Kamis, 09 April 2020

Inspirasi Pancasila untuk Dunia Arab



Oleh: Zuhairi Misrawi



SAYA berkesempatan mengikuti dan menjadi narasumber dalam konferensi ulama dan pemikir Muslim sedunia Islam di Teheran, Iran, 7-9 Januari.



Dalam dua dekade terakhir, Iran punya kepedulian sangat besar untuk membangun titik temu, kerja sama, dan harmoni di antara dunia Arab/Islam. Namun, pertanyaan yang muncul: mengapa dunia Islam justru dirundung konflik sektarian dan polarisasi politik yang semakin runyam?



Dunia Islam, khususnya dunia Arab, sedang memasuki era paling sulit. Palestina masih dijajah Israel. Gaza dan Tepi Barat terus dibombardir. Upaya Palestina mengusulkan kemerdekaan di PBB selalu dikandaskan oleh veto Amerika Serikat. Israel terus melakukan pendudukan, pencaplokan, dan pembunuhan tanpa sanksi yang setimpal dari dunia internasional. Palestina menghadapi nasib mereka sendiri minus perhatian dunia Arab akibat revolusi yang melanda sebagian negara Arab. Ironisnya, justru negara-negara Eropa memberikan perhatian serius terhadap kemerdekaan Palestina.



Revolusi yang bergelayut dari Tunisia, lalu merambah ke Mesir, Libiya, Yaman, Bahrain, dan Suriah menghasilkan situasi yang semakin tak menentu. Konflik sektarian, maraknya gerakan ekstremis, dan instabilitas politik menjadi tantangan tersendiri bagi dunia Arab. Bahkan, tesis lama bahwa demokrasi tidak kompatibel dengan kultur Arab kembali mengemuka. Tunisia menjadi satu-satunya negara yang memberikan harapan bagi masa depan demokrasi di dunia Arab.



Jika tidak ada Tunisia, demokrasi hanya akan menjadi mimpi, tak pernah ada wujudnya di dalam realitas sosial politik Arab. Saat ini, dunia Arab menghadapi musuh serius, yaitu kelompok yang menebarkan ajaran pengafiran/penyesatan sebagai dalih berdirinya negara Islam. Kelompok paling gencar mengampanyekan hal tersebut adalah Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS). Lalu, ada Front Al-Nusra yang juga memproklamasikan pengafiran. Mereka dikenal dengan al-takfiriyyun.



Dulu, fenomena pengafiran/penyesatan disemburkan kelompok Wahabi untuk memvonis seluruh paham yang berbeda dengan paham mereka. Misalnya, tradisi yang dikembangkan oleh Nahdlatul Ulama, seperti ziarah kubur, tahlil, dan perayaan Maulid Nabi, sudah lama dikafirkan/disesatkan oleh Wahabi. Namun, upaya mereka sia-sia.



Kini, pengafiran digunakan oleh NIIS untuk menebarkan fitnah dan kekacauan di dunia Arab. Mereka menjadikan kelompok Syiah sebagai salah satu target. Mereka akan menumpas siapa pun yang menentang ideologi negara Islam. Kelompok minoritas, seperti umat Kristiani dan suku Kurdi, juga menjadi salah satu target mereka. Intinya, mereka ingin agar konflik sektarian meluas sehingga dengan mudah memanfaatkan instabilitas politik.



Pancasila



Dalam konferensi yang digelar di Iran, saya menyampaikan makalah "Pancasila dan Pengalaman Toleransi di Indonesia". Hemat saya, dunia Arab butuh sebuah ideologi dan pemikiran yang konstruktif untuk membangun kebersamaan, solidaritas, dan persatuan. Apa yang dihadapi dunia Arab adalah terburuk dalam sejarah karena absennya ideologi yang mampu jadi pilar kebangsaan dan kenegaraan.



Pada tahun 1960-an, saat menerima gelar doktor honoris causa dari Universitas Aal-Azhar Kairo, Bung Karno menyampaikan pidato di depan Presiden Gamal Abdul Nasser dan para ulama perihal pentingnya menjadikan Pancasila sebagai falsafah negara. Pancasila merupakan common platform yang akan memperkuat sendi-sendi kebangsaan dan kenegaraan, khususnya di tengah pluralitas agama, suku, bangsa, dan bahasa.



Menurut saya, saat ini dunia Arab mesti mentransformasikan pemikiran politik dari nostalgia "Negara Islam" (al-dawlah al-islamiyyah), baik ala Arab Saudi, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, maupun Iran menuju "Negara Pancasila" yang menjamin pluralitas agama dan suku serta bisa hidup berdampingan dengan damai. Memaksakan formalisasi syariat Islam sebagai satu-satunya model bagi dunia Arab akan membawa pada kebuntuan. Apalagi formalisasi syariat Islam yang diterapkan sejak awal abad ke-18 di Arab Saudi dan dipopulerkan kembali oleh Ikhwanul Muslimin pada awal abad ke-20 di Mesir dan dunia Arab lainnya sudah terbukti gagal. Faktanya, dalam dua abad terakhir, formalisasi syariat Islam lebih sebagai isu politik yang menguntungkan kalangan elite daripada warga Arab pada umumnya.



Sebaliknya, Pancasila yang diterapkan di Indonesia sudah terbukti mampu membangun solidaritas kebangsaan dan kenegaraan di tengah pluralitas agama, suku, dan bahasa. Sebab, esensi Pancasila adalah menebarkan gotong royong di tengah kebinekaan. Perbedaan dan keragaman merupakan pemberian Tuhan yang harus dikelola dengan baik agar menjadi kekuatan.



Karena itu, Pancasila menegaskan pentingnya nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam setiap agama. Namun, nilai-nilai tersebut harus memperkokoh persatuan, persaudaraan, demokrasi, dan nilai-nilai kemanusiaan. Puncaknya, nilai-nilai ketuhanan dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga.



Sayangnya, dunia Arab saat ini hanya terjebak dalam dua pilihan yang sama-sama pahit. Pertama, dunia Arab disuguhi dengan janji Islamisme: negara Islam ala Arab Saudi dan Ikhwanul Muslimin. Model ini relatif gagal dalam membangun demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan berserikat/berpendapat. Islamisme tidak mampu melindungi minoritas dan menjaga pluralitas.



Kedua, dunia Arab disuguhi model sekularisme ala Turki. Hubungan masa lalu yang buruk dengan Turki dan trauma sekularisme yang identik dengan kolonialisme membuat sekularisme selalu jadi target empuk untuk ditolak, terutama dengan menggunakan dalil keagamaan dan politik imperialisme. Hubungan antara kelompok sekuler dan Islamis cenderung memanas.



Inisiatif



Salah satu alternatif yang mungkin diadopsi oleh dunia Arab, bahkan dunia Islam yang lain, adalah model negara Pancasila. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia mesti jadi contoh bagi negara-negara Arab/Muslim lain dalam membangun negara yang menjamin kesetaraan dan kebebasan berserikat/berpendapat.



Keberhasilan Pancasila sebagai falsafah dan dasar bernegara di Tanah Air karena dukungan yang besar dari umat Islam, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua ormas ini sejak awal menganggap Pancasila sebagai ideologi final untuk menjaga serta merawat keragaman agama, suku, dan bahasa. Berdasarkan sebuah diktum, "mencintai Tanah Air adalah bagian dari iman". Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah bersepakat mendahulukan kepentingan bersama daripada ego sektarian.



Eksperimentasi Indonesia sebagai negara Muslim terbesar yang mampu membangun negara untuk semua warga, apa pun agama dan sukunya, membuktikan Islamisme bukan satu-satunya alternatif ideologi dalam bernegara. Negara Islam atau sistem khilafah bukanlah sebuah kewajiban bagi umat Islam dan karena itu dunia Arab perlu mencari model lain yang lebih kompatibel dengan realitas sosiokultural.



Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mesti mulai memikirkan mengenalkan model negara Pancasila ke dunia Arab/Islam. Hal ini penting agar Indonesia memberikan sumbangsih kepada dunia Arab/Islam dalam rangka merekonstruksi ideologi bernegara. Perlu jalan alternatif sehingga mereka tidak terjerumus dalam kubangan kehancuran dan kegagalan yang semakin nyata.



Kita pun mesti bangga dan percaya diri, Pancasila adalah karya terbaik para pendiri bangsa. Mereka sangat visioner dalam memikirkan masa depan bangsa dan negaranya. Karena itu, sangat tak pantas jika masih muncul kelompok yang berusaha mengimpor ideologi ekstremis dari Timur Tengah, apalagi bertujuan menggantikan Pancasila dengan ideologi lain yang belum teruji atau sudah terbukti gagal.



Pancasila dapat dijadikan pilot project untuk Palestina yang sedang merintis jalan kemerdekaan. Jikadapat dilakukan, ini akan menjadi sumbangsih sangat besar dalam konteks diplomasi luar negeri, terutama bagi kemerdekaan Palestina. Model negara Pancasila di Palestina akan menutup beragam konspirasi yang dibuat Israel bahwa masa depan Palestina adalah terorisme. Palestina adalah negara berdaulat yang mendorong perdamaian dan persatuan. Saatnya Pancasila dijadikan sumber inspirasi bagi dunia Arab. [FM]



Sumber : Kompas, 24 Januari 2015

Zuhairi Misrawi, Analis Pemikiran dan Politik Timur Tengah The Middle East Institute

Tidak ada komentar:

Posting Komentar