Tampilkan postingan dengan label Muhammadiyah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Muhammadiyah. Tampilkan semua postingan

Selasa, 16 Juni 2020

Hubungan Kebatinan Muhammadiyah Dan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat


Forum Muslim - Masjid Kauman Jogja megah berdiri. Kokoh diantara luasnya alun-alun, deretan pohon beringin tumbuh angker, setia menjaga marwah ka-Sultanan. Sebuah monumen yang mengisahkan pertautan jiwa dan pikiran antara Sri Sultan Hamengkubuwana VIII dengan Kyai Haji Ahmad Dahlan saat itu.

Betapapun Kyai Dahlan berusaha mewarisi para pendahulunya untuk tetap beriringan bersama Sri Sultan sebagai Sayyidin Panoto Gomo, menegakkan tiang agama ber-Amr Ma'ruf dan Nahy Munkar. Bukan mengambil posisi saling berhadapan.

Pun dengan kakek buyutnya, Kyai Wiryokusumo bersama Sri Sultan Hamengkubuwana I sebagai pendiri dan penggagas masjid Kauman Jogja yakin bahwa menegakkan syariat agama tak bisa dilakukan sendirian. Keduanya bahu membahu meletakkan dasar-dasar keagamaan. Islam menjadi tegak berdiri, kokoh dan kuat karena ulama dan umara berdiri dalam satu shaf.

Bukan seperti saat sekarang, ulama dan umara saling merendahkan dan mencela akibatnya perpecahan ada dimana-mana. Jangan salahkan bila penguasa membiarkan pintunya terbuka berteman dengan berandal dan kecu karena ulama pergi menjauh. Bahkan tak jarang bermusuhan dengan alasan nahy munkar.

Para wali menutup rapat pintu dan jendela penguasa dengan doa dan dzikir. Menugaskan para santrinya menjaga halaman para penguasa agar tak dimasuki para berandal dan pencoleng. Termasuk membangun masjid di alun-alun keraton sebagai simbol kekuasaan agama atas umara.

*^*
Muhammad Darwisy, pemuda cerdas, pemberani dan pintar telah memikat hati Sri Sultan. Lahir diantara puluhan tokoh dan ulama dengan pemahaman tua yang merapuh. Darwisy menjanjikan banyak harapan juga cita-cita kaum muda. Sinuhun bersetuju dengan semua pikiran dan gagasan Darwisy.

Darwisy adalah tipikal pemuda cepat belajar, tumbuh pesat dengan pengetahuan luas melampaui zamannya. Tak heran banyak gagasan dan pikirannya melawan kemapanan.

Tidak sedikit ulama tertarik dengan gaya dan pikiran progresif-nya. Sri Sultan pun terpikat, meski kemudian 'memaksanya tetirah' dengan menunaikan ibadah haji untuk menghindari polemik kaum tua dan kaum muda. Cara cerdas mengatasi masalah.

*^*
Muhammadiyah lahir dari rahim keraton Ngayogjokarto Hadiningrat, dari pergumulan pusat pemikiran, adat dan tradisi kekuasaan Jawa, dari sinilah Muhammadiyah lahir dan dibesarkan. Kyai Dahlan, cicit Syaikh Maulana Malik Ibrahim dan keluarga Katib dan Imam besar masjid Kauman Jogja mengawali pergerakan. Langgar Kidoel masih megah berdiri, kokoh sebagai saksi.

Saatnya merajut kembali, menyatukan kembali, mentautkan kembali pikiran gagasan yang dulu tepatnya 100 tahun yang lalu pernah lekat bertaut. Saling menopang dan mendukung laksana dua mata pedang. Semangat kebangsaan yang sama, ghirah yang sama antara keraton Ngayogjokarto Hadiningrat dan gagasan pembaharuan Kyai Besar Ahmad Dahlan.

Roh keraton dalam jiwa pergerakan Muhammadiyah layak kembali ditumbuhkan. Sebuah esensi pergerakan yang menurut saya sempat menyusut beberapa saat. Sejenak kita pernah melupakan keraton. Kita berpaling ke lain hati. Bagaimanapun Sri Sultan Hamengkubuwana entah siapapun orangnya yang jumeneng adalah bapaknya Muhammadiyah bukan Presiden atau semacamnya.

*^*
Muktamar MUHAMADIYAH mestinya sekali-sekali di buka dan ditutup oleh sinuhun Sri Sultan simbol kekuasaan Islam di Jawa. Syukur bisa dilaksanakan di 'ndalem keraton'.

Sebuah episentrum pusat kekuasaan dan tradisi Jawa yang sempat kita lupakan. Kita sibuk dengan urusan 'Jakarta'. Kita lupa bahwa Muhammadiyah lahir di Jogja, besar juga di jogja dan membawa ruh dan karakter Jogja.

Sungkem-an rombongan Ketua PP Muhamadiyah kepada 'panjenengan dalem si nuhun' Sri Sultan Hamengkubuwana X adalah saat yang sangat tepat. Muhammadiyah kembali ke rumahnya. Tidak ada kata terlambat, kita terus bergerak. Mencari keseimbangan di saat negara oleng dan merapuh.

Persyarikatan ini selalu diberkati, demikian kata peneliti senior dari Amerika Carl Whiterington tiga puluh tahun silam. Selalu bertindak benar di saat yang tepat. Sungkeman yang pas untuk situasi saat ini. Menjadi guru bangsa. Menjaga kebesaran dan marwah Persyarikatan. Selamat MILAD ..... Rahayu Rahayu Rahayu

Batu, 18 Nopember 2017

Komunitas Padhang Makhsyar

Sabtu, 12 Januari 2019

Waktu dan Masalah Kedaulatan

Ahmad Syafii Maarif
Oleh: Ahmad Syafii Maarif

MENGAPA kemunculan seorang Tri Rismaharini (Wali Kota Surabaya) atau seorang Joko Widodo (mantan Wali Kota Solo, sekarang Gubernur DKI Jakarta) demikian fenomenal dan memikat perhatian publik secara luas?

Jawabannya sederhana tanpa memerlukan banyak teori: karena keduanya dinilai memberikan contoh sebagai pemimpin yang prorakyat dan menjalankan tugas dengan bahasa hati. Setidak-tidaknya demikianlah kesan publik terhadap keduanya sampai hari ini.

Adapun ke depan, sekiranya keduanya diberi posisi yang lebih tinggi, apakah idealisme mereka masih bisa bertahan, kita tidak tahu. Godaan terhadap orang yang berkuasa pasti muncul dari segala penjuru, di semua lini, termasuk dari lingkungan pengusaha hitam, jika tidak waspada. Kewaspadaan ini harus disiapkan sejak dini dengan bersenjatakan mata rajawali, bukan mata kelelawar yang redup pada siang hari. Tidak banyak elite Indonesia yang kebal terhadap godaan benda dan kekuasaan.

Terpaku dan terpukaunya mata publik terhadap kedua tokoh itu tidaklah terlalu mengherankan. Bukankah ratusan pejabat publik yang lain di seluruh Nusantara lebih banyak disibukkan dengan urusan politik kekuasaan, di samping memikirkan bagaimana cara melunasi utang dana kampanye yang bisa menelan miliaran rupiah? Termasuk janji-janji mereka kepada cukong yang mahir ”berjudi” dalam mendukung politisi yang sedang bersaing, demi melebarkan sayap bisnis mereka, jika pihak yang didukung memenangi persaingan.

Semua ini bukan lagi rahasia, tetapi sudah menjadi pengetahuan orang banyak. Tri dan Jokowi dinilai relatif bersih sekalipun pasti juga telah mengeluarkan dana untuk jadi pemenang. Saya katakan relatif karena keduanya tidak mungkin bebas 100 persen dari dunia percukongan.

Dalam pusaran politik

Apa yang disebut politik uang adalah riil. Dalam suasana perlombaan terhadap kekuasaan yang sedang berjalan sekarang, kesetiaan pada idealisme sudah lama menguap ke langit tinggi. Maka, jika tuan dan puan sudah bosan dengan politik, itu masuk akal. Akan tetapi, larut dalam kebosanan sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan perjalanan bangsa yang sebenarnya ingin menegakkan sistem demokrasi yang sehat dan kuat.

Manusia, di mana pun di muka bumi, tidak mungkin terhindar dari pusaran politik. Tugas kita sebagai rakyat adalah berupaya dalam batas kemampuan kita masing-masing agar politik itu dijadikan kendaraan untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk mengorbankan mereka.

Politik yang mengorbankan rakyat banyak adalah jenis politik kumuh dan biadab. Sebaliknya, politik yang bersih dan beradab pasti bertujuan mulia membela kepentingan yang lebih besar, jauh melampaui parameter hitung-hitungan untung-rugi jangka pendek. Indonesia merdeka benar-benar memerlukan terciptanya politik yang beradab ini dalam tempo yang dekat. Sebab, jika berlama-lama terseret dalam kebiadaban berkepanjangan, waktu pasti akan menjadi ancaman serius terhadap nasib kita semua.

Kita sungguh sedang berlomba dengan waktu dan waktu itu bisa sangat kejam. Kata peribahasa Arab: ”Waktu itu ibarat pedang; jika tidak pandai menggunakannya, leher tuan dan puan akan dipancungnya”.Terlambat berarti merelakan proses pembusukan politik yang sedang berjalan ini semakin membusuk serta bisa menggiring bangsa dan negara menggali kuburan masa depannya.

Situasi menjelang Pemilu 2014, dalam perspektif kedaulatan bangsa dan negara, sungguh mencemaskan. Apa yang disampaikan Bung Karno dalam pidato ”Nawaksara” pada saat kekuasaannya sedang berada di ujung tanduk pada 22 Juni 1966 patut dicermati: ”Berdaulat dan bebas dalam politik, berkepribadian dalam kebudayaan, dan berdikari dalam ekonomi.” Semua ranah itu kini berada di tikungan sejarah dan di bawah ancaman, asing atau agen domestiknya, sehingga bangsa dan negara ini nyaris kehilangan kedaulatan, kepribadian, dan kemandirian dalam makna yang sejati.

Berdaulat penuh

Kemerdekaan bangsa tanpa kedaulatan adalah kemerdekaan palsu yang hanya bisa dinikmati mereka yang mengidap mentalitas terjajah. Di luar tampaknya merdeka, tetapi jiwanya telah dicuci pihak asing agar perasaan kemerdekaannya tumpul tak berdaya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia bertujuan membebaskan bangsa dan negara ini dari suasana batin manusia budak dan manusia terjajah itu.

Apakah sistem demokrasi kita bisa digerakkan ke arah tujuan yang ”berdaulat penuh” itu? Jika mau, pasti bisa. Syaratnya: ucapkan ”selamat tinggal pada mentalitas budak dan mentalitas terjajah”.

Dengan pemenuhan syarat ini, waktu insya Allah akan berpihak kepada bangsa dan negara tercinta ini bersamaan dengan pulihnya kedaulatan penuh. [FM]

KOMPAS, 04 Februari 2014
Ahmad Syafii Maarif ; Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah

Sabtu, 15 Desember 2018

Sukarno, Muhammadiyah, dan NU


Presiden Soekarno

Oleh: Bandung Mawardi

DI Semarang, 26 Juli 2015, KH Maemun Zubair (Mbah Mun) berkata,''…soal kebangsaan, NU selalu terdepan.'' Sejak berdiri, NU memang menjawab persoalan keumatan dan kebangsaan (SM, 27/7/15). Penjelasan itu dia sampaikan menjelang Muktamar Ke-33 NU di Jombang, Jatim. Pengakuan dan aksi pembuktian itu sudah ada sejak dulu, tak usah diragukan.

Ekspresi bercap kebangsaan berlanjut dengan acara haul akbar di Blitar, Jatim, 29 Juli 2015. Panitia muktamar mengadakan haul akbar dua tokoh nasional: Sukarno dan KH Hasyim Asyari. Ribuan orang berdoa dan berseru nasionalisme. Mereka menguatkan kaitan Islam dan arus sejarah nasionalisme, sejak awal abad XX sekarang. Kita perlahan mengingat relasi Sukarno dan NU.

Pemikiran para tokoh NU bercorak kebangsaan sudah diejawantahkan dalam partai politik, jihad, pendidikan pesantren, seni, dan aksi sosial. Kita menempatkan tokoh NU dalam daftar penentu dan penggerak kebangsaan.

Dulu, mereka bersama Sukarno lantang bersuara Indonesia meski memiliki perbedaan siasat dan kerawanan saling bersinggungan. Hubungan tak selalu harmonis jika mengikutkan politik. Pada 22 Juni 1945, Wahid Hasyim bersama Sukarno dan para tokoh bangsa menggodok dasar dan konstitusi negara.

Misi kebangsaan pun menguat. NU tampil sebagai penjelas dan penggerak. Episode berlanjut ke kemerdekaan. Pembentukan kabinet pun dipengaruhi oleh ketokohan dan pemikiran NU. Sejak 1945, kita memiliki menteri agama bernama Wahid Hasyim. Harmoni Islam dan negara bergerak meski memuat konsekuensi-konsekuensi besar.

Kita sengaja mengajukan Wahid Hasyim sebagai tokoh berkaitan NU dan kebangsaan. Semula, Wahid Hasyim agak berputus asa mengamati gerak organisasi kaum tradisionalis bernama NU. Pada 1938, ia memutuskan berpolitik dan bergerak dalam kancah kebangsaan.

Keputusan itu mengubah protes menjadi pembuktian. Dulu, Wahid Hasyim pernah menuduh NU adalah sekumpulan orang tua: lambat bertindak dan tidak revolusioner. Protes itu berubah optimisme bahwa NU memiliki jaringan akar rumput luas sebagai potensi membesarkan agenda-agenda agama dan kebangsaan (Greg Barton; 2003).

Kita pun mengingat dan mencatat kontribusi Wahid Hasyim dan para tokoh NU telah membuktikan semaian kebangsaan. Kontribusi itu berbarengan dengan relasi pasang-surut antara NU dan Sukarno.

Situasi itu berbeda dari relasi antara Bung Karno dan Muhammadiyah. Sejak remaja, Sukarno memilih menempatkan diri bersama Muhammadiyah. Gagasan kemodernan, kemajuan, dan kebangsaan digerakkan bersama melalui partai dan keanggotaan di Muhammadiyah.

Di Jakarta, 25 November 1962, Sukarno berpidato dan memberi pengakuan,''Tatkala umur 15 tahun, saja simpati kepada Kiai Ahmad Dhalan sehingga mengintil kepadanja; tahun 1938 saja resmi mendjadi anggauta Muhammadijah; tahun 1962 ini saja berkata, moga-moga saja diberi umur pandjang oleh Allah, dan djikalau saja meninggal dunia supaja saja dikubur dengan membawa nama Muhammadijah atas kain kafan saja."
Menagih Hasil

Pidato itu juga berisi seruan supaya Muhammadiyah "menjumbangkan kita punja tenaga, kita punja minat, kita punja usaha, kita punja kehendak mengabdi Tuhan, mengabdi kepada tanah air, mengabdi kepada bangsa." Pemikiran dan aksi kebangsaan mesti terus dibuktikan secara konsisten. Pengakuan atas KH Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah dan penggerak kebangsaan diwujudkan dalam Keppres Nomor 657 Tahun 1961.

Sukarno meneken pengangkatan Kiai Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional. Ahmad Dahlan diakui sebagai pemimpin "jang semasa hidupnja, karena terdorong oleh rasa tjinta tanah air dan bangsa, memimpin suatu kegiatan jang teratur guna menentang pendjadjahan dibumi Indonesia" (Solichin Salam; 1963). Jejak-jejak relasi Sukarno dan Muhammadiyah dalam gerakan kebangsaan diwariskan sampai sekarang.

Muhammadiyah pun berkeinginan ada di depan dalam urusan kebangsaan. Kini, Muhammadiyah dan NU memiliki hajatan besar bernama muktamar. Pemilihan tempat dan tema makin menjelaskan bahwa Muhammadiyah dan NU konsisten menggerakkan etos kebangsaan dan memiliki kaitan ke Sukarno.

Dua muktamar diselenggarakan menjelang peringatan 70 tahun kemerdekaan Indonesia. Kita tentu tak menginginkan etos dan janji kebangsaan dua organisasi besar itu cuma tercantum di lembar kertas atau pidato 30 menit. Kita berhak menagih hasil muktamar di Jombang dan Makassar makin menggamblangkan kemauan berbarengan menguatkan nasionalisme. [FM]
Sumber : SUARA MERDEKA, 3 Agustus 2015
Bandung Mawardi, pengelola Jagat Abjad Solo

Jumat, 14 Desember 2018

Pasca-Dua Muktamar


Oleh: Azyumardi Azra


Hal-hal penting apa saja yang bisa dicatat pasca-dua muktamar; Muktamar NU ke-33 di Jombang, Jawa Timur dan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar pada pekan pertama Agustus 2015? Satu hal sudah pasti, kedua muktamar mendapat perhatian besar, bukan hanya dari puluhan juta anggota organisasi, tetapi juga para pengamat dalam dan luar negeri serta media massa yang mengindikasikan signifikansi besar kedua ormas Islam Indonesia ini.


Mengamati kedua muktamar, satu hal penting lain juga juga perlu dicatat, yaitu penegasan kembali komitmen dan kesetiaan kebangsaan-keindonesiaan Muhammadiyah dan NU. Penegasan ini mencakup tentang telah finalnya integrasi keislaman-keindonesiaan seperti terpatri dalam empat 'perjanjian' pokok yaitu UUD 1945, Pancasila, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika.


Meski telah sering diulang dalam berbagai muktamar dan pernyataan pimpinan kedua ormas Islam terbesar di Dunia Muslim ini, penegasan tetap diperlukan; penegasan itu kini dan ke depan bahkan tetap tepat waktu (timely). Hal ini tidak lain karena pada saat yang sama tantangan gagasan dan praksis transnasionalisme Islam juga meningkat, yang paling menonjol sekarang adalah ISIS dengan 'khilafah' atau dawlah Islamiyyah' yang menggunakan kekerasan dan brutalitas.


Lebih jauh, dengan penegasan komitmen kebangsaan-keindonesiaan, kedua ormas Islam wasathiyyah ini memastikan Indonesia tetap menjadi negeri yang secara politik tetap aman dan damai. Peran NU dan Muhammadiyah dalam hal ini sangat krusial mengingat posisi, pengaruh dan leveragenya masing-masing yang sangat besar sepanjang sejarah eksistensinya sejak masa pergerakan kebangsaan di masa penjajahan Belanda mulai dasawarsa awal abad 20.


Penegasan komitmen kebangsaan-keindonesiaan sama pentingnya dengan kesetiaan pada Islam wasathiyah—Islam Nusantara, atau lebih tepatnya Islam Indonesia, yang berkemajuan untuk mewujudkan peradaban Indonesia sendiri dan peradaban dunia yang rahmatan lil 'alamin. Hanya Islam yang jauh dari berbagai bentuk ekstrimisme dan radikalisme yang memberikan iklim dan suasana kondusif bagi kedua ormas Islam beserta para warganya dan umat Islam Indonesia lainnya untuk dapat mengakselerasikan amal ibadah dalam berbagai aspek kehidupan.


Untuk fungsionalisasi dan aktualisasi Islam berkemajuan guna mewujudkan peradaban rahmatan lil 'alamin, Muhammadiyah dan NU tetap pula perlu senantiasa setia pada khittah masing-masing sebagai ormas Islam untuk memajukan dakwah, pendidikan, kepenyantunan sosial dan ekonomi-sosial umat Muslim Indonesia. Telah banyak kemajuan yang dicapai dalam ketiga bidang yang disebutkan pertama, tetapi masih banyak hal yang mesti dilakukan untuk bidang terakhir; belum banyak muncul usaha ekonomi signifikan dari kalangan umat Muslim, dan juga masih banyak umat Islam yang belum terangkat dari lembah ke kemiskinan.


Dalam konteks itu, baik Muhammadiyah dan NU beserta ormas-ormas Islam wasathiyah lain di seluruh penjuru tanahair perlu tetap berteguh diri sebagai gerakan Islam kultural daripada sebagai gerakan Islam politik. Sejarah dinamika kedua ormas Islam ini khususnya sepanjang masa Orde Baru dan seterusnya membuktikan, berbagai usaha memajukan umat-bangsa lebih berhasil melalui pendekatan Islam kultural dengan mengembangkan dakwah, pendidikan dan kepenyantunan sosial.


Sebab itu, NU dan Muhammadiyah seharusnya tetap tidak tergoda pada godaan dan tarikan politik yang bisa memabukkan. Seperti terlihat dalam kedua muktamar, godaan politik itu juga muncul, meski tidak secara jelas menguat. Jika para pimpinan ormas tergoda politik kekuasaan, dampaknya adalah politik yang divisif dengan segera dapat berimbas secara internal organisasi.


Oleh sebab itu, Muhammadiyah dan NU semestinya tetap mampu melakukan penjarakan politik (political disengagement); tidak terlibat langsung dalam politik kekuasaan (power politics). Hanya dengan begitu, keduanya beserta banyak Jam'iyyah Islamiyyah lain dapat terpelihara dari kegaduhan politik yang terus berkembang dari waktu ke waktu.


Dengan tetap melakukan political disengagement bukan berarti NU dan Muhammadiyah beserta ormas-ormas Islam lain bersikap apatis dan tidak peduli pada politik. Sebaliknya, dengan political leverage yang mereka miliki, mereka justru perlu meningkatkan peran politik untuk kemaslahatan negara-bangsa.

Peran politik itu selama ini telah dimainkan Muhammadiyah dan NU; yang kini dan ke depan tetap diperlukan adalah peran politik sebagai civil society, masyarakat sipil atau masyarakat madani, atau masyarakat kewargaan. Sebagai masyarakat madani, keduanya beserta ormas lain sepatutnya meningkatkan peran membangun tamaddun, peradaban; sebagai masyarakat sipil membangun kembali civic culture dan public civility, keadaban publik yang terlihat merosot secara signifikan sepanjang masa pasca-Soeharto.


Tak kurang pentingnya, sebagai civil society, NU dan Muhammadiyah seyogyanya memperkuat kembali perannya sebagai kekuatan moral dan  pengimbang terhadap partai politik dan pemerintah yang sering terlibat kegaduhan politik sehingga menelantarkan peningkatan kemaslahatan bangsa. Pada saat yang sama juga menjadi mitra kritis (critical partners) bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lain guna mewujudkan Indonesia berkemajuan dan berperadaban. []

 

REPUBLIKA, 06 Agustus 2015

Azyumardi Azra | Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Penerima MIPI Awards 2014 Kategori Pemerhati Pemerintahan

Jumat, 23 Maret 2018

PERNYATAAN BERSAMA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH




PERNYATAAN BERSAMA PENGURUS BESAR NAHDLATUL ULAMA DAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

Rasa syukur selalu kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah senantiasa menjaga sekaligus melindungi bangsa Indonesia. Atas berkah kasih sayang dan rahmat-Nya semata kita semua, seluruh komponen bangsa Indonesia, masih bisa saling merasakan kedamaian hidup di Bumi Pertiwi tercinta kita: Indonesia. Sholawat serta salam selalu kita haturkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa membimbing dan memberikan teladan bagi kita semua.

Kami Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bersama dengan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) sebagai bagian dari organisasi umat beragama hari ini berkumpul tidak lain memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan tiga hal: Pertama, terus menerus menyerukan saling tolong menolong melalui sedekah dan derma. Kedua, menegakkan kebaikan. Ketiga, mengupayakan rekonsilisasi atau perdamaian kemanusiaan.

Parameter dan ukuran sehatnya sebuah bangsa dan negara salah satunya bisa dilihat dari tegak dan kokohnya tali persaudaraan kebangsaan, ekonomi yang tumbuh merata, akses pendidikan yang mudah, terbukanya ruang-ruang dalam menyampaikan pendapat, serta tegaknya hukum sebagai instrumen untuk meraih keadilan. Bangsa yang kuat dan sehat juga tercermin dari semakin berkualitas dan berdayanya masyarakat sipil. Berkaitan dengan hal tersebut, PBNU dan PP Muhammadiyah menegaskan:

Pertama, NU dan Muhammadiyah akan senantiasa mengawal dan mengokohkan konsensus para pendiri bangsa bahwa Pancasila dan NKRI adalah bentuk final dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah Negara yang memiliki keanekaragaman etnis suku, golongan, agama yang tetap harus dijaga dalam bingkai perstuan dan kesatuan bangsa.

Kedua, NU dan Muhammadiyah secara pro aktif terus melakukan ikhtiar-ikhtiar bagi peningkatan taraf hidup dan kualitas hidup warga terutama mengembangkan pendidikan karakter yang mengedepankan akhlakul karimah di semua tingkatan atau jenjang pendidikan serta penguatan basis-basis ekonomi keumatan dan juga peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Ketiga, NU dan Muhammadiyah menyeru kepada pemerintah agar bersungguh-sungguh dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan mengurangi angka pengaguran serta melakukan upaya-upaya yang terukur agar kesenjangan ekonomi dan sosial segera teratasi dengan baik.

Keempat, mengimbau kepada seluruh warga NU dan Muhammadiyah agar bersama-sama membangun iklim yang kondusif, suasana yang kondusif dalam kehiduapan kemasyarakatan dan keberagamaan di tengah era sosial media yang membutuhkan kehatian-hatian yang lebih. Mengingat bertebarannya pelbagai macam informasi hoaks, ujaran kebencian dan fitnah yang berpotensi mengganggu keutuhan bangsa. NU dan Muhammadiyah berkomitmen untuk menghadirkan narasi yang mencerahkan melalui ikhtiar-ikhtiar dalam bentuk penguatan dan peningkatan literasi digital sehingga terwujud masyarakat informatif yang berkahlakul karimah.

Kelima, memasuki tahun 2018, di mana kita akan menghadapi apa yang diistilahkan sebagai tahun politik maka marilah kita bersama-sama menjadikan ajang demokrasi sebagai bagian dari cara kita sebagai bangsa untuk melakukan perubahan-perubahan yang berarti bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Hendaknya dalam demokrasi perbedaan jangan sampai menjadi sumber perpecahan. Perbedaan harus dijadikan sebagai rahmat yang menopang harmoni kehidupan yang beranekaragam. Karena demokrasi tidak sekedar membutuhkan kerelaan hati menerima adanya perbedaan pendapat dan perbedaan pikiran, namun demokrasi juga membutuhkan kesabaran, ketelitian, dan cinta kasih antar sesama.

Jakarta, 23 Maret 2018/5 Rajab 1439 H

 والسّــــــــــــلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Prof. Dr. KH. Said Aqil  Siroj, MA. ​​
Ketua Umum PBNU
Dr. H. Haedar Nashir
Ketua Umum PP Muhammadiyah

Sumber : FB

Rabu, 15 November 2017

Haedar Nashir: Islam Diterima Secara Damai Oleh Masyarakat Indonesia

Haedar Nashir  File muhammadiyah.or.id
Forum Muslim - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Haedar Nashir menyatakan bahwa Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Islam di kepulauan Nusantara atau Dwipantara, Melayunesia, hadir dalam sejarah yang panjang dan diterima secara damai oleh masyarakat luas. Hal itu ia sampaikan di Jember, Jawa Timur, seperti dilansir muhammadiyah.or.id, pada Senin (13/11).
“Perkembangan Islam yang ratusan tahun itu tidak sekali jadi baik melalui akulturasi atau bentukan kultural maupun dalam format kerajaan-kerajaan Islam sejak era Samudra Pasai. Hal yang jelas Islam Indonesia atau sebagian menyebut Islam Nusantara itu tumbuh tidak sekali jadi dan tidak tunggal, tetapi berproses penuh pergumulan dan banyak warna,” ujarnya.
Menurut Haedar, penyebar Islam di kepulauan Nusantara dipelopori dan diperankan  oleh para saudagar, para wali, dan para ulama dari  banyak mazhab yang masuk dari wilayah pesisir terus ke pedalaman. Sehingga aktor sejarah penyebar Islam yang damai dan kultural itu banyak dan berdiaspora dari Semenanjung Malaka hingga Papua.
“Dengan demikian  lahirlah umat Islam Indonesia yang pusparagam dalam banyak ragam mazhab dan golongan, yang secara umum memiliki watak moderat atau wasithiyah di mana pun berada sejalan dengan watak masyarakat dan kebudayaan  Indonesia,” ungkapnya.
Kemudian pada tahap selanjutnya, tambah Haedar, nama Indonesia untuk kepulauan yang terbentang antara benua Australia dan kawasan Pasifik ini pun menjadi menguat sebagai pilihan utama yang mengalir secara kultural hingga terkodifikasi secara politik yang sangat menentukan pada Sumpah Pemuda 1928 dan tentu saja pada Proklamasi Kemerdekaan dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
Lahirnya organisasi Sarekat Dagang Islam yang kemudian berubah menjadi  Sarekat Islam. Juga Muhammadiyah tahun 1912, telah memberikan corak dan warna kuat bagi Islam di Indonesia. “Setelah itu lahir  Al-Irsyad, Persatuan Islam, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Semuanya dengan kekhasan masing-masing ikut memberi warna pada karakter Islam Indonesia yang moderat,”ungkap Haedar.
“Dengan karaker satu Islam banyak warna itu maka yang diperlukan dan harus terus dirawat ialah kebersamaan dalam hidup keumatan,  kebangsaan, dan kenegaraan, bahkan dalam ranah kemanusiaan universal. Tetap rawat toleransi atau tasamuh, silaturahim, komunikasi, sinergi, dan  ta’awun atau kerjasama,” tambahnya. (Sumber : Liputan Islam).

Selasa, 02 Mei 2017

Deklarasi PTKIN di UIN Ar Raniry 2017

Buya Syafi'i Ma'arif - File Suara Muhammadiyah

Oleh: Prof. Ahmad Syafii Maarif

Sebanyak 50 pimpinan Perguruan Tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN) pada 26 April 2017 di kampus UIN Ar Raniry, Banda Aceh, telah membuat sebuah deklarasi yang berani dan tepat waktu tentang situasi politik keagamaan di Indonesia terkini.
Bagi saya, deklarasi ini sangat strategis disuarakan oleh perguruan tinggi Islam negeri yang berkumpul di Tanah Rencong pada tanggal di atas. Karena pentingnya isi Deklarasi Aceh itu, Resonansi ini perlu mengutip seluruhnya, kemudian diberi ulasan untuk penguatan.
Kami forum Pimpinan PTKIN dengan ini menyatakan:
1. Bertekad bulat menjadikan empat pilar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI sebagai pedoman dalam berbangsa dan bernegara.
2. Menanamkan jiwa dan sikap kepahlawanan, cinta tanah air, dan bela negara kepada setiap mahasiswa dan anak bangsa, guna menjaga keutuhan dan kelestarian NKRI.
3. Menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin, Islam inklusif, moderat, menghargai kemajemukan, realitas budaya, dan bangsa.
4. Melarang berbagai bentuk kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, dan anti-NKRI, intoleran, radikal dalam keberagamaan, serta terorisme di seluruh PTKIN.
5. Melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam seluruh penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan penuh dedikasi dan cinta tanah air.
Deklarasi ini dibacakan di depan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, dihadiri oleh 3.500 mahasiswa dan ratusan anggota masyarakat setempat. Mengapa deklarasi ini bernilai strategis dan tepat waktu? Tidak sukar untuk menjawabnya.
Gara-gara isu penistaan agama dalam proses Pilkada DKI yang bergulir sejak September 2016 sampai hari ini, masyarakat Indonesia terbelah, baik secara terbuka atau secara tertutup. Panasnya terasa sampai ke akar rumput.
Keadaan semacam ini pasti berbahaya bagi keutuhan bangsa dan negara Indonesia yang sama-sama kita cintai. Rupanya Deklarasi PTKIN di Aceh ini menyadari benar akan bahaya itu, maka perlu disumbat dengan sebuah deklarasi yang berani.
Kesadaran yang berasal dari PTKIN ini sungguh patut dipuji di tengah-tengah perguruan tinggi yang lain sedang membisu dan tiarap, seakan-akan negeri ini aman-aman saja. Publik juga dikejutkan oleh sebuah Deklarasi Khilafah oleh HTI di kampus IPB baru-baru ini. Kebetulan saya belum lama ini bertemu dengan rektor IPB, sahabat lama saya, di Bandara Soekarno-Hatta. Sewaktu saya tanyakan masalah ini, hanya dijawab: masih di bawah kontrol. Saya kira tidak sesederhana itu.
Sebuah gerakan transnasional yang dilarang di seluruh negara Arab, di Indonesia malah mendapatkan status badan hukum di masa rezim yang lalu, sebuah rezim yang memang mau berdamai dengan semua jenis gerakan, tidak peduli siapa di belakangnya dan apa tujuannya. Jika sebuah kampus terkenal telah dijadikan sarang gerakan transnasional ini, bukankah itu itu berarti negara telah membiarkan dirinya mulai digerogoti oleh virus ganas yang bisa membawa keruntuhan Negara Proklamasi 17 Agustus 1945?
Gerakan radikal lain dalam berbagai corak tumbuh sangat subur di berbagai kampus perguruan tinggi Indonesia, bahkan di tingkat pelajar, sejak beberapa tahun terakhir. Pertanyaan saya: apakah gerakan-gerakan yang berasal dari peradaban Arab yang sedang bangkrut ini malah diboyong ke Indonesia? Apa-apaan ini? Pakailah otak, jangan emosi buta. Ironisnya, gerakan-gerakan radikal ini juga sedang dimanfaatkan oleh politisi sumbu pendek untuk kepentingan politik sesaat.
Saya harapkan Deklarasi Aceh itu dipelajari dan dikembangkan lebih jauh oleh semua perguruan tinggi di negeri ini. Sikap apatis dan berlagak pilon sama artinya dengan sengaja membunuh kesadaran nasional kita yang telah dengan susah payah dibangun dan diperjuangkan oleh para pendiri bangsa sejak permulaan abad yang lalu.
Negeri ini milik semua, bukan hanya milik golongan tertentu! Cara berpikir sektarianisme harus dilawan, jangan dibiarkan membinasakan hari depan kita semua. Deklarasi PTKIN di Aceh harus dibaca sebagai lonceng tanda bahaya bagi kelangsungan Negara Proklamasi Republik Indonesia. Jangan lengah! (ROL)

Kamis, 16 Maret 2017

Muhammadiyah: KH Hasyim Muzadi Adalah Jembatan Keberagaman di Indonesia

KH Hasyim Muzadi bersama Presiden Jokowi - File Indopolitika.com 

Forum Muslim - Tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi telah berpulang ke rahmatullah pada pagi ini, Kamis (16/3).

Ucapan belasungkawa juga datang dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Menurut dia, sosok almarhum berjasa besar dalam menjembatani keberagaman di Indonesia. Hal ini disebabkan besarnya pengaruh dan luasnya pergaulan KH Hasyim Muzadi.

“Almarhum adalah tokoh umat Islam dan tokoh bangsa Indonesia yang luas jelajah pergaulannya dan diterima banyak pihak. Saya dekat dengan beliau, sosok yang hangat dan bersahabat,” kata Haedar Nashir dalam pesan singkatnya kepada Republika.co.id, Kamis (16/3).

Dalam masa bakti almarhum di PBNU, lanjut Haedar, terasa peningkatan sinergi antara lembaga tersebut dan Muhammadiyah. Dua lembaga ini sama-sama mengutamakan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan menebar manfaat seluas-luasnya.

“Beliau bersama Buya Syafii Maarif yang merintis ukhuwah Islamiyah sesama kalangan umat Islam makin erat dan lekat, serta hubungan yang inklusif dengan warga bangsa lain dengan cair,” ujar dia.

Almarhum KH Hasyim Muzadi dikenal sebagai tokoh yang kerap menjembatani dialog antarumat beragama. Hal itu dilakukannya tidak hanya di lingkup nasional, melainkan juga internasional.

KH Ahmad Hasyim Muzadi meninggal dunia dalam usia 73 tahun. Almarhum sempat menjalani opname di RS Lavalette Malang selama tiga hari. Sebelumnya, pada Januari silam Kiai Hasyim juga menjalani perawatan dan  operasi di rumah sakit yang sama.[rol]

Jumat, 10 Maret 2017

Yayasan Wahabi Masuk Atas Nama Pesantren Muhammadiyah, Karimunjawa Memanas

Pesantren Karimunjawa
Forummuslim.org - Karimunjawa bergejolak. Sekitar 500 lebih warga Desa Karimunjawa membubuhkan tanda tangan menolak dibangunnya pondok pesantren Al-Qudsy di Dusun Alang-Alang Rt. 02 Rw. 04, Desa Karimunjawa, Jepara, 28 Februari 2017.

Menurut keterangan yang didapatkan Dutaislam.com dari surat pernyataan sikap penolakan yang ditandatangi oleh jajaran pengurus Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Karimunjawa, pondok pesantren tersebut diprakarsai oleh Yayasan Al Muwahhidin yang berpusat di Medayu, Surabaya Jawa Timur.

Penolakan dilatarbelakangi oleh penyelidikan akurat dari warga Karimunjawa sendiri, dimana hasilnya menyebutkan kalau yayasan itu mengikuti paham dan ajaran Islam ekstrim wahabi. Sikap menolak juga didasari kekhawatiran terjadinya perbedaan dan perpecahan antara sesama warga masyarakat muslim Karimunjawa yang mayoritas berpaham ahlussunnah wal jamaah an-nahdliyyah.

Karena itulah, warga meminta kepada Pemda Kabupaten Jepara untuk tidak memberikan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada yayasan tersebut. Sayangnya, penolakan itu terjadi setelah hampir 80 persen bangunan pesantren Al-Qudsy hampir sempurna untuk ditempati.

Yang jadi masalah adalah munculnya persarikatan Muhammadiyah yang dalam proses pelaksanaaan proyek bangunan tersebut tidak pernah disebut sebelumnya. "Kalau dari asli awalnya, pelaksana proyeksnya, dan suara yang berkembang di masyarakat, tidak ada nama Muhammadiyah," kata Ahmad Kholiqin, Ketua MWC NU Karimunjawa kepada Dutaislam.com, Kamis (09/03/2017) siang. 

Menurut Kholiqin, warga Karimun cukup kaget ketika muncul nama Muhammadiyah. "Tidak ada plang Muhammadiyah di lokasi proyek yang dibangun, tidak ada sama sekali," ujarnya. Bahkan ia memastikan kalau Al Muwahhidin dibalik semua proyek bangunan sudah dimulai sejak dua tahun silam tersebut.

Ia juga menyayangkan proses pembangunan tanpa menunggu kejelasan status tanah yang bernilai sekitar 3 miliar tersebut. "Proses pembebasan tanah juga belum clear. Baru depe sekitar 40-an juta. Tapi kok sudah dibangun, itu pertanyaan kita," tambah Kholiqin.

Ia semakin curiga kalau itu bukan proyek pesantren milik Muhammadiyah sejak awal karena nama Muhammadiyah mulai muncul pasca terjadi aksi penolakan yang baru digalang sejak Rabu, 17 Januari 2017.

Tiba-tiba, katan Kholiqin, Pengurus Cabang Muhammadiyah Karimunjawa yang dulu diketuai oleh Solikul, beralih nama jadi Muhammad Syafaat dengan Sekretaris Muhammad Irwan. Itu tertulis dalam surat permohonan moril dan materil membantu permohonana ijin pesantren ke Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara, bernomor 01/IV.0/A/2017, tertanggal 15 Februari 2017.

Ia yang pengurus NU biasanya akan diundang jika ada pelantikan pengurus ormas. "Biasanya kalau ada pengkuhan atau pelantikan pengurus baru Muhammadiyah, kita diundang. Walau benar atau tidak (pergantian) itu, tapi kita tidak diundang (pergantian pengurus)," imbuh Kholiqin. 

"Awal 2000 beliau jadi ketuanya (Muhammadiyah). Setelah ada penolakan (pesantrean Al-Qudsy), ia melepas," tegas Kholiqin. 

Terpisah, H Sucipto, Kordinator Aksi Penolakan Yayasan Al Muwahhidin juga mengkhawatirkan jika cop surat Muhammadiyah hanya akan membuat kisruh warga, "mereka membuat cop yang mengatasnamakan Muhammadiyah, baru kemarin 15 Februari 2017. Padahal bangunan itu sudah ada dua tahun," ujarnya kepada Dutaislam.com, Kamis (09/03/2017). 

"Saya sebagai masyarakat memang tidak menghendaki (pendirian) itu, dan soal Muhammadiyah, kenapa kok itu baru muncul sekarang," tanya Cipto.

Menurut keterangan yang dihimpun Dutaislam.com, lokasi pesantren yang terletak di perbukitan dilancarkan prosesnya oleh warga Karimunjawa sendiri yang kebetulan aktif di Muhammadiyah, bernama Solikul. "Informasi masyarakat terdekat, semua yang nangani itu semuanya Pak Solikul, berikut tim suksesnya," ujar Kholiqin yang juga diamini oleh Cipto. 

Kaget Ada Edaran

Saat Dihubungi Dutaislam.com, Solikul, yang disebut Kholiqin menjabat Pimpinan Muhammadiyah Karimunjawa mengaku memang memohon kepada Muhammadiyah Daerah Jepara agar dibantu. "Cabang memohon kepada pimpinan daerah agar ada pesantren di Karimunjawa," ujar Solikul kepada Dutaislam.com, Kamis (09/03/2017).

Menurut rencana, pondok itu fokus menjadi pesantren Muhammadiyah di bidang tahfidz Al-Qur'an. "Rencananya namanya Pondok Tahfidz Muhammadiyah," ujar Solikul. Ia juga mengaku kaget jika ternyata ponpes itu disebut sebagai aliran wahabi lalu ditolak oleh ratusan warga.

"Kok ada edaran ada aliran wahabi. Selama hidup saya dengar wahabi baru itu," sanggah Solikul ketika ditanya soal penolakan warga Karimunjawa. "Seneng aja ada pesantren Muhammadiyah, gitu aja," kata Solikul mendukung pesantren tersebut.

Ia mengaku tidak terlibat pembangunan sebagaimana santer dikabarkan warga sekitar tanah calon bangunan pesantren. "Saya sama sekali tidak terlibat serupiah pun," terangnya sambil menyatakan kalau Muhammad Irwan, sekretaris Muhammadiyah Karimunjawa di surat permohonan bantuan pendirian ponpes ke PDM Jepara adalah keponakannya yang direncanakan jadi calon tenaga pengajar pesantren.

KH Fahrur Razi, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Jepara membenarkan jika Muhammadiyah memang akan melakukan teken kesepahaman dengan Yayasan al-Muwahhidin yang mendanai.
"Karena kita diajak kerjasama, prinsipnya mereka ya harus mengikuti aturan-atauran. Dasar kita kan wa taawanu alal birri wat taqwa. Apalagi kami memang membutuhkan tenaga-tenaga Hafidz Qur'an, karena kami punya 125 masjid dan mushalla di seluruh Jepara. Sementara dari kami Muhammadiyah masih kekurangan," terang Fahrur Razi kepada Dutaislam.com via sambugan seluler, Kamis (09/03/2017) sore. 

Muhammadiyah, lanjut Fahrur, sifatnya hanya bekerjasama. "Al Muwahhidin kan banyak orang Muhammadiyah, bincang-bincang, muncullah ide seperti itu (kerjasama)," terangnya. Ia juga menyatakan akan menandatangani surat kerjasama pendirian pesantren pada pertengahan April 2017 mendatang setelah berulangkali terjadi pembicaraan antar kedua belah pihak. 

Ia juga menyatakan kalau yayasan Al-Muwahhidin itu sifatnya memang membantu peribadatan, sosial dan lainnya, "Muhammadiyah itu kan masih banyak tanah wakaf yang belum terisi," imbuh Fahrur.

"Makanya saya kerjasama karena saya tahu persis, wong itu fokusnya tahfidz, ya sudah," lanjut Fahrur menolak tuduhan wahabi atas yayasan tersebut. "Adanya penolakan itu mungkin dia tidak tahu, mestinya kan ada tabayun dulu. Belum ada tabayun," ujarnya.

Awalnya, warga Karimun tidak pernah mempermasalahkan bangunan itu karena dikira akan dijadikan tempat bisnis semacam hotel atau tujuan wisata.

"Dikira hotel, ternyata setelah ditelusuri ketemu nama Al Muawahhidin. Saya bergerak karena sudah mendapatkan informasi yang akurat," tutur Cipto, kordinator aksi penolakan pesantren, -yang disebutnya akan menyebarkan paham wahabi itu. Karimunjawa akan memanas jika tidak segera menemukan penyelesaian. [dutaislam]

Rabu, 28 Desember 2016

Muhammadiyah: Perkuat Solidaritas Sosial Sesama Muslim



Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan pentingnya solidaritas sosial sesama Muslim. Menurutnya, sesama Muslim adalah saudara.
Dengan begitu, ketika saudara Muslim tertimpa bencana, maka Muslim lain harus menyediakan bantuan. Hal itu diungkapnya terkait bencana banjir di Bima, Nusa Tenggara Barat.

"Yang paling penting kita berharap pada masyarakat untuk menggelorakan semangat solidaritas sosial agar setiap ada kejadian bencana semua merasakan bahwa penderitaan tetangga masyarakat lain itu bagian dari kita," katanya saat menghadiri peresmian klinik pertama Muhamamdiyah di  Kota Tasikmalaya, Rabu (28/12).

Selain itu, ia pun pemerintah supaya mempunyai prosedur penanganan bencana yang tepat dan cepat. Pasalnya, ia mengakui Indonesia sebagai negara rawan berbagai macam bencana namun kadang pemerintah daerah terkesan kurang sigap.

"Negeri kita ini banyak bencana, karena itu sebaiknya punya bukan hanya sekedar protap, tapi sigap dan cepat bisa selesaikan tanggap bencana dengan baik sampai tuntas," ujarnya.

Diketahui berdasarkan data BNPB, ada enam kecamatan yang terdampak banjir, yaitu Kecamatan Empunda, Rasanae Timur, Asa Kota, Raba, Rasanae Barat, dan Rasanae. Data sementara dari BPBD Kota Bima dilaporkan terdapat 593 rumah rusak berat, 2.400 rumah rusak sedang, 16.226 rumah rusak ringan.

Meski begitu, belum dilaporkan ada korban jiwa. Namun jumlah korban banjir yang mengungsi sebanyak 105.753 jiwa. Rinciannya, mengungsi di tempat keluarga sebanyaak 98.423 jiwa dan yang mengungsi di 7 titik pengungsian yakni 7.330 jiwa. [Rol]