Senin, 26 Juni 2017

Sejarah Istilah NKRI Harga Mati

NKRI Harga Mati - File lakpesdamtulungagung.or.id
Forum Muslim - Jargon "NKRI HARGA MATI" kini terlihat marak di banyak lini masa para pengguna FB. Adalah warga NU yang kini dikenal sebagai pelempar jargon NKRI HARGA MATI. Pada awal kemunculannya jargon ini terbaca dan terdengar heroik. Namun belakangan ini, membaca dan mendengar jargon itu disuarakan beberapa kalangan, kesan "lebay" dan--maaf norak--justru yang tampak terlihat.

Penilaian ini memang terbaca begitu menyakitkan. Apalagi jika penilaian ini ditarik terlalu jauh hingga ke ranah hubungan umat dan ulama. Namun, sepahit apa pun yang dirasakan, fakta adalah fakta. Yang semestinya dilakukan di dalam menyikapi fakta itu adalah memahami sababul wurud (sebab kemunculan) jargon NKRI HARGA MATI itu dan melihat kembali elan historis yang melatarbelakanginya.

Jargon "NKRI HARGA MATI" mulai terdengar pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Ditengarai jargon NKRI HARGA MATI dilontarkan oleh Presiden Gus Dur sebagai respon atas wacana federalisme yang diusung oleh beberapa fraksi di DPR/MPR.

Adalah Amien Rais, Ketua MPR pada saat itu (1999-2004) yang diduga mengembangkan wacana bentuk Negara Federasi bagi Indonesia sebagai solusi atas ketegangan hubungan pusar dan daerah pasca reformasi 1998. Amien Rais bukan tidak mempunyai alasan untuk mengolah wacana itu. Tuntutan merdeka dari beberapa daerah menurut pandangan Amien Rais, memaksa pemerintah pusat untuk berhati-hati di dalam menyikapinya.

Lepasnya Timor Timur dari Indonesia diakui, memberikan dampak yang luar biasa bagi daerah-daerah yang selama kekuasaan Orde Baru merasa di-eksploitasi melalui UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah. Kebanyakan dari daerah-daerah itu adalah para pemilik Sumber Daya Alam (SDA) yang berlimpah. Pasca lepasnya Timor Timur melalui jajak pendapat--yang dipertanyakan keabsahannya--yang diselenggarakan PBB, Riau menuntut kemerdekaan. Prof. Tabrani Rabb didaulat para pemimpin Riau untuk mempersiapkan kemerdekaan Riau. Dari gerakan yang dilakukan para pemuka Riau, yang mengejutkan adalah adanya keterlibatan seorang mantan menteri pada masa Habibie dan pejabat militer pada masa Orde Baru di dalam tuntutan kemerdekaan Riau tersebut.

Riau tidak berdiri sendiri di dalam tuntutan merdeka tersebut. Sebelumnya sudah ada Aceh yang sejak pemberontakan Daud Beureuh sudah menuntut kemerdekaan dari RI dan kemudian Papua.

Pada masa Habibie, pemerintah telah menyadari akan munculnya tuntutan di atas. Presiden Habibie pun mencoba mengantisipasi Timor L'este effect ke seluruh daerah di Indonesia dengan menerbitkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah (otda) yang menggantikan UU No.5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun, yang disayangkan konsepsi demokrasi Barat yang terkandung di dalam UU otda itu justru mendorong daerah-daerah untuk berani memposisikan diri vis a vis dengan pemerintah pusat. Tidak sedikit daerah, bahkan di level kabupaten yang berani membangun posisi tawar dengan pemerintah. Posisi tawar itu bahkan dibangun ketika bersama dengan Pemerintah Pusat membahas DAU (Dana Alokasi Umum). Yang paling jelas dari penerapan konsepsi demokrasi Barat itu adalah dihapusnya asas sentralisasi dan dekonsentrasi yang semula menjadi prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah. Daerah-daerah pada waktu itu memahami otonomi hanya dalam makna yang sederhana, yaitu tidak adanya intervensi dari pemerintah pusat.


Dalam rentang waktu 2 tahun, tarik menarik konsep itu tidak mencapai kata sepakat. Sebagian fraksi di DPR agaknya frutasi melihat situasi seperti itu. Di satu sisi, mereka dituntut untuk mewakili aspirasi dari konstituen yang diwakilinya. Sedangkan di sisi lain, mereka pun mendapat "kenikmatan" dengan berada di pusaran elit pusat

Federalisme pun dipandang sebagai solusi. Dan itu selalu diperkenalkan di berbagai kesempatan. Bagi Gus Dur, sikap sebagian fraksi yang melempar wacana federalisme tentu akan menjadi bumerang bagi NKRI itu sendiri. Seperti yang pernah disampaikannya di Wonosobo pada pertemuan para Kyai awal tahun 1999, Gus Dur memprediksi bahwa NKRI akan hancur jika ia tidak turun gunung.

Prediksi Gus Dur pun menjadi kenyataan. Beberapa bulan setelah lengsernya Soeharto, konflik sara di Ambon pun meletus. Tidak berselang lama terjadi konflik yang sama di Poso. Sedangkan di kawasan Papua, OPM semakin menunjukkan eskalasi perlawanan kepada pemerintah. Begitu juga dengan GAM di Aceh.

Penglihatan batin Gus Dur tampaknya telah sampai kepada realitas yang dibayangkannya. Jika Moh. Natsir melempar seruan tinggalkan federalisme dan kembali kepada NKRI, Gus Dur pun tampaknya melakukan upaya yang sama dengan Natsir, yang menolak federalisme dan mempertahankan NKRI. Bagi Gus Dur, tampaknya tidak ada lagi masa coba-coba untuk mengejawantahkan konsepsi tentang Negara. Gus Dur seperti ingin mengajak kita untuk berpikir bahwa kehebatan sebuah Negara diukur dari kemampuannya mengembangkan dan memodifikasi konsep awalnya sehingga bisa bersesuaian dengan zaman.(Ust. Abdi Kurnia Djohan)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini