah berjalan, namun tumbuhnya kemakmuran di pedesaan masih terseok-seok jalannya dan tidak seimbang dengan tuntutan yang semakin meningkat.

 

Berat dan ringannya tantangan, akan berimplikasi langsung terhadap kepastian dan keraguan suatu harapan. Harapan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan potensi dan tantangan, akan bermuara pada keyakinan kosong. Sebaliknya, menganalisis simpulsimpul tantangan masa depan tanpa didukung oleh potensi dan optimisme, hanya akan melemahkan etos kerja. Bisa jadi hal itu malah menimbulkan keputusasaan dan sikap fatalistik atau paling tidak akan lebih suka melestarikan rutinitas yang kurang menguntungkan.

 

Menganalisis tantangan masa depan sambil merencanakan harapan, memang merupakan suatu keharusan dalam membahasan prospek sesuatu. Tetapi tidak berarti hanya dengan menganalisis tantangan, prospek bisa diantisipasi secara jelas. Apalagi bila yang dibahas adalah prospek perguruan tinggi di lingkungan pesantren.

 

Permasalahannya akan menjadi kompleks dan berimplikasi luas, mengingat perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek sosial yang terus menerus berubah -perubahan yang direncanakan mau pun alami, sebagai dampak dari kebijakan terencana.

 

Bila pembahasan dikhususkan pada keberadaan perguruan tinggi di pesantren, permasalahannya menjadi rumit, mengingat pesantren merupakan institusi pendidikan yang mempunyai titik tekan berbeda dengan perguruan tinggi. Perbedaan visi dan posisi kedua institusi pendidikan itu sangat mempengaruhi pola, sistem dan pandangan hidup masing-masing, yang selanjutnya menentukan prospek lembaga itu.

 

***

 

Perbedaan watak antara perguruan tinggi dan pesantren sebagai lembaga pendidikan perlu dipahami lebih jauh, untuk kemudian dijadikan bahan dasar dalam menyusun konsep keterpaduan dua lembaga pendidikan yang berbeda. Keterpaduan itulah yang pada dasarnya akan menentukan prospek keberadaan perguruan tinggi di pesantren. Tanpa keterpaduan, pengaruh corak perguruan tinggi akan lebih mendominasi kehidupan pesantren, dan mungkin akan melahirkan krisis identitas atau malahan hilangnya identitas pesantren.

 

Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin, sebagai lembaga tarbiyah, sebagai lembaga sosial sebagai gerakan kebudayaan dan bahkan sebagai kekuatan politik -meskipun sampai sekarang masih disebut lembaga tradisional- mempunyai ciri dan watak yang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi.

 

Landasan filosofis pesantren adalah teologi dan religiusitas yang berposisi substansial dan bersifat menyeluruh. Sedangkan perguruan tinggi cenderung pada pragmatisme dan orientasi keduniawian, sementara itu ia menempatkan teologi dan religiusitas pada posisi instrumental dan merupakan bagian saja.

 

Bila perguruan tinggi aksentuasinya lebih ke pengajaran maka pesantren aksentuasinya lebih pada pendidikan. Bila perguruan tinggi berorientasi langsung pada lapangan kerja sesuai pesanan industri atau paling tidak mengantisipasi keperluan industrialisasi -di mana hal ini memang merupakan potensi dan kekuatan dari sudut kemudahan karier, tetapi sekaligus merupakan kelemahan dari sudut konsumtivisme mental, daya juang dan kreativitas menciptakan lapangan kerja- maka sebaliknya pesantren tidak berorientasi langsung pada lapangan kerja.

 

Hal ini memang merupakan kelemahan, jika dipandang dari sudut janji-janji masa depan yang cerah. Tetapi hal itu juga merupakan potensi dari sudut penumbuhan etos kerja, kemandirian dan penciptaan lapangan kerja.

 

Pesantren di samping merupakan lembaga pendidikan dan keilmuan, ia sekaligus juga merupakan lembaga moral. Ilmu di pesantren mengacu pada pembentukan moral dan akhlaq karimah. Seluruh proses belajar para santri berpusat pada pengenalan, pengakuan, kesadaran, dan keagungan Allah SWT dan akhlaq karimah yang terkait secara dialektis, kohesif dan terus menerus dengan seluruh mekanisme belajar para santri.

 

Ini semua berbeda dengan perguruan tinggi yang membatasi diri sebagai institusi keilmuan dan intelektual, dan tidak bertanggung jawab langsung dalam soal moral. Dosen tidak berkewajiban terhadap akhlaq, kecuali sekadar komitmen pribadi atau etika sosial dalam arti umum. Mahasiswa hanya didorong secara terencana untuk menjadi orang pandai dan intelek. Atau malahan hanya menjadi penghafal, karena kelulusan ujiannya lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana ia menghafal literatur, bahan kuliah dan referensi yang diwajibkan. Perguruan tinggi memberikan kebebasan atau demokratisasi ilmiah untuk mengakui, menyadari dan menghayati atau tidak, akan keagungan Allah dan akhlaq karimah.

 

***

 

Gerakan ilmiah Islam di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang menyudutkan kaum muslimin ke satu sudut pandang yang hanya menitikberatkan pada kehidupan ukhrawi. Akibatnya dinamika keilmuan hanya berkisar pada alumnus syari'ah dan tasawuf yang ditandai dengan munculnya karya-karya ulama Indonesia dari yang paling kecil sampai yang berjilid-jilid. Sedangkan dari sisi lain mengalami kemandegan karena anggapan, ilmu-ilmu itu semata-mata urusan duniawi. Mungkin dari sini mulai muncul dikotomi antara ulumu al-din dan ulumu al-dunya, sampai-sampai antara madrasah dan sekolah, antara kitab dan buku pun harus dibedakan.

 

Tafaqquh fiddin dipahami secara sempit dan terbatas pada apa yang dimaksud dengan 'ulumu al-din. Pemahaman ini secara ekslusif tidak pernah dikorelasikan dengan pemahaman al-din itu sendiri secara utuh, meskipun secara terpisah al-din telah dipahami sebagai wadl'un ilahiyun saaiqun lidzawi 'uquli al-salimah ilaa maa huwa khairun lahum fi dunyahum wa akhiratihim (ketentuan-ketentuan Ilahi yang mendorong siapapun yang berakal sehat, untuk berbuat sesuatu yang baik bagi mereka di dunia dan akhirat).

 

Bila al-din dipahami seperti itu, maka berarti ulumuddin secara luas adalah ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan wadla' Ilahi, menyangkut urusan duniawi mau pun ukhrawi. Kemudian bila wadla' Ilahi itu mendorong bagi para pemikir ke arah pencapaian sesuatu yang baik di dunia atau di akhirat mereka, maka mengapa dalam konteks ilmu-ilmu yang berwatak duniawi lalu diisolasikan dari klasifikasi ulumuddin? Persepsi dikotomis seperti itu mengkibatkan dinamika ilmiah dalam Islam cenderung lemah atau malah mandeg.

 

Kemandegan dinamika ilmiah itu tampaknya coba mulai digerakkan ketika di Indonesia muncul Perguruan Tinggi Agama Islam, negeri mau pun swasta. Malah ketika awal-awal kemerdekaan pun sudah ada upaya menggerakkan kembali dengan menambah mata pelajaran umum di madrasah-madrasah, meskipun masih dengan sikap dikotomis. Dari pihak pemerintah menurunkan proyek MWB (Madrasah Wajib Belajar) dilengkapi dengan UGA (Ujian Guru Agama), kemudian ada penegerian madarasah dan terakhir ada SKB Tiga Menteri. Semua itu merupakan upaya penyambungan mata rantai dinamika keilmuan dalam Islam yang sekarang ini sudah saatnya dievaluasi sejauh mana perkembangan dinamika keilmuan tersebut dapat memantapkan risalah lslamiyah.

 

Perkembangan dinamika tersebut merupakan jawaban atas tantangan-tantangan yang muncul akibat adanya arus globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pada gilirannya dikotomi ilmu dan sikap ambivalen dari sebagian umat Islam akan makin berkurang, kalau tidak bisa hilang sama sekali.

 

Dampak lebih jauh dari dinamika itu adalah integrasi intelektual dan ulama. Perkembangan ini tentu saja menuntut sikap keterbukaan dari semua kaum intelektual dan ulama, salimemahami atas adanya kekurangan di satu pihak dan kelebihan di pihak lain.

 

Sikap keterbukaan ini menuntut keberanian ulama mau pun kaum intelektual muslim untuk tidak hanya saling mengritik, tetapi juga melakukan otokritik yang membangun. Kritik diri adalah bagian tak terpisah dari unsur-unsur dinamika ilmiah yang akan ditumbuh-kembangkan Dalam hal ini kajian kritis tentang transformasi sosial, selalu mempengaruhi satu pengembangan dinamika ilmiah. Ini berarti bahwa pengembangan dinamika keilmuan dalam Islam mempunyai implikasi yang luas dengan setiap perubahan yang terjadi, sehingga ilmu-ilmu itu tidak akan kehilangan relevansi dan konteksnya dengan berbagai aspek kehidupan.

 

***

 

Proses pembangunan yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi politik, budaya mau pun nilai dan wawasan. Perubahan yang terjadi secara terakselerasi menuntut kelenturan berpikir, daya-suai intelektual yang besar, keterbukaan dalam tata hidup yang manusiawi dan sikap kritis serta dinamis.

 

Perubahan mendasar yang terjadi adalah kecenderungan memisahkan atau mengasingkan norma agama, akibat pola pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Alienasi antara keduanya itu tercermin pada gerakan dan kelembagann agama yang tidak menyatu dengan aktivitas kelembagaan ekonomi yang membentuk nilai dan norma ekonomis.

 

Akibatnya gerakan ekonoi itu berhadapan dengan sistem nilai agama. Gerakan ekonomi cenderung berjalan bebas tanpa moralitas agama dan menumbuhkan sikap kompetitif yang tanpa dikendalikan oleh moralitas agama, cenderung ke arah individualisme, materialisme dan konsumerisme. Semua dampak itu justru bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila.

 

Dalam hal ini, prospek perguruan tinggi di pesantren dalam upaya mengembangkan dinamika keilmuan dalam Islam dituntut kemampuannya mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat yang selalu menuntut kemudahan di segala bidang. Ini berarti pula, bahwa pengembangan dinamika keilmuan itu harus mampu menjadi sarana pemandu transformasi sosial sekaligus sebagai sarana kontekstualisasi ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat.

 

Pengembangan dinamika keilmuan Islam lalu tidak saja dipahami dari sisi kognitif, akan tetapi juga dari sisi afektif dan psikomotorik. Pengembangan yang dipahami hanya dari sisi kognitif saja akan cenderung menciptakan semacam "vanderplas-vanderplas" yang ahli di bidang keilmuan Islam tetapi sama sekali tidak meyakini kebenaran ajaran Islam, apalagi mengamalkannya.

 

Pada sisi lain perguruan tinggi di pesantren, dalam perannya mengembangkan ajaran dan pendidikan Islam serta dakwah Islamiyah, dituntut mampu membentuk masyarakat Islam secara integralistik. Antara aspek norma agama dan aspek ekonomi serta aspek positif lainnya, mesti terpadu utuh. Kajian intelektual tentang konsep pengembangan ekonomi, dengan demikian diperlukan, kajian mana merupakan proses materialisasi dari aspek normatif yang immaterial.

 

Sumber daya manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aset ekonomi yang sangat penting di negara-negara ekonomi maju, sering mengakibatkan krisis norma dan nilai. Kemiskinan nilai agama mendorong masyarakat ekonomi maju memandang alam dan manusia bukan sebagai sahabat yang setia, tetapi sebagai hamba dan kawulo yang harus ditaklukkan dan diberlakukan sewenang-wenang, tanpa harus ada pertimbangan moral dan etika religius.

 

Perguruan tinggi di pesantren dituntut kemampuannya merumuskan konsep pengembangan ajaran Islam sebagai tatanan sosial, bukan hanya sebagai lembaga legalistik hitam putih. Dalam hal ini kemampuan antisipatif dan keterbukann akan mempermudah perguruan tinggi menjalankan peranannya. Keterbukann akan menumbuhkan sikap lentur dan akomodatif.

 

Adalah benar, bahwa perguruan tinggi di pesantren menentang eksistensinya sendiri bila di satu sisi menerima tugas sebagai pelopor perubahan sosial untuk menatap masa depan, sedangkan di lain sisi ia tertutup terhadap pembaharuan dan malah mencurigai masa depan. Dan adalah benar juga, perguruan tinggi di pesantren mengingkari missinya, bila ia menerima dan mengemban tugas mendidik generasi muda sebagai potensi penerus perjuangan Islam, dengan jalan memprogram mereka agar mencerna dan hanya mengawetkan nilai-nilai kehidupan yang sudah kehilangan relevansi aktualnya. Sementara di luar lembaga itu, terjadi berbagai perubahan yang sangat serius dan dahsyat dalam hampir semua bidang kehidupan.

 

Kemampuan perguruan tinggi di pesantren berperan seperti itu, berarti melestarikan sekaligus mengembangkan eksistensinya di tengah-tengah era globalisasi. Dengan demikian perguruan tinggi di pesantren tidak akan diposisikan pada ruang isolasi, karena mampu menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari komunitas nasional dan akhirnya terlepas dari posisi marginal.

 

***

 

Perguruan tinggi dalam pesantren dengan prospek seperti itu, diharapkan lebih mengembangkan dinamika keilmuan dan kepekaan sosial para santri, serta mengembangkan metodologi di pesantren yang shalih agar menjadi ashlah, sehingga mereka mampu mengantisipasi dan menganalisis segala perubahan yang sedang dan akan terjadi.

 

Para santri akan menjadi manusia yang berkepribadian akram, shaleh dan fungsi mereka menjadi manusia yang qawiyun dan makinun, mempunyai quwwah dan potensi diri yang cukup, sekaligus mempunyai amanah, dapat dipercaya, jujur dan melaksanakan amanat Allah dan masyarakat. Kalau mereka menjadi ulama, mereka pun tafaqquh fi mashalihil khalqi, sebagai salah satu identitas ulama menurut Imam Ghazali.

 

Namun di samping itu, perguruan tinggi di pesantren harus mau dan mampu menyerap secara utuh ciri-ciri dan karakteristik pesantren. Sehingga ia mampu memproduk sumber daya manusia muslim yang mampu berintegrasi dengan segala aspek kehidupan global, tetapi mempunyai pertimbangan nilai idealistik transendental. Lebih dari itu mereka menjadi manusia intelek yang berwatak kesantrian. Untuk itu perguruan tinggi di pesantren dituntut mampu mengembangkan pendidikan Islam dan keilmuan Islam.

 

Pendidikan, bila dipahami sebagai suatu tindakan sadar untuk membentuk watak dan tingkah laku secara sistematik, terencana dan terarah, maka pendidikan agama Islam harus merupakan proses interaksi dari pendidikan, peserta didik dan lingkungan yang mengarah terbentuknya karakter Islami pada peserta didik, yang kemudian mampu memotori sikap dan perilaku yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Dengan kata lain, pendidikan Islam seharusnya bisa mengembangkan kualitas keberagamaan Islam, yang bersifat afektif, kognitif mau pun psikomotorik.

 

Pada gilirannya pendidikan Islam merupakan sarana pengembangan kepribadian muslim Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bentuk transformasi muslim yang berkepribadian Islam, yang meletakkan keimanan dan ketaqwaan di atas segalanya dalam berbagai komunitas yang digumuli, muslim yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat industrial yang didominasi oleh kesadaran teknokratik tinggi yang memandang iptek sebagai juru selamat, namun ia masih meyakini adanya kekuatan transendental yang mengalahkan segala kekuatan yang lain. [FM]

  

*) Tulisan ini pernah disampaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Pesantren Qomaruddin Gresik, 18 Januari 1993. Pernah dimuat majalah Aula edisi Februari 1993. Judul asli "Prospek Perguruan Tinggi di Pesantren". Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS)

Selengkapnya »

Islam, NU dan Nusantara

Oleh: M. Isom Yusqi

Islam merupakan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Islam datang dari Allah SWT melalui utusan-Nya, Muhammad SAW. Islam hadir bukan hanya untuk mengislamkan bangsa Arab tapi juga untuk umat manusia dimana dan kapanpun mereka berada. Islam bukan monopoli bangsa, suku, daerah ataupun ras tertentu.Universalitas Islam sebagai agama langit melampaui sekat-sekat territorial dan perbedaan suku, ras dan jenis manusia.

 

Kendatipun demikian, Islam tidaklah terlahir dari ruang dan waktu yang kosong.Ia dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang secara teritori berasal dari Arab. Karenanya, proses dialog ajaran Islam dengan budaya Arab tidak dapat dihindarkan. Kearaban Nabi Muhammad SAW dan Al-Qur'an tidak serta merta dapat mengeneralisir bahwa semua yang berbau Arab itu pasti sakral,suci dan tidak ada sisi negatifnya.Tentu harus dipilih dan dipilah mana subtansi ajaran yang menjadi bagian Islam yang patut dimuliakan, dan mana yang tidak subtansial. Substansi ajaran Islam itulah yang melampaui budaya dan peradaban tertentu serta melampaui ras kemanusiaan. Rahmat Allah SWT berupa Islam, Nabi Muammad dan al-Quran diperuntukkan bagi semua semesta tanpa harus mengunggulkan dan melemahkan bangsa, suku dan ras tertentu atas yang lain.

 

Dengan demikian, Islam sebagai agama dan ajaran akan dapat berdialog dengan budaya dan peradaban manusia di mana dan kapanpun,termasuk dengan budaya dan peradaban Nusantara. Kendati harus diakui bahwa tidak semua budaya Nusantara identik dan sejalan dengan ajaran  Islam. Namun, baik budaya Arab maupun Nusantara, tentu mengalami proses dialog yang saling mengisi, menyempurnakan dan tidak saling menegasikan terhadap ajaran Islam. Bahkan ajaran Islam yang  justru menyempurnakan budaya-budaya tersebut agar seiring sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dalam segala dimensi ruang dan waktunya.

 

Islam Nusantara bukanlah agama baru.Ia ada sejak agama Islam hadir di bumi Nusantara. Ia merupakan istilah yang digunakan untuk merangkai ajaran dan paham keislaman dengan budaya dan kearifan lokal Nusantara yang secara prinsipil tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Islam Nusantara adalah sebuah ungkapan yang mencoba menegaskan bahwa ada Islam di wilayah Nusantara dengan segenap jati diri dan karakteristiknya yang khas. Dengan demikian, orang Islam yang kehilangan jati dirinya dan tampil dengan wajah kebarat-baratan atau kearab-araban, sehingga mereduksi tradisi, budaya dan adat istiadat bangsanya yang mungkin lebih relevan dengan ajaran Islam, tidak dapat disebut sebagai Muslim Nusantara.

 

Islam Nusantara tidak bermaksud mereduksi ajaran Islam seperti kewajiban berjilbab/menutup aurat, tahiyyat salam dan hal lain yang berbau kearaban. Justru Islam Nusantara sangat akomodatif dan inklusif terhadap hal-hal di atas sepanjang tidak bertentangan dengan subtansi ajaran Islam. Lokus kerja Islam Nusantara adalah pengaintegrasian antara nilai-nilai universal Islam dengan tradisi dan peradaban lokal kenusantaraan yang hidup dan tidak bertentangan dengan Islam. Hal ini penting agar mampu melahirkan kembali umat manusia yang berbudaya dan berkeadaban gotong royong, ramah, murah senyum, toleran, moderat, tentram, teposeliro, magayu bagyo, andap asor dan tidak mudah marah atau mencaci maki orang yang berbeda dan tidak sependapat dengan dirinya.

 

Islam Nusantara ingin membangun peradaban dan melahirkan umat yang tidak adigang adigung adiguna, umat yang selalu menghargai perbedaan, berprinsip bhineka tunggal ika serta tidak hobi menebar rasa kebencian, kecurigaan dan hasud kepada sesama, hanya karena perbedaan keyakinan, agama, suku, ras dan bangsa. Islam Nusantara ingin mencetak manusia-manusia yang tidak beringas, merasa paling benar, eksklusif dan merasa superior di atas manusia lainnya. Intinya, Islam Nusantara adalah sebuah ikhtiar untuk melahirkan manusia yang berbudaya dan berkeadaban mulia yang selalu memanusiakan manusia tanpa ada diskriminasi.

 

NU dan Islam Nusantara

 

Gagasan baru tentang Islam Nusantara baru muncul secara terstruktur sekitar dua tahun terakhir. Pro kontra terhadap sebuah gagasan baru pasti datang silih berganti. Bahkan tidak jarang yang menuduh dan memberikan stigma negative atas sebuah gagasan tanpa berdialog terlebih dahulu dengan komunitas yang memunculkan gagasan tersebut.

 

Diakui atau tidak, NU adalah ormas Islam pertama yang mengarusutamakan gagasan Islam Nusantara itu, kendatipun harus diakui belum semua warga nahdliyin mengetahui dan memahami gagasan tersebut. Sejatinya gagasan itu lahir dari pergumulan akademik para elit intelektual NU, terutama Prof. Dr. KH. Said Agil Siraj dan para akademisi STAINU serta UNU Jakarta, terhitung sejak dibukanya Program Pascasarjana Kajian Islam Nusantara di penghujung tahun 2012 lalu. Kendatipun lahir dari rahim NU, Islam Nusantara akan dipersembahkan untuk peradaban dan keadaban seluruh umat manusia.

 

Ide Islam Nusantara sebenarnya sangat bersahaja. Bertitik tolak dari fakta bahwa mayoritas umat Islam Indonesia berpaham dan mengikuti ajaran AhlussunnahWaljamaah (Aswaja), dan sebagian besar pengikut Aswaja itu adalah warga NU. Dalam diskursus para elit intelektual NU, Aswaja adalah manhajul hayat wal fikr (pedoman hidup dan metode berfikir) dengan berbasis pada sikap mulia yaitu tawassuth (moderat), tawâzun (seimbang/equal), tasâmuh (toleran) dan i'tidal (selalu berpihak pada kebenaran). Keempat pilar mulia itulah yang menjadi pijakan dalam bersikap, bertindak, bertutur kata, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan keempat pilar tersebut diharapkan dapat menjadi pisau analisis dalam pergumulan keilmuan dan dalam menghadapi benturan peradaban yang saling berpenetrasi, berinfiltrasi dan berakulturasi satu dengan lainnya.

 

Selain itu, NU dengan Aswajanya tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga tradisi dan kearifan lokal Nusantara. Hal itu terlihat dan terkonstruk secara terstruktur dan massif dalam tardisi dan laku "Arumaniz" (baca; tradisi baca Aurad/wiridan, Ratib, Manaqib, Maulid, Nasyid, Istighotsah dan Ziarah ulama atau makam auliya').

 

Islam Nusantara sejatinya adalah gagasan progresif yang berikhtiar untuk mendialogkan antara intisari ajaran Islam ala Aswaja dengan budaya danperadaban Nusantara yang tidak saling bertentangan bahkan saling menyempurnakan satu sama lainnya.

 

Sama sekali tidak bermaksud mereduksi ajaran Islam, mempertentangkanantara Islam Arab dan Islam Nusantara, apalagi anti budaya Arab, rasis dan lain sebagainya.

 

Sesungguhnya Islam Nusantara adalah sebuah ijtihad untuk menampilkan ajaran Islam yang membumi di Nusantara. Islam Nusantara mengimpikan ajaran Islam yang inklusif dengan peradaban bahari dan continental yang ada di dalamnya. Sehingga ajaran Islam tidak selalu dihadap-hadapkan dengan peradaban Nusantara. Dangan cara pandang seperti ini, diharapkan Islam Nusantara akan mampu melahirkan berbagai disiplin keilmuan yang khas Nusantara, seperti fikih nusantara, siyasah nusantara, muamalah nusantara, qanûn nusantara, perbankan Islam nusantara, ekonomi Islam nusantara dan berbagai cabang ilmu Islam lain atas dasar sosio-episteme kenusantaraan.

 

Tidak berhenti pada titik itu, ilmu-ilmu sosial dan eksakta pun akan coba dieksplorasi sedemikian rupa sehingga ilmu astronomi, teknik, pelayaran, pertanian, dan peternakan nusantara yang pernah menguasai dunia pada masa nenek moyang kita juga akan digali dan diketengahkan kembali body of knowledgenya dengan baik. Sehingga bangsa ini akan bangkit kembali dari keterpurukannya. Usaha ini sesungguhnya mirip dengan proyek keilmuan yang bernama islamisasi ilmu dan teknologi atau integrasi keilmuan (sains dan Islam).

 

Lebih jauh lagi, gagasan Islam Nusantara bertujuan untuk meng-counter discourse terhadap paradigm keilmuan yang sangat sekularistik-positivistik, yang serba teknologistik-materialistik dan juga penyeimbang terhadap budaya sosial masyarkat modern yang cenderung materialistis, hedonistis dan pragmatis. Bahkan, Islam Nusantara hendak mewujudkan budaya dan peradaban baru dunia yang berbasis pada nilai-nilai luhur dan universal keislaman dan kenusantaraan. Dengan demikian gagasan Islam Nusantara bukan sekadar pepesan kosong, namun merupakan proyek akademik, budaya dan peradaban sekaligus. Sebuah ikhtiar mulia dari anak manusia Nusantara untuk mengangkat harkat dan martabatnya dalam kontestasi global demi menggapai ridhaTuhan dan mengaktualisasikan risalah Islam rahmatan lil alamin bagi semesta alam. []

 

Prof. Dr. M. IsomYusqi, MA, Direktur Pascasarjana STAINU Jakarta

Selengkapnya »