Senin, 13 Maret 2017

Hikayat Konglomerat Kelompok Jimbaran Dari Kartel Bisnis Menjelma Jadi Konsorsium Politik

 Konglomerat
Forummuslim.org - Hikayat Konglomerat Kelompok Jimbaran Dari Kartel Bisnis Menjelma Jadi Konsorsium Politik Kelompok Cina yang tergabung dalam Yayasan Prasetya Mulya, sejatinya merupakan konglomerasi ekonomi berkedok lembaga nir-laba. Para pengusaha yang tergabung di dalamnya semuanya Cina, dikoordinir oleh Sofyan Wanandi, yang sekarang menjabat sebagai Koordinator Staf Khusus Wapres Jusuf Kalla.
Adapun konglomerat kelompok Prasetya Mulya itu adalah:
1. Sudono Salim alias Lie Soe Lion (Salim Group). 
2. Eka Cipta Wijaya (Sinar Mas Group). 
3. Prayogo Pangestu (Barito Pacific)
4. Bob Hasan (Nusamba)
5. Ciputra
6. Mu'min Ali Gunawan (Panin Group)
7. Trihatman Kusuma Haliman (Agung Ppdomoro
8. William Suryajaya (ASTRA)
9. Benyamin Setiawan (Kalbe Farma)
10. Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group)
11. Murdaya Po (BERCA GROUP)
12. Mochtar Riadi (Lippo Group). 
13. Peter Sondakh (Rajawali). 
14. Sukanto Tanoto (RCA). 
15. Joko Chandranegara (Mulia Group)
16. The Nin KIng (Argo Manunggal)
17. Usman Atmajaya (Danamon Group)
18. Syamsul Nursalim (Gajah Tunggal)
19. Husain Joyonegoro (ABC Group)
20. Kartini Mulyadi (Tempo Group)
21. Osbert Lyman (Lyman Group)
22. Sofyan Wanandi (Gemala Group)
Para konglomerat non pribumi ini pada 1994 pernah melakukan manuver politik menekan Presiden Suharto agar Aburizal Bakrie tidak terpilih kembali menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN). Gerakan ini benar benar secara politis didorong oleh motivasi untuk menggusur para pengusaha pribumi dari pucuk pimpinan KADIN. Buktitinya, Liem Soe Liong dan Bob Hasan, yang sebenarnya juga pengusaha yang dibesarkan Suharto, ikut-ikutan menekan Suharto agar Aburizal Bakrie disingkirkan dari kepemimpinan KADIN.
Untungklah, para pengusaha pribumi yang dekat dengan Suharto seperti Sukamdani Sahid Gitosarjono dan kerabat dekat Suharto, Probosutejo, secara solid membela Aburizal Bakrie agar tetap memimpin KADIN untuk kedua kalinya.
Bukti nyata lain lagi yang menggambarkan betapa manuver Sofyan Wanandi dan konglomerat kelompok Prasetya Mulya memang secara ekslusif bermaksud membangun imperium bisnis dan politik sekaligus, terlihat ketika manuver Wanandi cs gagal menyingkirkan Bakrie dari KADIN.
Yaitu ketika di era reformasi Wanandi mendirikan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) yang kalau diceramti, sebenarnya memainkan peran seperti KADIN. Hanya saja Wanandi melalui APINDO< lebih memperjuangkan aspirasi pengusaha Cina ketimbang pengusaha pribumi.
Sofyan Wanandi yang lahir di Sawah Lunto, Sumatra Barat ini, sejatinya bukan sekadar pengusaha biasa, melainkan merupakan pemain politik yang memulai debuatnya ketika terlibat dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) mengganyang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menggusur Presiden Sukarno dari tampuk kekuasaan.
Bahkan sejak 1995, para konglomerat kelompok Prasetya Mulya yang dimotori Sofyan Wanandi ini, sudah mulai berani-beraninya menentang himbauan Presiden Suharto agar para konglomerat ini menyisihkan keuntungannya untuk mengentaskan kemiskinan rakyat Indonesia.
Dalam pertemuan di Tapos pada 1995 itu, Sujharto mendesak para pangusaha non pribumi itu untuk menyumbangkan keuntungannya sebeasar 2,5 persen , yang kalau kita kenal sekarang, persis seperti skema CSR.
Yang jelas-jelas menolak skema Suharto itu adalah Liem Soe Liong, Sofyan Wanandi, dan William Suryajaya. Alasannya, beban ekonomi para konglomerat sudah cukup berat untuk memenuhi program Sistem Bapak Angkat yang digagas Suharto.
Padahal dalam skema Suharto dengan sistem Bapak Angkat itu,mwnyumbang 2,5 persen ibaratnya seperti zakat mall dalam Islam yang prosentasenya juga kebetulan sama, 2,5 persen.
Sejak penolakan para konglomerat Prasetya Mulya yang kemudian juga dikenal sebagai Kelompok Jimbaran, terhadap seruan Suharto, maka hubungan presiden kedua RI dengan kelompok Jimbaran ini semakin memburuk.
Jadi rupanya, kalau kita telisik sejak 1991, ketika kelompok ini ikut serta dalam pertemuan di Singapura yang diselenggarakan oleh China's Overseas, mereka nampaknya mulai memyadari bahwa selain sebagai kekuatan ekonomi, mereka sejak saat itu merupakan kekuatan politik.
Kesadaran bahwa kelompok Jimbaran ini sudah menjelma sebagai kekuatan politik, semakin menguat ketika pada 1994 kelompok ini kembali ikut serta dalam pertemuan China's Overseas di Hongkong pada 1993.
Apa gagasan utama yang mendasari pertemuan yang digelar oleh China's Overseas tersebut? Ini yang ngeri. Karena dalam pertemuan tersebut menggulirkan sebuah agenda: bagaimana menyinergikan kekuatan ribuan taipan yang tersebar di pelbagai belahan dunia, untuk menguasai kawasan Asia.
Ketika Indonesia diterpa Krisis Moneter 1997-1998, sehingga rupiah kita anlog di kisaran Rp 16 ribu per dolar AS, maka kelompok Jimbaran ini menerbangkan uang dan kapitalnya ke luar negeri. Sehingga memicu percepatan rontoknya perekonoman nasional kita. Yang kemudian menjadi faktor pemicu kejatuhan Suharto dari tampuk kekuasaan pada Mei 1998.
Agaknya, para konglomerat Cina yang dimotori oleh kelompok Prasetya Mulya/Jimbaran ini, sudah sampai pada putusan untuk mengganti Suharto dengan pemimpin yang lain. Waktu itu, melalui Jenderal Benny Murdani, Megawati sudah dipersiapkan untuk menggantkan Suharto, yang sekarang kita kela sebagai era reformasi.
Maka, sesuai dengan skema yang disepakati melalui pertemuan China's Overseas di Singapura pada 1991 dan Hongkong pada 1994, kelompok Jimbaran sudah siap dengan skema baru bergabung dengan rezim reformasi Indonesia baru pasca Suharto. Inti skema baru itu adalah, bagaimana membentuk sindikasi antara Republik Rakyat Cina dan para taipan yang tersebar di Asia-Pasifik dan Afrika. Bahkan di Afrika, Cina berhasil menguasai perekonomian di kawasan tersebut melalui skema Turnkey Project Management
Turnkey Project Management sejatinya merupakan skema satu paket yaitu investasi dengan SDM dan manajemen tingkat tinggi sampai dengan buruh, bahan baku, teknologi dan pengelolaan manajemen menjadi satu syarat yang dipaksakan Cina kepada negara-negara di Afrika.
Skema inilah yang sekarang sedang menghantui kerjasama Indonesia-Cina. Dan celakanya, agen-agen yang berusaha menggolkan skema Turnkey Project Management, berada di ring satu kantor kepresidenan dan kantor Pemda DKI Jakarta.
Itulah sebabnya Proyek Reklamasi Teluk Jakarta mulai dihidupkan lagi ketika Jokowi-Ahok terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kala itu, Ahok sebagai Wagub ditunjuk sebagai operator. Dari rencana 17 pulau pengembang yang diberi ijin adalah Aguan Sugianto Kusuma (Agung Sedayu) dan Trihatma Haliman (Agung Podomoro). Yang akhirnya diberhentikan sementara karena melanggar undang-undang dan lingkungan hidup.
Desakan dari Rizal Ramli yang kala itu masih menjabat Menko Maritim dan Susi Pujiastuti, Menteri Perikanan, agar Presiden menghentkan proyek Reklamasi ini, Jokowi malah minta mereka berdua mengalah.
Terlepas saat ini ruang geraka Jusuf Kalla dibatasi sehingga Sofyan Wanandi tidak bisa bebas bergerak menjalankan agenda-agendanya, namun tekanan kuat Jokowi kepada Rizal Ramli dan Susi Pujiastuti agar mengalah pada Proyek Reklamasi, menandakan masih kuatnya gurita kelompok Jimbaran di pemerintahan Jokowi maupun terhadap pemerintahan DKI Jakarta yang saat ini masih dipimpin oleh Gubernur Ahok. [Hendrajit New]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini