Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, meminta Presiden Jokowi
mempertimbangkan kembali kebijakannya yang membebaskan media asing
melakukan peliputan di Papua.
"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan sampai
isu Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter,
tentu akan mudah dipolitisasi dari aspek kemiskinannya, dipolitisasi
dari aspek keterbelakangan masyarakatnya, dari aspek latar belakang
termarjinalnya kehidupan sosialnya," kata Kurniawan, di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, bila tidak dipertimbangkan kembali, ia mengkuatirkan
akan terjadi politisasi Papua oleh media asing terhadap Papua.
Akibatnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Karena sejauh ini banyak media yang punya agenda khusus yang melihat
bahwa Papua seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Papua seolah-olah katakanlah kurang didukung dari infrastruktur dari
pusat, padahal kita sudah tidak ada melihat lagi, semua sama, Papua
bagian dari NKRI," kata dia.
Oleh karena itu, sebelum memberikan kebijakan kepada media asing,
sebaiknya pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua
dari berbagai aspek.
"Harusnya pemerintah bangun dan sejahterakan Papua. Insya Allah
masyarakat Papua maju, tidak ada efek domino dari kebebasan media
asing di Papua," kata dia.
"Langkah itu bisa mengantisipasi terjadinya politisasi terhadap Papua
dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. semua ini hanya
bisa ditepis dengan realitas dengan peningkatan SDM, pembangunan,
kemakmuran," sebutnya.
Sejak 2004, pemerintah sudah memberikan bantuan yang sudah maksimal
melalui otonomi khusus kepada Papua
"Kita harapkan dengan kehadiran Presiden Jokowi disana kita mendukung
dan tentunya harus ditindaklanjuti oleh pendukung presiden.
Pembantu presiden harus menterjemahkan," demikian Kurniawan. (antaranews)
mempertimbangkan kembali kebijakannya yang membebaskan media asing
melakukan peliputan di Papua.
"Menurut saya sebaiknya dipertimbangkan kembali karena jangan sampai
isu Papua yang sudah sangat sensitif, lantas kalau tidak ada filter,
tentu akan mudah dipolitisasi dari aspek kemiskinannya, dipolitisasi
dari aspek keterbelakangan masyarakatnya, dari aspek latar belakang
termarjinalnya kehidupan sosialnya," kata Kurniawan, di Gedung DPR,
Jakarta, Selasa.
Ia menyebutkan, bila tidak dipertimbangkan kembali, ia mengkuatirkan
akan terjadi politisasi Papua oleh media asing terhadap Papua.
Akibatnya, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
"Karena sejauh ini banyak media yang punya agenda khusus yang melihat
bahwa Papua seolah-olah tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat.
Papua seolah-olah katakanlah kurang didukung dari infrastruktur dari
pusat, padahal kita sudah tidak ada melihat lagi, semua sama, Papua
bagian dari NKRI," kata dia.
Oleh karena itu, sebelum memberikan kebijakan kepada media asing,
sebaiknya pemerintah membangun dan mensejahterakan masyarakat Papua
dari berbagai aspek.
"Harusnya pemerintah bangun dan sejahterakan Papua. Insya Allah
masyarakat Papua maju, tidak ada efek domino dari kebebasan media
asing di Papua," kata dia.
"Langkah itu bisa mengantisipasi terjadinya politisasi terhadap Papua
dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. semua ini hanya
bisa ditepis dengan realitas dengan peningkatan SDM, pembangunan,
kemakmuran," sebutnya.
Sejak 2004, pemerintah sudah memberikan bantuan yang sudah maksimal
melalui otonomi khusus kepada Papua
"Kita harapkan dengan kehadiran Presiden Jokowi disana kita mendukung
dan tentunya harus ditindaklanjuti oleh pendukung presiden.
Pembantu presiden harus menterjemahkan," demikian Kurniawan. (antaranews)
Komentar
Posting Komentar