Sabtu, 11 Maret 2017

Mewaspadai Konspirasi Busuk Jelang Babak Penentuan Pilkada DKI

Ketua KPU bertemu Tim Sukses Ahok Djarot
Forummuslim.org - Tak lama setelah penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 putaran pertama pada 15 Februari lalu, tim pemenangan pasangan calon (paslon) petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, gencar menyerang KPU DKI. Bahkan Ahok sempat nyeletuk bahwa KPU DKI tidak profesional.
Dalam sebuah live show di salah satu televisi swasta nasional pada Senin 6 Maret 2017, Ahok menyatakan bahwa berdasarkan laporan-laporan timnya terkait penyelenggaraan Pilkada 15 Februari, KPU dinilai tidak profesional. Tapi kemudian ujug-ujug, Ketua KPU DKI Sumarno dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, ikut rapat internal tertutup tim Ahok-Djarot di Hotel Novotel, Jakarta, pada Kamis 9 Maret. Nah lho!
Jelas ini menimbulkan kecurigaan besar. Ibarat sebuah tim seperti Real Madrid jelang laga final kontra Barcelona, mengadakan sebuah pertemuan dengan tim wasit.
Mau tidak mau hal semacam ini menumbuhkan rasa curiga, apakah Real Madrid...eh, maksudnya Ahok-Djarot mau main curang?
Sumarno selepas rapat internal tim Ahok yang tertutup buat media itu, hanya bisa irit bicara saat dikejar-kejar wartawan. “Diskusi saja soal putaran kedua. Ini ada Bu Mimah Bawaslu, ini hanya membicarakan persiapan putaran kedua,” aku Sumarno, Kamis 9 Maret.
Adapun perwakilan tim Ahok, Nusron Wahid, menyatakan kedatangan Ketua KPU dan Bawaslu DKI ke rapat tim mereka, merupakan hal yang wajar. “KPU juga diundang sama Golkar, kok. Seperti memberikan penjelasan pembagian dan perubahan dapil (daerah pemilihan) dan sebagainya. Biasa itu, mah,” timpal Nusron.
Soal kedatangan Sumarno dan Bawaslu DKI ke rapat internal tim Ahok, ternyata agenda itu tak diketahui oleh Komisioner KPU DKI Mochammad Sidik. Apakah kedatangan mereka itu berarti ilegal?
Oh tidak ada agenda di kami (KPU datang ke rapat tim Ahok). Seharian ini saya rapat sama anggota yang lain. Soal kehadirannya, tanyakan saja ke Pak Ketua,” terang Sidik dikonfirmasi Koran SINDO.
Sementara KPU Pusat mengaku akan meminta klarifikasi Sumarno selaku Ketua KPU DKI. “Saya belum dapat klarifikasi yang bersangkutan. Kita mau minta klarifikasi kepada yang bersangkutan,” cetus Komisioner KPU Pusat Ferry Kurnia Rizkiyansyah.
Kalau sudah begini, tentu profesionalitas, integritas dan independensi KPU DKI selaku “wasit” putaran kedua antara Ahok-Djarot vs Anies Baswedan-Sandiaga Uno, dipertanyakan.
“KPU DKI harus profesional dan mesti hati-hati, karena mereka adalah wasit. Jangan sampai nanti publik atau paslon menolak hasil rekapitulasi KPU DKI putaran kedua karena proses dari awal penyelenggaraan, banyak cacat bawaan dan gagap,” ujar Direktur Eksekutif Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago, Jumat (10/3/2017).
Persepsi adanya “hubungan terlarang” antara KPU DKI dan Ahok-Djarot pun turut tumbuh. Ini jadi blunder tersendiri karena sang Ketua KPU dan Bawaslu DKI dianggap sudah melanggar etika. Ujung-ujungnya yang ditakutkan, nanti hasil Pilkada yang takkan dipercaya masyarakat.
Bagaimana sikap Anies-Sandi? Sandi sendiri tak ingin terlarut dan buru-buru menjustifikasi sikap pimpinan KPU dan Bawaslu DKI yang ikut rapat internal tim Ahok.
“Saya enggak mau suuzon (berburuk sangka) dan saya sampaikan, bahwa kita menghormati KPU DKI. Kita percaya KPU DKI menjunjung tinggi profesional dan independensi,” aku Sandi usai Salat Jumat di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017).
Tapi Partai Gerindra, pengusung utama paslon Anies-Sandi, merasa tak terima dan meminta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), untuk bersikap tegas dan bertindak terhadap yang bersangkutan.
“Kalau KPU dan Bawaslu (DKI) sudah enggak netral, maka seharusnya DKPP bertindak cepat. Enggak perlu tunggu laporan masyarakat atas konspirasi busuk KPU-Bawaslu-Timses Ahok Djarot, untuk memanggil mereka,” ketus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada Okezone.
“Ini bentuk kecurangan awal untuk mengatur perolehan suara Ahok-Djarot yang dilakukan KPU sebagai penyelenggara dan Bawaslu sebagai pengawas serta timses Ahok-Djarot. Sudah jelas dan gamblang tanpa malu-malu lagi. Kekuasaan digunakan untuk main curang mengalahkan Anies-Sandi,” imbuhnya.
Karena sudah dinilai mencederai demokrasi dan netralitas, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) berinisiatif melaporkan KPU dan Bawaslu DKI ke DKPP. Ketua Dewan Penasehat ACTA, Hisar Tambunan mengatakan, kehadiran mereka di pertemuan tersebut jelas merupakan pelanggaran serius kode etik penyelenggara pemilu.
"Khususnya Pasal 13 huruf f yang mewajibkan penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak non partisan‎ dan imparsial dengan menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas, menghindari diri dari intervensi pihak lain," kata Hisar di DKPP, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (10/3/2017). [okezone]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini