Jumat, 11 Juni 2021

Mochtar Kusumaatmadja, Sang Diplomat dan Ilmuwan Pejuang Dalam Perang Nirmiliter Melawan Kaum Penjajah

 

Mochtar Kusumaatmadja

Oleh : Hendrajit, Pengkaji Geopolitik Global Future Institute dan Wartawan Senior
Mendengar Prof Dr Mochtar Kusumaatmadja wafat Minggu kemarin, sebetulnya tak terlampau mengejutkan, karena saya termasuk yang maklum betul dalam beberapa tahun terakhir, kondisi kesehatan beliau cukup parah. Begitupun, ada kekosongan yang saya rasakan berpulangya sosok satu ini.
Seperti juga menteri luar negeri pendahulunya, Adam Malik, Pak Mochtar yang menjadi menlu kedua RI di era Pak Harto, merupakan sosok transisi dari era politik luar negeri Sukarno yang frontal dan gegap gempita menuju era politik luar negeri yang lebih kalem dan tenang. Namun di tangan Bung Adam Malik dan Pak Mochtar, politik luar negeri RI bebas dan aktif di era Bung Karno dan Pak Harto, sejatinya tetap pro aktif dan agresif menghadapi kekuasan-kekuatan asing.
Yang lebih penting lagi, dan ini belum sepenuhnya dipahami oleh para pakar hubungan internasional maupun politik luar negeri RI, sosok Mochtar Kusumaatmadja, secara harfiah memang betul-betul jembatan antara masa pemerintahan Sukarno dan Suharto.
Apa jembatan penghubung kedua pemeritahan tersebut? Tiada lain adalah Deklarasi Juanda. Nah, kalau sudah menyangkut yang namanya Deklarasi Djuanda, maka kita harus ingat, bahwa sosok penggagas dan dinamo starter dari Deklarasi Djuanda adalah Wakil Perdana Menteri III merangkap menteri veteran, Bung Chairul Saleh. Adapun Pak Mocthar merupakan sang juru mudi alias supirnya yang sangat terampil sekaligus tahu betul peta jalan.
Chairul Saleh seorang nasionalis tulen yang memandang Muhammad Yamin, Tan Malaka dan Sukarno sebagai mentor-mentor politik dan aktivitas pergerakan, pada 1957 dalam keadaan gusar dan resah, sehingga siapa saja di dekatnya pasti kena damprat habis-habisan. Pasalnya, Bung Chairul merasa jengkel karena Panitia Rancangan UU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang dibentuk PM Ali Sastroamidjojo pada 1956, ternyata belum menunjukkan hasil kerjanya sama sekali. Tapi buat marah-marah langsung ke Pak Ali Sastro jelas nggak mungkin, biar gimanapun Pak Ali ini jauh lebih senior dan punya jam terbang jauh lebih lama sebagai kaum pergerakan.
Padahal panitia tersebut dibentuk untuk mewujudkan suatu tujuan strategis yang sungguh serius adanya: menciptakan UU Laut Teritorial baru untuk menggantikan Territorial Zee en Maritiem Kringen Ordonantie yang diterapkan sejak masa kolonial.
Dan Pak Mochtar, selain masih keluarga dekat isteri Chairul Saleh, namun eksponen pemuda yang memainkan peran sentral dalam mendesak percepatan proklamasi kemderdekaan Indonesia pada Agustus 1945 itu, sangat paham betul bakat-bakat terpendam pakar hukum Universitas Padjajaran tersebut. Sehingga sewaktu pemerintahan Ali Sastro membentuk panitia itu, dengan tak ayal Chairul Saleh memerintahkan Mochtar didudukkan sebagai salah satu anggota panitia tersebut.
Maka bisa dibayangkan betapa apesnya Pak Mochtar saat pada 1957 berpapasan dengan Uda Chairul, kontan kena damprat.
“Hey Mochtar, mana ini, hasil panitia belum ada? Lambat betul kerjanya kalian ini” semprot Chairul berapi-api, dikutip Mochtar dalam testimoni berjudul “Sekelumit Pengalaman Bersama Bung Chairul Saleh”, dimuat di "Chairul Saleh Tokoh Kontroversial".
Rupanya kinerja pemerintahan Ali Sastro I maupun ke-II memang sepertinya tidak bisa diandalkan entah kenapa. Untungnya, sewaktu pemerintahan beralih ke kabinet yang dipimpin Insinyur Djuanda, panitia ini tetap dipertahankan. Dan Mochtar, juga masih tetap didalamnya.
Bisa dibayangkan seorang Chairul Saleh yang tak kalah revolusioner dan nasionalistisnya dibanding Sukarno, bukan saja prihatin, bahkan meradang. Kebetulan Mochtar yang selain jauh lebih muda dan bertampang akademisi itu, jadi sansak kemarahan Chairul Saleh yang sama seperti Mochtar kelak, sama-sama beristirikan orang Minang.
Mungkin Chairul yang sejak pemuda pikirannya jahil dan suka bikin hal-hal yang di luar pakem, sengaja memancing obrolan dengan Mochtar yang secara tersirat menggugah rasa nasionalisme Mochtar yang terpaku pada pakem ilmu hukum dan keilmuan. Namun agenda tersembunyi obrolan itu sebenarnya, mau memerintahkan Mochtar ambil alih tanggungjawab kerja panitia itu ke tangan si pemuda berkacata mata tebal dan kumis tipis ini seorang. Maka mulailah pembicaraan yang bersejarah itu.
"Mochtar, ini kapal perang Belanda kok mondar-mandir saja di Laut Jawa. Ini Laut Jawa apa tidak bisa dijadikan laut pedalaman?” kata Chairul bertanya.
Sudah diduga Uda Chairul, jawaban Mochtar pasti konvensional dan sok ilmiah meski pakar hukum laut. "Wah ya nggak bisa dong, bagaimana mungkin," jawab Mochtar. Nah di sini Uda Chairul kayaknya pura-pura marah tapi sebenarnya sedang menanamkan watak nasionalisme dan sikap revolusioner pada diri Mochtar.
Berkata Chairul Saleh: “Pokoknya bikin supaya bisa. Jangan bilang tidak bisa !” Mohtar pun sebagai anak muda kontan merasa diremehkan kepancing egonya dengan tak ayal menjawab: “Wah, ini bertentangan dengan hukum internasional.”
Chairul pun yang semula mungkin cuma mau menggugah rasa nasionalisme dan sikap revolusioner, jadi keluar juga ego eksponen pejuang pemuda 12 tahun sebelum percakakapan ini berlangsung.
“Kamu ini masih muda ngomongnya kayak apa, tidak revolusioner. Kalau dulu waktu proklamasi kita mendengarkan orang-orang yang terlalu yuridis macam kau ini, pasti proklamasi juga tidak jadi. Kamu harus merubah cara berpikir. Pokoknya mesti bisa !”, tegas Chairul.
Saat menyimak kata-kata Chairul Saleh yang jauh lebih tua dari dirinya ini, pakar hukum laut kita ini yang usianya masih berumur 28 tahun itu, tersengat dan merasa mendapat pencerahan. Sehingga tanpa Mochtar sadari saat itu, ketika akhirnya alumni Fakultas Hukum UNPAD dan Universitas Chicago ini menyerah dan patuh pada perintah Chairul Saleh, maka praktis wewenang Panitia Rancangan UU Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim yang dibentuk PM Ali Sastroamidjojo pada 1956, secara teknis sudah dialihkan ke pundak satu orang, dialah Mochtar Kusumaatmadja.
Maka Mochtar kepalanya pening lagi. Karena begitu menyatakan iya dan sanggup, sebenarnya belum tahu harus bagaimana. "Baiklah Uda, tapi tolong ya mintakan izin cuti dua minggu kepada bos langsung saya," kata Mochtar.
Pendek cerita, Permintaan itu dikabulkan Chairul dengan memerintahkan Usman, atasan Mochtar, agar mengeluarkan surat cuti. Urusan administrasi beres. Mulailah kerja intelektual yang luarbiasa dan bersejarah.
Seperti cerita Mochtar sendiri kepada saya dan beberapa mahasiswa yang waktu 1980an aktif di Indonesian Student Association for International Studies (ISAFIS):
“Jadi bulan Oktober itu saya mengambil verlop (cuti) 2 minggu beristirahat di Bandung untuk menyiapkan konsep, yang menjadikan semua perairan (laut) antar-pulau-pulau Indonesia menjadi perairan pedalaman. Demikian lahirnya Konsepsi Nusantara dalam hukum laut itu,” tutur Pak Mochtar.
Singkat cerita, dasar memang tokoh satu ini otaknya bukan saja brilyan tapi obrolan dengan Uda Chairul ini juga tertantang untuk membuktikan kemampuan intuitifnya untuk menjadikan ilmu hukum untuk mengubah keadaan yang revolusioner, bukannya alat untuk memaklumi keadaan, akhirnya kerja Mochtar selesai sudah.
Nah di sini, cerita menarik dari Mochtar sangat berharga untuk memahami jiwa revolusioner dari apa yang kelak dinamakan Deklarasi Djuanda. Berkata Mochtar:
"Setelah diselesaikan, konsep itu dibahas dalam rapat kabinet pada 13 Desember 1957 di kantor PM Djuanda di Pejambon (kini Gedung Kemlu). Agenda rapat sebetulnya membahas RUU yang dibuat panitia INTERDEP, panitia yang dibentuk pemerintah untuk mempersiapkan RUU tentang wilayah maritim. “Tetapi ada juga RUU tidak resmi dari Menteri Veteran, di mana saya menjadi penasihat sekaligus pembuat konsepnya. Sebetulnya bukan RUU tetapi deklarasi tentang konsepsi Negara Kepulauan Indonesia,” tulis Mochtar dalam buku kenang-kenangan mengenai Chairul Saleh.
Ketika akan memasuki ruang rapat, Mochtar dicegat Chairul yang langsung memberondong dengan beberapa pertanyaan.
“Mochtar, ini yang mau diukur dari pangkal laut teritorial lebarnya berapa?”
“Dua belas mil,” jawab Mochtar.
“Kenapa tidak 17 ? Sebab 17 adalah angka keramat,” kata Chairul yang tak dihiraukan Mochtar. Mungkin dipikirnya, kenapa pula Uda Chairul yang anak Minang tulen ini tiba-tiba jadi senang klenik dan tahayul.
Konsepsi laut itu akhirnya diadopsi pemerintah. Hari itu juga PM Djuanda mendeklarasikan konsep yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda itu. Indonesia mulai saat itu menyatakan seluruh perairan yang mengelilingi atau menghubungkan pulau-pulaunya sebagai bagian tak terpisahkan dari wilayahnya dan berada di bawah kedaulatan Indonesia alias perairan nasional. Seluruh kekayaan yang ada di dasar laut dan tanah di bawahnya milik Indonesia.
Munculnya Deklarasi betul-betul sebuah karya anak bangsa yang nasionalistis dan revolusioner, dan hebatnya lagi, justru melalui sarana produk hukum dan mengguncang dunia internasional. Tanpa satu pelurupun diletuskan.
Buktinya? Beberapa negara ada yang segera mengirim surat penentangan, di antaranya nota protes diplomatik itu berasal dari Amerika Serikat (30 Desember 1957), Ingris (3 Januari 1958), Australia (3 Januari 1958), Belanda (3 Januari 1958), Prancis (8 Januari 1958), dan Selandia Baru (11 Januari 1958),” tulis Eko A. Meinarno, Adhityawarman Menaldi, dan Prayogo Triono dalam “Andai PM Djuanda Masih Hidup: Studi Persepsi Wilayah NKRI”, dimuat dalam Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat dalam Kawasan Terluar, Terdepan, dan Tertinggal.
Tentu saja meski Mochtar berperan besar namun di belakang layar sebagai konseptornya Chairul Saleh, tak urung sempat gusar juga dibuatnya. Mochar yang lagi kalang-kabut kontan menemui Uda Chairul seraya menunjukkan berita sebuah koran. Chairul justru merespon santai. “Ooo mereka protes? Kalau negara-negara besar imperialis itu protes, itu artinya kita di jalan yang benar.”
Benar. Deklarasi Djuanda sebagai karya revolusioer di bidang hukum memang strategis. Deklarasi Djuanda menjadi landasan Indonesia memperjuangkan perairan nasionalnya baik di Konferensi Hukum Laut PBB pertama di Jenewa, Februari 1958, maupun forum-forum internasional setelahnya.
“Pada waktu itu saya selalu dijadikan ketua Delegasi Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan itu,” tutur Mochtar mengenang kejadian itu.
Makanya kalau orang sekarang meributkan yang namanya UNCLOS, ngerti nggak sejarah pembuatannya? Nah ini sekelumit cerita mengenang jasa-jasa Pak Mochtar.
UU tentang Perairan Indonesia yang kemudian menjadi UU No.4/Prp juga dibuat berdasarkan Deklarasi Djuanda. Jauh setelah Chairul tiada, perjuangan Indonesia mendapatkan pengakuan internasional atas laut teritorialnya akhirnya membuahkan hasil dengan ditandatanganinya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) oleh 159 negara pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Uruguay.
Untungnya dan bagusnya ahlak dari manusia hebat macam Pak Mochtar ini, bukan orang seperti kacang lupa kulitnya. Beliau menyadari betul bahwa Uda Chairul adalah seorang mentor. Sehebat apapun pak Mochtar kelak, menjadi menteri kehakiman dan dua kali jadi menlu di era pemerintahan Suharto, Pak Mochtar menyadari bahwa sumber inspirasi dan penggagas Deklrasi Djuanda adalah Chairul Saleh.
“Jadi saya merasa beruntung mendapatkan tantangan dan dorongan dari Uda Chairul, dari permulaan tidak adanya sampai tercipta dan berhasil diterimanya Wawasan Nusantara sekaligus diterimanya konsepsi baru ini di Konvensi Internasional tentang Hukum Laut di Montego Bay itu,” kata Mochtar.
Luar biasa Pak Mochtar. Semoga Allah memberi tempat yang terbaik dan termulia di SisinYa.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar