Selasa, 04 Juli 2017

Sudut Pandang Lain Pertemuan Jokowi Dan GNPF MUI

Habib Rizieq Shihab - File Wikipedia
Forum Muslim -  Alhamdulillah, sudah ada pernyataan dari Habib Rizieq Shihab pada tanggal 7 Syawal kemarin lusa, terkait dengan pertemuan beberapa ulama GNPF MUI dengan Presiden Jokowi. Jadi sudah CLEAR ya, ummat Islam tak perlu jadi galau dan risau, terprovokasi adu domba antara ummat dan ulama yang terjadi akibat framing berita di media mainstream atau karena cuitan di akun twitter "orang istana".
Sekarang kita bisa menyudahi polemik pertemuan itu dan memupus kecurigaan seolah sebagian ulama GNPF MUI sudah mengkhianati Habib Rizieq Shihab.
Hiruk pikuk komentar nettizen menyikapi pertemuan Presiden dengan para ulama GNPF MUI tepat di hari raya Idul Fitri, membuat sebagian dari kita luput mengamati sisi lain. Kebanyakan tergiring hanya mengulas "kenapa GNPF MUI bertemu Jokowi".
Padahal sebenarnya pertanyaan bisa dibalik : "kenapa jokowi menemui GNPF MUI".
Jika sudut pandangnya dibalik, kita akan mendapati watak dan karakter politisi yang jamak terjadi : TAK ADA KAWAN YANG ABADI, YANG ADA HANYALAH KEPENTINGAN ABADI.

Lalu kenapa saya sejak awal memilih bersikap husnudzhon pada ulama GNPF MUI dan menampik segala profokasi halus media massa melaui framing berita yang mereka rilis? 
Simple saja : ULAMA BUKAN POLITISI. ikatan persahabatan antar mereka dilandasi UKHUWAH ISLAMIYAH. Apapun jalan yang dipilih, termasuk musyawarah mufakat, adalah dalam kerangka kemaslahatan ummat Islam Indonesia, demi ketinggian marwah Islam. Jadi tidak mungkin rasanya membayangkan mereka saling telikung, khianat mengkhianati satu sama lain demi kepentingan politik praktis, apalagi demi bantuan keuangan.

Musyawarah dalam Islam tidak dilarang. Bahkan melakukan kesepakatan pun boleh. Bukankah Rasulullah Muhammad SAW juga pernah menandatangani Perjanjian Hudaibiyah yang menurut sebagian ummat Islam kala itu justru merugikan kaum Muslimin? Semua itu adalah bagian dari siyasah.
Intinya : para ulama akan berupaya mencari jalan keluar terbaik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia, demi ketentraman ummat Islam yang jumlahnya mayoritas namun selama 2,5 tahun ini merasa terpinggirkan dan terus diprovokasi, disudutkan, tidak mendapatkan pengayoman secara adil.
*** *** ***
SUDUT PANDANG SEBALIKNYA : JOKOWI BERKEPENTINGAN ATAS REKONSILIASI DENGAN ULAMA & UMMAT ISLAM.
Tidak penting siapa yang lebih dahulu menginisiasi pertemuan. Katakanlah benar kata Mensesneg M. Pratikno, pertemuan itu atas permintaan GNPF MUI, bukankah sebenarnya Jokowi bisa saja menolak bertemu secara khusus?

Kalau momentnya memang open house, suruh saja para ulama itu datang bersama para tetamu lainnya dan bergiliran antri bersama berbagai pihak yang diberi kesempatan bersilaturahmi idul fitri dengan Presiden. Tak perlu diagendakan tersendiri, di waktu yang berbeda dan eksklusif hanya dengan para ulama GNPF MUI. Bisa begitu, bukan?!


Tapi kenyataannya GNPF MUI ditemui secara eksklusif, tidak bersamaan dengan tetamu open house lainnya. Itu saja sudah menandakan bahwa Presiden Jokowi yang pernah menolak bertemu GNPF MUI pada 4 November 2016 lalu, sekarang sudah berubah sikap 180 derajat.

Apalagi jika ternyata yang benar adalah pernyataan GNPF MUI bahwa yang menginisiasi pertemuan itu bukan mereka melainkan pihak istana. Jika ini yang benar, tak perlu diulas lagi.

Mari kita berandai-andai bahwa yang benar pernyataan Pratikno, GNPF MUI yang ingin bertemu Presiden, menyampaikan salam dan pesan Habib Rizieq Shihab selaku penasehat GNPF MUI. 
Dan Jokowi menyambut baik bahkan menyediakan waktu khusus untuk bertemu secara eksklusif, tidak terganggu peserta open house yang lain.


Dalam kesempatan itu Jokowi berusaha mengklarifikasi bahwa dirinya tak pernah mencoret para ulama yang tergabung dalam GNPF MUI dalam berbagai pertemuan. Intinya : JOKOWI CUCI TANGAN! Kalau selama ini ada issu dirinya menjauhi ulama GNPF MUI dan hanya mengundang ulama tertentu saja dalam menghadapi ketegangan menjelang Aksi 411 dan 212, maka kali ini Jokowi hendak menepis kesan itu. Bukan dia yang menyeleksi. Ada pihak lain yang menentukan ulama mana yang akan ditemui dan mana yang tidak. 

Tentu "klarifikasi" ini PENTING bagi Jokowi. Soal kebenarannya, kita tidak tahu, sampai nanti ada yang mengatakan sebaliknya. Misalnya ada pihak yang merasa tersudut karena jadi "terduga pembisik" Presiden yang menyeleksi ulama mana yang boleh ditemui Jokowi, lalu orang tersebut membuat pernyataan berbeda dengan Jokowi, nah itu baru seru. Let's say kali ini kita percaya dulu deh ucapan Jokowi : dia tidak pernah mencoret para ulama GNPF MUI, artinya ada pihak lain yang mencoba menghalangi Jokowi bertemu dengan GNPF MUI. Sebab faktanya kita sudah pada tahu, GNPF MUI, terutama Habib Rizieq Shihab dan Ustadz Bachtiar Nasir adalah pihak-pihak yang paling tidak dilibatkan Jokowi dalam berbagai pertemuan. 


Kita masih ingat bagaimana Dahniel Simanjuntak dari PP Pemuda Muhammadiyah pernah secara lugas menanyakan hal ini langsung kepada Jokowi ketika Presiden mengundang sejumlah ormas Islam jelang hari-H Aksi 411, kenapa kok GNPF MUI sebagai penyelenggara aksi justru tidak diajak berdialog.


Hampir 8 bulan berlalu, Jokowi akhirnya berubah sikap. Tentu bukan tanpa sebab. Banyak yang sudah terjadi dalam kurun waktu tersebut.
Ketika Aksi 411 tak ditanggapi, ternyata justru memicu aksi yang jauh lebih besar dan monumental, Aksi 212, yang justru jadi kebangkitan ukhuwah Islamiyah sekaligus menciptakan kekuatan "PERLAWANAN" babak baru ummat Islam. Perlawanan "silent", demo tanpa kekerasan, tanpa pengrusakan, tapi menghasilkan kehancuran serius bagi musuh : Ahok keok di kandang sendiri, telak pula! Kendati seluruh daya upaya dikerahkan, bahkan rumornya pihak istana ikut jadi timses Ahok, ribuan kwintal sembako disebar seantero Jakarta, tak nampu mendongkrak naik perolehan suara Ahok dari putaran pertama hingga putaran kedua.


Ini tentu BERBAHAYA bagi Jokowi. Pilpres 2019 makin dekat. Apalagi Pilpres akan digelar bersamaan dengan Pileg. Artinya tak ada waktu lagi mengkonsolidasikan kekuatan pendukung. 
Beda dengan Pilpres 2014 lalu, meski PDIP gagal mencapai target perolehan suara 20%, namun Jokowi masih punya waktu 3 bulan menggalang dukungan untuk dirinya.


Hasil Pilkada serentak 2017 menunjukkan PDIP keok di berbagai daerah penting. Petahana di DKI dan Banten saja kalah. Mau tak mau Jokowi harus mulai berpikir bahwa partainya kini tak lagi bisa diandalkan jadi motor pemenangan. Bayangkan, dalam Pilgub DKI putaran kedua, Megawati selaku Ketum PDIP sudah mengeluarkan seruan resmi agar semua kepala daerah dan anggota DPR/DPRD dari PDIP all out membantu pemenangan Ahok Djarot. Dan itu sudah dilakukan, tapi hasilnya : Ahok tetap kalah.

Suka tidak suka, Jokowi harus mempertimbangkan kekuatan ulama mengkomando ummat. Ini berbahaya jika dia mengalami hal yang sama seperti yang dialami Ahok, karena dianggap berada di kubu yang sama dengan Ahok. 
Meski kontestasi baru berlangsung 2019, tapi pencalonan sudah dimulai sejak 2018. Sekaranglah saat Jokowi mencoba MENGUBAH CITRA DIRINYA dihadapan ummat Islam.
Jokowi sudah cuci tangan soal tereliminasinya para ulama GNPF MUI dalam beberapa pertemuan yang lalu.
Kedua, Jokowi juga menyatakan tidak ada kriminalisasi terhadap ulama, setidak dirinya tidak merasakan itu. 
Sekali lagi ini cuci tangan halus. Bukan saya lho yang melakukan kriminalisasi, saya tidak pernah memerintahkan, makanya saya tidak merasa ada kriminalisasi.
Bahasa "to the point"nya : "saya tidak tahu apa-apa, bukan urusan saya!"

*** *** ***
PUPUSNYA "MANDELA DREAM" AHOKERS.
Point ketiga yang bisa dipetik dari pertemuan Jokowi - GNPF MUI adalah : Jokowi BUKAN SOUL MATE Ahok lagi.

Semua tahu, sejak awal mencuatnya kasus penistaan agama oleh Ahok, terkesan Jokowi ragu memproses teman dekat dan sekutu politiknya itu.


Sebaliknya, semua juga tahu GNPF MUI adalah motor utama penggerak berbagai aksi ummat Islam yang menuntut penegakan hukum atas Ahok. GNPF MUI juga tak lelah mengawal setiap persidangan Ahok. Bahkan 4 hari jelang pembacaan vonis Ahok, GNPF MUI masih menggelar Aksi 505. Maka tak heran jika para Ahok lovers (Ahokers) sangat membenci para ulama GNPF MUI. Buzzer Ahok bahkan tak henti membully ulama bahkan memparodikannya.

Nah, dengan adanya pertemuan silaturahmi Jokowi dengan GNPF MUI, berarti Jokowi membuka pintu untuk dialog bahkan bukan tidak mungkin akan terjadi REKONSILIASI seperti pesan Habib Rizieq Shihab melalui Ulama GNPF MUI.

bisa dibayangkan bagaimana perasaan Ahok, keluarganya dan para Ahok-lovers melihat Jokowi kini membuka pintu silaturahmi dengan pihak yang selama ini paling getol menuntut Ahok dihukum.

Padahal, pasca kekalahan telak Ahok pada Pilgub DKI putaran kedua, Ahokers masih berupaya optimis bahwa karir politik Ahok belumlah tamat. Mereka mewacanakan Ahok akan dijadikan Mentri oleh Jokowi. Itu sebabnya mereka menolak wacana Ahok diajukan jadi cawagub Bali atau Sumut. Alasannya Ahok akan segera jadi Menteri, tak tanggung-tanggung Mendagri! 

Ahokers sudah menggaungkan issu bahwa Ahok lah yang akan melantik Anies-Sandi, karena Ahok sudah akan resmi masuk kabinet Jokowi di bulan September 2017, sebulan sebelum Anies-Sandi dilantik. 


Tak hanya akan melantik Anies-Sandi, bahkan Ahok pun berwenang memecat Anies-Sandi jika mereka berkinerja buruk. Demikianlah angan-angan para Ahok-lovers yang digaungkan di medsos. Meski amat sangat menggelikan karena tak ada landasan ketatanegaraannya seorang Mendagri bisa memecat kepala daerah hasil pemilihan langsung hanya dengan alasan kinerja buruk, tapi namanya juga khayalan, tak apalah sekedar penghiburan pelipur lara.


Kini, dengan Jokowi mulai welcome pada GNPF MUI, implicitly seolah hendak menyatakan bahwa Jokowi sudah berlepas tangan dari Ahok. Urusan hukum Ahok sudah final di tangan majelis hakim.
Artinya, pupus sudah mimpi jadi Mandela ala Ahok. Dulu dia pernah katakan siapa tahu dirinya justru jadi Presiden setelah dihukum. Tentu Ahok punya mimpi dirinya bisa jadi presiden RI karena sudah berhitung dia akan digandeng Jokowi menjadi Cawapres Jokowi pada pilpres 2019. Lalu nanti pada pilpres 2024 Ahok yakin bisa maju jadi Capres dan menang.

Impian Ahok itu didukung Ahokers yang mewacanakan Ahok jadi Menteri pada 2017-2019, sambil mencalonkan diri jadi Capres di 2019.

Mari kita lihat probabilitasnya. Ahok dijatuhi vonis hukuman kurungan 2 tahun pada 9 Mei 2017. Katakanlah Ahok hanya cukup menjalani 2/3 masa tahanan, itu artinya hanya 16 bulan saja, maka ia akan bebas pada 9 September 2018. Masih cukupkah waktu bagi Ahok dicalonkan partai politik? Partai politik mana yang masih mau bertaruh at all risks dengan mengusung Ahok yang jelas gagal total mempertahankan kursi petahana di DKI?! 

jangan lupa, Ahok BELUM PERNAH MENANG/TERPILIH DALAM PILGUB MANAPUN. dia jadi gubernur hanya karena Jokowi terpilih jadi presiden. Ahok terpilih jadi wagub pada pilgub 2012 karena dia jadi pasangan Jokowi. Artinya nama Ahok sendiri BELUM PERNAH TERBUKTI LAKU DIJUAL PADA KONTESTASI POLITIK NASIONAL. 


Hanya kontestasi lokal saja yang dimenangkan Ahok, yaitu Pilbup dan pileg 2009 sebagai Caleg partai Golkar.


Dengan latar belakang "prestasi" politik macam itu, wajar jika Jokowi pun sudah tidak lagi memperhitungkan Ahok sebagai bakal calon yang akan mendampinginya di Pilpres 2019. 
Bahkan seandainya Ahok tidak ditahan pun, belum tentu PDIP, Nasdem, Hanura, Golkar masih mau mengusungnya jadi Cagub di Bali atau Sumut sekalipun.


Nah, menjadi masuk akal bukan jika Jokowi merasa perlu berbaik-baik dengan GNPF MUI. Jangan sampai keraguan publik atas keberadaan Ahok di Mako Brimob (benar ada disana atau tidak) makin jadi bola salju dan lagi-lagi GNPF MUI bisa jadi motor mengartikulasikan suara ummat, mempersoalkan dugaan ketidakberadaan Ahok di Mako Brimob. Jokowi tentu tak ingin direpotkan dengan masalah-masalah seperti ini, disaat dia sedang super sibuk menggenjot elektabilitas dan popularitasnya.

Inilah sudut pandang lain dari pertemuan khusus Presiden Jokowi dengan para ulama GNPF MUI.
UMMAT ISLAM HARUS CERDAS, JANGAN MAU DIADU DOMBA, DIPECAHBELAH, DITANAMKAN KERAGUAN DAN BURUK SANGKA PADA ULAMA.
JANGAN HANYUT DENGAN FRAMING MEDIA PARTISAN. 
MARI KRITIS BERPIKIR DARI SUDUT PANDANG LAIN, MENCOBA MEMBACA MAKSUD TERSEMBUNYI POLITISI. (Sumber : Iramawati Oemar)

)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini