Kamis, 22 Desember 2016

Ormas Asing Bebas Didirikan, Jokowi Fasilitasi Penjajahan




Presiden Jokowi dianggap telah memfasilitasi terjadinya penjajahan asing terhadap Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing. Peraturan ini ditandatangi Jokow pada 2 Desember 2016, membuka lebar kesempatan orang asing untuk mendirikan ormas di Indonesia.
Pengamat politik Muslim Arbi mengingatkan, dengan pengesahan PP 59/2016 itu, Presiden Jokowi membolehkan ormas asing didirikan di Indonesia. Hal itu sama saja Jokowi telah membiarkan penjajahan di Indonesia.

“Ormas asing bisa kamulfase melakukan kegiatan intelijen dengan nama ormas, ini sangat berbahaya bagi NKRI,” kata Muslim Arbi kepada Intelijen (15 Desember).
Muslim menegaskan, ormas di Indonesia saja bisa disusupi intel asing apalagi adanya ormas asing. “Kalau ormas asing di Indonesia bebas didirikan, intel asing makin leluasa melakukan mata-mata di Indonesia,” papar Muslim.

Menurut Muslim, sangat tidak mendasar Presiden Jokowi menandatangani PP tentang dibolehkannya ormas didirikan warga asing di Indonesia. “Harusnya ormas di Indonesia diberdayakan lebih, kalau ada yang masalah dibina, bukan membuka peluang ormas asing di Indonesia,” papar Muslim.
Tak hanya itu, kata Muslim, keberadaan ormas asing di Indonesia bisa memunculkan konflik baru. “Saya khawatir muncul kesenjangan ormas asing dengan milik orang Indonesia,” jelas Muslim.
Selain itu, Muslim memperkirakan, pengesahan PP 59/2016 itu lebih ditujukan pada kepentingan khusus, yakni melegalkan keberadaan ormas dari China di Indonesia. “Bisa jadi ormas dari China ada di Indonesia melakukan berbagai kegiatan, padahal kegiatan utamanya mata-mata, ataupun bisnis ilegal,” pungkas Muslim.

Pada 2 Desember 2016, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2016 tentang Organisasi Kemasyarakatan Yang Didirikan Oleh Warga Negara Asing.
Dalam PP itu disebutkan, Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan oleh warga negara asing dapat melakukan kegiatan di wilayah Indonesia.

Ormas sebagaimana dimaksud terdiri atas: a. badan hukum yayasan asing atau sebutan lain; b. badan hukum yayasan yang didirikan oleh warga negara asing atau warga negara asing bersama warga negara Indonesia; atau c. badan hukum yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing.( Indonesian Free Press)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Seluruh atau sebagian artikel yang terbit di Situs kami tidak otomatis mempresentasikan suara umat islam secara keseluruhan. Setiap tanggapan, sanggahan atau komentar Anda dapat disampaikan ke kolom komentar di bawah ini